Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas hubungan kontraktual pengembang dengan pembeli atas transaksi jual beli satuan rumah susun secara pesan terlebih dahulu (indent) dalam bentuk perjanjian jual beli pendahuluan. Pengembang menggunakan jasa Notaris untuk melegalisasi perjanjian agar dapat memberikan kepastian hukum dan akta dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna. Penelitian ini adalah penelitian analitis dengan desain deskriptif dan didukung dengan penelitian lapangan, wawancara dengan Notaris, pengembang dan pembeli. Hasil penelitian menunjukkan tanggung jawab Notaris dalam melegalisasi surat atau akta di bawah tangan sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terbatas mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat atau akta di bawah tangan, sebagaimana diatur Pasal 15 ayat 2 huruf a. Dalam praktek Notaris tidak sepenuhnya mengacu pada ketentuan tersebut, dan tetap menjelaskan isi akta terlebih dahulu, karena Notaris mempunyai tanggung jawab profesional secara perdata atas dasar prestasi pemberian jasa yang tidak terukur. ......The focus of this thesis is about the contractual relationship between developer and buyer of sale and purchase transactions of apartment unit were reserved in advance (indented) in the form of a preliminary purchase agreement. Developers use the services of Notary to legalize the Agreement to provide legal certainty of the deed, so can be used as evidence. This research is analysis descriptive and supported by field research in form of interview with Notaries, developer and buyers. The result of research reveals that the Responsibility of Notary in legalizing letter or inauthorised deed since the effectuation of the Law of the Republic of Indonesia Number 30 Year 2004 concerning Notary, limited to ratify the signature and establish certainty date of the letter or inauthorised deed as stipulated in Article 15 paragraph 2 point a. In the practice of carrying out Notary duties is not entirely refer to the mentioned Article, the Notary remains explain and give information on the contents of deed, because Notary possess a professional responsibility in public law based on the unmeasurable performance of services.

Abstrak :
Pembatasan oleh pemerintah Indonesia dalam perolehan Hak Milik atas Tanah menutup kesempatan Warga Negara Asing untuk menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia. Saat ini keinginan Warga Negara Asing untuk menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia semakin meningkat. Pemerintah Indonesia telah memberikan kesempatan bagi Warga Negara Asing untuk mendapatkan Hak Pakai atas Tanah, namun nampaknya pihak asing tidak cukup puas dengan pemberian Hak Pakai atas Tanah yang memiliki jangka waktu. Keinginan Warga Negara Asing untuk dapat menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia akhirnya melahirkan sebuah ide baru yang diciptakan guna melewati batasan yang telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal penguasaan Hak Milik atas Tanah. Cara yang paling sering dilakukan guna memenuhi keinginan Warga Negara Asing untuk menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia adalah melalui pembuatan Akta Pemindahan Hak dari Warga Negara Indonesia kepada Warga Negara Asing. Akta semacam ini biasanya juga diikuti dengan Surat Kuasa Mutlak, yang isinya pemberian kuasa kepada seorang Warga Negara Asing untuk menjual, memindah tangankan maupun menjaminkan sebidang tanah tersebut kepada pihak lain. Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria dan Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak atas Tanah. ......Restriction by Indonesian government in the acquisition of Right of Ownership close the opportunity of a foreign citizen to get the Right of Ownership in Indonesia. Currently the desire of foreigners to get the Right of Ownership is increasing. Indonesian government has provided an opportunity for foreign citizen to obtain Righ to Use. However it seems that foreign citizens are not quite satisfied with Righ to Use that has special period. The desire of foreign citizens to get the Right of Ownership in Indonesia finally give birth to a new idea that created for pass the restriction of Indonesian Government about the rules of having Right of Ownership in Indonesia. The most usual way to satisfy the desire of foreigners to get the Righ of Ownership is through the deeds that contains transfer of Right of Ownership from an Indonesian citizen to a foreign citizen. This kind of deed usually followed by absolute power of attorney that contains granting authority to a foreign citizen to sell, transfer, or pledge that land to other parties. This thing is contrary to the laws and regulations applicable in article 26 paragraph (2) of Law number 50 year 1960 on agrarian. It is contrary to and Instructions interior minister number 14 Year 1982 about ban the use of absolute power as the transfer of land rights.