Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

Radikalisasi paham terorisme tidak hanya terjadi di luar lapas (lembaga pemasyarakatan) namun juga di dalam lapas. Terorisme sebagai kejahatan ‘ideologi’ telah menjadi ancaman bagi lapas, termasuk dengan beberapa kejadian radikalisme dan terjadinya kerusuhan di dalam lapas yang dilakukan oleh narapidana teroris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan lapas high risk terorisme di Lapas Kelas IIA pasir Putih dalam rangka mewujudkan keefektifan sistem pemasyarakatan dalam menangani narapidana teroris. Peneliti menggunakan pendekatan post positivism dengan pengumpulan data kualitatif. Peneliti menggunakan teori yang disampaikan oleh Grindle sebagai panduan terkait implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan lapas high risk terorisme dengan manajemen keamanan super maksimum sudah berjalan namun belum effective dan dalam pengimplementasian kebijakan ini, terdapat kerentanan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dapat mengakibatkan penyakit psikis dan fisik narapidana sehingga diperlukan segera pemenuhan kebutuhan organisasi baik dari pembenahan struktur organisasi, kuantitas dan kualitas petugas serta pemenuhan financial baik untuk pembenahan standar makan, sarana prasarana dan juga insentive pegawai. Konsistensi Lapas Kelas IIA Pasir Putih sebagai lapas khusus untuk narapidana beresiko tinggi kategori teroris juga perlu ditunjukan,Mengingat penerapananya yang masih 2 tahun berjalan, baik dalam substansi kebijakan dan konteks implementasi masih diperlukan usaha lebih maksimal. 

---

Radicalization of the terrorism occurs not only outside prison but also inside prison. Terrorism as an 'ideological' crime has become a threat to prisons, including those involving some incidents of radicalism and fighting riots in prisons by terrorist inmates. This study aims to analyze the implementation of terrorism high-risk prison in prison of Class IIA Pasir Putih in order to realize a penal system for terrorist prisoners. Researcher uses post positivism by collecting qualitative data. The researcher uses the theory presented by Grindle as a guide related to policy implementation and the factors that influence implementation. The results show that the implementation of the terrorism high risk prison policy with super maximum security management was already running but not yet effective and in this implementation, it could occur offence of human right resulting psychological and physical illnesses of prisoners so that immediate fulfillment of organizational needs was needed both from reforming organizational structures, the quantity and quality of officers as well as financial fulfillment both for improvement of food standards, infrastructure and also employee incentives. The consistency of Class IIA Pasir Putih prison as a special prison for high-risk prisoners in the terrorist category also needs to be showed. Considering that the application is still running for 2 years, both in the substance of the policy and the context of implementation, more optimal efforts are needed.

Abstrak :
Pakar politik ekonomi Amerika Serikat Profesor Geoffrey B Hainswort pernah mengatakan bahwa komunisme dan sosialisme sebagai paham dan ideologi tidak akan mati, mereka hanya tertidur lelap, Hal ini pula yang terjadi di Indonesia pasca hancurnya Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1965 serta semua regulasi tentang larangan paham Marxisme dan Leninisme, kelompok kiri di Indonesia seolah-olah menghilang. Baru pada tahun 1990 an Indonesia mulai muncul ke permukaan yang direpresentasikan oleh Partai Rakyat Demokratik (PRD). Dalam perjalanannya, PRD memiliki dinamika organisasi dan konflik internal yang berujung pada perpecahan gerakan. Sehingga dalam tesis ini. penulis akan mengangkat pertanyaan penelitian: Bagaimana implikasi perpecahan PRD terhadap radikalisasi gerakan kiri di Indonesia? Disamping itu, untuk memperkaya ulasan masalah tersebut, penulis juga akan membahas bagaimana format radikalisasi kelornpok kiri di Indonesia pasca perpecahan internal PRD, serta seberapa besar ancaman strategis kelompok kiri di Indonesia pasca perpecahan PRD. Dalam tesis ini penulis menggunakan metode observasi langsung ke dalam organisasi PRD dengan menjadi aktivis PRD dari tahun 2008,.sehingga ban yak hal-hal yang ditemukan dengan cara informal tanpa harus meialui jalur formal. Selain itu, penggunaan jurnal, buku-buku, situs internet, sertu literatur lain juga dipakai untuk melengkapi data dan fakta tesis ini. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini selain terpetakannya format gerakan kiri.

