Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pembatalan penolakan warisan berdasarkan teori hukum waris dan KUHPerdata terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Jambi No.31/Pdt.G/2016/PN.SPN. yang berimplikasi pembatalan Keterangan Waris yang dibuat Notaris dikarenakan penipuan dan keterangan palsu yang diberikan Tergugat pernyataan penolakan seluruh ahli waris yang sebenarnya tidak ada, mengakibatkan ahli waris selain Tergugat tidak mendapatkan haknya, serta pertanggung jawaban Notaris terhadap batalnya keterangan waris. Permasalahan penelitian ini adalah mengenai pembatalan penolakan waris yang berimplikasi terhadap pembatalan keterangan waris yang dibuat Notaris serta tanggung jawab Notaris atas pembatalan keterangan waris tersebut. Penelitian ini dilakukan secara normatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa keputusan Majelis Hakim mengabulkan gugatan pembatalan penolakan waris tersebut sudah sesuai dengan KUHPerdata dan UUJN dan Notaris bertanggung jawab atas pembatalan akta sebab Notaris telah bersikap tidak seksama dalam membuat surat keterangan waris akibat melanggar peraturan sehingga Notaris dapat dimintai ganti rugi.

---

This thesis discusses about declining of refusal inheritance based on theory and by Civil Code then applied on Sungai Penuh Court Decision No.31 Pdt.G 2016 PN.SPN which is implied to declining of Certificate of Heir because fraud and false explanation that given by defendant about all heirs was refusing inheritance which is actually never existed and make all heirs except the defendant herself can rsquo t have their inheritance rights, also about responsibility from Notary whom made Certificate of Heir which is declined based by Notary Act. The problems in this research is about declining of refusal inheritance caused annulment of Notary Certificate of Heir, also, Notary responsibility for that annulment. This research was conducted normatively, using secondary data obtained from literature study which was analyzed qualitatively. From the research we can conclude that The Panel of Judges decision to grant the lawsuit and declare null and void the certificate of inheritance was concord by Civil Code and Notary act, and Notary must be responsible on Annulment Certificate of Heir because that Notary do not act accurate when made Certificate of Heir and breaking the law which result that Notary can be ask for compensation.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang perlindungan Notaris terhadap gugatan pembatalan Surat Keterangan Hak Mewaris SKHM oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya SKHM tersebut. Gugatan pembatalan tersebut dilakukan akibat adanya putusan hakim yang memutus bahwa dokumen-dokumen yang mendasari pembuatan SKHM tersebut palsu. Notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak memiliki kewajiban untuk meneliti kebenaran materiil, sehingga dalam kasus ini Notaris harus dilindungi. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara dilakukan pembatalan SKHM serta akta turunannya, bagaimana akibat pembatalan SKHM dan akta turunannya tersebut terhadap para pihak, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris akibat pembatalan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Hasil yang didapat penulis adalah cara pembatalan SKHM dengan mengajukan ke pengadilan oleh orang yang merasa dirugikan, dimana hakim memutus SKHM ldquo;tidak mempunyai kekuatan rdquo;. Akibat ldquo;tidak mempunyai kekuatan rdquo; berarti bahwa keadaan berlaku surut dan kembali ke keadaan semula atau ex tunc. Perlindungan Notaris dalam membuat SKHM dilakukan secara preventif dan represif, secara preventif yaitu dengan membuat Akta Pernyataan yang dihadiri 2 dua orang saksi dan mencantumkan tentang tanggung jawab penghadap jika menyampaikan keterangan palsu, sementara itu perlindungan secara represif yaitu dengan menganut asas praduga sah, hak ingkar serta wajib ingkar.

---

This thesis discusses regarding the Notary protection against cancellation lawsuit of Inheritance Right Letter Surat Keterangan Hak Mewaris SKHM by third party who feels aggrieved by the issuance of SKHM. Cancellation lawsuit was made due to a judge 39 s decision to decide that the documents underlying the SKHM are counterfeit. Notary in carrying out his her position has no obligation to examine material truth, so in this case the Notary must be protected. The main problem in this research are how to do the cancellation of SKHM and its derivative deed, the consequences of the cancellation of SKHM and its derivative deeds to the parties, and legal protection to Notary due to the cancellation. This research is an analytical descriptive research. The results obtained by the author are the way of cancellation of SKHM by appealing to the court by the person who feels aggrieved, in which the judge decides SKHM has no legal force . The effect of has no legal force means that the state is retroactive and returns to its original state or ex tunc. Notary 39 s protection in making SKHM is done preventively and repressively, preventively by making a Deed of Statement attended by 2 two witnesses and mentioning responsibility to confront if giving a false information, while repressive protection done by adopting the principle of legitimate prejudice, right of disclaim and obligatory disclaim.