Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Peningkatan pemanfaatan tanah berpotensi menimbulkan sengketa diantara para pihak yang hendak menguasai tanah. Untuk memberi jaminan kepastian hukum dan kepastian akan hak-hak atas tanah, maka diperlukan perangkat hukum yang tertulis, lengkap, dan jelas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah, disamping kewajiban para pemegang hak untuk mendaftarkan hak atas tanah yang ada padanya. Sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia adalah sistem pendaftaran hak. Hal ini tampak dengan adanya buku tanah sebagai dokumen yang memuat data fisik dan data yuridis yang dihimpun dan disajikan, serta diterbitkannya sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yang didaftar. Sertipikat hak atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat. Namun dalam prakteknya, pemegang sertipikat hak atas tanah masih rentan terhadap gugatan. Penulis dalam penelitian ini menemukan kasus pembatalan 111 (seratus sebelas) Sertipikat Hak Milik melalui sebuah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Pembatalan Sertipikat tentu menimbulkan banyak permasalahan. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa pemegang Hak Milik dalam seratus sebelas sertipikat yang dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya karena memperoleh tanah tidak dengan itikad baik. Mereka telah membeli tanah redistribusi dari pihak yang tidak berhak mengalihkan hak atas tanah tersebut dan tidak dapat membantu pihak Kantor Pertanahan untuk membuktikan adanya proses pengajuan permohonan hak sesuai ketentuan pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACT
The increasing need of land resource utilization potentially leads to the rising number of disputes over the land property control between the parties who have vested interest on it. In order to guarantee legal security over the property of the land, the law that is comprehensive and clear is indeed required. Act No. 5 of 1960 Concerning Basic Regulations on Agrarian Principles has laid an obligation to the government to implement land registration, in addition to the obligation of the landowners to register property rights. The system of land registration in Indonesia is a system of registration of tittles. The landowners receive a certificate as evidence of ownership. The certificate of land right is a powerful evidence. However, in practice, the holder of the certificate of the land right is still vulnerable to a lawsuit. The author of this study has found the case of cancellation of 111 (one hundred and eleven) certificates by means of the Decree of the Head of the National Land Agency. The cancellation of certificate raises many problems. To find out and learn about the problem, the author has used the method of normative legal research or legal research literature, namely the legal research done by examining library materials or secondary data. Based on the study, the author has concluded that the holders of property rights in the one hundred and eleven certificates have not obtained legal protection as they should be because they have acquired the property by illegal procedure. Not only they have purchased redistributed land property from unauthorized entity, but they also fail to provide evidence to the Land Officer to prove the existence of the process of registration of land property in accordance with the law of land registration in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini membahas mengenai aspek perlindungan hukum bagi pemegang girik. Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana aspek perlindungan bagi pemegang girik dalam hal tanahnya telah disertipikatkan oleh orang lain yang tidak memiliki hak, bagaimana pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional dalam hal sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan olehnya diputuskan Majelis Hakim sebagai tanda bukti hak yang cacat hukum, dan kemudian bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 984/K/PDT/2007 ditinjau dari peraturan perundang-undangan, khususnya hukum pertanahan nasional. Pendekatan penelitian ini yuridis normatif dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini terdiri dari tiga kesimpulan. Pertama, perlindungan hukum bagi pemegang girik dapat dilakukan melalui pendaftaran tanah sebagai suatu cara untuk melindunginya dari sengketa kepemilikan atas tanah. Namun, jika sudah terjadi sengketa, maka pemegang girik dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Adapun sudut pandang yang dapat digunakan Majelis Hakim untuk memberikan perlindungan hukum dapat dilihat dari 3 tiga sudut pandang, yakni melalui penggunaan sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia, pengakuan eksistensi girik secara tersirat dalam pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA, dan penilaian alat bukti oleh Majelis Hakim. Kedua, pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional adalah pembatalan sertipikat yang dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Ketiga, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 984/K/PDT/2007 sudah tepat, namun Majelis Hakim tidak menggunakan rujukan pengaturan yang berkaitan dengan Hukum Pertanahan Nasional.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the legal protection of girik holder. The problem that the author adopted is how the law provides protection for girik holder, how liability of the National Land Agency in the case of a certificate which is issued legally flawed, and how the consideration of judges in the Supreme Court of Indonesia Decision Number 984 K Pdt 2007 review of regulations law, particularly national land law. This research uses a method descriptive analysis with yuridis normative approach. Discussion and research results lead to the three conclusions. First, the legal protection for Girik holder can be done through the registration of land as a way to protect them from disputes over land ownership. However, if it happens, Girik holder can file a lawsuit and the judge could provide the legal protection from three points of view. There are land registration publishing system applied in Indonesia, recognition of the existence girik implied in article 19 paragraph 2 c Act Number 5 Year 1960 UUPA , and assessment of the evidence by the Judges, but in this case Judges only using the last one. Second, cancellation of the Certificate of Land Ownership by National Land Agency through the Head of the Regional Office. Furthermore, the consideration of the judge is right, but unfortunately the judges did not use the resourcers of National Land Law.

Abstrak :
Fokus dari tesis ini adalah pada pengembangan Repo sebagai lembaga pendanaan di Indonesia Indonesia, khususnya yang terkait dengan Equity Repo; Konsep repo di Indonesia setelah diterapkan Peraturan OJK No. 9 / POJK.04 / 2015; dan implementasi Repo konsep di Pengadilan Indonesia. Ada beberapa masalah mengenai konsep Repo sebagai perjanjian yang diatur, digunakan dalam praktik berbeda dan di pengadilan putusan di Pengadilan Indonesia terkait dengan hak milik dan prinsip pribadi hukum berdasarkan KUHPerdata Indonesia. Maka, penulis merumuskan dan membahas masalah berikut: 1. Bagaimana implementasi konsep Repo secara khusus Repo Ekuitas melalui Regulasi dan Pasar Modal di Indonesia ?; 2. Bagaimana hubungan antara konsep Repo sebagai perjanjian dengan konsep hak properti di Indonesia kerangka kerja hukum swasta Indonesia ?; 3. Bagaimana implementasi dari konsep hak properti tentang Repo sebagai perjanjian di Pengadilan Indonesia Aturan? Dalam kesimpulan ini, pengembangan Equity Repo di Indonesia masih belum optimal dan peraturan tentang Repo tidak konsisten sehingga ada urgensi untuk menyelaraskan konsep Repo sebagai kesepakatan dalam kerangka hukum Indonesia kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan deskriptif analitis tipologi.

---

The focus of this thesis is on the development of Repo as a funding institution in Indonesia Indonesia, specifically related to Equity Repo. The concept of repo in Indonesia after the implementation of OJK Regulation No. 9 / POJK.04 / 2015; and the implementation of the Repo concept in the Indonesian Courts. There are several issues regarding the concept of Repo as a regulated agreement, used in different practices and in court decisions in Indonesian Courts relating to property rights and personal legal principles based on the Indonesian Civil Code. So, the authors formulate and discuss the following issues: 1. How is the implementation of the Repo concept specifically Repo Equity through Regulations and Capital Markets in Indonesia ?; 2. What is the relationship between the concept of Repo as an agreement with the concept of property rights in Indonesia in Indonesias private legal framework ?; 3. How is the implementation of the concept of property rights regarding Repo as an agreement in Indonesian Court Rules? In this conclusion, the development of Equity Repo in Indonesia is still not optimal and the regulations on Repo are not consistent so there is an urgency to harmonize the concept of Repo as an agreement in the Indonesian legal framework. This study uses a normative juridical approach with analytical descriptive typology.