Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Memorandum of Understanding Helsinki pada tahun 2005 merupakan capaian terbaik sebuah negara dalam menyelesaikan konflik asimetris secara damai. Perundingan yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dengan pihak GAM menjadi titik paling menarik selama proses ini karena tidak banyak aktor negara yang berinisiatif untuk menyelesaikan sebuah konflik asimetris dengan menggunakan cara-cara yang non- koersif. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan pertanyaan mengapa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla membuka mediasi dengan pihak GAM dalam proses resolusi konflik Aceh tahun 2004-2005? Dengan menggunakan teori rekonsiliasi, penelitian ini menemukan bahwa cara non-koersif yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia pada proses resolusi konflik Aceh tahun 2004-2005 bertujuan untuk memanfaatkan momentum kemunduran GAM, membentuk citra positif di dunia internasional, serta rekonstruksi pasca-bencana. Temuan tersebut merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan metode process tracing yang memelajari percabangan-percabangan sejarah dari genealogi konflik Aceh dalam periode waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2005.

---

The 2005's Memorandum of Understanding of Helsinki was known as a state?s best response to asymmetric conflict using peaceful way. The negotiations between the Government of Indonesia and the Aceh Free Movement, or GAM, had become the core of the process since the rarity of such occassion in which a state solving an asymmetric conflict using non-coercive ways. Thus, this research asks why the Yudhoyono and Kalla administration opens a mediation with the Aceh Free Movement during the Aceh conflict resolution process in 2004-2005?

Using reconciliation theory, this research finds that the Government of Indonesia?s choice in using non-coercive ways is due to maximizing the moment of the setback of the Aceh Free Movement, creating positive image among international community, and the post-disaster reconstruction. Those findings are the result of a process tracing method in which this research study the genealogy of the conflict of Aceh and its disjunctures of events during 2004-2005."

"Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kesimpulan umum tentang kemungkinan entitas politik di wilayah tak berpemerintahan membentuk otoritas alternatif, melalui studi kasus kelompok Ahrar Syam dalam perang Suriah selama 2011-2016. Untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat, pesan-pesan Ahrar Syam dianalisis dengan teori citra dan teori identitas sosial. Temuan menunjukkan bahwa Ahrar Syam adalah metamorfosis gerakan Salafi Jihadi yang terbuka terhadap kelompok luar dan strategi moderat untuk membentuk negara Islam di Suriah. Ahrar Syam tidak menerima negosiasi apa pun yang melibatkan rezim Suriah, sehingga beberapa upaya penyelesaian konflik menemui jalan buntu. Implikasi temuan ini, perang Suriah akan cenderung berlanjut dan solusi apa pun yang dipaksakan dari luar tidak akan mencerminkan realitas di dalam wilayah Suriah dan berakhir dengan kegagalan berulang.

---

This study aims to find a conclusion about the possibility of political entities in the ungoverned territories forming an alternative authority, through case studies of Ahrar Sham group in Syria's war during the 2011-2016 war. To get an accurate conclusion, the messages of Ahrar Sham analyzed by image theory and social identity theory. The findings indicate that the Ahrar Sham is the metamorphosis of Salafi Jihadi movement that opens itself to the outside groups and implement a moderate strategy to establish Islamic state in Syria. Ahrar Sham does not accept any negotiations involving the Syrian regime, so some efforts to resolve the conflict ended in a stalemate. Implications of these findings, Syria's war would be likely to continue and any solution imposed from outside may not reflect the realities inside Syria and ended up with repeated failure."