Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini mengkaji akses terhadap air bukan hanya sebagai hak tetapi lebih sebagai hak asasi manusia (HAM). Karena hak dasar air merupakan hak asasi manusia maka secara konstitusional negara utamanya pemerintah memiliki kewajiban untuk menghargai, memenuhi, dan melindungi hak tersebut. Agar negara dapat melakukan kewajibannya untuk memenuhi hak warga negara atas air maka negara harus melakukan penguasaan atas air. Dengan demikian terdapat dua perspektif pemenuhan hak warga negara atas air yakni perspektif hak atas air sebagai HAM dan perspektif penguasaan negara atas sumber daya air termasuk dalam hal pengusahaannya. Dalam perspektif HAM, UUD 1945 telah mengatur kewajiban negara dalam memenuhi hak asasi warga negara yang didalamnya termasuk hak atas air sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 281 ayat (4). Dari perspektif penguasaan oleh negara atas sumber daya air , UUD 1945 juga telah memberikan landasan konstitusional sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33. Konsep penguasaan oleh negara berdasarkan pasal 33 ini telah ditafsirkan oleh MK melalui putusan-putusannya. Secara spesifik dalam putusan pengujian undang-undang sumber daya air, MK mengembalikan penguasaan atas sumber daya air kepada negara dengan memberikan pembatasan atas pengelolaan sumber daya air. Peran swasta masih dimungkinkan dengan syarat-syarat yang ketat.Penegasan peran negara dalam pengelolaan sumber daya air ini merupakan kebijakan konstitusional yang dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan hak warga negara atas air. Sebagai sebuh pemikiran, peran negara dalam mewujudkan penguasaannya atas sumber daya air dapat dilakukan dengan monopoli negara atas listrik."

"This book summarises the history of the human right to water and examines its main content and the obligations that derive from this right. The main purpose of the recognition of the human right to water is to guarantee to everyone access to sufficient, safe and affordable drinking water to satisfy personal and domestic uses. This book discusses whether the human right to water is recognised as a derivative right or as an independent right at three levels - at universal, regional and domestic - where human rights are recognised and enforced. At the domestic level a case study approach has been used with focus on Argentina, Bolivia, Chile and Colombia.Freshwater resources are not static; they are constantly flowing and crossing international boundaries. This situation and the relative scarcity of water resources have a direct impact on a state's capacity to realise the human right to water. The human right to water is examined in a transboundary water context, where the use and management of an international watercourse in one riparian state can directly or indirectly affect the human right to water in another riparian state. For this reason, this book analyses whether the core principles of international water law can be used to contribute to the realisation of the extraterritorial application of the right to water."

"Air sebagai benda sosial (res commune) merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan saling berhubungan dengan hak-hak asasi lainnya. Hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA Pasal 28H, dan Bab XIV Pasal 33 ayat (3). Konstitusionalitas menegaskan tentang hak penguasaan negara terhadap air untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara memiliki tugas dan wewenang untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill). Pemanfaatan hak atas air merupakan upaya dari pemenuhan kebutuhan manusia yang dipenuhi melalui pemanfaatan yang efisien, equity, dan keberlanjutan. Pasca berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 mengatur hak atas air dalam hak guna air yang terbagi menjadi dua (2) jenis yaitu pertama hak guna pakai air, dan kedua hak guna usaha air. Air tanah merupakan sumber daya air yang memiliki karakteristik sulit untuk dipulihkan. Sistem alokasi air berupa pemberian sejumlah kuota (debit) air menimbulkan permasalahan pada pemanfaatan air. Berdasarkan kasus-kasus pemberian hak guna usaha air berupa izin pengusahaan air tanah di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pengaturan air di Republik Indonesia sudah tidak komperhensif untuk diberlakukan.

---

As a social object (res communes), water is a fundamental human right and interrelated with other human rights. This matter is stipulated in the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 Section XA Article 28H, and Section XIV Article 33 paragraph (3). Constitutionality emphasize the right to control of the state for water to be used for the benefit of maximum prosperity of people. The states has a the duty and authority to respect, protect, and fulfill. The utilization of right over water is an effort of satisfaction of human needs through efficient utilization, equity, and sustainability. Post Enactment of Law Number 7 of 2004 stated the right over water utilization comprising two (2) types, namely first right over water use, and second right over water business use. Groundwater is a water resources with characteristics that is difficult to regenerate. Water allocation system in the form of provision of a quota of water has engendered a problem on water utilization. Bases on cases of issuance of right over water business use in the form of groundwater business permit in Bogor Regency, West Java Province. Application of regulation concerning water in the Republic of Indonesia is not any longer comprehensive."