Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana ketentuan hukum mengenai penerapan manajemen risiko pada pengelolaan penyertaan modal sementara serta bagaimana penerapan ketentuan hukum tersebut dalam praktiknya di Bank X. Bank X merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Penyertaan modal sementara adalah salah satu metode restrukturisasi kredit yang dilaksanakan dengan cara mengkonversi kredit debitur menjadi penyertaan modal sementara yang harus ditarik kembali oleh bank dalam jangka waktu 5 tahun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penerapan manajemen risiko pada pengelolaan penyertaan modal sementara setidak-tidaknya harus meliputi pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris; kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Dalam prakteknya, Bank X telah menerapkan manajemen risiko pada penyertaan modal sementara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

This thesis explains about the legal provision concerning risk management in temporary equity participation and how commercial banks, in this case Bank X, implements such provision in practice. Bank X is one of the largest commercial bank in Indonesia. Temporary equity participation is one of loan restructuring method executed by converting debtor rsquo s loan into temporary equity participation which shall be withdrawn by the bank within 5 years. The research method used in this research is normative juridical method.

Based on the research conducted by the author, the implementation of risk management in temporary equity participation must at least include active supervision of the directors and board of commissioners adequacy of risk management policies and procedures and establishment of risk limits adequacy of risk identification, measurement, monitoring and control processes and risk management information systems and a comprehensive internal control system. In practice, Bank X has applied risk management in temporary capital participation in accordance with applicable law set out by the government."

"Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, Perusahaan Asuransi tentunya memiliki eksposur terhadap berbagai risiko, salah satunya ialah risiko kepatuhan dan risiko hukum. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan Asuransi harus memiliki fungsi Manajemen Risiko guna memastikan bahwa lini usaha dan bisnisnya berjalan dengan lancar serta tidak menimbulkan suatu kerugian terhadap pihak manapun, terutama Pemegang Polis. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, Perusahaan Asuransi lantas dihadapkan dengan berbagai tantangan untuk menyesuaikan seluruh tahapan dalam proses pertanggungan dengan dinamika perkembangan teknologi yang ada. Salah satu risiko yang kemudian muncul ialah risiko terjadinya fraud. Fraud yang kerap terjadi di berbagai Perusahaan Asuransi terbagi menjadi Agent Fraud, Application Fraud, dan Claim Fraud. Sejalan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2017, Perusahaan Asuransi wajib untuk memiliki dan menjalankan strategi anti fraud di lingkup internal perusahaan guna memitigasi segala risiko kepatuhan dan risiko hukum yang mungkin terjadi. Guna menjalankan strategi anti fraud secara efektif, Perusahaan Asuransi perlu untuk mengadopsi sistem dan metodologi yang tepat. Dalam menjawab isu tersebut, eksistensi Fraud Detection System sebagai sistem anti fraud di industri keuangan hadir. Dalam penelitian ini, Penulis melakukan analisis terhadap prinsip, prosedur, serta efektivitas penggunaan Fraud Detection System sebagai upaya manajemen risiko Perusahaan Asuransi dalam menerapkan strategi anti fraud. ......As a company that operates in the financial sector industry, Insurance Companies are certainly exposed to various risks, namely is compliance risk and legal risk. In carrying out its business activities, Insurance Companies are obliged to have Risk Management function to ensure that the business objectives of the Company run smoothly and do not cause any losses to any parties, especially the Policyholders. Nevertheless, along with the rapid development of technology, Insurance Companies are then faced with various challenges to accustom all stages in the coverage process with the dynamics of existing technological developments. One of the risks that then arises is the risk of fraud. Fraud that often occurs in Insurance Companies consists into Agent Fraud, Application Fraud, and Claim Fraud. In line with the issuance of the Financial Services Authority Circular Letter Number 46/POJK.05/2017, Insurance Companies are required to have and implement an anti-fraud strategy within the company to mitigate all compliance risks and legal risks that may occur. In order to carry out an effective anti-fraud strategy, Insurance Companies need to adopt the right and adequate system. In responding to these issues, the existence of the Fraud Detection System as one of anti-fraud systems in the financial industry will help to find the way. In this research, the Author analyzes the principles, procedures, and effectiveness of using the Fraud Detection System as a tool for Insurance Companies to implement anti-fraud strategy and perform risk management."