---

The United States economic policy expert, Professor Geoffrey B Hainswort once said that communism and socialism as concept and ideology will not die, they just fell asleep. This also happens in Indonesia, after the collapse of the Communist Party of Indonesia (PKI) in 1965 and all regulations on the prohibition Marxism and Leninism, leftist groups in Indonesia seemed to disappear. In 1990s, the leftist group in Indonesia began appear as represented by the Peoples Democratic Party (PRD). In the process, PRD has an organizational change and internal conflicts that led to the disintegration of the movement So in this thesis. the author will raise the question: what is the implication of PRD disunity to the radicalization of the left movement in Indonesia? In addition, to enrich the issue, the author will also discuss a leftist radicalization format in Indonesia after the PRD internal divisions. as well as how much the strategic threat of leftist groups in Indonesia after the split of PRD. In this thesis, the writer use direct observation methods into PRD organization with becoming PRD activist from 2008, so many things that are found in an informal manner without having through formal channels. In addition, the use of journals, books, internet sites, and other literatures are also used to supplement the data and facts of this thesis. Results obtained from this study in addition to mapped format left movement in Indonesia after the split of PRD, in general we can also see the implications of the PRD movement towards various aspects of life in Indonesia (ideological, politicat economic, and socio-cultural), and in particular we can see?

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya penanganan persebaran propaganda ISIS di internet, yang menyebabkan sekelompok masyarakat di Indonesia terpengaruh untuk bergabung atau menjadi anggota atau simpatisan ISIS. Penelitian ini mempertanyakan mengapa persebaran propaganda ISIS di internet sulit untuk diatasi. Tesis ini menggunakan teori kontra radikalisasi di internet, yang secara spesifik membahas koordinasi dan komunikasi antara institusi Pemerintah dalam melakukan tindakan disruption, diversion dan pendekatan alternatif, serta counter-messaging. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah persebaran propaganda ISIS di internet sulit untuk diatasi karena terdapat tiga hambatan dalam melaksanakan kebijakan kontra radikalisasi. Tindakan disruption atau pemblokiran terhambat karena mudahnya akses kepada internet oleh ISIS, sulitnya penegakan hukum pada layanan pesan instan, tingkat kepatuhan perusahaan multinasional di bidang internet terhadap peraturan di Indonesia, serta tata kelola ruang siber di Indonesia. Pemerintah Indonesia belum memanfaatkan teknik pengalihan atau diversion untuk menyebarkan kampanye perdamaian di internet. Substansi pada tindakan counter-messaging yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia mengedepankan isu nasionalisme, sehingga menjadi tidak tepat sasaran. Kemudian, tumpang tindih kewenangan dan tugas dalam pola koordinasi dan komunikasi interorganisasional antar institusi pemerintah yang terlibat juga mempengaruhi implementasi kebijakan kontra radikalisasi Pemerintah Indonesia di internet.

---

ABSTRACT
This research aims to analyze the factors that cause the difficulties of the Indonesian Government in countering the distribution of ISIS rsquo propaganda on the internet, that caused some Indonesians interested in joining or becoming ISIS sympathizer. This research questioned why the distribution of ISIS rsquo propaganda on the internet is still hard to overcome. This thesis used counter radicalization on the internet theory, particularly in the coordination and communication across government institutions in implementing disruption, diversion and alternative engagement as well as counter messaging measures. This research is qualitative study by using in depth analysis. This research argues that the difficulties in countering ISIS rsquo propaganda on the internet is caused by three obstacles in the implementation counter radicalization on the internet policy. The government efforts in disruption measure or to shutdown ISIS rsquo websites and social media accounts are inhibited by the easy access to the internet, the difficulty of law enforcement on instant messaging apps, the obedience of the internet company, and cyber governance in Indonesia itself. The diversion technique to promote peace campaign has not yet been utilized by the Indonesian Government. The nationalism issues in Indonesia rsquo s counter messaging measure may not reach the targeted audience. Futhermore, interorganizational coordination and communication problem across Indonesia rsquo s Government Institutions certainly affects the implementation of counter radicalization policy on the internet.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini merupakan analisa filosofis terhadap teori rekognisi dalam keragaman identitas dalam kehidupan sosial masyarakat, yang mana kondisi di dalamnya terjadi diskriminasi individu atas identitas yang dimiliki sehingga menjadi individu yang tidak diakui eksistensinya. Hal ini memberikan celah untuk menganalisa ulang bagaimana seharusnya individu dengan identitasnya dapat diakui keberadaanya dengan sepenuhnya sehingga akhirnya memunculkan kondisi kesetaraan dan solidaritas sosial. Praksis dalam kehidupan sosial memunculkan distribusi sensibilitas yang mengklasifikasikan individu-individu di dalam sistem. Adanya pengklasifikasikasian dalam hal apapun selalu mengarah pada ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan dalam kondisi keragaman identitas menurut Axel Honneth akan memunculkan peluang terjadinya konflik. Menanggapi masalah tersebut, terdapat teori rekognisi yang berpotensi memberikan jalan keluar, yaitu dengan cara pengakuan terhadap keragaman identitas inividu-individu dan kesempatan yang setara dalam kehidupan sosial. Terkait dengan permasalahan diatas, teori rekognisi juga memiliki celah dalam usaha untuk memahami keberagaman identitas dalam relasi sosial. Perbedaan tersebut berada pada level rekognisi yang terletak pada interkultural dan intersubjektivitas yang kemudian berpengaruh kepada kondisi subjek individu yang berusaha merealisasikan dirinya melalui rekognisi yang diperolehnya. Dengan usaha perumusan teori rekognisi di level intersubjektivitas dan level interkultural dapat memberikan solusi bagi permasalahan keberagaman identitas.

