Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk mengangkat kasus kepailitan antara PT. PJI dan PT. Telkomsel. Permasalahan dimulai dari adanya Perjanjian Kerja Sama – PKS antara kedua pihak mengenai sebuah produk yang bernama Kartu Prima. PT. PJI menganggap bahwa penolakan atas pengiriman barang oleh PT. Telkomsel atas Purchase Order (PO) yang diajukan oleh PT. PJI, dapat dikatakan sebagai adanya utang. Adanya utang tersebut dijadikan oleh PT. PJI sebagai dasar mengajukan permohonan kepailitan yang mengakibatkan PT. Telkomsel dinyatakan pailit dalam putusan pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun putusan tersebut dibatalkan pada tingkat Mahkamah Agung. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji dokumen, hukum yang berlaku dan kamus. Di sisi lain, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Purchase Order (PO) dapat dijadikan sebagai dasar adanya utang yang dapat digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan kepailitan kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bagaimana Hukum Kepailitan mengatur mengenai pemberlakuan imbalan kurator dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Hukum dan Ham No. 01 tahun 2013.

---

ABSTRACT
This research is conducted by the researcher to raise the bankruptcy case between PT. PJI and PT. Telkomsel. The problem starts from the mutual agreement between both parties regarding a product namely Kartu Prima. PT. PJI considers that the refusal of product delivery by PT. Telkomsel over the establishment of Purchase Order (PO) by PT. PJI, can be considered as the existence of debt. The existence of debt is used as the ground of submiting the bankruptcy petition by PT. PJI which cause PT. Telkomsel declared bankrupt by Commercial Court of Central Jakarta District Court. However, that decision was withdrawn by Supreme Court. The method of this research using normative legal research by examining document, laws and dictionary. In the other side, the purpose of this research is to determine whether a Purchase Order (PO) can be considered as a debt to be brought as the basis of submiting bankruptcy petition to the Commercial Court of Central Jakarta District Court and how Bankruptcy Law governs the application of fee of curator to Telkomsel Case, regarding the establishment of Decree by Minister of Law and Human Rights No. 01 of 2013.