Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kamp pengungsian imigran di Calais dibuat pada tahun 1999 dan kemudian ditiadakan secara resmi pada tahun 2002. Walaupun sudah ditiadakan, para imigran tetap datang dan membangun kamp secara ilegal. Kamp ini diberikan julukan kamp Calais “Jungle” pada tahun 2009 setelah kamp terus menerus berkembang karena jumlah imigran yang terus bertambah. Pada tahun 2014, jumlah imigran yang mengungsi di kamp ini mencapai 6.000 jiwa. Suatu komunitas sosial terbentuk dari berbagai etnis yang ada. Komunitas ini bekerjasama dan membuat sistemnya sendiri dalam menjalankan kehidupan mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dari Creswell (2009) dengan korpus komunitas kamp imigran Calais “Jungle” pada tahun 2009-2016. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori state of exception (Agamben, 1995) dan teori Kapital Sosial (Bourdieu, 1986) untuk meneliti komunitas dan sistem sosial di dalam kamp Calais “Jungle”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana sistem sosial yang terbentuk dari konstruksi sosial yang terjadi di dalam kamp. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam lingkungan kamp terdapat sistem sosial baru yang merupakan hasil dari pengabaian hukum yang seharusnya berlaku dan terdapat pihak yang menjadi dominasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi dalam komunitas sosial di dalam kamp, yaitu kelompok imigran dari Afganistan. ......The immigrant refugee camp in Calais was created in 1999 and then officially abolished in 2002. Even though it was abolished, immigrants continued to come and build camps illegally. The camp was given the nickname the Calais “Jungle” camp in 2009 after the camp continued to expand due to the growing number of immigrants. In 2014, the number of immigrants seeking refuge in the camp reached 6,000. A social community is formed from various existing ethnicities. This community works together and creates its own system in carrying out their lives. This study uses a qualitative method from Creswell (2009) with the Calais “Jungle” immigrant camp community corpus in 2009-2016. The theory used in this study is the theory of state of exception (Agamben, 1995) and the theory of Social Capital (Bourdieu, 1986) to examine the community and social system in the Calais “Jungle” camp. This study aims to see how the social system is formed from the social construction that occurs in the camp. The results of this study are that in the camp environment there is a new social system which is the result of ignoring the law that should apply and there are parties who dominate social and economic activities in the social community in the camp, namely immigrant groups from Afghanistan.

Abstrak :
Pergeseran kebijakan Turki dari Open Door Policy menjadi Close Door Policy pada tahun 2015 berdampak terhadap ruang gerak pengungsi Suriah yang ada di Turki, sehingga dalam penelitian ini akan membahas apa yang menyebabkan Turki merubah kebijakannya dalam urusan pengungsi Suriah, tercatat hingga tahun 2017 Turki menjadi negara penerima pengungsi  terbanyak dalam kurun waktu tujuh tahun. Proses pengumpulan data dilakukan dengan dua jenis. Pertama, pengumpulan data primer melalui wawancara sekretaris tiga Duta Besar Turki untuk Indonesia di Jakarta dan wawancara kepada salah satu warga local dari Gaziantep salah satu daerah perbatasan Turki dengan Suriah dan bekerja sebagai staf PBB yang aktif di beberapa NGO. Kedua, pengumpulan data sekunder diperoleh melalui beberapa kajian pustaka salah satunya buku, penelitian terdahulu, artikel, jurnal dan informasi dari media elektronik. Penelitian ini menggunakan Teori kebijakan public dan konsep pengungsi yang digunakan untuk menganalisa fakto-faktor yang mempengaruhi Turki mengambil kebijakan tersebut, dan dampaknya terhadap para pengungsi, Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Turki adalah keamanan, ekonomi, politik dan sosial. Sehingga tujuan dari penelitian ini bisa menjawab permasalahan dan hasilnya bisa dijadikan acuan atau literasi dalam aktivitas akademik. ......Turkey's policy shift from the Open Door Policy to the Close Door Policy in 2015 impacted Syria's refugee movement in Turkey, This research discusses about Turkish policy toward Syrian refugees, Turkey is the country with the largest Syrian refugees until 2017. This study is a qualitative research by using descriptive analysis method. Primary data is collected through interviews with of the third Turkish Ambassadors to Indonesia in Jakarta and second  interview to one of the local citizens from Gaziantep Mr. Beyhan working as an active United Nations staff in several NGOs. Secondary data are used to help elaborating several points in this present research, obtained via library printed researches, articles, journals and electronic data publication. This study uses the theory of public policy, Conflict Theory and the concept of refugees used to analyze the factors influencing Turkey's policy, and its impact on the refugees. Based on research conducted that one of the factors affecting Turkish policy is security, economy, politics and social. So the purpose of this study can answer the problems and the results can be used as a reference or literacy in academic activities.

Abstrak :
ABSTRAK
Konflik bernuansa SARA di Maluku tahun 1999 hingga saat ini masih menyisakan masalah pengungsi yang belum terselesaikan dengan tuntas. Mereka masih merasakan trauma konflik, sehingga rentan konflik dan bersikap intoleran. Di ruang publik, mereka tidak menunjukkan adanya sikap intoleran, namun di ruang privat masih terdapat sikap intoleran. Dari tiga konstruk intoleran, yaitu prejudice, stereotype dan racism, konstruk yang dinilai paling dominan adalah prejudice terhadap kelompok masyarakat lain. Oleh karena itu, untuk meningkatkan sikap toleran pengungsi konflik dilakukan intervensi dengan menurunkan tingkat prejudice-nya. Teknik intervensi yang digunakan adalah Living Values Education (LVE) dan teknik kontak berdasarkan contact hyphotesis theory. Setelah dilakukan intervensi terhadap target, evaluasi data kuantitatif pre test dan post test dilakukan dengan teknik analisis t-test, dengan N = 11 dan pernyataan yang terdiri dari 31 item. Hasil analisa menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dengan nilai p = 0,001 dan interval nilai mean pre test dan mean post test sebesar 17,09.

