Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan adanya fakta hukum mengenai Tap MPR yang saat ini masih berlaku sebagai produk hukum dari MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sedangkan tata urutan peraturan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun tidak memasukkan Tap MPR sebagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 1. Kewenangan apa saja yang dimiliki MPR Pasca Perubahan UUD'45? 2. Bagaimana eksistensi Tap MPR Pasca Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam hierarki perundang-undangan? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, ada dua tujuan penelitian ini yang dimaksudkan untuk lebih menjelaskan dan mengemukakan tinjauan dari segi hukum administrasi negara, adalah: 1. meneliti dan menganalisis kewenangan yang dimiliki MPR Pasca Perubahan UUD'45. 2. meneliti dan menganalisis eksistensi Tap MPR pasca perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam hierarki perundang-undangan.

Abstrak :
Berakhirnya Perang Dingin memberikan mekanisme baru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menerapkan prinsip dan tujuannya. Mekanisme resolusi konflik PBB tidak lagi terpaku pada masalah konflik antar negara dan masalah kekuatan militer saja, namun juga masalah konflik internal dan masalah hak asasi manusia. Untuk menerapkan mekanisme resolusi konfliknya di Bosnia-Herzegovina, PBB tidak saja menerapkan peacemaking berupa penyelesaian secara politik, namun juga peacekeeping melalui intervensi kemanusiaan, serta peacebuilding, membangun pasca konflik. Intervensi Kemanusiaan PBB merupakan intervensi yang jarang sekali dilakukan oleh PBB pada saat Perang Dingin, sebaliknya pada saat Perang Dingin, intervensi kemanusiaan merupakan tindakan di dalam penegakkan hak asasi manusia. Resolusi konflik melalui intervensi kemanusiaan PBB di Bosnia-Herzegovina merupakan intervensi kemanusiaan yang belum lama diterapkan PBB pada pasca Perang Dingin, sehingga banyak permasalahan yang muncul berkenaan dengan itu. Tesis ini dimaksudkan untuk menjelaskan eksistensi dan mekanisme resolusi konflik PBB di Bosnia-Herzegovina, diantaranya melalui mekanisme intervensi kemanusiaan. Menjelaskan pula justifikasi intervensi kemanusiaan yang hingga kini masih belum memiliki aturan hukum yang tetap. Konsep besar yang digunakan adalah resolusi konflik PBB yang dikutip dari pendapat Galtung, dan kemudian diturunkan ke konsep intervensi kemanusiaan yang dikemukakan baik oleh Adam Roberts maupun Sean Murphy. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mendeskripsikan intervensi kemanusiaan PBB di Bosnia-Herzegovina berdasarkan pada resolusi konflik PBB di Bosnia-Herzegovina tersebut. Dalam menganalisa intervensi kemanusiaan PBB di Bosnia-Herzegovina, tidak terlepas dari analisa terhadap resolusi konflik PBB lainnya, seperti peacemaking maupun peacebuilding. Berdasarkan analisa data, disimpulkan bahwa terdapat berbagai permasalahan yang kemudian menghambat berjalannya resolusi konflik PBB dengan baik, sehingga hasil yang diperoleh adalah walaupun stabilitas keamanan dan perdamaian tercapai di Bosnia-Herzegovina, namun hasil yang dicapai kurang memuaskan masing-masing pihak yang bertikai.

Abstrak :
ABSTRAK Karya akhir ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip syariah pada transaksi efek dalam aplikasi online trading syariah dan struktur organisasi PT HPS. Aplikasi online trading syariah sebagai salah satu wadah transaksi efek bagi nasabah investor harus memiliki keandalan terutama dalam mencegah transaksi yang bertentangan dengan syariah. Sebagai penyelenggara jasa keuangan syariah di pasar modal, PT HPS juga wajib mengikuti arahan yang tertera dalam peraturan OJK dalam menerapkan prinsip syariah pada aplikasi transaksi efeknya dan juga pada struktur organisasi perusahaan. Dalam evaluasi penerapan prinsip syariah ini, PT HPS telah melakukan beberapa penyesuaian dalam menerapkan prinsip syariah di pasar modal. Namun, ada beberapa prinsip syariah yang belum terakomodasikan dengan baik pada aplikasi online trading syariah tersebut. Saran untuk perusahaan adalah berkoordinasi dengan regulator terkait beberapa prinsip syariah yang belum dapat diterapkan. Selain itu, perusahaan sebaiknya memperkaya pengetahuan dan pemahaman bagi petugas yang menangani online trading syariah.

