Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Penelitian ini menggunakan pendekatan positivisme dengan metode wawancara mendalam. Hasil yang diperoleh dalam tesis ini adalah bahwa pengenaan alat-alat berat dan besar sebagai objek PKB sebenarnya telah sesuai dengan prinsip The Four Canons. Pengenaan PKB terhadap Alat-Alat Berat dan Besar sesuai dengan prinsip equity, karena menganut baik konsep road user tax maupun konsep property tax; sesuai prinsip certainty, karena telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan sesuai dengan prinsip economy, karena memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah. Namun demikian, pengenaan pajak ini belum memenuhi prinsip convenience of payment, karena masih banyak wajib pajak yang belum membayar pajak.

---

This research uses positivism approach by conducting in depth interview. The Analysis shows that the imposition of PKB on heavy and big equipment is fit with the The Four Canons Theory. The imposition of PKB on heavy and big equipment fits with the equity principle, because it accomodates both road user tax and property tax; it also fit with the certainty principle, because it is stipulated by the Law of Regional Taxes and Charges and East Kalimantan Province's local regulation; and it fits with economy principle, because it surely increase Local's revenue. However, the high level of tax arrears could also reflect that the imposition of the tax does not fit with the convenience of payment principle."

"Pajak Daerah memiliki peran penting bagi daerah dan tidak luput dari adanya potensi sengketa. Meskipun demikian, data dari Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa angka Pajak sengketa Pajak Daerah sangat kecil. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja alasan yang menyebabkan Wajib Pajak Daerah Khusus Jakarta tidak melakukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Pajak serta apa saja upaya alternatif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa Pajak Daerah di luar jalur litigasi. Hasil penelitian yang dilakukan di Daerah Khusus Jakarta menyimpulkan bahwa rendahnya angka sengketa Pajak Daerah disebabkan oleh nilai material yang tidak terlalu besar, waktu yang dibutuhkan cukup lama, persepsi negatif di masyarakat apabila terhadap badan peradilan, dan sistem prosedural dari pajak daerah yang sederhana sehingga kecil ruang untuk bersengketa. Upaya alternatif yang dilakukan antara lain melalui upaya administrasi, komunikasi dan konsultasi yang baik, serta adanya implementasi teknologi dalam bentuk e-Tax Court.

---

Regional Taxes play an important role for the region and are not free from potential disputes. However, data retrieved from the Tax Court states that the number of Regional Tax disputes is very low. Thus, this study aims to analyze the reasons that cause Taxpayers in the Special Region of Jakarta not to resolve disputes in the Tax Court and what alternative efforts can be made to resolve Regional Tax disputes apart from litigation. This study is a qualitative study with a constructivist research paradigm. Primary data was obtained through in-depth interviews. The results of the study conducted in the Special Region of Jakarta concluded that the low number of Regional Tax disputes was caused by the small material value, the time required was quite long, negative perceptions in the community regarding the judicial body, and the simple procedural system of regional taxes so that there was little room for disputes. Alternative efforts made include through administrative method, communication and consultation, and the implementation of technology in the form of e-Tax Court. "