Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam memenuhi hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan, dokter obstetri danginekologi (obgyn) memiliki peran yang dibutuhkan untuk menyediakan layanankesehatan, namun beberapa dokter obgyn laki-laki melakukan kekerasan seksual kepadapasien perempuan. Kekerasan seksual ini melanggar hak perempuan untuk mengakseslayanan kesehatan seksual dan reproduksi secara aman dan nyaman. Penelitian inibertujuan untuk mengungkap pengalaman pasien perempuan yang menjadi korbankekerasan seksual oleh dokter obgyn laki-laki dengan menggunakan teori kriminologifeminis radikal. Melalui pendekatan penelitian kualitatif feminis dengan mewawancaraitiga pasien perempuan korban, penelitian ini memperlihatkan pengalaman korbanmengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter obgyn laki-laki dan dampakyang dirasakan korban. Pengalaman dokter obgyn perempuan dan laki-laki selamamenjalani pendidikan dan profesi obgyn juga dibahas dalam penelitian ini. Hasilpenelitian mengungkapkan bahwa akar penyebab kekerasan seksual oleh obgyn laki-lakiterhadap pasien perempuan berasal dari patriarki, yang diwujudkan melalui dominasi/biasgender laki-laki dalam institusi kedokteran dan objektifikasi tubuh perempuan.Akibatnya, kekerasan seksual oleh dokter obgyn laki-laki terhadap pasien perempuanterjadi melalui kerentanan berlapis yang dibentuk oleh relasi kuasa yang timpang berbasismodel hubungan paternalistik dan berbasis seks/gender. Relasi yang timpang inimembentuk kerentanan berlapis bagi pasien perempuan karena posisi mereka sebagaipasien dan sebagai perempuan. Penelitian ini juga menyoroti dampak fisik, psikologis,dan ekonomi dari kekerasan seksual yang dialami korban.

---

To fulfill women's rights to sexual and reproductive health, obstetricians and

gynecologists (obgyns) play a crucial role in providing healthcare services. However,

some male obgyns perpetrate sexual violence against female patients. This sexual

violence violates women's rights to access sexual and reproductive healthcare in a safe

and comfortable manner. This study aims to reveal the experiences of female patients

who have been victims of sexual violence by male obgyns using radical feminist

criminology theory. Through a qualitative feminist research approach, including

interviews with three female patient victims, this study reveals the experiences of victims

regarding sexual violence perpetrated by male obgyns and the impact felt by the victims.

The experiences of both female and male obgyns during their education and professional

practice are also discussed in this research. The findings of this study reveal that the root

causes of sexual violence by male obgyns against female patients stem from patriarchy,

manifested through male dominance/gender bias within the medical institution and the

objectification of women's bodies. As a result, sexual violence by male obgyns against

female patients occurs through layered vulnerabilities shaped by imbalanced power

relations based on paternalistic model and sex/gender. These imbalanced relations create

layered vulnerabilities for female patients due to their positions as patients and as women.

This research also reveals the physical, psychological, and economic impact of the sexual

violence experienced by the victims."

"Perkawinan anak merupakan salah satu pelanggaran hak anak yang dapat berdampak bagi kesehatan reproduksi, risiko mengalami kekerasan dan dampak psikologis, sosial ekonomi serta bagi bayi/anak yang dilahirkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran perkawinan anak di Kabupaten Pekalongan dan faktor-faktor yang berkontribusi. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Sampel sebanyak 370 perempuan berusia 20-24 tahun dari 30 desa di 8 kecamatan yang dipilih secara acak dari 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Teknik sampling yang digunakan adalah Probability Proportional to Size (PPS) 3 tahap. Data dikumpulkan dengan cara wawancara. Proporsi perkawinan anak perempuan di Kabupaten pekalongan sebesar 8,6% dan 0,54% di antaranya merupakan perkawinan pertama yang terjadi sebelum usia 15 tahun. Prevalensi perkawinan anak tertinggi ditemukan di Kecamatan Lebakbarang (28,6%), Kandangserang (20,6%) dan Doro (17,5%). Tingkat pendidikan merupakan faktor yang berhubungan dengan perkawinan anak di Kabupaten Pekalongan, sedangkan pengetahuan, pengaruh teman sebaya dan lokasi tempat tinggal merupakan faktor konfonding. Perempuan berpendidikan rendah memiliki kemungkinan untuk mengalami perkawinan anak 53 kali dibanding perempuan berpendidikan tinggi setelah dikontrol oleh pengetahuan, pengaruh teman sebaya dan lokasi tempat tinggal (OR= 53,27; 95% CI = 7,03 - 403,81). Diperlukan program pencegahan perkawinan anak dari Pemerintah Kabupatan Pekalongan serta peningkatan akses pendidikan yang merata untuk tingkat SMA/sederajat khususnya di Kecamatan Lebakbarang, Kandangserang dan Doro.

---

Child marriage is a violation of children's rights that has several impacts on reproductive health, the risk of experiencing violence and psychological impact, the babies/children being born, and socio-economic. The aim of the research is to find out the prevalence of child marriage in Pekalongan Regency and the contributing factors. This study used a cross-sectional research design. Sample of 370 women aged 20-24 years from 30 villages in 8 sub-districts were randomly selected from 19 sub-districts in Pekalongan Regency. The sampling technique is 3 stage Probability Proportional to Size (PPS). Data were collected by interview. The proportion of child marriage in Pekalongan Regency was 8.6%, of which 0.54% of them had their first marriages before they were 15 years old. The highest prevalence of child marriage was found in these sub-districts: Lebakbarang (28.6%), Kandangserang (20.6%) and Doro (17.5%). Level of education is a factor related to child marriage in Pekalongan Regency, while knowledge, peer influence and location of residence are confounding. Women with low education are 53 times more likely to experience child marriage than women with higher education after controlling for knowledge, peer influence and location of residence (OR= 53.27; 95% CI = 7.03 - 403.81). The Government of Pekalongan Regency needs to develop a program to prevent child marriage and increase access to high school education level, especially in Lebakbarang, Kandangserang and Doro sub-district."