"
ABSTRAKk Tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, lebih jauh menghambat proses pembangunan nasional dan merampas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi adalah kerugian negara yang secara nyata telah terjadi dan berpotensi akan terjadi. Pengadilan yang dapat menangani perkara korupsi adalah pengadilan umum (negeri) dan pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan UU No.46 Tahun 2009. Namun Putusan masih dirasakan kurang mewujudkan keadilan, khususnya bagi masyarakat. Penjatuhan sanksi pidana masih tidak sesuai dengan kerugian negara yang telah atau akan ditimbulkan. Kerugian negara tidak hanya yang bersifat materil tetapi juga immateril. Untuk itulah diperlukan suatu penelitian yang berusaha mencari hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam memberikan putusan, apakah ada landasan teoritis yang mengharuskan hakim mempertimbangkan proporsionalitas antara besar kerugian negara dan sanksi yang diberikan, apakah kerugian negara merupakan faktor yang selalu menentukan besaran sanksi yang dijatuhkan dalam putusan tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dalam putusannya hakim tidak memberikan pertimbangan yang jelas, hakim memutus perkara berdasarkan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, hakim membuktikan setiap unsur-unsur yang ada pada rumusan pasal-pasal yang ada pada dakwaan, hakim juga memberikan putusan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Tidak ada landasan teoritis yang mewajibkan hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap terpidana korupsi berdasarkan besaran kerugian negara. Kerugian negara tidak menjadi ukuran penentuan besaran sanksi yang akan dijatuhkan kepada terpidana korupsi. Sehingga terjadi kesenjangan besaran sanksi pidana yang dijatuhkan dengan besaran kerugian negara yang ditimbulkan. Diperlukan suatu acuan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan besaran kerugian negara yang telah ditimbulkan. Sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan proporsional terhadap kerugian negara yang telah ditimbulkan.
ABSTRAK Corruption resulted in financial losses of state and national economy, further impede the process of national development and depriving the rights of social and economic communities. State losses caused by corruption is a country that is a real loss has occurred and will potentially occur. Court to handle cases of corruption are common courts ( state ) and the corruption court established by UU No. 46 of 2009. But the verdict is still lacking justice, especially for the community. Criminal sanctions is not in accordance with state losses that have been or will be incurred. State losses that are not only material but also immaterial. For that we need a research trying to find whatever things are need to be considered by the judge in rendering a verdict, is there a theoretical foundation that requires judges to consider the proportionality between the huge loss to the state and the sanction, whether the loss is a country that is always a factor determining the amount of sanctions imposed in the judgment of corruption. This research is normative. The result showed that in its decision the judge did not give a clear judgment, the judge decided the case based on charges filed Prosecutor, the judge prove any elements that exist in the formulation of the existing provisions on indictment, the judge also gave a decision based on things that are burdensome and ease. There is no theoretical foundation requires judges to impose penalties against convicted of corruption based on the amount of losses to the state. The loss of the country does not become a size determination of the amount of sanctions to be imposed on convicted of corruption. So there is a gap scale criminal sanctions imposed by the amount of loss caused state. Needed a reference for the judge to sentence based on the amount of losses that have been incurred. So the criminal sanctions imposed proportionate to losses that have been incurred."