---

ABSTRACT
This thesis is a philosophical analysis of the theory of recognition in the diversity of identity in the social life of society, where the conditions in which there is individual discrimination of the identity that has become an individual who is not recognized existence. This provides a loophole to re analyze how individuals with identities should be fully acknowledged so as to ultimately bring about conditions of social equality and solidarity. Praxis in social life brings out the distribution of sensibilities that classify individuals within the system. The existence of classifiers in any case always leads to inequality. Inequality under the conditions of diversity of identity according to Axel Honneth will raise the chances of conflict. In response to the problem, there is a theory of recognition that has the potential to provide a way out, that is, by recognizing the diversity of identities of individuals and equal opportunities in social life. Associated with the above problems, recognition theory also has a gap in the effort to understand the diversity of identity in social relations. The difference is at the level of recognition that lies in intercultural and intersubjectivity which then affects the condition of the individual subject who seeks to realize himself through the acquired recognition. With the effort of formulating the theory of recognition at the level of intersubjectivity and intercultural level can provide solutions to the problem of diversity of identity.

Abstrak :
Perkembangan teknologi membuat semua orang menjadi semakin mudah menggunakan internet untuk memperoleh informasi dan hiburan. Namun di sisi lain, internet juga digunakan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan ideologinya. Penyebaran ideologi berawal dari situs-situs dan forum yang khusus dibuat untuk diisi dengan materi radikal. Akan tetapi, pada saat ini penyebaran ideologi radikal telah merambah ke situs-situs populer. Tulisan ini membahas salah satu situs populer, yaitu Youtube, yang dimanfaatkan sebagai media penyebaran ideologi radikal. Berdasarkan temuan data, banyak orang yang terpengaruh dengan tayangan video radikal di Youtube. Hasil analisis menunjukkan bahwa terpaan video radikal membuat seseorang memiliki opini politik yang lebih agresif.

---

Technological developments made it easier for everyone to use the internet to get information and entertainment. On the other hand, the internet is also used by radical groups to spread their ideology. The spreadth of ideology starts from websites and virtual forums that are specially prepared to be filled with radical material. However, this time spreadth of radical ideology has penetrated into popular sites. This thesis discusses one of the popular sites, namely Youtube, which is used as a medium for the spreadth of radical ideology. Based on data findings, many people have been affected by radical videos shown on Youtube. The results of the analysis show that the high exposure of radical video makes somebody contaminated by aggressive political gesture.

Abstrak :
Tugas karya akhir ini akan membahas tentang Lone Wolf Terrorism, kasus LWT di Indonesia sendiri terjadi pada tahun 2016 sebanyak tiga kasus. LWT hingga saat ini masih susah terdeteksi, karena LWT bergerak secara sendiri walaupun dalam pembelajaran radikalnya diperoleh dari interaksi dalam dunia internet. Revolusi informasi dan teknologi khususnya internet sangat memberikan dampak besar pada LWT. LWT menjadikan internet sebagai media pembelajaran radikal sekaligus self radicalization. Penelitian ini menggunakan pendekatan pembelajaran sosial dari Sutherland, tipologi- tipologi LWT dari National Security Critical Issue Task Force NSCITF, proses self radicalization dan internet radicalization. Hasil tugas karya akhir ini diharapkan dapat menjadi rujukan tentang hubungan bagaimana LWT melakukan pembelajaran dan self radicalization khususnya pada informasi teknologi.

