Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebutuhan lahan untuk TPA mendorong Pemerintah Kabupaten Klaten menggunakan lahan di Desa Troketon, Kecamatan Pedan, namun disikapi penolakan dari masyarakat setempat. Permasalahan lingkungan menjadi faktor utama yang menyebabkan konflik NIMBY antara pemerintah dan masyarakat setempat. Berdasarkan latar belakang tersebut, riset ini bertujuan untuk menganalisis faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi yang menyebabkan konflik, dan menyusun strategi penyelesaian konflik penggunaan lahan untuk TPA di Desa Troketon Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten. Riset ini menggunakan metode analisis data kualitatif secara induktif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan yang dipilih menggunakan purposive dan snowball sampling. Analisis data primer dilakukan melalui tahapan initial coding dan theoretical coding. Hasil riset menunjukkan adanya faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi yang menyebabkan konflik NIMBY. Faktor lingkungan paling dominan adalah kualitas air tanah, faktor sosial paling dominan adalah kepercayaan dan nilai sejarah terhadap situs yang dikeramatkan, dan faktor ekonomi paling dominan adalah harga tanah. Dari ketiga faktor, konflik NIMBY paling kuat berasosiasi dengan faktor sosial. Strategi utama penyelesaian konflik penggunaan lahan untuk TPA adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk diskusi dan dialog antara Pemerintah Kabupaten Klaten, pemerintah desa dan masyarakat desa setempat yaitu Desa Troketon, Desa Kalangan, dan Desa Kaligawe, dilakukan secara rutin atau berkala.

---

The land requirements for TPA encourages the Klaten District Government to use land in Troketon Village, Pedan District, but it is responded by resistence of the local community. Environmental problems are a major factor that causes conflict between the government and local communities. Based on this background, this research aims to analyze the environmental, social and economic factors that cause conflict, and develop a strategy for resolving land use conflicts for landfill waste in Troketon Village Pedan District, Klaten Regency. This study uses qualitative data analysis methods with qualitative descriptive. Primary data collection is done through interviews conducted on seven informants selected using purposive and snowball sampling. Analysis of primary data is done through initial coding and theoretical coding stages. The results of the study indicate the existence of environmental, social, and economic factors that have caused NIMBY conflicts. The most dominant environmental factor is groundwater quality, the most dominant social factor is the trust and historical value of sacred sites, and the most dominant economic factor is land prices. Related to the three factors, the NIMBY conflict is most strongly associated with social factors. The main strategies for conflict resolution land use for landfill is community participation in the form of discussions and dialogues between the Government of Klaten Regency, the village government and local village communities namely Troketon Village, Kalangan Village, and Kaligawe Village, carried out regularly."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biaya investasi pengolahan sampah akhir di Marunda, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Secara khusus hal-hal yang didentifikasi adalah teknologl yang digunakan dalam pengolahan sampah, aiternatif pemilihan lokasi dan besarnya biaya investasi serta kelayakan suatu proyek pembangunan tempat pengolahan sampah akhir.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan deskriftif analitik. Pengamatan lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dilapangan, sehubungan dengan penempatan lokasi, disamping itu dilakukan pula wawancara dengan para pihak (staekholder) yang terkait dengan pengelolaan sampah, terutama pegawai Pemda DKI Jakarta yang terbentuk dalam Tim Asistensi Persampah Provinsi DKI Jakarta.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pembangunan tempat pengolahan sampah akhir (TPST teknologi incenerator skala besar), waste to energy dengan kapasitas produksi 1500 ton sampah/hari, menghabiskan biaya investasi lebih kurang sebesar Rp. 128.186.549.000,- dan dari hasil perhitungan didapat total present value selama 20 tahun sebesar Rp. 248.429.789.000,-, maka dihasilkan Net Present Value sebesar Rp. 120.243.240.000,- (bernilai positif), maka pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu teknologi incenerator skala besar (waste to energy) di Marunda Jakarta Utara, layak untuk dilaksanakan."

"Studi ini mengeksplorasi pentingnya pengelolaan sampah di Uni Eropa khususnya di Belanda dan pentingnya peranan stakeholder untuk memebuat kebijakanpolitik dlam pengelolaan sampah. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data dari dokumen yang diterbitkan oleh Uni Eropa dan pemerintah Belanda. Dalam Penelitian ini, membahas Partai politik menghasilkan kebijakan politik yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan sistem Politik David Easton.Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Uni Eropa dan negara-negara anggotanya dilakukan sebagai upaya mencapai Tujuan Sustainable Development Goals dalam Waste Management Theory dari Pongrácz. Dimana terdapat peranan Pressure group dalam mempengaruhi komitmen Partai Politik dalam pemilu. Hasilnya menunjukkan bahwa Adanya program terkait lingkungan dan pengelolan sampah (Waste Management Programme) yang dicanangkan oleh Partai Politik dan efisiensi pengelolaan sampah di Belanda. Mekanisme dasar pengelolaan sampah di Eropa, mulai dari pemilahan sampah, penggunaan teknologi terbarukan dalam pengelolaan sampah, dan peningkatan kapasitas daur ulang. Partai politik Belanda menentukan isu politiknya dengan menerima masukan sebagai input untuk menjadi kebijakan politik. Masyarakat Belanda sangat peduli dengan isu lingkungan termasuk pengelolaan sampah, sehingga partai politik memanfaatkannya untuk mendapatkan dukungan. Data perolehan sampah di Belanda menunjukkan adanya penurunan jumlah sampah yang tertimbun di landfill, hal ini mengindikasikan tahapan pengolahan sampah dari pemilahan, penggunaan ulang, pembakaran mendapat hasil yang baik atau terealisasi programnya. Dalam kajian regional, isu-isu sosial terkait lingkungan seperti pengelolaan sampah di Eropa dapat menjadi bahan penelitian mendalam yang dapat dieksplorasi dengan pendekatan multidisiplin dan dalam dari perspektif politik.

---

This study explores the importance of waste management in the European Union, especially in the Netherlands and the importance of the role of stakeholders in making political policies in waste management. In this study, the method used is qualitative with data sources from documents published by the European Union and the Dutch government. In this study, discussing Political Parties produce political policies aimed at meeting the needs of society based on David Easton's Political system. The findings of this study indicate that waste management in the European Union and its member countries is carried out as an effort to achieve the Sustainable Development Goals in Pongrácz's Waste Management Theory. Where there is a role for Pressure groups in influencing the commitment of Political Parties in the election. The results show that there is a program related to the environment and waste management (Waste Management Program) initiated by Political Parties and the efficiency of waste management in the Netherlands. The basic mechanism of waste management in Europe, starting from waste sorting, the use of renewable technology in waste management, and increasing recycling capacity. Dutch political parties determine their political issues by accepting input as input to become political policies. Dutch society is very concerned about environmental issues including waste management, so political parties use it to gain support. Waste collection data in the Netherlands shows a decrease in the amount of waste piled up in landfills, this indicates that the stages of waste processing from sorting, reuse, incineration have good results or the program has been realized. In regional studies, social issues related to the environment such as waste management in Europe can be the subject of in-depth research that can be explored with a multidisciplinary approach and in depth from a political perspective."