Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai legitimasi persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai fungsi Anggaran yang dimiliki oleh DPR yang sampai pada satuan empat atau rincian jumlah, jenis, spesifikasi, dan harga yang rentan disalahgunakan oleh anggota DPR dan sering dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi maupun golongan, juga termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan APBN yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dimana alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang didapat melalui literatur berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan artikel-artikel dari harian maupun dari internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam persetujuan yang diberikan oleh DPR terhadap APBN seperti yang disebut sebelumnya sangat rentan untuk diselewengkan khususnya dalam menentukan suatu proyek atau pengadaan barang. Untuk itu dapat dicarikan solusi untuk mencegah hal tersebut berlanjut antara lain dalam pemberian persetujuan yang dilakukan oleh DPR terhadap anggaran dari satuan empat seperti yang disebut di atas dikurangi menjadi hanya sampai pada jumlah dan jenis saja hal tersebut juga agar DPR dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN tersebut dengan baik.

---

This paper discusses about the legitimacy of the approval of the House of Representatives of the State Budget as a function of the Budget held by the House are up to four units or details of the number, type, specifications, and prices are vulnerable to abuse by members of the House and is often used to gain advantage for personal and group, also includes supervising the implementation of state budget approved jointly by the Parliament and Government.This study is the juridical-normative research, where data collection tool used was obtained through a literature study. The results showed that the approval given by the Parliament against the budget as it was called previously highly vulnerable to distorted, especially in determining a project or procurement. It can be a solution found to prevent this behavior continues among others in approval by the Parliament against the budget of the four units as mentioned above is reduced to only arrive at the number and type of course it is also so that Parliament can supervise the implementation of the State Budget well."

"Penelitian ini membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor Telekomunikasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan PNBP Telekomunikasi dan mengevaluasi atas implikasi implementasi kebijakan. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data dan menggunakan analisis data kualitatif dalam teknik menganalisis data. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan ini berjalan baik dalam melaksanakan fungsi budgeter, tapi masih terkendala dari sisi kualitas sumber daya manusia. Evaluasi atas implikasi kebijakan yang kurang baik bagi wajib bayar, masih terdapat beberapa kriteria evaluasi kebijakan yang belum terpenuhi secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan pengguna internet.

---

The focus of this research is to analyze non-tax state revenue (PNBP) policy of Telecommunication. The puposes of this research are analyze implementation non-tax state revenue and also evaluate through implications of non-tax state revenue policy. This descriptive research used qualitative approach with literature research and in-depth interview as data-collection techniques. The result of this research are implementation of non-tax state revenue went well to occupy budgeting function, but there is still human resources quality problem, and also evaluation through unfavourable implications for people still has no required based on evaluation criteria as indirect affect internet population growth."