Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan perspektif analitis. Dalam skripsi ini membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh penjamin emisi efek dalam penawaran umum yang oversubscribed dan akibatnya terhadap rencana penawaran umum. Dalam suatu initial public offering diperlukan perusahaan efek yang akan bertindak sebagai penjamin emisi efek untuk menjamin efek yang dikeluarkan kepada investor terjual habis, atau jika efek tersebut tidak terjual habis maka penjamin emisi efeklah yang akan membelinya berdasarkan sistem penjaminan emisi yang digunakan. Namun ada kalanya penjamin emisi efek melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa PT Minna Padi Investama yang bertindak sebagai penjamin emisi efek dalam IPO PT. Krakatau Steel Tbk yang mengalami kelebihan permintaan beli (oversubscribed), dapat dimintai tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang dilakukannya, dimana PT. Minna Padi Investama membeli saham yang ditawarkan dalam IPO tersebut untuk rekeningnya sendiri, selain itu atas pelanggaran tersebut, Bapepam-LK telah mengehentikan proses IPO PT. Minna Padi Investama.

---

ABSTRACTThis thesis is the legal research with a normative juridical approach is descriptive and perspective analytical. In this thesis discussed the violations by securities company that act as underwriters in initial public offering is oversubscribed and consequently bought against the company plans an initial public offering. In an initial public offering is required securities company that will act as an underwriter to guarantee securities issued to investors were sold out, or if the securities are not sold out then the underwriter will buy it based underwriting system that is used. But there are times when underwriter perform acts that are prohibited by Law No.8 of 1995 about Capital Market. Based on the results of research in writing this thesis can be concluded that PT. Minna Padi Investama that acts as an underwriter in an initial public offering of PT. Krakatau Steel Tbk which have oversubscribed can be held legal responsibility for the offense, where PT. Minna Padi Investama purchase the shares offered in the IPO for its own account, other than that of offense, Bapepam-LK has suspended the IPO process of PT. Minna Padi Investama."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa yang terjadi antara PT Mobile 8 Telecom dan Lehman Brothers Special Financing berhubungan dengan transaksi swap derivatif yang didokumentasikan dalam dokumen Confirmation dan ISDA Master Agreement. Selanjutnya, dilakukan kualifikasi berdasarkan teori HPI terhadap interpretasi hakim Pengadilan Jakarta Pusat dan hakim United States Bankruptcy Court Southern District of New York perihal dokumen Confirmation. Lebih lanjut dilakukan dianalisis mengenai forum yang berwenang dalam mengadili masing-masing perkara berdasarkan pendekatan hukum acara perdata yang berlaku dan teori-teori HPI terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen Confirmation dan ISDA Master Agreement.

---

This research aims to analyze the dispute occured between PT Mobile 8 Telecom and Lehman Brothers Special Financing in regards to swap derivative transactions, which documented in Confirmation and ISDA Master Agreement. Hereafter, qualification analysis based on PIL’s theory is conducted upon judges in Central Jakarta District Court Judges and United States Bankruptcy Court Southern District of New York Judges’ interpretations regarding Confirmation document. Furthermore, there is an analysis regarding the competent forum to proceed each case by using the approach in the applicable civil procedural law and other theories of PIL, to the provisions in the Confirmation and ISDA Master Agreement."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas shelf registration sebagai cara alternatif untuk melakukan penawaran umum saham. Beberapa penelitian empiris menunjukkan shelf registration dapat mengurangi biaya kepatuhan terhadap peraturan penawaran umum saham dan biaya modal. Penelitian ini membahas bagaimana aspek hukum praktek shelf registration di Amerika Serikat dan Jepang serta apakah peraturan tentang Penawaran Umum Berlanjut Obligasi atau Sukuk (Peraturan Bapepam No. IX.A.15) di Indonesia cukup mengakomodasi penerapan metode shelf registration saham ataukah Otoritas Jasa Keuangan perlu membuat regulasi baru. Penelitian yuridis normatif ini mengunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian penulis berpendapat bahwa metode shelf registration perlu diterapkan di pasar modal Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan penawaran umum yang dilakukan Emiten. Penulis juga merekomendasikan bagaimana ketentuan mekanisme shelf registration saham yang seharusnya.

