Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM-BK) serta faktor-faktor yang berkaitan dengan Pelaksanaan SPM-BK oleh Suku Dinas Kesehatan di 5 (lima) Wilayah DKI Jakarta. . SPM-BK adalah standar yang digunakan untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan kewenangan wajib daerah, sekaligus merupakan akuntabilitas daerah kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian yang dipergunakan adalah survey deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data diperoleh dengan cara wawancara mendalam kepada 10 informan di Suku Dinas Kesehatan 5 (lima) wilayah DKI Jakarta. Setiap Suku Dinas terdiri dari 2 informan yaitu Kepala Suku Dinas Pelayanan Kesehatan dan Kepala Suku Dinas Kesehatan Masyarakat. Dipilih Kepala Suku Dinas Kesehatan karena Kepala Suku Dinas adalah penanggung jawab program pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, dan karena itu dipandang yang paling mengetahui tentang pelaksanaan SPM-BK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekalipun Pedoman SPM-BK belum diterima oleh para informan akan tetapi secara umum kewenangan yang tercantum dalam SPM-BK telah dilaksanakan oleh seluruh Kepala Suku Dinas Kesehatan. Jika pelaksanaan kewenangan SPM-BK dikaitkan dengan karakteristik informan , didapat kesan bahwa makin tinggi umur informan makin baik pelaksanaan kewenangannya, selanjutnya jika pelaksanaan kewenangan SPM-BK dikaitkan dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman informan didapat kesan bahwa informan yang pernah mendengar SPM-BK serta yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang SPM-BK, cenderung menyelenggarakan kewenangan SPM-BK yang lebih baik. Ditemukan adanya dukungan untuk penyelenggaraan kewenangan SPM-BK, baik dari Dinas Kesehatan Propinsi maupun dari Pemerintah Daerah. Namun ada atau tidaknya dukungan tersebut agaknya tidak mempengaruhi baik atau tidaknya penyelenggaraan kewenangan SPM-BK. Pada dasarnya SPM-BK di daerah akan terlaksana apabila adanya kerjasama dari semua pihak yang berkaitan. Oleh karena itu sebelum disusun SPM-BK disetiap wilayah, maka terlebih dahulu perlu diselenggarakan pertemuan untuk menyamakan persepsi terhadap pedoman SPM-BK, agar pada waktu pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Perlu pula segera disusun SPM-BK secara tertulis untuk setiap wilayah kota, yang di satu pihak mengacu pada SPM-BK yang dikeluarkan pusat, serta dipihak lain sesuai dengan situasi dan kondisi kesehatan wilayah kota masing-masing. Selanjutnya perlu dikembangkan dasar teori yang lebih kuat tentang perlunya SPM-BK sehingga dapat dipatuhi oleh setiap penanggung jawab program kesehatan di daerah dalam rangka desentralisasi, disamping perlu dilakukan penelitian serupa yang lebih mendalam di berbagai propinsi serta kabupaten/kota lain sehingga didapatkan gambaran yang lebih riil tentang pelaksanaan SPM-13K. Daftar Pustaka 41 (1987 -- 2002)

---

The Analysis of the implementation of Minimum Services Standard Policy on Health in 5 (five) Municipalities in Jakarta Year 2002This study aims to understand the implementation of the Minimum Service Standard on Health (MSS-H) and the influential factors in five Municipalities in Jakarta. MSS-H is a standard that can be used to guarantee and support the implementation of obligatory regional responsibilities and also can be used as a tool to measure the accountability of the region (province and district/municipality) to the central government in implementing their responsibilities. The study design used is a descriptive survey with a qualitative approach. The collection of data was done through in depth interview with ten- (10) informants from five (5) municipalities in Jakarta. Each municipality has two informants which are Head of the Municipality Health Services and Head of Municipality Public Health. These informants were chosen because all of them are responsible person for the health development program in their respective areas and are therefore well informed about the implementation of the minimum service standards for health. The findings revealed that although the minimum service standards manual for health was not received yet by the informant, the implementation of the compulsory responsibilities that are in the minimum service standards for health, in general, has been implemented. If the implementation of the compulsory responsibilities are viewed from the informants personal characteristics, it was found that the oldest informant was implemented the compulsory responsibilities better than the youngest and the informant that had already heard and about were more experienced about minimum service standards for health are better in the implementation of these standards. This study also found that there was support from the provincial health office as well as local government in the implementation of minimum service standards for health. However the present of this support did not influences the quality of the implementation of the standards. In general, it can be said that the minimum service standards for health can be implemented if there is a good working relationship with all stakeholders. Therefore, it is recommended that as part of the development of minimum service standards for health, a meeting of all stakeholders should be conducted, with the aim to establish the same perception on minimum service standards for health and facilitate the implementation. It is also recommended that written minimum service standards for health for each municipality be developed soon, that on one hand is based on the minimum service standards for health prepared by the central government and on the other hand is adjusted to the local situation and condition. Another recommendation that would help guarantee the good implementation of the standards is to develop a theoretical basis for minimum service standards for health so the concept can be easily understood and accepted by each person responsible for health in the region. Last but not least it is also recommended that similar studies should be conducted in others provinces and districts/municipalities so this real picture of the implementation of minimum service standards for health can be better understood and documented. References: 4 1 (1987 - 2002)