---

ABSTRACT
SARA nuanced conflict in Maluku in 1999 until today still leaving unresolved internally displaced persons problem completely. They still feel the trauma of conflict, leaving it vulnerable conflict and being intolerant. In public spaces, they do not indicate intolerance, but in the private sphere there is still intolerance. Of three construct intolerant, namely prejudice, stereotype and racism, the construct considered the most dominant is the prejudice against other groups. Therefore, to increase the tolerance for internally displaced person, intervention to reduce the level of its prejudice. Intervention techniques used are Living Values Education (LVE) and contact technique based contact hypothesis theory. After the intervention of the targets, evaluating quantitative data pre test and post test was performed using t-test analyzes, with N = 11 and a statement that consists of 31 items. Results of the analysis indicate a significant change in the value of p = 0.001 and the interval of the mean pre-test and post-test mean of 17.09.

Abstrak :
Indonesia sebagai negara bukan anggota dari Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi (Konvensi Pengungsi) sering kali disalahkan atas ketidakmampuannya dalam pemenuhan hak pendidikan pencari suaka anak dan pengungsi anak. Posisi hukum suatu negara terhadap suatu konvensi merupakan landasan dari terbentuknya kewajiban negara tersebut atas ketentuan yang terdapat didalamnya. Adanya keikutsertaan Indonesia di dalam konvensi hak asasi manusia lainnya menyebabkan ketidakpastian atas standarisasi pemenuhan hak pendidikan anak berdasarkan statusnya sebagai pencari suaka maupun pengungsi. Maka, berdasarkan masalah ini, peneliti melakukan penelitian berdasarkan metode penelitian hukum normatif kualitatif melalui studi kepustakaan. Selanjutnya penemuan atas penelitian bahwa dalam hal kewajiban negara bukan pihak dalam Konvensi Pengungsi terhadap hak pendidikan anak, terdapat 2 kewajiban yaitu penerimaan berdasarkan non-refoulement dan penghormatan atas hak asasi manusia yang keduanya merupakan bagian dari hukum adat internasional. Sebagaimana hasil penelitian, seharusnya komunitas internasional membantu secara aktif upaya pemenuhan hak pendidikan pencari suaka anak dan pengungsi anak melalui kontribusi nyata baik secara langsung maupun tidak langsung dan bukannya menuntut pemenuhan hak tersebut secara sepihak kepada negara-negara bukan pihak, yang dalam hal ini salah satunya adalah Indonesia. ......Indonesia as a non-party to the 1951 Convention on the Status of Refugees (the Refugee Convention) is often blamed for its inability to fulfill the educational rights of child asylum seekers and child refugees. The legal position of a country towards a convention is the basis for the formation of the country's obligations for the provisions contained therein. The existence of Indonesia's participation in another human rights conventions causes uncertainty over the standardization of the fulfillment of children's education rights based on their status as asylum seekers or refugees. Therefore, based on this problem, the researcher conducts research based on qualitative normative legal research methods through literature study. Furthermore, the findings from the research show that in terms of the obligations of a country that is not a party to the Refugee Convention towards  children's education rights, there are 2 obligations, namely acceptance based on non-refoulement and respect for human rights, both of which are parts of international customary law. As the research results, the international community should actively assist efforts to fulfill the educational rights of child asylum seekers and child refugees through real contributions, either directly or indirectly, instead of demanding the fulfillment of these rights unilaterally to non-parties, which in this case is Indonesia.

Abstrak :
ABSTRACT
Homs is a Syrian city that has gone through a drastic change by the affection of today rsquo s Syrian civil war. Drained of city rsquo s population from 823,000 2008 to 200,000 individuals 2016 , 1 is a token, that echoes the lost voice of the sense of identity as large number of city rsquo s inhabitants turned into refugees and Zaatari Refugee Camp as a haven has become all they seek for. In this thesis study, the extent of depicted traces of conformity between Zaatari refugee camp rsquo s architecture and Homs rsquo multilayered traditional architecture is analyzed. Furthermore, studies on French Mandate era as a gap in Homs history that separated the memory of Homs rsquo one social group within the architecture of mixity from today brought this thesis study to conclusion of how refugees attempted to apply their identity and write absent moments down in Zaatari self assemblage camp context.

---

ABSTRACT
Homs adalah kota Syria yang telah mengalami perubahan drastis oleh perang saudara Syria. Telah terjadi pengurangan populasi kota dari 823,000 2008 sampai 200,000 individu 2016 , adalah sebuah tanda, yang mencerminkan suara identitas yang hilang ketika jumlah besar masyarakat menjadi pengungsi dan Kamp Pengungsi Zaatari sebagai surga yang mereka mencari. Dalam penelitian skripsi ini menjangkau jejak yang melukiskan kesesuaian antara arsitektur kamp pengungsi Zaatari dan arsitektur tradisional berlapis Homs. Selanjutnya, penelitian era Mandat Perancis sebagai celah di sejarah Homs yang memisahkan ingatan satu group sosial Homs dalam arsitektur mixity sejak sekarang membawa studi skripsi ini kepada kesimpulan bagaimana pengungsi mencoba untuk menerapkan identitas mereka dan menulis saat yang tidak hadir di camp rakit sendiri Zaatari.