---

This research will be discussing about Lone Wolf Terrorism, LWT is the terrorism act that is done not in groups. There are three LWT cases that has occurred in Indonesia in the year 2016. To this day LWT is still hard to be detected, because LWT move on its own even in radical learning from interactions in the internet. Information and technology revolution especially the internet has given a big impact on LWT. LWT has made the Internet both as a media of spreading radicalism also self radicalization. This research uses social learning method by Sutherland, types of LWT from National Security Critical Issue Task Force NSCITF, self radicalization process and Internet radicalization. The result of this research is hoped to be a reference about the relationship of how LWT learns and self radicalization especially through the Internet.

Abstrak :
Tugas karya akhir ini membahas mengenai strategi pencegahan kejahatan terhadap radikalisasi online. Radikalisasi online secara definisi adalah proses dimana individu melalui aktivitas online berinteraksi dengan menggunakan berbagai fasilitas internet, hingga menerima persepsi bahwa kekerasan sebagai metode yang tepat untuk menyelesaikan konflik sosial dan politik. Radikalisasi online dapat terjadi karena adanya penguatan dari luar. Dampak dari radikalisasi online sangat besar, karena dapat memunculkan aksi terorisme di kemudian hari. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pencegahan kejahatan secara sosial yang melibatkan masyarakat. Pencegahan kejahatan secara sosial yang dapat digunakan adalah pemblokiran situs. Pemblokiran situs tentu saja dilakukan oleh kominfo berdasarkan 4 kriteria BNPT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa pemblokiran dapat mencegah radikalisasi online.

---

This thesis discusses about crime prevention strategy of online radicalization. Online radicalization by definition is a process whereby individuals through online activities interact using various internet facilities, thus accepting the perception that violence is the right method for resolving social and political conflicts. Online radicalization can occur due to outside reinforcement. The impact of online radicalization is huge, because it can lead to terrorism in the future. Therefore, it takes a social crime prevention involving the community. Social crime prevention that can be used is blocking sites. Blocking sites done by Ministry of Communication and Information Technology RI (Kominfo RI) based on 4 criteria from National Counter Terrorism Agency (BNPT). The purpose of this research is to know that blocking can prevent online radicalization.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses radikalisasi, deradikalisasi, dan desistensi pada narasumber yang terlibat dalam paham radikalisme agama. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap tiga narasumber yang masing-masing mewakili tiga jenis pengalaman dan faktor yang berbeda dalam terpapar dan mengadopsi paham radikal.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasumber terpapar paham radikalisme melalui faktor-faktor yang berbeda. Faktor-faktor ini menyebabkan narasumber merasa bahwa hanya kelompoknya yang paling benar dan orang di luar kelompoknya dianggap sebagai musuh yang perlu diperangi. Selanjutnya, penelitian ini mengungkapkan bahwa proses deradikalisasi haruslah bertahap dan melibatkan intervensi yang tepat. Bagi narasumber, perenungan, diskusi, dan pendekatan humanis dari pihak kepolisian serta pemahaman agama yang lebih luas menjadi faktor penting dalam mengubah perspektif mereka dan melihat bahwa kekerasan bukanlah jalan yang benar.Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran keluarga dan komunitas dalam proses desistensi. Dukungan keluarga, komunikasi positif, pengawasan, dan ikatan emosional yang kuat antara individu dan anggota keluarga telah terbukti berkontribusi pada proses desistensi dari kejahatan. Berdasarkan hasil penelitian ini, saran kebijakan yang bisa diambil adalah mendalami faktor-faktor pendorong radikalisasi, menganalisis efektivitas program deradikalisasi yang ada, serta mengembangkan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial untuk membantu para teroris mencapai fase desistensi dari kejahatan mereka. Program tersebut harus melibatkan pendekatan edukatif, konseling, dan pendampingan jangka panjang. Dalam hal ini, pembentukan yayasan yang berfokus pada deradikalisasi dan reedukasi dianggap penting untuk membantu mantan pelaku tindak terorisme bertaubat dan menjauhi paham dan lingkungan radikal yang sebelumnya mereka pilih. ......This research aims to analyze the factors influencing the processes of radicalization, deradicalization, and desistance among individuals involved in religious radicalism. The study employs a qualitative approach, conducting in- depth interviews with three participants representing different experiences and factors related to exposure and adoption of radical beliefs. The research findings indicate that individuals are exposed to radical ideologies through various factors, leading them to perceive their own group as superior and consider outsiders as enemies to be fought. Furthermore, the study reveals that the process of deradicalization must be gradual and involve appropriate interventions. For the participants, reflection, discussion, and a humane approach from law enforcement, as well as a broader understanding of religion, play crucial roles in changing their perspectives and recognizing that violence is not the correct path. The research also highlights the significance of family and community in the desistance process. Family support, positive communication, supervision, and strong emotional bonds between individuals and their families have proven to contribute to the desistance from criminal activities. Based on the research findings, policy recommendations include further exploring the driving factors of radicalization, analyzing the effectiveness of existing deradicalization programs, and developing rehabilitation and social reintegration programs to assist terrorists in reaching the desistance phase of their criminal behavior. These programs should involve educational approaches, counseling, and long-term support. In this regard, the establishment of foundations focusing on deradicalization and reeducation is considered crucial in helping former perpetrators of terrorism repent and distance themselves from their previously chosen radical beliefs and environments.

Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini bertujuan untuk menunjukkan secara logis bagaimana dialek negatif dan dekonstruksi dan diskontinuitas dapat diterapkan untuk meradikalisasi kekurangan dan non-radikalitas antagonisme politik yang diajukan oleh Mouffe dan Laclau. Berawal dari beberapa indikasi seperti kekuatan hegemonik sebagai alat demokrasi yang mereka proklamasikan tidak akan membawa rakyat ke politik itu sendiri. Penelitian ini akan menggunakan dan memodifikasi beberapa pemikiran teoritis yang digunakan untuk meradikalisasi politik. Penelitian ini mampu menunjukkan cara linier bagi politik untuk memiliki peluang untuk memenuhi cita-cita politik, di mana setiap orang memegang distribusi kekuasaan dalam jumlah yang sama, tingkat dasar.
ABSTRACT
This study aims to demonstrate logically how negative dialects and deconstruction and discontinuity can be applied to radicalize the shortcomings and non-radicalities of the political antagonisms proposed by Mouffe and Laclau. Starting from several indications such as the hegemonic power as a tool of democracy which they proclaim will not bring the people into politics itself. This research will use and modify some of the theoretical thinking used to radicalize politics. This research is able to show a linear way for politics to have a chance to fulfill political ideals, where everyone holds the distribution of power in the same amount, basic level.

Abstrak :
Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani merupakan pilot project kehadiran negara dalam penanganan anak dan perempuan terpapar terorisme. Penelitian ini meneliti tentang implementasi program deradikalisasi dengan studi kelembagaan pada pada Balai Handayani. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan subjek penelitian adalah warga binaan sosial ibu dan anak yang terpapar terorisme di Balai Handayani. Awalnya balai ini merupakan Panti Sosial dan bertransformasi menjadi Balai pada awal tahun 2018. Penelitian ini menemukan adanya celah dari tahapan awal deradikalisasi yaitu dari tahap identifikasi menuju tahapan resosialisasi. Teori Implementasi, Manajemen Organisasi Birokrasi dan Kerjasama digunakan dalam mengidentifikasi celah pada proses deradikalisasi yang berfokus pada kelembagaan BRSAMPK Handayani. Komunikasi, keterbatasan sumber daya baik anggaran dan sumber daya manusia, ketidakjelasan disposisi dan struktur birokrasi yang terfragmentasi menjadi hambatan resosialisasi berjalan secara optimal. Kerjasama yang diamati antara BNPT, Balai Handayani di bawah Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri ditemui pola kerjasama yang terjadi hanya setingkat koordinasi dan belum meningkat dalam tahap kolaborasi sehingga menjadi hambatan. Belum optimalnya resosialisasi ini memiliki dampak residivisme bagi mantan warga binaan sosial di BRSAMPK Handayani.  ......The Handayani Social Rehabilitation Center for Children with Special Protection Needs (BRSAMPK Handayani) is a pilot project for the states participation in handling radicalized women and children. This thesis research is about the implementation of deradicalization program by institutional studies on Handayani Social Rehab Center. This Research utilizes qualitative method and the subject of the research are the fostered women and children that has been exposed to terrorism that are under Handayanis care. In the beginning, this social rehab center was a Social Home and transformed into a Rehab Center in the beginning of 2018. This research found that there is a gap between the beginning of deradicalization program which is from the identification phase toward resocialization phase. Implementation Theory, bureaucracy Management and Cooperation Theory are used in order to identify the gap in deradicalization process that focus in the institution of BRSAMPK Handayani. Communication, lack of resoursces, the unclear disposition and fragmented bureaucracy structure become a hurdle for the resocialization to optimally implemented. The Cooperation that happened between BNPT, Handayani/The Ministry of Social, The Ministry of Home Affairs only happens in coordination level and hasnt progressed into collaboration and thus it becomes a hurdle. The inoptimal resocialization has recidivism effect for former fostered person in BRSAMPK Handayani.