Abstrak :
Skabies adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infestasi S. scabiei var. hominis. Penyakit tersebut menular pada masyarakat dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan perilaku hidup individu yang tidak baik. Untuk membentuk perilaku hidup yang bersih dan sehat pada individu, diperlukan pengetahuan yang berkaitan dengan penyakit yang sering terjadi di kelompok masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan santri pesantren X Jakarta Timur mengenai penularan skabies dan hubungannya dengan kriteria demografis santri sebagai langkah awal untuk memberikan pemberian informasi penularan skabies yang tepat pada santri. Penelitian dilakukan di pesantren X Jakarta Timur dengan desain cross-sectional. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 22 Januari 2011 dengan memberikan kuesioner kepada 154 santri yang telah diberi informed consent sebelumnya. Kuesioner berisi pertanyaan mengenai media penularan skabies dan faktor risiko skabies. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas santri bernilai kurang (64,9%). Analisis bivariat terhadap tingkat pengetahuan penularan skabies dengan karakteristik demografis, sumber informasi dan informasi paling berkesan menghasilkan nilai p>0,05. Disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan penularan skabies dengan faktor-faktor tersebut sehingga disarankan penyuluhan yang diberikan tidak perlu memperhatikan karakteristik demografis dan sumber informasi yang berperan. Scabies is a skin disease caused by infestation of S. scabiei var. hominis and the prevalence is high in population who has unhygienic and unhealthy behavior. To form a hygienic behavior and healthy behavior in each individual, the knowledge related to diseases which often occur in population is needed. Thus, this study focus on determining the level of knowledge related to transmission of scabies in X boarding school students in East Jakarta correlated with demographic factor so the output can be used to determine which factor should be focused in the next counseling. The study was conducted in East Jakarta boarding X in cross-sectional design. Data collection is held on January 22, 2011 by giving questionnaires to 154 students who had previously given informed consent. The questionnaire contains questions about the media and risk factors of scabies transmission. The results showed that the most sudentshave low score (64.9%). Bivariate analysis between level of knowledge of scabies transmissionand demographicfactor, information sources quantity and most liked information sources yield p values> 0.05. This concludes that there was no relationship between the level of knowledge in scabies transmission with demographic factors, information resources quantity and most liked information resources. It is recommended that the next counseling shouldbe done to all of students without considering the differences in demographic factors, resources quantitiy and resources which students liked most.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang Analisis Kepuasan Pasien Rawat Jalan Atas Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. Teori yang dipakai berdasarkan teori dari Azrul Azwar yaitu tentang Kepuasan Pasien yang Mengacu pada Penerapan Semua Persyaratan Pelayanan Kesehatan. Dalam teori ini menggunakan 8 dimensi sebagai ukuran pelayanan kesehatan. Dimensi tersebut adalah (1) Ketersediaan Pelayanan Kesehatan (provider), (2) Kewajaran Pelayanan Kesehatan (appropriate), (3) Kesinambungan Pelayanan Kesehatan (continue), (4) Penerimaan Pelayanan Kesehatan (acceptable), (5) Ketercapaian Pelayanan Kesehatan (accessible) (6) Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan (affordable), (7) Efisiensi Pelayanan Kesehatan (efficient)dan (8) Mutu Pelayanan Kesehatan (Quality). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengambilan datanya dengan cara menyebarkan kuisioner dan wawancara. Hasil dari analisis penelitian ini adalah berdasarkan 8 dimensi yang digunakan dalam penelitian ini secara garis besar pasien tidak puas atas kualitas pelayanan kesehatan rawat jalan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan.

---

This research discusses the analysis of patient`s satisfaction of outpatient`s department about the quality of healthcare services at Kecamatan Jagakarsa`s primary healthcare south of Jakarta. The theory that being used is based on the theory of Azrul Azwar about patient`s satisfaction refer to implementation of all healthcare requirements. In this theory used 8 dimensions as a measured of healthcare services. The dimensions are: (1) Provider, (2) Appropriate, (3) Continue, (4) Acceptable, (5) Accessible, (6) Affordable, (7) Efficient and (8) Quality. This study uses quantitative approach with descriptive design. The technique that being used to collect the data are by questionnaire survey method and interviews. The results of this study demonstrate that based on 8 dimensions that used in this research the patient is not satisfied with the quality of outpatient healthcare services organized by the Kecamatan Jagakarsa primary healthcare South of Jakarta.