Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah-masalah mengenai keterangan akan rentan muncul di masa mendatang sebagai dampak dari perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan itu berdampak pada kualitas metode kejahatan, sehingga harus diimbangi dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian. Ahli yang memberi keterangan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana idealnya memiliki kualifikasi yang layak dan sikap obyektif.Tesis ini membahas bagaimana kualifikasi ahli untuk dapat memberikan keterangan dalam pemeriksaan perkara pidana serta bagaimana hakim dan penegak hukum lainnya mempertimbangkan obyektivitas ahli. Penelitian ini berbentuk deskriptif analitis dengan menggunakan metode kepustakaan dan wawancara mendalam dengan narasumber.Peneliti menggunakan data sekunder dengan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan dan data primer melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara terhadap hakim, penuntut umum, pengacara, dan ahli hukum pidana. Pada umumnya kualifikasi ahli ditentukan berdasarkan pendidikan formal, rentang waktu pengalaman ahli, serta relevansi keahliannya dengan perkara. KUHAP tidak membatasi ilmu pengetahuan yang diperlukan, sehingga prinsip keterangan ahli hukum pidana dapat juga menjadi alat bukti. Prinsip ius curia novit tidak seharusnya ditafsirkan secara kaku dan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menolak ahli hukum pidana. Dalam meminta keterangan ahli, penegak hukum seharusnya memperhitungan obyektivitas ahli.Meskipun keberpihakan ahli merupakan hal yang wajar karena kehadiran ahli tidak bisa dilepaskan dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh ahli maupun pihak yang menghadirkannya, namun hal itu dapat menjadi suatu masalah dalam upaya mendapatkan kebenaran materiil. Hal itu disebabkan karena keterangan ahli dapat menjadi alat bukti yang dapat menghukum atau membebaskan seseorang. Seorang ahli seharusnya memiliki sikap obyektif berupa konsistensi dan netralitas pendapat dengan berpegang pada argumen ilmiah sebagaimana yang diyakini ahli tersebut, bukan karena pengaruh dari pihak yang menghadirkannya.

---

The expert testimony is a potential problem in the future because of the impact of the advancement of science and technology. These advancements have an impact on the quality of the crime method, so it must be balanced with improving the quality and method of evidence evaluation that requires knowledge and expertise. Experts who provide testimony for the criminal case investigation should ideally have the proper qualifications and objective in stating the testimony.This research answers the question of how the qualification of experts who give testimony in a criminal case investigation and how the judges consider the expert objectivity. This research is descriptive analytic using normative juridical literature and empiric data.This research uses the primary data through guided in-depth interview to the judges, public prosecutors, lawyers, and criminal law expert. This research also use secondary data collected from literature and mass media reviews. In general, expert qualifications are determined based on formal education, professional experiences, and the relevance of his expertise with the case. The Criminal Procedure Code (KUHAP) does not restrict the necessary knowledge, so that the expert testimony about criminal law can also become evidence. The principle of ius curia novit should not be interpreted strictly and should not be a reason for rejecting criminal law expert. In asking the expert for a testimony, law enforcers should take the expert objectivity as a consideration.Although expert's partiality is a fair matter, the presence of an expert cannot be separated from the goals to be achieved by both parties who are summoning the expert, but it would become a problem in an effort to obtain the material truth. That is because expert testimony is one of the evidence that can punish or liberate someone. A testimony stated by an expert should be neutral and objective. This objectivity should be based on scientific arguments which are believed by the experts, not based on the interests of the party who summoned him/her."