---

ABSTRACT

This undergraduate thesis discusses shelf registration as an alternative method for stock offering. Several empirical studies indicated shelf registration can reduce compilance cost and capital cost. The purpose of this study is to understand the law aspect of United States' and Japan's shelf registration practice and whether existing regulation about Continuous Offering of Bond or Sukuk (Bapepam Rule IX.A.15) in Indonesia is sufficient to accommodate shelf offering of stock or Financial Service Authority need to make a brand new regulation. This juridical normative study use statutory approach and comparative approach. Based on study result, researcher suggest that shelf registration method should be implemented in Indonesian capital market to gain greater efficiency and flexibility in issuer's public offering. Researcher also suggest how the regulation of shelf registration mechanism of stock should be."

"Guna menjamin suatu kredit, jaminan kebendaan memiliki posisi yang lebih kuat dan strategis bagi penyaluran kredit Bank, khususnya tanah, karena selain memberikan kedudukan sebagai kreditur preferen, secara ekonomis tanah juga mempunyai prospek yang menguntungkan karena harganya yang terus meningkat. Dalam penjaminan suatu benda, harus diperhatikan kewenangan bertindak yang dimiliki penjamin atas benda tersebut, maka dalam pembuatan perjanjian penjaminan, Notaris harus memperhatikan status perkawinan penghadap terkait dengan pemilikan benda agar terjamin keabsahan akta perjanjian penjaminan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Simpulan penelitian menyatakan bahwa penjaminan atas harta bersama harus dilakukan dengan persetujuan pasangan nikah untuk sahnya perjanjian tersebut dan Notaris yang membuat akta perjanjian penjaminan harta bersama tanpa persetujuan pasangan nikah penghadap dapat dikenakan sanksi sebagai pertanggung jawabannya. Hasil penelitian menyarankan bahwa Notaris harus bertindak cermat dan profesional agar pembuatan aktanya dapat dipertanggung jawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan.

---

In order to guarantee a credit, collateral has a stronger and strategic position for Bank as the creditor, particularly in the form of land, because aside from giving the title of creditor as a preferred creditor, land economically also has profitable prospects because the price tends to increase over time. Making an object as collateral must consider the authority of guarantor, then for the making of mortgage agreement deed, a Notary must consider the appearer’s marital status associated with the ownership in order to be assured of the validity of the mortgage agreement deed according to the applicable legislation. This research uses the juridical normative method. The data obtained were analyzed using qualitative methods that produce descriptive analytical data.

A summary of the research states that the guarantee of joint marital property must be done with spouse consent to legitimate that agreement and the Notary who made mortgage agreement deed of joint marital property without appearer’s spouse consent could be penalized as a form of responsibility. Results of the study suggests that the Notary must act meticulously and professionally in order to make accountable deeds to all parties concerned."

"Penelitian ini membahas mengenai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai instrumen investasi syariah dan penghimpun dana oleh pemerintah. Pasal 25 UU SBSN menetapkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga lain yang berwenang harus menetapkan fatwa bagi SBSN. Namun, terdapat kekurangan dalam pengaturan ini karena tidak ada kualifikasi dan hubungan kedudukan antara lembaga berwenang, menyebabkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan wawancara dengan DSN MUI dan ahli fatwa untuk membahas pengaturan kualifikasi dan kedudukan lembaga dan dampak dari Pasal 25 UU SBSN. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat empat unsur dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang dapat dijadikan pedoman kualifikasi dari lembaga yang berwenang menetapkan fatwa, yaitu: 1. pengurus lembaga berkompetensi secara keilmuan islam; 2. lembaga independen; 3. Fatwa ditetapkan secara jama’I (kolektif); 4. diberikan kewenangangan oleh negara. Lalu, penelitian ini juga menunjukan bahwa dalam praktiknya di Indonesia memang ada hubungan hirarkis antara lembaga keislaman di Indonesia dimana fatwa dari DSN MUI akan diprioritaskan.

