"
ABSTRAKBanten, yang terletak di bagian paling barat dari pulau Jawa terkenal karena di samping merupakan tempat yang pertama kali dikunjungi Belanda, juga di daerah ini sering terjadi pemberontakan. Pada abad ke-19 terjadi serangkaian pemberontakan yang berpuncak pada pemberontakan petani Banten pada tahun 1888. Kemudian pada tahun 1926 Banten menjadi panggung pemberontakan komunis yang cukup mencemaskan pemerintah kolonial. Pemberontakan yang mempunyai semangat kuat anti Belanda dan priyayi dapat ditumpas, namun kebencian mereka tidak pernah hilang.
Setelah Indonesia merdeka, di daerah yang paling barat dari pulau Jawa ini sekali lagi menunjukkan sikapnya yang agresif. Setelah berita proklamasi kemerdekaan sampai di sana para pemuda dan tokoh masyarakat melakukan aksi penurunan bendera Jepang dari kantor-kantor pemerintah dan lain sebagainya. K.H. Tubagus Akhmad Khatib diangkat sebagai residen Banten dan K.H. Syam'un sebagai pimpinan BKR. Untuk mempersenjatai badan itu diseranglah markas kempeitai di Serang setelah cara damai yang ingin ditempuh tidak disepakati oleh Jepang. Setelah itu, diseranglah rumah penjara di Serang, dibebaskan orang-orang yang ditahan di dalamnya, dan ditempat lain ditangkap beberapa orang yang tidak disenangi karena sikap mereka di masa lalu, dan didudukinya jabatan-jabatan pemerintah khususnya kepamongprajaan oleh para utama dan kyai. Beberapa hari berikutnya pemerintah setempat hampir hancur sama sekali. Di beberapa tempat penggantian kekuasaan itu disertai kekejaman.
Kaum komunis setempat membiarkan para ulama dan kyai menduduki jabatan-jabatan itu, namun sebagai gantinya mereka memusatkan perhatiannya pada pembentukan Dewan Rakyat di bawah pimpinan Ce Mamat. Dewan melaksanakan fungsinya sebagai badan eksekutif utama. Dewan membentuk pasukan kepolisian sendiri dan Dewan Ekonomi.
Gejolak sosial yang terjadi sejak bulan Oktober itu mendorong pemerintah pusat meninjau daerah itu. Pada tanggal 9-11 Desember 1945 Presiden dan Wakil Presiden disertai rombongan datang ke Banten. Dalam kesempatan itu Presiden antara lain menyatakan bahwa RI bukan milik satu daerah, melakukan milik seluruh rakyat Indonesia. Hatta menyatakan bahwa Dewan Rakyat itu tidak perlu dan agar dibubarkan.
Dewan Rakyat akhirnya dapat ditumpas pada tanggal 8 Januari 1946. Setelah itu, radikalisme di daerah itu mereda. 'Melihat perkembangan di Banten, pemerintah pusat berusaha meningkatkan daerah ini dengan mendatangkan tenaga-tenaga profesional. Tenaga-tenaga yang sesuai dengan suasana daerah itu sungguh diharapkan rakyat Banten. "
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1996