"Skripsi ini membahas mengenai keterkaitan antara Manajemen Risiko dengan pengaturan Multiple License dan penerapan Manajemen Risiko dalam pengaturan Multiple License. Pengaturan Multiple License membatasi kegiatan usaha dan pembukaan jaringan kantor suatu bank berdasarkan modal inti yang dimilikinya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan Multiple License tersebut merupakan strategi dari pembuat peraturan terhadap bank-bank di Indonesia dalam mengatasi risiko yang ditimbulkan dari tidak sesuainya kemampuan suatu bank dalam menyerap risiko dari kegiatan usaha dan pembukaan jaringan kantor yang dilakukannya akibat modal inti yang lemah. ......This paper discusses about the connection between Risk Management and Multiple License Arrangement and the implementation of Risk Management in Multiple License Arrangement. Multiple License Arrangement limits bank?s bussiness activities and the opening of office networks based on their core capital by stipulates four categories depending on their core capital. The categorization known as BUKU. This study is juridical normative. The results of this research explains That Multiple License arrangement was a strategy from the regulator of Indonesian's Banks for overcoming the risk that posed from the mismatch of bank's ability to absorb the risk from bank's bussiness and the opening of office networks which conducted because the weak of bank?s core capital."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), dengan studi kasus penerapan manajemen risiko pada UangTeman sebagai salah satu Penyelenggara LPMUBTI. Pada studi kasus UangTeman, Penulis meneliti penerapan manajemen berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, serta SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan mengenai manajemen risiko pada LPMUBTI menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimanakah penerapan manajemen risiko di UangTeman terkait dengan perlindungan hukum bagi UangTeman dan Penggunanya. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, serta tipologi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang didukung dengan hasil wawancara. Hasil penelitian yang didapat adalah penerapan manajemen risiko di LPMUBTI masih mengacu pada manajemen risiko di industri perbankan. Oleh karena itu, OJK perlu membuat peraturan khusus yang mengatur mengenai manajemen risiko pada LPMUBTI, serta perlu dilakukan pengembangan terhadap manajemen risiko yang dilakukan oleh Penyelenggara untuk melindungi Penyelenggara serta Pengguna layanan. ......This thesis discusses the implementation of risk management in financial technology types of Peer-to-Peer Lending, with case studies about implementation of risk management at UangTeman as one of the P2P Lending company. In the case study at UangTeman, the author examines the implementation of risk management at UangTeman based on POJK Number 77/POJK.01/2016 on Peer-to-Peer Lending service, POJK Number 1/ POJK.05/2015 on Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions, and SEOJK Number 18/SEOJK.02/2017 on Information Technology Governance and Risk Management of Information Technology in Peer-to-Peer Lending. The formulation of the problem of this research are, how regulations are related regarding the risk management in Peer-to-Peer Lending according to Indonesian laws, and how about the implementation of risk management at UangTeman related to legal protection for UangTeman and the users. The research method is analytical description. The data used is secondary data, which is supported by the results of interview. The results of the research obtained that the implementation of risk management in P2P Lending is still referring to risk management in the banking industry. Therefore, OJK need to make a specific regulation regarding risk management at Peer-to-Peer Lending, it is also necessary to develop risk management in Peer-to-Peer Lending company to protect the company, lenders, and borrowers."

"ABSTRAKPembahasan skripsi ini adalah mengenai keterbukaan akses atas laporan keuangan pada penerapan insolvensi tes dalam hukum kepailtan. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan aksesibilitas atas laporan keuangan pada negara Singapura dan Jepang yang menerapkan insolvensi tes. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai keterbukaan laporan keuangan di Indonesia dan mengetahui bagaimana keterbukaan informasi keuangan pada negara Jepang dan Singapura yang telah menerapkan insolvensi tes. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini adalah non-aksesibilitas terhadap laporan keuangan tidak serta merta menjadikan insolvensi tes tidak dapat diterapkan. Aksesibilitas tersebut bukan merupakan penghalang untuk diterapkannya insolvensi tes demi terciptanya hukum kepailitan yang melindungi kepentingan debitor dan kreditor secara adil di Indonesia.

---

ABSTRACTThe discussion of this academic thesis is about the accessibility of financial report for the importance of insolvency test in bankruptcy law. The research is explained by doing comparison of law regarding accessibility of financial report in Singapore and Japan which apply insolvency test in their country. The purpose of this thesis is to know about how the law in Indonesia regulate the accessibility of financial report and how the accessibility of financial report regulated in Japan and Singapore which administering insolvency test in their country. This research is in the form of juridical normative research using descriptive analytical research type. The conclusion of this thesis is non accessibility of financial report should not make insolvency test un applicable. The accessibility is not an obstacle in applying insolvency test to create bankruptcy law that protects the interests of debtors and creditors fairly in Indonesia."

