Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tata Kelola Mutu Puskesmas merupakan pengelolaan terhadap tingkat layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan luaran kesehatan yang optimal. Penjaminan terhadap mutu puskesmas dilakukan akreditasi setiap 5 tahun sekali. Penerapan tata kelola mutu melalui tiga komponen yaitu struktur/input, proses dan output. Input terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, ketersediaan anggaran, komitmen pimpinan dan staf, serta pengorganisasian. Pada Proses menggunakan USEPDSA (Understanding Quality Improvement Needs, State the quality Problem, Evaluate the root cause, plan the solution, Do or Implement the solution, Study the solution and Action), dan output melihat keberhasilan peningkatan capaian Indikator Nasional Mutu yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan design studi kasus, menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Wawancara mendalam dilakukan pada informan kunci pada Dinas Kesehatan Kota Depok dan kementerian Kesehatan, informan utama pada kepala puskesmas dan penanggung jawab mutu di enam puskesmas kota Depok, dan informan pendukung pada pasien puskesmas tersebut. Enam puskesmas terdiri dari tiga puskesmas yang sudah terakreditasi dan tiga puskesmas yang belum terakreditasi. Hasil penelitian pada faktor input sudah berjalan namun beberapa faktor tidak sesuai standar, faktor SDM secara kuantitas dan kualitas tidak sesuai, kurangnya anggaran, kurangnya komitmen staf dan pengorganisasian tim mutu khususnya bagi tiga puskesmas yang belum terakreditasi. Pada faktor proses USEPDSA belum berjalan yaitu pada proses Do/pelaksanaan pengukuran INM belum sesuai, pada Study/ evaluasi pembelajaran belum dilakukan monitoring evaluasi secara berkala dan kaji banding, Pada proses Act/standarisasi belum dilakukan. Pada faktor Output, capaian prioritas INM tahun 2022 dan 2023 tidak terjadi peningkatan. Kesimpulan tata kelola mutu dalam pencapaian Indikator Nasional Mutu (INM) belum diimplementasikan secara optimal. Pemenuhan faktor input dan optimalisasi proses perlu diupayakan dengan dukungan dari Dinas Kesehatan. ......Puskesmas Quality Management is the management of the level of health services for individuals and communities that can improve optimal health outcomes. Assurance of the quality of the puskesmas is accredited every 5 years. Implementation of quality governance through three components, namely structure/input, process and output. Input consists of human resources, facilities and infrastructure, budget availability, leadership and staff commitment, and organization. The process uses USEPDSA (Understanding Quality Improvement Needs, State the quality Problem, Evaluate the root cause, plan the solution, Do or Implement the solution, Study the solution and Action), and the output shows the success in increasing the achievement of the National Quality Indicators which are indicators from the Ministry of Health. This study used a qualitative approach with a case study design, using in-depth interviews, observation and document review. In-depth interviews were conducted with key informants at the Depok City Health Office and the Ministry of Health, key informants at the heads of puskesmas and those in charge of quality at six puskesmas in Depok, and supporting informants at the puskesmas patients. The six puskesmas consist of three accredited puskesmas and three that have not been accredited. The results of research on input factors have been running but not optimal, human resources in quantity and quality are not optimal, lack of budget, lack of staff commitment and quality team organization, especially for three health centers that have not been accredited. The USEPDSA process factor has not been running, namely the Do/Implementation process of INM measurement is not appropriate, the Study/learning evaluation has not been carried out periodic monitoring and comparative studies, and the Act/standardization process has not been carried out. In the Output factor, INM's priority achievements in 2022 and 2023 have not increased. The conclusion of quality governance in achieving National Quality Indicators (INM) has not been implemented optimally. Compliance with input factors and process optimization needs to be pursued with support from the Health Office.

