Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Suatu akta otentik dapat dibuat atas permintaan para pihak yang berkepentingan untuk membuat suatu perjanjian. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta dapat dinyatakan batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian. Sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi no.113/PDT.G/2008/PN.Bks Hakim Pengadilan Negeri telah membatalkan akta notaris berupa akta jual beli Nomor.1189/63.BKS.U/1994. Hakim membatalkan akta notaris tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya syarat materil suatu akta notaris. Hakim mengganggap bahwa perbuatan tergugat melawan hukum dan peralihan hak atas tanah terperkara mengandung cacat hukum. Sehingga materi akta notaris tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum. Wewenang notaris adalah membuat akta otentik sehingga peran dan tanggung jawab notaris sangat penting. Pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum adalah tuntutan berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

---

An authentic deed can be made on request of the parties which have concerned to create an agreement. An agreement must meet the legal conditions of agreement as referred in Article 1320 The Book of Civil Code (Burgerlijk Wetboek). Agreement which stated in a deed might be declared canceled by law if not meet the objective validity of agreement. As stipulated in The Decision of Bekasi District Court no.113/PDT.G/2008/PN.Bks , The Judge has canceled the notarial deed of sale and purchase No.1189/63.BKS.U/1994. In this case, the judge canceled the notarial deed because it does not fulfill the requirements of a notarial deed. Judge assumes the defendant acts against the law and the transitional of the land rights legally flawed. Thus the material of the notarial deed has no legal force and canceled by the law. Notary has the authority to create an authentic deed therefore the roles and responsibilities of notary are very important. The responsibility of notary on the deed which declared canceled is a claim on the expenses incurred, losses and interest to the notary.

Abstrak :
Perbuatan Notaris yang menerima uang titipan dari penghadap merupakan perbuatan di luar kewenangannya. Seorang Notaris memiliki kewajiban untuk mengikuti pedoman hukum yang berlaku sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Pada prakteknya, adanya notaris yang mengindahkan peraturan yang berlaku yaitu kasus Putusan MA Nomor 1407 K/Pid/2021 dengan menggunakan uang titipan penghadap berkaitan pembayaran objek PPJB yang dibuatnya dan terbukti melakukan suatu tindak pidana penggelapan secara berlanjut dengan hukuman penjara selama enam (6) bulan. Perbuatan penggelapan yang dilakukan seorang notaris dalam jabatan seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat, seperti tujuan dari pemidanaan yaitu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Namun dalam perbuatannya bukan hanya terbukti telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum secara pidana tetapi juga adanya pelanggaran yang dilakukan notaris berkaitan dengan undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Permasalahan yang diangkat mengenai tanggung jawab notaris atas uang titipan pembayaran objek perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dan implikasi perbuatan notaris terhadap PPJB berdasarkan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal sehingga menghasilkan bentuk penelitian berupa eksplanatoris analitis. Hasil penelitian ini adalah notaris harus bertanggungjawab secara pidana berupa hukuman penjara selama enam (6) bulan dan seharusnya hukumannya diperberat sesuai dengan Pasal 52 KUHP. Perbuatan notaris tersebut juga dapat dimintakan tanggung jawab secara administratif dan kode etik, apabila adanya laporan kepada Dewan Pengawas Notaris berkaitan dengan perbuatannya. Begitu juga dengan pertanggungjawaban secara perdata, apabila notaris terbukti tidak mengembalikan uang yang bukan miliknya, dengan gugatan yaitu PMH. Kedua implikasi atas perbuatan notaris diluar kewenangannya terhadap PPJB yaitu akan memiliki pembuktian sebagai akta dibawah tangan ataupun dapat dibatalkan seperti ketentuan Pasal 52 ayat (3) UUJN, apabila notaris menjadikan dirinya pihak, ataupun menjadi pihak untuk diri sendiri dalam suatu kedudukan, akan tetapi tetap menjadi akta PPJB yang seutuhnya apabila sebatas notaris hanya diberikan kuasa oleh para pihak untuk menjadi perantara pembayaran dalam objek PPJB dan tidak dituangkan kedalam akta. ......Deeds Notary who accepts deposit money payment object on deed he made is outside deeds authority notary. A Notary has an obligation to follow the applicable legal guidelines so as not to harm himself and others. In practice, there are notaries who comply with applicable regulations in Decision Supreme Court number 1407 K/Pid/ using deposit money related to the payment of the PPJB object that he made and was proven to have committed a crime of continuous embezzlement with a prison sentence of six (6) months. The act of embezzlement committed by a notary in office should receive a more severe punishment, such as the purpose of punishment is to provide a deterrent effect on perpetrators of criminal acts. However, in his actions he was not only proven to have committed an act against the law criminally, but also a violation committed by a notary related to the Law on Notary Office (UUJN) and the Notary Code of Ethics. A notary must understand the limitations of his duties and authority as a notary by being trustworthy and honest. With this brief description, the issues raised regarding the Notary's Responsibilities for Money Entrusted with Payment of the Object of the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB). The results of this study, the first, namely the responsibility of the notary who received the money deposited for the payment of the PPJB object in the decision, namely Notary AM was proven to have committed embezzlement with a penalty in the form of imprisonment for six (6) months and should have been linked to 52 KUHPid of the Criminal Code regarding aggravation of sentences. From the criminal act, an administrative accountability and code of ethics can also be requested, if there is a report to the Notary Supervisory Board related to the act. Likewise with civil liability, if the notary is proven not to return money that is not his, with a lawsuit, namely PMH. Implications on deed Notary outside authority against PPJB namely will have proof as deed under hand or could canceled like provision Article 52 paragraph (3) UUJN, if Notary Public make himself parties, or Becomes party for self alone in something position, will but permanent becomes the complete PPJB deed if limited Notary only given power of attorney by the parties for becomes intermediary payment in PPJB object and not poured into the deed.

