Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gerakan Kelompok Separatis Teroris (KST) merupakan akumulasi dari ketidakpuasan daerah terhadap ketimpangan distribusi ekonomi dan pelanggaran fisik berupa represi. Gerakan Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua sejak 2000 bertransformasi dari gerakan kekerasan menjadi lebih lunak dengan melancarkan aksi propaganda menggunakan media sosial baik dengan target penduduk daerah, nasional dan internasional. Fokus penelitian ini untuk analisis pola propaganda isu rasisme papua di ruang siber sehingga penelitian dibatasi pada upaya menganalisis pola propaganda berkaitan dengan isu rasisme yang dilakukan di ruang siber, serta strategi – strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi propaganda yang dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua dengan menggunakan Konsep Rasisme, Teori Propaganda, Teori Strategi dan Konsep Ruang Siber. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif analisis. Hasil Penelitian menunjukan pembahasan isu rasisme di media sosial Twitter pada periode April s.d. Desember 2021 terbagi menjadi 5 materi konten dan ditemukan juga penggunaan keyword berupa hashtag PapuanLivesMatter, FreeWestPapua dan #Bubar, Pola propaganda dilakukan berbentuk poster, tulisan dan pesan whattap group. Strategi Pemerintah menghadapi propaganda dengan memberikan gambaran dan wawasan suatu perstiwa yang terjadi secara benar. Kesimpulan penelitian ini yaitu isu rasisme Papua di ruang siber lebih banyak dilakukan di media sosial Twitter. Pola Propaganda yang dilakukan secara terbuka (Revealed Propaganda) dan tertutup (Concealed Propaganda) dengan metode coersive dan persuasive propaganda digunakan secara bersamaan dengan menggunakan simbol-simbol. Adapun Strategi mengatasi isu rasisme Papua di ruang siber dapat dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah Pusat dan daerah didukung organisasi masyarakat, agama serta media diantaranya dengan pendekatan kesejahteraan pendekatan rasial dan DNA (Genetik) serta klarifikasi informatif tentang Papua.

---

The Separatist Terrorist Group Movement (KST) is an accumulation of regional dissatisfaction with the inequality of economic distribution and physical violations in the form of repression. The Papuan Separatist Terrorist Group (KST) movement since 2000 has transformed from a violent movement to a more lenient one by launching propaganda actions using social media both targeting local, national and international residents. The focus of this research is to analyze the propaganda pattern on the Papuan racism issue in cyberspace so that the research is limited to efforts to analyze the propaganda pattern related to the issue of racism carried out in cyberspace, as well as the strategies taken by the government in overcoming propaganda carried out by the Separatist Terrorist Group (KST) Papua by using the concept of racism, propaganda theory, strategy theory and the concept of cyber space. This study uses a qualitative method with a descriptive analysis design. The results of the study show that the discussion of the issue of racism on Twitter social media in the period April to d. December 2021 was divided into 5 content materials and found the use of keywords in the form of hashtags #PapuanLivesMatter, FreeWestPapua and Bubar. Propaganda patterns were carried out in the form of posters, writings and whattap group messages. The government's strategy for dealing with propaganda is to provide a true picture and insight into an event that is happening. The conclusion of this study is that the issue of Papuan racism in cyberspace is mostly carried out on social media Twitter. Propaganda patterns that are carried out openly (Revealed Propaganda) and closed (Concealed Propaganda) with coercive and persuasive methods of propaganda are used simultaneously by using symbols. The strategy for overcoming the issue of Papuan racism in cyberspace can be carried out through collaboration between the central and local governments supported by community, religious and media organizations including the racial and DNA (Genetic) welfare approach as well as informative clarification about Papua."

"Tesis ini membahas tentang bagaimana peran Polri dalam menangani Pemilu DKI Jakarta Tahun 2017 yang merupakan peristiwa yang banyak mendapat perhatian dan membentuk dari para mendukung fanatik masing-masing pasangan calon. Keanekaragaman SARA di Indonesia melahirkan masyarakat multikultural, sehingga isu SARA menjadi faktor utama penyebab terjadinya konflik. Dengan menggunakan pendekatan intelijen, maka yang dilakukan didalam studi ini adalah memetakan dan menganalisis berbagai persoalan yang mengiringi proses demokrasi pada Pemilu DKI Jakarta Tahun 2017. Tulisan ini juga memetakan secara kronologis konflik terhadap agama dan SARA yang ditujukan kepada Ahok. Peneliti menemukan dalam studi ini bagaimana Polri sudah menggelar kegiatan intelijen pada seluruh rangkaian Pemilu DKI Jakarta melalui cipta kondisi untuk mengelola konflik, sehingga proses demokrasi tersebut berjalan aman, meskipun terjadi konflik tetapi tidak menjadi aksi kekerasan. Berdasarkan hasil studi, dapat disimpulkan bahwa peran penting Intelijen Polri dalam pemilu selain memberikan deteksi dini dan solusi konflik adalah juga turut serta menjaga transisi demokrasi di Indonesia dan bukan sekedar sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

---

This thesis discusses how the role of the National Police in dealing with the 2017 DKI Election is an event that has received much attention and formed from the fanatical supporters of each candidate pair. SARA diversity in Indonesia gave birth to a multicultural society, so that the issue of racial intolerance became the main factor causing the conflict. By using an intelligence approach, what is done in this study is mapping and analyzing various problems that accompany the democratic process in the DKI Jakarta Elections in 2017. This paper also maps out chronologically the conflicts against religion and SARA aimed at Ahok. Researchers found in this study how the National Police had held intelligence activities in the entire series of DKI Jakarta elections through the creation of conditions to manage conflict, so that the democratic process proceeded safely, despite conflicts but not acts of violence. Based on the results of the study, it can be concluded that the important role of the Indonesian Police Intelligence in elections in addition to providing early detection and solutions to conflicts is also to participate in maintaining the democratic transition in Indonesia and not just as a security guard and public order."