"Industri farmasi merupakan salah satu fasilitas produksi sediaan farmasi dimana apoteker dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Salah satu kegiatan yang dilakukan di industri farmasi untuk memastikan bahwa sistem atau peralatan yang digunakan bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan adalah Kualifikasi Kinerja. Kualifikasi Kinerja adalah verifikasi terdokumentasi bahwa peralatan dan sistem penunjang yang terhubung secara bersama, dapat bekerja secara efektif dan reprodusibel berdasarkan metode proses dan spesifikasi yang disetujui. Salah satu peralatan yang dilakukan kualifikasi kinerja di PT. Harsen Laboratories adalah autoclave. Kualifikasi kinerja terhadap autoclave dilakukan untuk membuktikan bahwa autoclave dapat bekerja dengan baik sesuai dengan parameter yang ditentukan.Metode yang digunakan untuk melakukan kualifikasi kinerja yaitu secara eksperimental yang mengacu pada parameter pengujian kualifikasi kinerja autoclave, yaitu uji kebocoran, kalibrasi prerun dan postrun, uji distribusi dan penetrasi panas dalam keadaan kosong dan bermuatan, serta uji lethality dan indikator biologi (spore strips). Berdasarkan hasil yang diperoleh, pada uji kebocoran autoclave tidak terdapatkebocoran dengan penurunan tekanan rata-rata 0 KPa/menit, pada uji kalibrasi prerun danpostrun dinyatakan baik dan valid dengan rata-rata deviasi tidak melebihi 0,5 oC, pada ujidistribusi panas dalam keadaan kosong dan bermuatan memenuhi kriteria keberterimaan dengan hasil selisih suhu pembacaan thermocouple tidak lebih dari 5°C, pada uji lethality menunjukkan autoclave dapat menghancurkan jasad bakteri dengan hasil accumulative lethality (F0) lebih besar dari 12, dan pada uji indikator biologi (spore strips) menunjukkan hasil negatif dan dengan hasil positif pada kontrolpositif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil Kualifikasi Kinerja terhadap Autoclave D-06 di Fasilitas Injeksi Hormon sudah memenuhi syarat yang ditetapkan.......The pharmaceutical industry is one of the pharmaceutical dosage form production facilities where pharmacists can carry out pharmaceutical work. One of the activities carried out in the pharmaceutical industry to ensure that the system or equipment used works in accordance with predetermined specifications is Performance Qualification. Performance Qualification is the documented verification that supporting equipment and systems connected together, can work effectively and reproducibly based on approved process methods and specifications. One of the equipment carried out performance qualification at PT. Harsen Laboratories is an autoclave. Performance qualification of the autoclave is carried out to prove that the autoclave can work properly to the specified parameters. The method used to perform performance qualification is experimentally which refers to the parameters of autoclave performance qualification testing, namely leakage test, prerun and postrun calibrations, heat distribution and penetration tests in empty and charged states, as well as lethality tests and biological indicators (spore strips). Based on the results obtained, in the autoclave leak test there is no leakage with an average pressure drop of 0 KPa/minute, on prerun and postrun calibration test it is declared good and valid with an average deviation not exceeding 0,5 oC, on heat distribution test in an empty and charged state it meets the acceptance criteria with the results of a temperature difference in thermocouple readings of no more than 5 oC, on lethality test showed that the autoclave can destroy bacterial bodies with accumulative lethality (F0) results greater that 12, and the biological indicator test (spore strips) showed negative results and with positive results in positive controls. So it can be concluded that the results of autoclave D-06 performance qualification at the hormone injection facility is specified to the requirements."

