Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam memutus suatu perkara pidana pada sidangpengadilan, yang terpenting adalah adanya alat bukti.Diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakpidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalahmelakukannya. Ini sesuai dengan pasal 183 Kitab UndangundangHukum Acara Pidana (KUHAP). Keyakinan hakim mengenaialat bukti dapat diperoleh dengan bantuan barang bukti.Oleh karena itu, dalam kasus-kasus sulit dimana tidakterdapat saksi, seperti dalam kasus perkosaan, maka barangbukti bisa jadi merupakan satu-satunya sarana dalampengungkapan suatu kasus tindak pidana. Dengan demikian,tindakan polisi untuk segera mendatangi Tempat KejadianPerkara (TKP) memang sangat diperlukan. Apa yang ditemukandi TKP dapat menunjukkan adanya hubungan antara korban,pelaku dan barang bukti. Untuk kepentingan peradilan,sesuai pasal 133 ayat (1) KUHAP, maka kepolisian (dalam halini penyidik) dapat meminta kepada seorang ahli kedokterankehakiman atau dokter atau ahli lainnya untuk melakukanpemeriksaan atas tubuh manusia yang mengalami luka,keracunan ataupun yang sudah mati yang diduga karenaperistiwa yang merupakan tindak pidana, sebagai barangbukti. Hasil dari pemeriksaan atas tubuh manusia tersebutdisampaikan dalam bentuk keterangan ahli atau dalam bentukalat bukti surat Visum et Repertum. Selain tubuh manusiasebagai barang bukti, sesuai dengan pasal 120 ayat (1)KUHAP, jika terdapat keragu-raguan mengenai barang buktilainnya yang ditemukan di TKP, penyidik juga dapat memintaseorang ahli yang memiliki keahlian khusus untuk melakukanpemeriksaan terhadap barang bukti tersebut. Terutama barangbukti yang berupa bagian-bagian tubuh manusia (sepertisidik jari, darah, DNA, jaringan tubuh, air mani, rambutdan tulang-tulang) yang ditemukan di TKP, jika nantinyabarang bukti tersebut diajukan dalam sidang pengadilan,maka akan sulit untuk disangkal oleh pelaku kejahatankarena berasal dari bagian tubuh mereka sendiri ataupunkorban. Barang bukti seperti ini yang seringkali menjadikunci keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus pidana."

"Tindak pidana perkosaan merupakan suatu hal yang sering terjadi di Indonesia ini, namun keterlibatan anak sebagai korban perkosaan dalam hubungan pacaran menjadi suatu permasalahan tersendiri di masyarakat. Anak yang seharusnya ada dalam perlindungan dan pengawasan orang tua serta negara, haknya dicederai oleh tindak perkosaan yang dilakukan oleh seseorang yang ia percayai secara intim berkedok hubungan pacaran. Hak anak tersebut kembali dicederai dengan adanya putusan pengadilan yang tidak berpihak kepada anak sebagai korban dan menjadikan hubungan pacaran yang terjadi antara korban anak dan pelaku dewasa sebagai alasan peringan pidana. Lewat studi terhadap putusan-putusan kasus perkosaan anak dalam hubungan pacaran pada tingkat pengadilan negeri dalam lima tahun terakhir dan membandingkannya dengan putusan perkosaan anak biasa (non-hubungan pacaran) serta pengkajian literatur, penulis menemukan bahwa hubungan pacaran dalam kasus perkosaan anak berdampak pada penjatuhan hukuman bagi pelaku. Hakim cenderung memutus hukuman yang lebih rendah bagi pelaku perkosaan anak dalam hubungan pacaran jika dibandingkan dengan hukuman bagi pelaku perkosaan anak biasa. Kecenderungan tersebutlah yang menjadikan adanya suatu disparitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada kasus-kasus perkosaan anak.

---

Sexual Abuse is a common thing to happen in Indonesia, but the involvement of children as victims is a problem itself in the society. Children, whose rights are meant to be protected by the state and its own parents, were wounded by the act of rape perpetrated by someone whom they trust intimately masked by such dating relationship. Their rights were wounded once more when criminal justice courts would eventually not side with the victims and choses to use the existence of dating relationship between the victim and its perpetrator as a reason to lighten the sentence. Through studies of similar cases from the last five years and comparing it with other cases of rape towards children (non-dating relationship) and also literature studies, the writer has found that there is a connection between the existence of dating relationship and the punishment given by the judges sentence. The trend is that judges would sentence a lighter punishment towards a child rape perpetrator in dating relationship cases than those towards ordinary child rape perpetrator. This trend itself is a form of unwarranted disparity in the cases of rape towards children."