Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia sebagai sebuah negara yang besar memiliki aset yang besar pula, meski demikian pengelolaan Barang Milik Negara di Indonesia masih belum optimal. Kementerian Sekretariat Negara sebagai salah satu Kementerian yang mengelola Barang Milik Negara juga tidak lepas dari kesalahan dalam mengelola Barang Milik Negara. Pengelolaan yang tumpang tindih, penguasaan Barang Milik Negara oleh pihak yang tidak berhak hingga banyaknya Barang Milik Negara yang berstatus idle adalah beberapa contoh kekurangan dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Tujuan penelitian untuk menggambarkan implementasi kebijakan pengelolaannnBarang Milik Negara yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Dalam menganalisis implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi, penulis menggunakan model teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle dikombinasikan dengan teori hybrid yang dikemukakan oleh Ripley. Untuk menganalisis strategi implementasi menggunakan tahapan yang dipaparkan oleh Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Hasil Penelitian (1) implementasi kebijakan PP Nomor 27 Tahun 2014 di Kemensetneg belum sepenuhnya sempurna. (2) belum direvisinya peraturan di internal Kemensetneg terkait pengelolaan Barang Milik Negara dan terbatasnya sumberdaya serta sarana dan prasarana penunjang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kemensetneg terhambat ......Indonesia as a large country has large assets, nevertheless management of State Property in Indonesia is still not optimal. The Ministry of State Secretariat as one of the Ministries that manages State Property is also have a mistake in managing State Property. Overlapping management, control of State Property by unauthorized parties to the amount o_fState-Owned Goods with idle status are some examples ofdeficiencies in the management o_f State Property. The purpose of the study is to describe the implementation o_f the State-Owned Goods management policy stipulated in PP No. 27 o_f2014 in the Ministry o_f State Secretariat. In analyzing the implementation o_f policies and influencing factors, the author uses the implementation theory model proposed by Grindle combined ·with the hybrid theory proposed by Ripley. To analyze the implementation strategy using stages presented by the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form o_f in-depth interviews with relevant parties. Research Results (I) the implementation (~{Government Regulation Number 27 (i20!4 in the Ministry o_f State Secretariat has not been completely pelfect. (2) the revision (i the internal regulations of the Ministry of State Secretariat related to the management of State Property and the limited resources and supporting facilities and infrastructure are the obstacle factors that influence the implementation of the policy (i the management of State Property in the Ministry of State Secretariat.

Abstrak :
Properti residensial atau yang biasa disebut sebagai rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sebagai tempat berlindung, untuk dapat terus melanjutkan kehidupan. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, mengindikasikan bahwa kebutuhan akan properti residensial juga akan ikut bertambah. Pergerakan harga properti residensial di Indonesia dapat diamati dari Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Harga properti residensial dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya dalam faktor ekonomi, pergerakan harga properti residensial dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti inflasi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan suku bunga kredit. Forecasting Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) dapat dilakukan dengan pemodelan times series. Pemodelan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) yang diketahui dipengaruhi oleh tiga variabel lainnya memerlukan model time series multivariat. Model fungsi transfer multi input adalah salah satu model time series multivariat yang dapat digunakan dalam memodelkan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR). Pada model fungsi transfer multi input terdapat runtun output (yt) yaitu Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) yang diperkirakan dipengaruhi oleh beberapa variabel input (xjt) yaitu inflasi, IHSG dan suku bunga kredit. Berdasarkan model yang telah didapatkan pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa ramalan IHPR pada waktu ke-t dipengaruhi oleh besarnya inflasi pada dua bulan sebelumnya sampai lima bulan sebelumnya, dipengaruhi oleh suku bunga kredit tanpa penundaan sehingga dipengaruhi oleh waktu ke-t sampai tiga bulan sebelumnya. IHPR pada waktu ke t dipengaruhi oleh IHSG juga tanpa penundaan, yaitu dipengaruhi waktu ke-t sampai pada empat bulan sebelumnya. IHPR pada waktu ke-t juga dipengaruhi oleh dirinya sendiri pada waktu ke t-1 atau satu bulan sebelumnya hingga empat bulan sebelumnya ......Residential property or commonly referred as home is one of the basic human needs as a shelter, to be able to continue to live. As the population in Indonesia increases, indicate the need for residential property will also increase. The movement of residential property prices in Indonesia can be observed from the Residential Property Price Index (IHPR) issued by Bank Indonesia. Residential property prices can be influenced by several factors. For example in economic factors, the movement of residential property prices can be influenced by several factors such as inflation, the Composite Stock Price Index (CSPI) and loan interest rates. Forecasting the Residential Property Price Index (IHPR) can be done with times series modeling. Modeling Residential Property Price Index (CPI) which is known to be influenced by three other variables requires a multivariate time series model. The multi-input transfer function model is a multivariate time series model that can be used in modeling the Residential Property Price Index (IHPR). In the multi-input transfer function model there is an output series (yt) which is the Residential Property Price Index (IHPR) which is estimated to be influenced by several input series (xjt), which are inflation, CSPI and loan interest rates. Based on the model obtained in this study, it can be seen that the prediction of IHPR at the t-time is influenced by the amount of inflation in the previous two months to the previous five months. Then also influenced by loan interest rates without delay so that it is influenced by the t-time until the previous three months. Then influenced by the CSPI also without delay, which is influenced by the t-time until the previous four months. IHPR at the t-time is also influenced by itself at the t-1 time or one month before to four months before.

