Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai peran, tugas dan tanggung jawab notaris serta kendala yang dihadapi notaris dalam proses pencatatan saham Perseroan Terbuka pada bursa efek luar negeri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan data kepustakaan dan/atau norma hukum tertulis dengan tipe penelitian deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum secara tepat dan mendalam mengenai pokok permasalahan tersebut. Dalam rangka mendapatkan akses yang lebih luas dari pasar modal internasional, suatu Perseroan Terbuka yang sudah tercatat pada bursa efek Indonesia juga dapat mencatatkan sahamnya pada bursa efek mancanegara. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, penulis mengambil kasus pencatatan saham PT X Tbk pada bursa efek Singapura dimana setelah pencatatan saham dilakukan maka pada saat bersamaan seluruh saham PT X Tbk tercatat pada bursa efek di Indonesia dan Singapura (dual listing). Dalam pencatatan saham PT X Tbk pada bursa efek Singapura, notaris memiliki peran dan tugas serta bertanggung jawab untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti mengenai segala persetujuan RUPS yang diperlukan, termasuk akta yang memuat perubahan anggaran dasar PT X Tbk dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan pencatatan bursa efek Singapura, serta untuk memberikan penyuluhan hukum mengenai penyelenggaran RUPS dan memastikan agar perubahan anggaran dasar PT X Tbk tersebut tetap sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia. Kendala yang dihadapi notaris adalah berkaitan dengan pemahaman ketentuan pencatatan Singapura dalam kaitannya dengan proses perubahan anggaran dasar PT X Tbk.

---

This thesis discusses the role and tasks of as well as obstacles faced by a notary in such a listing process. The research is a normative juridical research emphasizing on the usage of documentary data and/or written legal norms by using a descriptive analysis type of research in order to provide for a precise and thorough explanation on the above-mentioned subject matters. In order to gain a broader access to the international capital market, a publicly-held company listed on an Indonesian exchange can also list its shares on an offshore exchange. To give a better understanding, the author takes the case of the listing of PT X Tbk's shares on Singapore exchange which results in the shares of PT X Tbk be listed on both Indonesian and Singapore exchanges (dual listing). In such a listing, the notary's roles and responsibilities are to draw up authentic deeds as evidence of the required GMS approvals, including deed containing amendments to PT X Tbk's articles of association ('AOA') for purpose of compliance with the Singapore exchange listing rules and to provide legal advice on the convening of such GMS and to ensure the compliance of such AOA amendments to the Indonesian laws and regulations. Obstacles faced by the notary are in connection with the notary having a precise understanding of the Singapore exchange listing rules in relation to the process of amending the AOA."

"Tesis ini membahas mengenai peran notaris dalam pembelian kembali saham baik dalam kondisi pasar normal maupun kondisi pasar berpotensi krisis serta membahas pula mengenai perlindungan pemegang saham pada kondisi pasar berpotensi krisis, sehubungan dengan diterbitkannya peraturan XI.B.3.Tipe penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan dan norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat. Proses pembelian kembali saham baik dalam kondisi pasar normal maupun dalam kondisi pasar berpotensi krisis dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu sebelum pembelian kembali saham, setelah pembelian kembali saham (treasury stock) dan sebelum penjualan kembali saham.Peran notaris dalam ketiga tahap tersebut adalah membuat akta otentik dan melaksanakan kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam UUJN demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Peraturan XI.B.3 memberikan fleksibilitas kepada emiten atau perusahaan publik untuk melaksanakan pembelian kembali saham namun di sisi lain mengurangi perlindungan pemegang saham. Bentuk perlindungan pemegang saham yang di atur dalam peraturan XI.B.3 adalah keterbukaan informasi, financial restriction, larangan praktik insider trading dan law enforcement serta remedial action.

---

This thesis discusses the role of a notary in relation to shares buyback exercised either in normal or potential crisis market condition as well as the shareholders protection implemented during the potential crisis market condition in relation to the issuance of Regulation XI.B.3.The research uses descriptive analysis type of research with normative juridical approach based on legal norms and principles contained in the regulations and applicable in the community. The process of shares buyback either during normal or potential crisis market condition can be divided into three stages, i.e. prior to shares buyback, after shares buyback and prior to re-sale of treasury stock.The role of a notary in all stages is to draw up authentic deeds and perform other powers as provided in UUJN for the purpose of providing legal certainty, good order and legal protection not only to the relevant parties, but also to the general public. Regulation XI.B.3 provides more flexibility to the issuers and public companies in buying back their shares, but on the other hand it decreases the shareholders protection. Shareholders protection provided under Regulation XI.B.3 are in the form of information disclosures, financial restrictions, prohibition of insider trading and law enforcement as well as remedial action."

"Tesis ini membahas mengenai peran notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kedudukan mandiri dan tidak berpihak baik kepada kreditur maupun debitur sehingga dapat berperan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit. Peran notaris dalam menjalankan ketentuanketentuan secara konsisten mengakibatkan terlaksananya tindakan kehati-hatian bagi dirinya sendiri sebagai pejabat umum. Dalam perjanjian kredit perbankan kehatihatian notaris dalam menyerap maksud dan tujuan para penghadap, penyusunan dan penulisan isi akta menjadi sangat penting. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat explanatoris. Alat pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan dan didukung dengan melakukan wawancara, sehingga akan didapat data yang komprehesif untuk melakukan perubahan dan penyesuaian yang dapat dilakukan dalam pelaksanaanya. Hasil penelitian menyarankan agar ketentuan khusus tentang perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian kredit dapat diundang-undangkan sebagai pedoman perjanjian kredit bank bagi masyarakat Indonesia.

---

This thesis deals with the role of the notary as a public official, who has the status of an independent and impartial to both creditors and debtors alike, so they may contribute to the realization of a balance between the interest of creditors and debtors in a loan agreement. The role of notaries in carrying out the provisions consistently brings the implementation of precautionary measures for themselves as public official. The bank loan agreement of prudence notary in absorbing the intent and purpose of the clients, deed preparation and writing of the content becomes very important. This study used a normative method and explanatory. Obtainment of data through the study of literature and supported by conducting interviews, as to acquire comprehensive data to make changes and adjustments that may be carried out in its implementations. It was found that specific provisions of legislation governing loan agreement might be invited and legislated as a guide to bank loan agreements for the Indonesian people."