---

This study discusses State Sharia Securities (SBSN) as a sharia investment instrument and fundraising by Article 25 of the SBSN Law stipulates that the Indonesian Ulema Council (MUI) or other authorized institutions must issue a fatwa for SBSN. However, there are deficiencies in this arrangement because there is no qualification and position relationship between the competent authorities, causing legal uncertainty. This research uses a normative juridical approach and interviews with DSN MUI and Fatwa experts to analyze the setting of qualifications and institutional positions. It also discusses the impact of Article 25 of the SBSN Law. The results of this study indicate that there are four elements of the MUI's National Sharia Council (DSN) which can be used as qualification guidelines for institutions authorized to issue fatwas, namely: 1. Administrators of institutions with competence in Islamic scholarship; 2. independent institutions; 3. Fatwas are issued collectively; 4. they are given authority by the state. Then, this research also shows that in practice in Indonesia there is indeed a hierarchical relationship between Islamic institutions in Indonesia where fatwa from DSN MUI will be prioritized."

"Informasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam berinvestasi di pasar modal, karena dengan informasi, investor dapat memutuskan apakah akan membeli, menjual atau menahan saham-saham dan/atau efek-efek lain yang dimilikinya. Oleh karena itu pihak-pihak yang mempunyai hubungan khusus dengan emiten atau perusahaan publik (orang dalam atau insider) dilarang melakukan transaksi efek dengan menggunakan informasi orang dalam tersebut (insider trading). Tesis ini membahas perbandingan penegakan hukum insider trading antara di Indonesia dan Singapura. Penulis menggunakan metode perbandingan hukum, yaitu suatu metode studi dan penelitian dimana hukum-hukum dan lembaga-lembaga hukum dari dua negara dibandingkan. Peraturan insider trading di Indonesia menggunakan pendekatan fiduciary duty yang hanya dapat menjerat insider atau orang dalam perusahaan saja sedangkan di Singapura menggunakan pendekatan information connectedness approach yang membebankan tanggung jawab kepada seseorang baik itu merupakan orang dalam perusahaan maupun bukan, yang memiliki informasi material perusahaan yang belum diungkapakan kepada publik. Penegakan hukum atas kasus insider trading di Singapura sudah ada yang diputus oleh pengadilan. Hal tersebut terlihat dari putusan kasus Lew Chee Fai Kevin v MAS pada tahun 2012, yang merupakan putusan pengadilan perdata pertama di Singapura untuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan mengenai insider trading dalam SFA. Sehingga putusan tersebut dapat memberikan panduan yang penting tentang bagaimana ketentuan-ketentuan insider trading dalam SFA akan ditafsirkan dan diterapkan. Sedangkan di Indonesia, belum ada satu kasus insider trading yang diputus pengadilan, dan hanya pemberian sanksi oleh Bapepam-LK (sekarang OJK), antara lain kasus insider trading PT Bank Mashill Utama Tbk.

---

Information is one of the most important things of investing in capital markets, because with information, investors can decide whether to buy, sell or hold shares and / or other securities owned. Therefore, parties with a special relationship with the issuer or public company (insider) are prohibited to conduct securities transactions using insider information (insider trading). This thesis discusses the comparison of insider trading law enforcement between Indonesia and Singapore. The author uses a comparative method of law which is a method of study and research where the laws and legal institutions of two countries are compared. The insider trading regulations in Indonesia use the fiduciary duty approach which can only convict the insider of the company while in Singapore using the approach of information connectedness approach which imposes responsibility to someone whether it is a insider of the company or not, who has material information of the company that has not been revealed to the public. Law enforcement of insider trading cases in Singapore already exists that is decided by the court. This can be seen from the verdict of the case of Lew Chee Fai Kevin v MAS in 2012, which is the first civil court ruling in Singapore for violation of the terms of insider trading in SFA. So the verdict can provide an important guide on how the insider trading regulations in the SFA will be interpreted and applied. While in Indonesia, there has not been a case of insider trading decided by the court, and only sanctioned by Bapepam-LK (now OJK), among others case of PT Bank of Mashill Utama Tbk."

