Ditemukan 37 dokumen yang sesuai dengan query
Simontacchi, Stefano
Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2007
R 336.22 SIM t (1)
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Asdi, author
ABSTRAK
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan yang efisien dan efektif sangat
diperlukan terutama untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
Untuk memperoleh informasi dan data mengenai administrasi Pajak Bumi dan
Bangunan, terutama dalam rangka menyongsong era globalisasi dan era
perdagangan bebas, maka penulis berusaha melakukan analisis efisiensi dan
efektifitas administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.
Metode analisis yang...
1999
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dion Drielaksana, author
Penelitian inl bertujuan untuk mengetahui faktor·faktor apakah yang berpengaruh terhadap minat wajib pajak untuk menggunakan Fasilitas Pembayaran Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Lokasi penelltian adalah wilayah kelurahan Pondok Cina, Kemiri Muka, Beji Timur, Depok dan Mekarjaya, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat. Model penelltian yang digunakan adalah gabungan antara Technology...
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T11537
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Gistina Humara, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai Perubahan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Terutang di Wilayah DKI Jakarta yang semula merupakan Objek Pajak Pusat menjadi Objek Pajak Daerah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi dan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 sebagai landasan untuk memungut...
2013
T36134
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sukentir, author
Sumber pendapatan daerah yang diandalkan baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang adalah pendapatan asli daerah terutama dari sektor pajak daerah yang pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Salah satu dari pajak daerah yang potensial untuk dapat diperbaiki dan dikembangkan adalah Pajak Hotel dan Restoran. Dinas Pendapatan Daerah sebagai unsur...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T7452
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Budi Santosa, author
Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia merupakan suatu pajak properti yang merupakan pajak objektif , yaitu pengenaannya didasarkan pada nilai objek pajak. Penetapan nilai ini dilakukan oleh fiskus berdasarkan data-data dan teknik tertentu yang tidak dapat terlepas dari unsur subjektif penilai, sehingga sering terjadi nilai yang ditetapkan oleh fiskus tidak...
2001
T7453
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Cecep Suherman, author
Tesis ini mencoba mengevaluasi Pajak Pembangunan I (PPb I) Kota Bandung terhadap masalah pelaksanaan dan pengelolaannya serta optimalisasi penerimaannya. Tujuan penulisan ini menjelaskan dan memberikan gambaran mengenai Pelaksanaan dan Pengelolaan Pajak Pembangunan I Kota Bandung. Metoda Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini berdasarkan
Berdasarkan wewenang...
Depok: Universitas Indonesia, 2001
T7458
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Azhar Amir, author
ABSTRAK
Mengenai pajak di negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam Undang-Undang. Di negara kita mengenai pajak terdapat pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan penjelasannya, bahwa pengenaan dan pemungutan pajak, untuk keperluan negara hanya boleh terjadi melalui Undang-Undang.
Jelas sekali bahwa pembangunan...
1999
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Aty Herawati, author
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Kota Tangerang sangat berarti, karena itu upaya meningkatkan selalu dilaksanakan, misalnya dengan melakukan reklasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar mendekati harga pasar. Untuk mengukur tingkat pencapaian NJOP yang mendekati harga pasar maka dilakukan analisis Assessment Ratio Studies (AIS), yaitu rasio yang membandingkan hash...
2000
T2413
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Gigih Nugrohadi, author
Penagihan pajak dengan Sural Paksa sesuai UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, sebagai WUJUd dari penagihan aklif dapat digunakan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan PBB di DKI Jakarta. Halini dimaksudkan sebagai wujud pengenaan sanksi secara...
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000
T4994
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