Abstrak :
Keberadaan Lembaga Ketidakhadiran afwezigheid berdasarkan Pasal 463 KUHPerdata dan Penetapan Pengadilan secara formal hanya ditujukan bagi subjek hukum manusia. Perkembangan dalam masyarakat memperlihatkan kecenderungan bahwa subjek ketidakhadiran itu diperluas berlakunya sehingga meliputi juga ketidakhadiran subjek hukum badan hukum. Penelitian ini menguraikan dasar dan penyebab dari perluasan pemberlakuan afwezigheid tersebut, pelaksanaan dalam pengelolaan terhadap harta kekayaan afwezigheid dan kendala-kendala serta upaya yang dilakukan Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan dan pengelolaan boedel afwezigheid tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data primer dan data sekunder bahan hukum yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Meskipun kekosongan hukum telah terisi dengan penemuan hukum, akan tetapi tetap saja terdapat hambatan-hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal bagi BHP dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan terhadap harta kekayaan yang dinyatakan afwezigheid. Hambatan internal berasal dari BHP itu sendiri, berupa sumber daya manusia, dn kurangnya sosialisasi BHP terhadap masyarakat sejak Dahulu. Sedangkan kendala eksternal antara lain kurangnya pengertian dan pemahaman dari instansi terkait dengan tugas pengurusan boedel afwezigheid, munculnya orang atau pihak lain yang mengaku sebagai pemilik, ahliwaris atau kuasanya yang dapat menimbulkan terjadinya proses gugatan pembatalan terhadap penetapan ketidakhadiran serta pihak yang berkepentingan kadang kala tidak sanggup membayar harga barang-barang atau harta kekayaan afwezigheid tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada pembuat Undang-undang agar melembagakan pengaturan tentang afwezigheid kedalam peraturan perundang-undangan nasional yang lebih tinggi Undang-undang. ...... The existence of absentia institution afwezigheid based on the Article 463 of Personal Code and Judicial Verdict formally is only referred to legal subject of human beings. The progress in society presents a tend that the subject of absentia is extended of the application to also include the absentia of corporate. The present study described the principles and cause of the extended application of afwezigheid, incuding implementation of property management of afwezigheid and the challenges, and the efforts of BHP in arrangement and management of boedel afwezigheid. The study used a normative method descriptively by a qualitative analysis. The qualitative analysis was applied for the primary and secondary data corporate collected by using both interview and library study. Although the legal vacancy has been filled by the legal discovery, however, there were also challenges either internally or externally for BHP to implement the arrangement and management of property stated under afwezigheid. The internal challenges resulted from the BHP itself such as human resources, lack of sosialitation from BHP. Whereas the external challenges included the lack of understanding and comprehension of the relevant institutions related to the arrangement of boedel afwezigheid, the emergence of those or other parties who recognized as the owner, heirs or the authorized power of attorney that can result in the sue of cancellation of any decision of absentia and the interest parties sometimes could not pay the prices of goods and property of the afwezigheid. Based on the result of the study, it is suggested to the legislative to institutionalize the arrangement of afwezigheid into the higher national Statutory Rules Laws.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis perbandingan antara model akuntansi, model struktural, dan model kombinasi yang menggabungkan variabel akuntansi dan variabel struktural dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan properti dan real estate di Indonesia. Variabel yang dipakai adalah zscore Altman, rasio akuntansi yang mempengaruhi zscore, dan distance to default yang diperoleh dari model Merton. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik. Sampel yang dipakai adalah perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2008-2013. Hasil penelitian menunjukkan model kombinasi lebih baik dari model akuntansi dan model struktural karena memiliki kekuatan eksplanatoris dan akurasi prediksi yang lebih besar dari kedua model lainnya.

---

The purpose of this study is to conduct comparative analysis of accounting-based models, structural model, and a combined model that comprises accounting and structural variables to predict bankruptcy of property and real estate firms in Indonesia. The variables on this study are Altman?s zscore, accounting ratios used to calculate zscore, and Merton?s distance to default. This study is conducted using logistic regression analysis. The sample of this study is property and real estate firms listed in BEI during 2008-2013. The result of this study indicates that combined model is better than accounting-based model and structural model because combined model has higher explanatory power and prediction accuracy than the other two models.

Abstrak :
Much more goes into the leasing of property than just placing an ad in the newspaper and collecting rent. The Successful Landlord presents readers with need-to-know information, from finding good tenants to managing the ongoing tenant-landlord relationship.