Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu wujud eksploitasi sumber daya alam yang semakin marak saat ini adalah pertambangan pasir. Untuk melakukan pertambangan pasir tidak dapat dilakukan secara serta merta, melainkan Negara dalam hal ini adalah pemerintah telah menerapkan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan proses pertambangan tersebut, dengan mempertimbangkan proses pencarian lahan, saat penambangan dan pasca tambang yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan beberapa regulasi lain turunannya. Sebelum melakukan pertambangan pasir, diperlukan pencarian lahan yang tepat sebagai obyek penambangan, dan untuk mendapatkan lahan tersebut berkaitan erat dengan perolehan hak atas tanah yang dapat dilakukan dengan cara peralihan hak atas kepemilikan tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat yuridis normatif, sedangkan tipologi yang digunakan yakni eksplanatoris dan preskriptif, untuk jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik analisis data dan pengambilan kesimpulan adalah deduktif pengolahan data penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam hukum pertanahan, peralihan hak atas tanah dapat dilaksanakan oleh Camat setempat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai PPAT Sementara dalam rangka melayani masyarakat dalam pembuatan akta Jual Beli PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Yang dimaksud dengan daerah yang belum cukup terdapat PPAT adalah daerah yang jumlah PPAT-nya belum memenuhi jumlah formasi yang ditetapkan Menteri/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Polemik berkembang yang tidak jarang menimbulkan sengketa berkaitan dengan akta otentik yang dibuat oleh Camat selaku PPAT Sementara, maka dalam tesis ini akan dibahas lebih mendalam tentang wewenang dan tanggung jawab Camat selaku PPAT Sementara terkait akta peralihan hak atas tanah pada lahan pertambangan pasir dengan Studi Kasus Putusan Nomor : 103/Pdt.G/2014/Pn.Jmr.

---

ABSTRACT

One form of exploitation of natural resources that is increasingly prevalent today is sand mining. To carry out sand mining can not be done immediately, but the State in this case is that the government has implemented policies with regard to the process of mining, taking into account the process of finding land, while mining and post-mining poured into Law Number 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining and some other regulation of derivatives. Before performing the mining of sand, necessary to search for appropriate land as an object of mining, and to acquire the land is closely related to the acquisition of land rights can be done by way of transfer of rights to ownership of land. The method used is research of normative juridical normative, while typology that used is explanatory and prescriptive, to the type of data used is secondary data with data analysis techniques and conclusions are deductive data processing research is qualitative with a qualitative approach produces descriptive data analysis. In the land law, land rights switchover can be implemented by the local Head appointed by the National Land Agency (BPN) as Temporary PPAT, in order to serve the public in a deed Purchase PPAT in areas that are not quite there PPAT. What is meant by areas that are PPAT is not enough number of areas that do not meet the PPAT its formation amount determined by the Minister / Head of National Land Agency as referred to in Article 14 of Government Regulation No. 37 of 1998 on Regulation of Land Deed Officer Position. The polemic develops which often lead to disputes relating to the authentic deed made by Head as Temporary PPAT, the thesis will be discussed more in depth about the authority and responsibilities of Head District as Temporary PPAT related to the deed transfer of land rights on land sand mining with Case Studies Decision Number: 103 / Pdt.G / 2014 / Pn.Jmr."

"Penelitian ini melihat peristiwa tewasnya Salim Kancil dan konflik terkait pertambangan pasir illegal Golongan C yang terjadi di Desa Selok Awar ndash; Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sebagai dinamika organized crime. Penelitian kualitatif ini menggunakan ciri organized crime oleh Abadinsky 2012, dengan pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan literatur. Hasil studi ini, berdasarkan ciri organized crime oleh Abadinsky 2012, memenuhi unsur hierarchial, has no political goal dan exhibits a willingness to use illegal violence. Namun, meski tidak memenuhi seluruh ciri organized crime oleh Abadinsky 2012, konflik pertambangan pasir illegal Golongan C di Desa Selok Awar ndash; Awar yang menyebabkan tewasnya Salim Kancil dapat dipahami sebagai bentuk organized crime. Sehingga, diperlukan langkah ndash; langkah teknis dan strategis dari stakeholders pertambangan di Lumajang terkait pertambangan pasir illegal.

---

Current study seeks to examine the the death of Salim Kancil as a result of conflicts related to Illegal Class C Sand Mining in the village Selok Awar Awar, Pasirian, Lumajang, East Java as the dynamics of organized crime. Current qualitative study, examine characteristics of organized crime as stated by Abadinsky 2012 while utilizing interviews, document and literature research in its data collecting. Result suggest that certain features organized crime by Abadinsky 2012, such as hierarchial, has no political goal dan exhibits a willingness to use illegal violence fulfilled. While other features of organized crime by Abadinsky 2012 not proven, however, conflicts caused by illegal Class C sand mining in the village Selok Awar Awar causing the death of Salim can be understood as a form of organized crime. Thus, certain technical and strategic measures must be taken by mining stakeholders in Lumajang, especially sand mining stakeholders."

"Aktivitas penambangan pasir di sungai Komering, Sumatera Selatan, telah ada sekitar waktu yang lama dan terus berkembang seiring dengan meningkatnya pembangunan yang terjadi di Kabupaten OKU Timur. Tujuan penelitian ini adalah menilai sebaran lokasi penambangan pasir, dan dampak dari adanya aktivitas penambangan pasir terhadap perubahan lingkungan fisik Sungai Komering yang berupa kualitas fisik air sungai dan perubahan alur sungai. Penelitian ini menggunakan kombinasi aplikasi SIG dengan penginderaan jauh serta pengukuran langsung di lapangan. Citra Landsat 7, Landsat 8 dan Spot 4 digunakan untuk melihat perubahan alur Sungai Komering dan bentukan sedimentasi gosong sungai serta point bar secara spasial dan temporal dalam rentang waktu 2003-2014. Pengukuran langsung dan pengambilan sampel air sungai dilakukan pada 10 titik lokasi penambangan pasir dan digunakan untuk melihat kualitas fisik air Sungai Komering dengan parameter kekeruhan, TSS dan TDS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas penambangan pasir di Sungai Komering telah menyebabkan degradasi terhadap kualitas fisik air terutama pada parameter kekeruhan dan TSS karena melebihi baku mutu kualitas air kelas II, dan juga perubahan alur sungai serta mempengaruhi luas dari bentukan sedimentasi gosong sungai dan point bar.

---

The sand mining activities which are located in the Komering river, South Sumatera, have since a long time been exist and keep growing along with the developmental improvements that are occurred in the East OKU Regency. The aim of the study is to assess the distribution of sand mining activities to wards the Komering River's physical environment changes in the form of river water physical quality and river stream changes. This study uses the combinations of SIG application with a remote sensing and a direct measurement in the field. Landsat 7, Landsat 8 and SPOT 4 are used to view the Komering River's stream changes and the hirst river sedimentation forms and point bar spatially and temporally from the years 2003 2014. Direct measurement was collected at 10 locations of sand mining that was used to view the Komering River's water physical quality, particularly on the turbidity and TSS because they exceed the class II standard of water quality, and also they exceed the changes in the river stream, then affecting the spacious from the hirst river sedimentation forms and point bar"