Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pembangunan rumah ibadat di Indonesia berkembang pesat dibawah PBM 2 Menteri 2006 namun ada kasus gangguan yang menghambat pembangunan gereja Yasmin Bogor terkait IMB datang dari warga dan dari Pemkot Kota Bogor yang telah menerbitkan IMB. Dalam perspektif Theory of Power Crime, gangguan tersebut adalah penyimpangan. Penyimpangan itu telah saling merugikan dua kelompok masyarakat di Kota Bogor dan kondusif bagi terbentuknya perilaku kolektif dan Budaya Dalam Transisi. Kemungkinan ledakan perilaku kolektif dari kelompok yang berkonflik diperkuat dengan pelabelan Kristenisasi dan Radikalisme yang mendorong kelompok memilih penyimpangan sebagai solusi. Hal ini merupakan ancaman dan gangguan bagi Ketahanan Kota Bogor. Studi Kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui dan mengungkap penyimpangan pembangunan rumah ibadat GKI Yasmin dalam perspektif Theory Power of Crime dan pengaruh penyimpangan tersebut terhadap Ketahanan Daerah dengan pendekatan collective Behavior. Studi ini menunjukan Pemerintah Kota sebagai pelaku penyimpangan utama, dan juga menunjukan para pemegang kontrol sosial Kota Bogor dapat mencegah terjadinya ledakan perilaku kolektif itu dan menyarankan untuk melanjutkan solusi relokasi gereja dan pengadilan bagi pelaku penyimpangan penipuan surat persetujuan warga terus dilanjutkan agar penegakan hukum menciptakan keadilan bagi semua.

---

ABSTRACT
The construction of worship houses in Indonesia is rapidly growing under the PBM 2 Ministers 2006 and there is no case of disorders by local people until the contruction of Yasmin church in Bogor. People rejected the permit of construction the church by Bogor municipal government who issued IMB. In the perspective of Power Theory of Crime, the disorder is a deviation. The deviation causes disadvantage for two communities in the Bogor City and it is conducive for the formation of collective behavior and Culture in Transition . There is possible explosion of collective behavior groups in conflict and it is reinforced by labelingChristianization and radicalism that drives the group to choose the deviation as a solution. This is a threat and a nuisance to resistance of Bogo rCity. This qualitative study aimed to determine and uncover irregularities in the construction GKI Yasmin church and in the perspective of the Power Theory of Crime and the influence of the deviation to Bogor the Regional Resilience Behavior collective approach. This study shows the Bogor City authorities as a major deviation actors, and it is the also shows that the holders of social control in Bogor can prevent the explosion of collective behavior and to suggest solutions by continuing the relocation of the church and to prosecute the perpetrators of fraud deviation of the residence approval letter and to continue creating justice of law enforcement for all.

Abstrak :
Gerakan dan ekspresi keislaman di Indonesia selalu dinamis mengikuti perubahan struktur sosial yang menyertainya. Dari era kemerdekaan hingga reformasi, agenagen Islam selalu merevisi gerakan keislaman yang sesuai dengan kebutuhan umat. Menariknya, agen Islam era reformasi termasuk juga pengusaha muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengeksplorasi bagaimana makna wirausaha Islam bagi para agennya, disertai dengan proses sosial yang melahirkan makna tersebut dan bagaimana makna tersebut mampu membentuk praksis sosial sehari-hari. Menggunakan teori strukturasi, penelitian ini menemukan bahwa wirausaha Islam dimaknai sebagai jihad ekonomi Islam. Jihad ekonomi Islam itu memiliki tiga tujuan utama. Pertama, sebagai sarana mobilitas vertikal. Kedua, sebagai upaya pencapaian keadilan ekonomi. Ketiga, sebagai upaya rekonstruksi keislaman modern di Indonesia. Ketiganya terjadi dalam perubahan sifat struktur negara yang memungkinkan dan memberdayakan Islam di era reformasi. ...... Movement and expression of Islam in Indonesia always dynamically follow the changes in the social structure that accompanies it. From independence to the reformation era, the agents of Islam have always revise the Islamic movement in accordance with the needs of the ummah. Interestingly, Islamic agents in the reformation era includes Moslem entrepreneurs. This study used a qualitative approach to explore how the meaning of Islamic entrepreneurship for agents, accompanied by a social process that gave birth to the meaning and how that meaning is capable of forming everyday social praxis. Using structuration theory, the research found that Islamic entrepreneurship interpreted as Islamic economy jihad. Islamic economy jihad has three main objectives. First, as a means of vertical mobility. Second, as an effort to achieve economic justice. Third, as a way to reconstruct modern Islam in Indonesia. All three occurred in the changing nature of state structures that enabling and empower Islam in reformation era.

Abstrak :
ABSTRAK
Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terdapat urusan-urusan pemerintahan yang merupakan urusan Pemerintah yang tidak dapat dilaksanakan oleh daerah, urusan pemerintahan itu meliputi, Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, dan agama. Urusan pemerintahan ini menjadi sepenuhnya urusan Pemerintah dan dapat dilimpahkan sebagian kewenangannya kepada wakil Pemerintah di daerah. Dalam hal urusan agama, kepala daerah tidak berwenang untuk mengeluarkan surat keputusan mengenai urusan agama, kecuali urusan agama tersebut telah dilimpahkan kepada wakil pemerintah didaerah dan/atau menugaskannya kepada daerah otonom.

---

ABSTRACT
According to Law No. 32 of 2004 on Regional Government affairs of government there which is a government affairs that can not be implemented by the region, it includes government affairs, Foreign Policy, Defense, Security, Justice, The National Monetary and Fiscal Policy, and Religion. It became fully government affairs and government affairs may be delegated some authority to the Government representative in the region. In terms of religious affairs, regional heads are not authorized to issue a decree on religious affairs, except in matters of religion has been delegated to the government representative in the area and/or delegated to the autonomous regions.