Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perekonomian DKI Jakarta yang besar dan tumbuh dengan sangat cepat telah mengubah wilayah tersebut menjadi wilayah kota yang sangat padat. Sebagian besar wilayahnya telah tertutupi oleh basis berkantoran, industri, dan permukiman dengan menyisakan sedikit sekali lahan kosong maupun lahan hijau. Lebih dari itu, dalam satu dasawarsa terakhir, perekonomian DKI Jakarta tidak hanya bergerak di wilayah administrasinya saja, tetapi telah melewatinya sehingga mempengaruhi wilayah yang ada di sekitarnya, yaitu Bogor, Depok, Tangeran, dan Bekasi. Akibatnya sangat jelas, terjadi perubahan alokasi penggunaan lahan di wilayah-wilayah tersebut, dari penggunaan lahan pertanian menjadi lahan perkantoran, industri dan permukiman sehingga mulai menunjukkan wajah perkotaan. Proses inilah yang disebut dengan urban sparwl. Sesuai dengan teori ekonomi perkotaan, suatu daerah menjadi sebuah kota dikarenakan tiga sektor ekonomi, yaitu jasa (perkantoran), industri, dan permukiman. Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana ketiga sektor tersebut yang ada dalam perekonomian DKI Jakarta mempengaruhi proses alokasi lahan, dalam hal ini adalah lahan persawahan, wilayah di sekitar DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini akan menunjukkan ke arah mana perambatan (sprawling) dari ketiga sektor tersebut. Sebagai contoh, sektor jasa DKI Jakarta ternyata tidak mengalami perambatan sama sekali ke daerah sekitar."

"Pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh tiap kota dibarengi oleh proses transformasi struktural yang terjadi kota. Transformasi struktural ini merubah struktur wajah perekonomian di tiap sektor-sektor ekonomi yang ada. Pada umumnya pola transformasi struktural ini sejalan dengan proses industrialisasi yang mengakibatkan beralihnya distribusi tenaga kerja dari sektor primer (tradisional) ke sektor tersier (modern). Dengan menggunakan analisis shift share dan metode data panel dengan variabel jumlah tenaga kerja, pertumbuhan PDRB kota, dan tingkat partisipasi angkatan kerja, untuk mengestimasi elastisitas tenaga kerja, penelitian ini berusaha membuktikan bahwa terdapat pengaruh transformasi struktural di dalam pembangunan ekonomi kota yang berujung pada perpindahan distribusi tenaga kerja dari sektor tradisional (primer) ke sektor yang lebih modern (sekunder dan tersier) di Kota Jakarta, Surabaya, Medan, Banjarmasin, dan Makassar pada periode 1994?2005. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi struktural memiliki peranan dalam mempengaruhi struktur ketenagakerjaan kelima kota sampai level sektoral.Kata kunci : transformasi struktural, sektor primer, sekunder, tersier, elastisitas tenaga kerja, shift share, data panel."

"Skripsi ini menganalisis perhitungan nilai feedback effect Indonesia dengan data interregional input output (IRIO) 1995 dan 2000. Nilai feedback effect mencerminkan keterkaitan antarregion dan antardaerah. Analisis yang dilakukan mencakup analisis antarsektor dan antardaerah (propinsi) di Indonesia. Kemudian penulis melanjutkan penelitian dengan melakukan regresi untuk mengetahui variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi nilai feedback effect. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa keterkaitan antardaerah di Indonesia dari tahun 1995 sampai 2000 mengalami penurunan. Selain itu, sektor industri dan bangunan juga menunjukkan penurunan paling tinggi. Dari hasil regresi diketahui bahwa beberapa variabel determinan multiplier juga turut mempengaruhi nilai feedback effect."