"Inspeksi visual merupakan metode untuk mendeteksi keberadaan partikel terlihat dalam produk injeksi yang dilakukan oleh personel yang terkualifikasi. Namun seiring bertambahnya usia terjadi penurunan ketajaman visual dan kemampuan untuk mendeteksi kontras pada manusia, hal ini mempengaruhi kinerja dari operator. Oleh karena itu, diperlukan rekualifikasi untuk operator inspeksi visual untuk menunjukan bahwa operator masih terkualifikasi untuk menjalankan inspeksi visual. Pada laporan ini akan dibahas mengenai hasil rekualifikasi dua operator inspeksi visual di PT CKD-OTTO Pharmaceuticals. Proses ini dilakukan sesuai protokol ““Visual Inspector Qualification Protocol – Semi-Automatic Visual Inspection Process” yang berlaku di PT CKD-OTTO Pharmaceuticals. Hasil rekualifikasi operator inspeksi visual mesin semi-otomatis menunjukan bahwa operator X telah terkualifikasi untuk menjalankan inspeksi visual mesin semi-otomatis untuk semua sediaan injeksi yang diproduksi. Sedangkan operator Y terkualifikasi untuk melakukan inspeksi visual terhadap injeksi sediaan cair dan liofilisasi vial bening....... Visual inspection is a method for detecting the presence of visible particles in injectable products which is carried out by qualified personnel. However, along with time there is a decrease in visual acuity and the ability to detect contrast in humans, this affects the performance of the operator. Therefore, it is necessary to requalify the visual inspection operator to show that the operator is still qualified to carry out the visual inspection. This report will discuss the results of the requalification of two visual inspection operators at PT CKD-OTTO Pharmaceuticals. This process is carried out according to the "Visual Inspector Qualification Protocol - Semi-Automatic Visual Inspection Process" protocol that applies to PT CKD-OTTO Pharmaceuticals. The results of the requalification of semi-automatic machine visual inspection operators show that operator X has been qualified to carry out semi-automatic machine visual inspections for all injection preparations produced. Meanwhile, operator Y is qualified to carry out visual inspection of liquid preparation injection and clear vial lyophilization."

"Perubahan paradigma pengelolaan manajemen ASN berbasis sistem merit perlu didukung Sistem Informasi Manajemen ASN. Beban kerja yang berkurang, tumpang tindih pekerjaan, tidak tercapainya output yang telah ditetapkan, pekerjaan yang membutuhkan koordinasi lintas direktorat membutuhkan waktu yang lama. Hal ini menggambarkan permasalahan struktur dan proses transformasi input menjadi output teknologi yang belum optimal di Kedeputian SINKA BKN. Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian post postivist dengan pendekatan penelitian mix method untuk menganalisis karakteristik teknologi unit pada masing-masing direktorat dan menganalisis kesesuaian dimensi struktur formalisasi, sentralisasi, kualifikasi pegawai, dan koordinasi dengan karakteristik teknologi unit tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik teknologi unit pada Dit AK I dan Dit AK II rutin sedangkan Dit Lahta non rutin kemudian Dit PSIK engineering. Sentralisasi Dit AK I dan II sedang. Kualifikasi pegawai Dit AK I dan AK II memiliki tingkat pengalaman tinggi dan pelatihan rendah. Formalisasi dan Sentralisasi Dit Lahta sedang karena pegawai diberikan kebebasan dalam menentukan kebijakan internal di unit walaupun jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pegawai Dit Lahta memiliki tingkat kepatuhan pada peraturan tinggi meskipun sikap atasan fleksibel. Kemudian kondisi struktur di Dit PSIK memiliki formalisasi tinggi, kualifikasi pegawai dalam hal pelatihan masih sedikit dan tidak tersedia bagian/alat/orang yang digunakan untuk mekanisme koordinasi.

---

The change of ASN management paradigm based on merit system needs to be supported by ASN Management Information System. Decreased workload, overlapping work, not achieving predetermined output, jobs that require coordination across the directorate take a long time. This illustrates the problem of structures and processes of transforming inputs into outputs technology that have not been optimal in the SINKA BKN Deputy. This research uses postpostivist research paradigm with mix method research approach to analyze technological characteristics of unit in each directorate and analyze suitability of structure dimension formalization, centralization, qualification of employee, and coordination with technology characteristic of the unit. The results showed that the characteristics of unit technology on Dit AK I and Dit AK II routine while Dit Lahta non routine then Dit PSIK engineering. The centralization of Dit AK I and II is moderate. The qualifications of the employees of Dit AK I and AK II have high level of experience and low training. The formalization and centralization of the Lahta territory is due to the fact that employees are given the freedom to determine internal policies in the unit although they are seldom involved in decision making. Employees of Dit Lahta have high regulatory compliance level although supervisor atittudes tend to be flexible. Then the structural conditions in Dit PSIK have high formalization, the qualification of employees in the case of training is still few and there is no part tool person used for coordination mechanism."

"Buku yang berjudul "Interior design reference manual: a guide to the NCIDQ exam" ini ditulis oleh David K. Ballast. Buku ini membahs tentang desain interior."