Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Definisi 'pengungsi' dalam istilah hukum telah menciptakan pemahaman yang sama mengenai situasi "perlindungan" yang didefinisikan dengan tidak memiliki kewarganegaraan, suatu keadaan yang dapat dibenarkan dengan memberikan perlindungan individu dan hak-hak sipil yang ditawarkan oleh kewarganegaraan dalam negara, apapun negaranya. Kasus unik pengungsi Palestina di Yordania, yang sebagian mayoritas memiliki kewarganegaraan Yordania, menantang definisi itu. Identifikasi Pengungsi Palestina di Yordania yang memiliki kewarganegaraan Yordania dengan statusnya sebagai pengungsi dan hak mereka atas status yang dimungkinkan oleh UNRWA mengusulkan pemahaman tentang situasi perpindahan yang ditandai dengan perpindahan, situasi yang hanya bisa dibenarkan dengan pengembalian. Dalam penelitian ini, Identitas pengungsi Palestina sebagai bangsa dianalisis dalam konteks sentralitas perpindahan bagi suatu negara di pengasingan dan apa syarat perpindahan bernegosiasi dengan tempat tinggal jangka panjang mereka di Yordania. Hasilnya adalah kategorisasi antara pengungsi Palestina yang berpegang teguh pada identitas mereka sebagai pengungsi Palestina, di mana kewarganegaraan Yordania hanya dilihat sebagai alat untuk menopang hidupnya di pengasingan dan pengungsi Palestina yang sudah menganggap dirinya bagian dari bangsa Yordania dengan identitas hibrida sebagai Palestina-Yordania. Situasi ini dimungkinkan oleh bentrokan identitas masa lalu sebagai orang Palestina dengan realitas kehidupan di masa sekarang sebagai pemukim, kemudian menjadi warga negara, di Yordania sejak 1949. ......The definition of 'refugee' in legal terms has created a common understanding of the situation of "protection" defined by statelessness, a situation that can be justified by providing individual protection and civil rights offered by citizenship in a country, regardless of the country. The unique case of Palestinian refugees in Jordan, the majority of whom hold Jordanian citizenship, challenges that definition. Identification of Palestinian Refugees in Jordan who hold Jordanian citizenship with refugee status and their right to that status enabled by UNRWA proposes an understanding of displacement situations characterized by displacement, situations that can only be justified by return. In this study, the identity of Palestinian refugees as a nation is analyzed in the context of centrality migration for a country in exile and what terms of migration are negotiated with their long-term residence in Jordan. The result is a categorization between Palestinian refugees who cling to their identity as Palestinian refugees, where Jordanian citizenship is only seen as a means to sustain life in exile and Palestinian refugees who already considers himself part of the Jordanian nation with a hybrid identity as Palestinian-Jordan. This situation is made possible by the clash of past identities as Palestinians with the realities of life today as settlers, then citizens, in Jordan since 1949.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas pengungsi Palestina di Lebanon sejak 1948 hingga 1969. Landasan teori yang digunakan sebagai alat analisis ialah teori perpindahan penduduk secara umum serta teori pengungsi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berdasar pada metode sejarah dengan jenis penelitian deskriptif. Dekatnya jarak tempuh antara wilayah Palestina bagian utara dengan wilayah Lebanon bagian selatan, menyebabkan sejumlah penduduk Palestina bermigrasi dan menjadi pengungsi di sana. Hadir sebagai kelompok minoritas, pengungsi Palestina mengalami pembatasan hak-hak sipil dari pemerintah Lebanon. Sebagai hasilnya, perwakilan Palestina dan Lebanon menandatangani Perjanjian Kairo pada 1969 di Kairo, Mesir, untuk menanggapi dampak yang ditimbulkan oleh pengungsi Palestina

---

ABSTRACT
The focus of this study is Palestinian refugees in Lebanon from 1948 until 1969. This study uses the theory of population movement in general and the theory of refugee. This is a qualitative research with descriptive design and is based on a historical method. Nearness of distance between the northern Palestinian territories to the southern Lebanon region, causing a number of Palestinian population migrated and became refugees there. Having been a minority group in Lebanon, Palestinian refugees experienced civil rights restriction which was conducted by the government of Lebanon. As a result, Palestinian and Lebanese delegations signed the Cairo Agreement in 1969 in Cairo, Egypt, as a respond of the impact which was caused by the Palestinian refugees.