Abstrak :
Tidak ada pengaturan mengenai kewajiban Notaris untuk memeriksa profil perusahaan. Kewajiban memeriksa profil perusahaan tidak diatur dalam peraturan Undang-Undang, dalam hal ini jika penghadap tidak beritikad baik, Notaris tidak mengetahui perubahan data terakhir perseroan yang sebenarnya, dan berakibat Notaris digugat, dan dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta aktanya menjadi batal demi hukum. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai kewajiban pemeriksaan profil perusahaan sebelum pembuatan akta terkait perseroan terbatas oleh Notaris menurut ketentuan yang berlaku, peran dan tanggung jawab Notaris terkait pemeriksaan profil perusahaan dalam pembuatan akta perseroan terbatas berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2020. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan tipologi yang bersifat eksplanatoris analitis dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum kelalaian Notaris yang tidak memeriksa profil perusahaan dalam pembuatan akta perseroan terbatas adalah dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, apabila memenuhi unsur sebagaimana diatur pada Pasal 1365 dan diberikan sanksi lainnya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, kemudian dalam hal lain Notaris LR dikenakan secara perdata karena menyatakan suatu perbuatan yang melawan hukum yaitu penyelenggaraan Rapat Umum Pemengang Saham PT AN yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas ke dalam akta, kemudian secara administratif, karena tidak memenuhi Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris. Berdasarkan hal tersebut, Notaris semaksimal mungkin menggunakan sarana-sarana yang sudah disediakan, dalam rangka mengambil keputusan apakah dapat dilanjutkan untuk dibuatkan akta atau tidak. Notaris sebaiknya tetap melakukan pemeriksaan profil perseroan walaupun belum ada peraturan yang normatif. ......There is no legal regulation regarding the obligation of a Notary to inspect a company’s profile. The obligation to inspect a company’s profile is not regulated in the legislation, in this case if the appearer does not have a good intention, the Notary would not know the company’s actual latest data changes, and caused the Notary to be sued, declared to have committed acts against the law and the deed is null and void. The problem in this research is concerning the obligation to inspect a company’s profile before making a deed related to a limited liability company by a Notary under the applicable regulations, the roles and liabilities of a Notary regarding the inspection of a company’s profile in making a limited liability company deed based on the Supreme Court Decision Number 1330 K/Pdt/2020. This research uses normative juridical, with explanatory analysis typology and uses secondary data. The results showed that the legal consequences of a Notary's negligence in not checking the company profile in making a deed of limited liability company can be declared as an unlawful act, if it fulfills the elements as stipulated in Article 1365 and is given other sanctions in accordance with the Law of Notary Profession and the Notary Code of Ethics, and Notary LR can be imposed civilly because of stating an act against the law namely holding the General Meeting of Shareholders of AN LLC which is not corresponds with the Limited Liability Law into the deed. The next liability is administratively, because it does not comply Article number 16 clause (1) letter a of the Law of Notary Profession and for Article number 3 point 4 of the Notary Code of Ethics. Based on that, Notaries as much as possible make use of the facilities that have been provided, in order to make a decision on whether it can be continued to make a deed or not. It is best for Notaries to conduct an inspection of a company's profile although the normative regulation hasn’t been issued.