"Penggunaan Teknologi Informasi dalam kegiatan perbankan selain meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan, namun juga meningkatkan risiko yang dapat merugikan Bank dan nasabah. Salah satu penyebab atas timbulnya risiko tersebut adalah terdapatya masalah keamanan dan keberlangsungan sistem yang dapat mengganggu kegiatan usaha dan merugikan nasabah. Dengan latar belakang tersebut, pokok permasalahan pada penelitian ini antara lain bagaimanakah pengaturan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum penyedia layanan perbankan digital, serta bagaimanakah kesesuaian penerapan manajemen risiko penggunaan teknologi pada Bank X dengan pengaturan terkait. Metode penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan bentuk penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengaturan terkait dengan manajemen risiko teknologi informasi oleh Bank Umum penyedia Layanan Perbankan Digital terdapat dalam POJK Nomor 38/POJK.03/2016, SEOJK Nomor 21/POJK.03/2016, dan POJK Nomor 12/POJK.03/2018. Penerapan manajemen risiko teknologi informasi yang dilakukan Bank X secara garis besar sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, namun terdapat hal yang perlu ditingkatkan yaitu terkait kepatuhannya dalam penempatan sistem elektronik pada pusat data serta penerapan manajemen risiko teknologi infomasi terhadap aspek risiko lain selain risiko operasional. Saran yang diberikan penulis yang pertama ditujukan kepada Bank X yaitu untuk meningkatkan kepatuhan terkait dengan penempatan sistem elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di Indonesia serta untuk lebih memerhatikan penerapan manajemen risiko teknologi informasi dalam aspek risiko lain selain risiko operasional. Sedangkan saran yang ditujukan pada Otoritas Jasa Keuangan yaitu untuk meningkatkan pengawasan penerapan manajemen risiko teknologi informasi khususnya kepatuhan terkait penempatan sistem elektronik pada pusat data dan/ atau pusat pemulihan bencana di Indonesia. ......The use of Information Technology in banking activities not only increase the efficiency and quality of bank services but also increases the risk that can inflict a financial loss to the bank and its customers. One of the causes of this risk is a system failure or other security problems that can disrupt the bank`s activities and harm customers. With this background, the main problems in this study are how the risk management arrangements in the use of information technology by commercial banks that provides digital banking services, and how the suitability of the application of risk management for the use of technology that used by Bank X with related arrangements. The research method used is descriptive analytics with juridical-normative research. The results of the study carried out that the regulations related to information technology risk management that provide digital banking services are found in POJK Number 38/POJK.03/2016 and SEOJK Number 21/POJK.03/2016, and POJK Number 12/POJK.03/2018. The application of information technology risk management carried out by Bank X, in general has been in accordance with the provisions of existing information technology risk management, but there are a number of things that need to be improved, which are related to their compliance in the placement of electronic systems at the data center, as well as the more comprehensive application of information technology risk management not only to operational risk. The recommendations that given by the author is specifically addressed to Bank X which are to improve the compliance with the placement of electronic systems in the Data Center and/or Disaster Recovery Center in Indonesia and to pay more attention to the application of information technology risk management in other aspects of risk besides operational risk. The second recommendation is addressed to Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia which is to improve the supervision of the implementation of information technology risk management, especially compliance with the placement of electronic systems in data centers and/or disaster recovery centers in Indonesia."

"Contents : Introduction to banks and banking -- Why are banks supervised? -- Basel and International bank regulation -- Basel III -- The bank capital calculation : Basel II -- The bank capital calculation : Basel III -- Credit risk -- The standardized approach -- Model based approaches to risk weighting -- The internal ratings based approach -- Netting, collateral, and credit risk mitigation -- The trading book -- Securities underwriting -- Trading book models -- Credit derivatives -- Counterparty risk -- Counterparty credit risks for derivatives, securities financing, and long settlement exposures -- Securitization and repackaging -- Operational risk requirements -- Concentration and large exposures -- Liquidity requirements The leverage ratio -- Basel III, derivatives, clearing, and exposure to CCPs-- Group supervision -- Financial conglomerates -- Cross-border supervision of bank groups -- Pillar three : disclosure requirements"