"Penelitian ini mencoba untuk menganalisis pengaruh mutu modal manusia terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi provinsi, regional growth disparities, dan perkembangan ukuran provinsi-provinsi di Indonesia periode tahun 1994-2004. Dengan menggunakan metode fixed effect dan data panel provinsi-provinsi di Indonesia periode 1994-2007, penulis menemukan bahwa kontribusi mutu modal manusia relatif masih kecil dibandingkan dengan kontribusi modal dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi. Lebih jauh, fenomena regional growth disparities terjadi di Indonesia ditandai dengan perbedaan pertumbuhan tingkat output, pertumbuhan tingkat output per tenaga kerja, pertumbuhan output per kapita, dan pertumbuhan mutu modal manusia. Selain itu, ada 5 (lima) faktor penting determinasi mutu modal manusia berdasarkan model Barro dan Lee (1996). Faktor lamanya masyarakat mengeyam pendidikan, tingkat kemakmuran masyarakat, keterbukaan ekonomi daerah, dan besarnya pengeluaran pemerintah daerah di sektor pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat mutu modal manusia, sedangkan faktor pemerataan pendapatan (gini coefficient) berpengaruh negatif terhadap mutu modal manusia, artinya semakin tinggi tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat maka akan semakin rendah tingkat mutu modal manusia. Terakhir, mutu modal manusia juga mempengaruhi secara positif tingkat perkembangan ukuran provinsi (city size) di Indonesia.

---

This research comes to analyze the influence of human capital toward economic growth of Indonesian province, regional growth disparities, and the development of provinces size in Indonesia in 1994-2007. By using the fixed effect method and panel data of Indonesian province in Indonesia in 1994-2007, writer found that human capital contributes to economic growth of Indonesian provinces, but it is relatively small contribution compared to stock of capital and labor force as the other component of economic growth. Moreover, there is a regional growth disparities phenomenon in Indonesia due to the different level of output growth, output per worker growth, output per capita growth, and human capital growth. Besides those findings, there are five important factors to determine the human capital level based on Barro and Lee (1996). The first four factors, those are initial human capital, GDP per capita, the degree of economic openness, and government expenditure on education, influence positively the level of human capital. The last factor, on the other hand, gini coefficient influences negatively the level of human capital, which means that the equality of income distribution will increase the level of human capital. Last but not least, writer found that human capital also influences positively the development of provinces size in Indonesia."

"Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia yang tercermin dalam Program Otonomi Daerah dimulai dengan diberlakukannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU No. 22/1999 yang pada intinya adalah azas dekonsentrasi berimplikasi adanya power/authority sharing antara pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan UU No. 25/1999 yang merupakan cermin sebenarnya dari azas desentralisasi berimplikasi adanya pembagian sumber daya keuangan (nancial sharing) antara pemerintah pusat dan daerah. Pembagian sumber daya keuangan dengan memberikan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) ke pemerintah daerah dapat mengakibatkan meningkatnya kesenjangan fiskal antar daerah sehingga pemerintah pusat memberikan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana ini bersifat block grant dan diberikan kepada daerah dengan menggunakan konsep fiscal gap yang bertujuan untuk memeratakan kemampuan fiskal antar daerah yang nantinya akan mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi antar daerah. Model Interregional Input-Output (IRIO) atau Input Output Antar Daerah (IOAD) bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap perekonomian antar daerah yang meliputi ketergantungan antar sektor dan antar daerah, pertumbuhan, pemerataan, dan efisiensi (produktif dan alokatif) ekonomi daerah. Analisa dilakukan menggunakan shock variable dana transfer perimbangan yang berupa Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil SDA dan DAU dari pemerintah pusat yang diterima oleh pemerintah daerah sebagai satu paket variabel eksogen melalui pengeluaran pemerintah daerah (regional government expenditure) yang berupa pengeluaran untuk investasi dan konsumsi pada model IRIO untuk melihat optimalitas pelbagai kebijakan yang ada. Ukuran optimalitas kebijakan tersebut antara lain adalah peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat disparitas antar daerah dan peningkatan tingkat efisiensi (produktif dan alokatif) ekonomi daerah. Analisa dilakukan dengan membagi perekonomian Indonesia menjadi 3 wilayah yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Daerah Lain (rest of Indonesia), dan 16 sektor ekonomi yaitu sektor tanaman pangan, sektor perkebunan, sektor peternakan, sektor kehutanan, sektor perikanan, sektor pertambangan, sektor makanan, minuman & tembakau, sektor tekstil, sektor industri kayu, sektor industri kertas & logam, sektor kimia, non logam, logam pokok dan migas, sektor listrik, gas & air, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel, restoran, transportasi & komunikasi, sektor keuangan dan sektor jasa-jasa."