Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pembangunan Nasional sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan rakyat secara merata, didalam pelaksanannya mamerlukan pembiayaan yang cukup besar baik dalam bentuk rupiah maupun devisa. Untuk mendukung kelancaran panbangunan tersebut, maka pengerahan dana ini tidak saja diandalkan dari ekspor minyak dan gas bumi yang merupakan bagian terbesar dari penerimaan devisa negara, namun oleh pemerintah telah diambil kebijaksanaan untuk mendorong peningkatan ekspor barangbarang; diluar minyak dan gas bumi (non-migas).

Karet, sebagai salah satu mata dagangan ekspor non-migas yang potensial, memegang peranan penting didalam penerimaan devisa negara. Hal ini mengingat bahwa karet merupakan mata dagangan ketiga setelah minyak dan gas bumi, serta kayu yang memberikan andil yang cukup besar didalam penerimaan devisa bagi negara dan merupakan mata dagangan yang memberi sumber penghidupan bagi rakyat banyak di Indonesia.

Untuk mendorong peningkatan ekspor mata dagangan karet ini telah diambil langkah-langkah ke arah itu, baik oleh produsen/eksportir, assosiasi maupun pamerintah. Dipihak pemerintah telah dikeluarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan dibidang pembinaan mutunya serta menciptakan iklim terhadap kelancaran arus barang ekspor nonMigas ini didalam rangka memantapkan pasaran di luar negeri atau menciptakan daya saing mata dagangan ekspor Indonesia, baik dari segi mutu maupun harga.

Kesemua usaha-usaha tersebut, belum menjamin bahwa Pembeli/konsumen akan menganggap bahwa mata dagangan karet Indonesia selalu bermutu baik. Kenyataannya dengan adanya heterogenitas persyaratan yang diminta porteli antara lain pengujian mutu mata dagangan karet, yang harus dilakukan pengujiannya kembali di luar negeri oleh pihak pembeli dan dilain pihak adanya persaingan yang ketat antara negara-negara produsen karet serta eksportir yang kurang disiplin, mengakibatkan kedudukan eksportir Indonesia berada pada posisi yang lemah, begitu juga hukum positip yang ada belum mendukung ke arah perbaikan yang diharapkan.

Dari kenyataan yang begitu kompleks, maka untuk melindungi semua pihak yang berhubungan dengan perdagangan karet ini, pihak Organisasi Karet Internasional (International Rubber Association) yang beranggotakan negara-negara konsumen, produsen serta perusahaan-perusahaan yang erat hubungannya dengan barang jadi karet telah menyusun konsep kontrak dagang yang berlaku secara intemasional, namun dari tiga konsep yarg diajukan baru satu konsep yang disetujui.

Dalam skripsi ini ditinjau perjanjian karet tersebut dari sudut KUH Perdata Indonesia sebagai Hukun Positif serta untuk melihat sampai sejauhmana perjanjian tersebut dapat menunjang kebijaksanaan pemerintah didalam peningkatan ekspor non-migas.

Abstrak :
Contents: Internal structure ; production ; The importance of rubber to indonesia ; Estates ; Smallholders ; The marketing of smallholders rubber ; Conclusion

Abstrak :
Pada permulaan abad ke-20 Sumatra Timur atau daerah Deli terkenal dengan sebutan ’’daerah dolar”. Sebutan ini erat hubungannya dengan derasnya keuntungan yang mengalir dari hasil ondernem ing yang melimpah ruah. Namun nasib buruh dan penduduknya tidak selalu sejalan dengan kekayaan para pengusaha onderneming. Para pengusaha ondernemirig itu sekaligus merangkap majikan, polisi dan hakim bagi buruh-buruh. Mereka tidak pemah puas dengan hanya mengeksploitasi hasil bumi, mereka juga mengaduk-aduk hukum adat setempat Demikianlah dolar yang bertaburan di daerah Deli hampir tidak menyentuh kehidupan rakyat jelata. Bahkan mereka menjadi budak di negerinya sendiri, dan menjadi penyewa di tanah waris nenek moyangnya. Buku ini mengisahkan bagaimana rakus dan liciknya para pengusaha onderneming bersekongkol dengan raja-raja setempat merebut lahan pertanian Sumatra Timur dari sejengkal menjadi sehasta, dan dari sehasta menjadi sedepa, sampai akhimya penduduk kehilangan haknya sama sekali. Suatu karya yang menggambarkan bagaimana usaha-usaha onderneming telah memporakperandakan pola pertanian tradisional, hukumm adat dan hak-hak waris tanah penduduk Sumatra Timur.