---

ABSTRACT This paper has purposes for evaluate the sharia principle implementation of securities transaction in sharia online trading application and organization structure of PT HPS. Sharia online trading application as a tool for investors to do securities transaction must be reliable especially in preventing the transaction that are forbidden by Islamic law. As an entity that providing Islamic financial services in capital market, PT HPS must obey the guidance of OJK in the sharia principle implementation for the securities transactions and its structure. In this evaluation, PT HPS had done some adjustment in order to fulfill the sharia principle. However, there are some sharia principle that had not been well accommodated in its sharia online trading application. Based on this problem, PT HPS had been suggested to coordinate with the regulator regarding of the sharia principle that cannot be implemented. Other than that, PT HPS should make enrichment and capacities improvement for its personnel that tasked with sharia online trading application.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kekuatan mengikat dari Resolusi Dewan Keamanan PBB, kemudian dikaitkan dengan apabila terjadi pelanggaran terhadap Resolusi tersebut. Setelah itu dilihat mengenai tindaklanjut yang dilakukan oleh Dewan Keamanan terkait pelanggaran tersebut, akankah Negara yang melanggar Resolusi Dewan Keamanan tersebut diberikan sanksi atau tidak. Dimulai dengan mempertanyakan teori hukum yang mengatur mengenai kekuatan mengikat Resolusi Dewan Keamanan dan sanksi bagi pelanggaran terhadapnya. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai proses pembuatan Resolusi Dewan Keamanan yang Resolusi yang dihasilkan. Kemudian pembahasan praktek yang telah terjadi mengenai pemberian sanksi oleh Dewan Keamanan terhadap Negara yang melanggar Resolusinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan teori-teori yang mendukung bahwa Resolusi Dewan Keamanan mengikat secara hUkum kepada anggota-anggota PBB. Oleh sebab itu pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan haruslah dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 34, 39, 41, dan 42 Piagam PBB. Akan tetapi pada prakteknya ada Negara-negara yang melanggar Resolusi Dewan Keamanan tanpa diberikan sanksi oleh Dewan Keamanan. Pembedaan perlakuan antara Negara-negara anggota PBB terkait sanksi bagi pelanggar Resolusi Dewan Keamanan ini dipengaruhi faktor dominasi kekuasaan Negara Anggota Tetap Dewan Keamanan dan politik hukum internasional yang ada di Dewan Keamanan. ......This thesis discusses the binding force of the UN Security Council resolution, then its associated if there is violation of the resolution. Once it was seen on follow up conducted by the relevant Security Council of the breach, the State would violate UN Security Council sanctions is granted or not. Starting with the question of legal theory governing the binding force and the UN Security Council sanctions for violations against this Resolution. Followed by a discussion about the process of the Security Council Resolution produced. Then the discussion that has occurred regarding the practice of imposing sanctions by the Security Council of the State in violation of resolution. This study is a descriptive qualitative research design. The results of this study are found to support theories that the UN Security Council are legally binding to members of the United Nations. Therefore, a violation of UN Security Council Resolution shall be sanction in accordance with Article 34, 39, 41, and 42 of the UN Charter. However, in practice there are countries that violate Security Council resolutions without the sanction given by the Security Council. Difference in treatment between UN member states related sanctions for violators of the Security Council Resolution, influence by factor of domination of the Security Council Permanent Member States and international law politic that is exist in the Security Council.