Abstrak :
Maqashid syariah adalah konsep mengenal, memahami serta memetik hikmah yang terkandung dalam Alqur’an dan Alhadist  yang diturunkan Allah SWT kepada umat manusia agar manusia selalu berada dijalanNYA. Pelaksanaan maqhasid syariah dalam pelayanan kesehatan dapat dilihat dari kepatuhan kepada hukum-hukum islam dalam tata kelola Rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya. Rumah sakit islam sultan agung telah melaksanakan prinsip maqhasid syariah dalam setiap aktifitas sejak ditetapkan menjadi Rumah sakit syariah tahun 2016. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hubungan Standar pelayanan minimal Rumah sakit syariah dan Indikator mutu wajib syariah terhadap pelaksanaan maqhasid syariah di Rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang. Desain penelitian ini menggunakan mixed methods dengan pendekatan studi secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis data secara univariat, bivariat dan multivariat. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara standar pelayanan minimal rumah sakit syariah dan indikator mutu wajib syariah dengan pelaksanaan maqhasid syariah. dan jadwal operasi menjadi faktor paling dominan terhadap pelaksanaan maqhasid syariah. Disarankan Rumah sakit perlu memantau dari segi pengetahuan pasien untuk mengetahui sejauh mana mereka paham tentang penerapan Rumah sakit syariah, meningkatkan edukasi secara maksimal oleh petugas kesehatan serta perlu menambahkan general infomed concent khusus syariah bagi pasien untuk mengetahui hak dan kewajiban pasien secara syariah. ......Maqashid sharia is the concept of recognizing, understanding and reaping the wisdom contained in the Alqur'an and Alhadist that Allah SWT sent to humanity so that humans are always on their way. The implementation of maqhasid sharia in health services can be seen from adherence to Islamic laws in the management of hospitals or other health services. The great Sultan Islamic Hospital has implemented the principle of maqhasid sharia in every activity since it was established as a sharia hospital in 2016. The study was conducted to determine the extent of the relationship between the minimum service standards of Sharia Hospital and Shariah Compulsory Quality Indicators on the implementation of Islamic prayer at the Islamic Hospital Sultan Agung Semarang. The design of this study uses mixed methods with a quantitative and qualitative study approach. Data analysis in univariate, bivariate and multivariate. The results of the study indicate that there is a relationship between the minimum service standards of sharia hospitals and mandatory sharia quality indicators with the implementation of the Islamic Shariah law. and the operating schedule is the most dominant factor in the implementation of the Maqhasid Sharia. It is recommended that the Hospital need to monitor the patient's knowledge to determine the extent to which they understand the application of sharia hospitals, to improve education optimally by health workers and to add a Shariah-specific general infomed concent to patients to know the rights and obligations of patients in sharia.

Abstrak :
ABSTRAK
Hukum dan Kebijakan KesehatanJudul : Policy Evaluation Undang-undang Nomor 36 TahunTentang Tenaga Kesehatan yang Berhubungan denganTenaga Kesehatan MasyarakatPeraturan tentang tenaga kesehatan selama ini tersebar dalam berbagai peraturanperundang-undangan, oleh karena itu dibuatlah UU. No. 36 Tahun 2014 tentang TenagaKesehatan yang mengatur secara komprehensif. Sebagai sebuah profesi yang telahditetapkan oleh undang-undang mewajibkan tenaga kesehatan masyarakat untukmelaksanakan apa yang diamatkan sesuai konten/isi kebijakan. Konten kebijakan yangberhubungan dengan tenaga kesehatan masyarakat antara lain, kewajiban untukmelakukan registrasi sebelum melakukan praktik profesinya di masyarakat danmengikuti ujian kompetensi sebagai syarat pengurusan registrasi yang nanti kepadanyadiberikan Surat Tanda Registrasi STR . Selain itu kebijakan juga telah memisahkankesehatan lingkungan dari kelompok tenaga kesehatan masyarakat. Oleh karena itupeneliti tertarik untuk melakukan evaluasi kebijakan khususnya terhadap kontenkebijakan yang berhubungan dengan tenaga kesehatan masyarakat. Evaluasi isikebijakan ini dibedah menggunakan analisis retrospektif yang dibandingkan dengankondisi nyata tenaga kesehatan masyarakat di lapangan, literatur review kebijakanterkait, teori tentang ilmu kesehatan masyarakat dan pandangan para ekspert kesehatanmasyarakat. Hasil penelitian diketahui tenaga kesehatan layak disebut sebagai sebuahprofesi kesehatan sesuai dengan konten kebijakan. Uji kompetensi yang dilaksanakantidak melanggar konten kebijakan sepanjang uji kompetensi yang dilaksanakan padaranah profesi bukan syarat kelulusan exit exam . Solusi STR bagi tenaga kesehatanmasyarakat yang lulus sebelum peraturan ini ditetapkan dapat mengacu pada PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013. Secara teoritis pemisahan kesehatanlingkungan dari kelompok kesehatan masyarakat tidak ditemukan dalam literatur.Kata kunci : Evaluasi Isi Kebijakan, Analisis isi, Policy Evaluation. ABSTRACT