"Perdagangan orang dalam merupakan kejahatan serius yang terjadi di pasar sekuritas. Namun, karena kompleksitasnya dalam menyelesaikan kasus perdagangan orang dalam karena pelanggaran kejahatan ini cukup sulit untuk membuktikan kesalahannya, maka perlu ditekankan bahwa perlu adanya yurisdiksi yang dilengkapi dengan substansi hukum yang kuat disertai dengan penegakan hukum. Substansi hukum dan penegakan hukum yang sesuai juga penting karena peran pasar sekuritas dianggap sangat penting dalam masyarakat kontemporer ini di mana pasar sekuritas memiliki fungsi untuk menentukan lingkungan ekonomi, serta menyediakan pasar yang adil bagi para pemangku kepentingan yang relevan. Substansi hukum dan penegakan hukum dapat mengambil keuntungan dari implementasi integrasi teknologi seperti yang tercermin dari salah satu pendekatan yang digunakan oleh Amerika Serikat. Makalah ini bertujuan untuk membahas pendekatan modern Amerika Serikat dalam memerangi perdagangan orang dalam di mana pendekatan ini telah memberikan manfaat bagi penegak hukum terkait di Amerika Serikat seperti Securities and Exchanges Commission untuk mendeteksi, menyelidiki, dan mencegah dengan cara yang efisien dan efektif. Pendekatan yang diterapkan Amerika Serikat yang akan dibahas meliputi: (1) substansi hukum yang beragam yang mencakup isu insider trading - memiliki berbagai undang-undang federal dan Securities and Exchange Commission Regulations yang terus menerus diamandemen jika diperlukan, (2) cakupan pertanggungjawaban yang lebih luas dari teori penyalahgunaan insider trading (dibandingkan dengan yurisdiksi lain seperti Indonesia), (3) beberapa lembaga seperti Securities and Exchange Commission, Departemen Kehakiman, Biro Investigasi Federal, atau Self-Regulatory Organisations seperti kolaborasi Otoritas Pengawas Industri Keuangan dalam hal penegakan hukum, dan (4) otoritas yang luas dari SEC serta integrasi teknologi yang digunakan. Pendekatan-pendekatan canggih yang diterapkan oleh Amerika Serikat akan dikaji dan dijelaskan dalam tesis ini, dengan harapan tesis ini dapat memberikan panduan kepada negara-negara lain yang memiliki pasar modal yang sedang berkembang untuk dapat dilengkapi dengan pendekatan-pendekatan terkini yang mengintegrasikan teknologi untuk memaksimalkan sumber daya mereka dalam mengidentifikasi dan menginvestigasi aktivitas-aktivitas kecurangan seperti perdagangan orang dalam di pasar modal.

---

Insider trading is a serious crime that occurs in the securities market. However due to its complexity to solve insider trading cases as the offense of the crime is challenging in terms of establishing culpability, it should be emphasize that it is necessary for jurisdictions to be equipped with strong legal substances accompanied by legal enforcements. Legal substances and legal enforcements that are in-par are also essential as the role of securities market are considered to be crucial in this contemporary society where it has the function of determining the economic environment, as well as, providing fair marketplace for the relevant stakeholders. The legal substances and legal enforcement could take advantage of implementation of technological integration as reflected by one of the approaches utilized by the United States. This thesis aims to mainly discuss the United States’ modern approaches in combating insider trading where these approaches have benefitted the United States’ relevant legal enforcers such as the Securities and Exchanges Commission to detect, investigate, and prevent in an efficient and effective manner. The approaches implemented United States’ that will be discussed includes: (1) a variety of legal substances that cover the issue of insider trading - having variety of federal statutes and Securities and Exchange Commission Regulations that are continuously amended if necessary,  (2) the wider scope of liability from the misappropriation theory of insider trading (compared to other jurisdictions such as Indonesia), (3) multiple agencies such as the Securities and Exchange Commission, Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, or Self-Regulatory Organisations such as the Financial Industry Regulatory Authority’s collaboration on enforcement, and (4) Wide authority of the SEC and technological integration utilized. The sophisticated approaches implemented by the United States would be studied and explained in this thesis, with the hopes that this thesis can provide guidelines to other countries with emerging capital market to be equipped with up-to-date approaches integrating technology to maximize their resources on identifying and investigating fraudulent activities such as insider trading in the securities market."