ABSTRACTName MuswandarProgram Study Postgraduate of public health sciencesSpecialization Health laws and policiesJudul Policy Evaluation Law Number 36 of 2014 on healthWorkers Associated with Public Health PersonnelRegulations on health workers have been scattered in various laws and regulations,therefore made the Act. No. 36 of 2014 on the comprehensive regulating HealthManpower. As a profession that has been established by law requires public healthworkers to implement what is saved according to the content content of the policy.The content of policies related to public health personnel, among others, the obligationto register before doing the profession praxis in the community and to take thecompetency exam as a condition of registration of the registration which later on isgiven the Registration Certificate STR . In addition, the policy has also separated theenvironmental health of public health personnel groups. Therefore, the researcher isinterested to conduct policy evaluation especially to policy content related to publichealth worker. The evaluation of the contents of this policy was dissected usingretrospective analysis compared to real conditions of public health personnel in thefield, related policy review literature, theories about public health sciences and theviews of public health experts. The result of the research is known that health workersdeserve to be called as a health profession in accordance with policy content. Thecompetency test carried out does not violate the policy content during the competencytest conducted in the professional field not the exit exam. STR solutions for publichealth personnel who pass before this regulation is set up can refer to Minister of HealthRegulation No. 46 of 2013. Theoretically the separation of environmental health frompublic health groups is not found in the literature.KeyWord Evaluate the content of the policy, Content Analisis, Policy Evaluation

Abstrak :
Mutu pelayanan kesehatan sangat berdampak terhadap seluruh upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Indikator Nasional Mutu (INM) merupakan standar yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan implementasi mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk Puskesmas. Berdasarkan laporan INM Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kota Depok tahun 2022 diketahui bahwa rata-rata capaian INM Puskesmas masih fluktuatif dan belum konsistem melaporkan setiap bulannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian Indikator Nasional Mutu (INM) di Puskesmas Kemiri Muka dan Puskesmas Ratu Jaya tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian INM di Puskesmas Kemiri Muka dan Puskesmas Ratu Jaya pada tahun 2022 belum sepenuhnya sesuai dan menggambarkan kondisi sebenarnya yang ditinjau dari pendekatan sistem input, proses, dan output. Saran yang dapat diberikan yaitu mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana, melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan, menetapkan sanksi dan reward untuk hasil capaian INM, serta proaktif mempelajari pelaksanaan pengukuran dan pelaporan INM. ......The quality of health service greatly impacts all health service efforts carried out by healthcare facilities. The National Quality Indicator (INM) is a standard used to evaluate the achievement of quality implementation in healthcare facilities, including public health centers (Puskesmas). Based on the INM Puskesmas report by the Depok City Health Office in 2022, it is known that the average achievement of INM Puskesmas is still fluctuating and has not been consistently reported every month. This study aims to analyze the achievement of the National Quality Indicators (INM) at Kemiri Muka and Ratu Jaya Public Health Centers in 2022. The research method used a qualitative approach. Methods of data collection included in-depth interviews, observations, and document review. The results indicate that the achievements of the INM at Kemiri Muka and Ratu Jaya Public Health Centers in 2022 were not fully appropriate and described accurately the actual conditions in terms of the input, process, and output system approach. Recommendations include proposing the procurement of facilities and infrastructure, monitoring and evaluating the planning of healthcare human resource needs, implementing sanctions and rewards for achieving the INM targets, and proactively learn the implementation of INM measurement and reporting processes.