"Skripsi ini membahas bagaimana China menangani kasus insider trading, di China marak sekali terjadi kasus insider trading dalam sepuluh tahun terakhir saja telah terjadi 10 kasus insider trading dan salah satu kasus tersebut di dibahas pada skripsi ini adalah kasus Zhou Hehua dari Keda Machinery & Electronics dan dari hasil praktik insider trading yang dilakukannya Zhou Hehua mendapatkan keuntungan sebesar RMB 73.991,62 atau setara dengan Rp 109.632.599,30. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana alat pengumpulan datanya adalah studi dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan praktik insider trading pemerintah China telah mempunyai Undang-Undang yang cukup efektif untuk menjerat pelaku insider trading dibandingkan dengan regulasi terkait insider trading di Indonesia. Zhou Hehua dikenai pasal 202 Hukum Sekuritas Nasional China, pasal tersebut mengharuskan Zhou Hehua mengembalikan keuntungan ilegalnya dan dikenai denda yang berkisar tidak lebih dari lima kali keuntungan ilegalnya.

---

This thesis describe how China government handling the insider trading case. In China there are many insider trading case in last ten years, in that period has occured 10 insider trading case. One of them is Zhou Hehua case from Keda Machinery & Electronics Which is discussed in this thesis. The profit from insider trading, Zhou Hehua got RMB 73.991,62 or equal to Rp 109.632,30. This research is the juridical-normative research, when data used for this research are being collected through documents.

The result showed the government of China has effective regulation about insider trading, which case can be detected and solved whereas indonesian regulation about insider trading is not effective relatively in practise. Zhou Hehua, based on article 202 China?s Securities Law are confiscated his illegal income and imposed the fine by China government which the nominal of the fine is not more than five times his illegal income."

"Pasar modal sangat berperan dalam sektor perekonomian suatu negara. Peranan tersebut dapat berbentuk sebagai sumber penghimpun dana, sebagai alternatif investasi para pemodal, efisiensi bagi dunia usaha, mendorong perkembangan investasi. Aktivitas pasar modal sarat dengan keuntungan yang sangat menjanjikan, oleh sebab itu banyak terdapat perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk dapat menarik keuntungan tersebut tetapi dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar. Salah satu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah tindak pidana perdagangan orang dalam (insider trading). Perdagangan orang dalam dilarang karena berbahaya bagi mekanisme pasar yang fair dan efisien, berdampak negatif bagi emiten, menimbulkan kerugian bagi investor, dan seharusnya kerahasiaan suatu perusahaan itu dilindungi. Untuk dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut dapat dihukum maka Setiap unsur suatu tindak pidana harus dibuktikan agar terpenuhi asas nullum delictum sine praevia lege poenali (peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu). Demikian juga dengan salah satu unsur tindak perdagangan orang dalam yaitu unsur informasi orang dalam harus dibuktikan dengan mengacu kepada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil yang mengatur tentang pembuktian dengan alat-alat bukti yang limitatif sifatnya yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba menganalisa unsur informasi orang dalam sebagai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diperoleh dari unsur informasi orang dalam tersebut dengan berlandaskan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP dengan melihat pada kasus tindak pidana orang dalam yang terjadi di pasar modal Indonesia."