Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kekerasan seksual dewasa ini menjadi suatu fenomena yang banyak ditemui terjadi dalam berbagai Lapisan masyarakat. Statistik mencatat adanya peningkatan angka korban kekerasan seksual yang semakin tajam dari hari ke hari. Data yang diperoleh tersebut hanya merupakan sebagian dari sekian banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan kepada. pihak yang berwajib. Lemahnya perlindungan hukum pun memperkuat peningkatan angka kejahatan seksualitas secara signifikan. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan tersebut umumnya disebabkan oleh mitos yang berlaku pada masyarakat dimana suatu kekerasan seksual diasumsi kan terjadi bila korban mengalami penyerangan dan perkosaan oleh orang yang tidak dikenal. Para pelaku yang dilaporkan bervariasi mulai dari lingkungan keluarga terdekat seperti ayah, kakak, paman, sepupu, maupun dari lingkungan yang lebih eksternal seperti teman sekolah, tetangga, dan rekan kerja (http:/www.aardyac.org/rape/about.shtml). Menembus berbagai batas dimensi, kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa pun, kapan pun, dan dimanapun. Kekerasan seksual dapat menimbulkan trauma seumur hidup. Kejadian traumatis ini tentunya dapat mempengaruhi kehidupan korban dalam berbagai tahapan perkembangan yang masih harus dilaluinya kemudian Salah satu dari tugas perkembangan yang vital tersebut adalah menikah dan memulai suatu kehidupan berkeluarga Alasan utamanya adalah kekerasan seksual yang dialami oleh korban menimbulkan rasa tidak aman dan tidak percaya dalam bentuk relasi apapun terhadap lawan jenisnya. Selain itu, dalam suatu tatanan masyarakat yang sangat normatif, kekerasan seksual yang dialami oleh korban telah merenggut kemurnian mereka sehingga mereka merasa kotor, berdosa, dan karenanya tidak pantas untuk memperoleh kebahagiaan. Efek jangka panjang dari peristiwa traumatis perkosaan sangat berbeda pada setiap korbannya. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan model treatment yang relatif berbeda. pula untuk masing-masing individu tergantung dari derajat keparahan trauma yang dialami oleh korban. Dalam rangka menyikapi fenomena tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengkonstruksi suatu inventori yang dapat mengukur keparahan trauma untuk korban kekerasan seksual ini. Penyusunan inventori ini berfokus utama untuk melihat gambaran kerusakan (amassing the damage) dalam berbagai aspek kehidupan yang dialami oleh masing-masing korban. Alasan dari pemilihan inventori sebagai alat ukur adalah karena inventori dengan bentuk self-report dapat mewakili gambaran perasaan, pendapat dan sikap yang dimiliki oleh subjek penelitian yaitu para korban yang mengalami kekerasan seksual. Dalam penyusunan inventori ini jenis validitas yang digunakan adalah content validation. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan mean dan masukan yang diberikan oleh ketiga subjek, secara umum item-item yang disusun telah mewakili perasaan dan pengalaman subjek yang ingin diukur dalam inventori ini.

Abstrak :
Dalam penulisan tesis ini, Penulis mengeksplorasi tanggung jawab platform media sosial dalam mengatasi kekerasan seksual berbasis elektronik di Indonesia. Bagi sebagian orang khususnya perempuan, media sosial merupakan tempat yang berbahaya karena memuat gambar, video, dan informasi lain yang tidak boleh diposting. Internet telah melahirkan jenis kejahatan baru yang dikenal dengan nama kekerasan siber (KSBE), yang memiliki bentuk dan implikasi yang lebih kompleks. Konten, termasuk pernyataan korban, foto, dan video, dapat lebih mudah dibagikan dan dilihat oleh lebih banyak orang di dunia digital. Berdasarkan fakta tersebut, jelas bahwa upaya hukum terkait penerapan upaya hukum dan tanggung jawab jaringan sosial terhadap kekerasan elektronik masih menjadi permasalahan di Indonesia. Konsep baru tanggung jawab korporasi didasarkan pada pandangan realis terhadap korporasi, yang menyatakan bahwa korporasi adalah individu yang mempunyai kepentingan, bukan berdasarkan tindakan konsumennya. Mengingat pertumbuhan konsep perusahaan dan kekuatannya yang belum pernah terjadi sebelumnya, fokus pada pertanggungjawaban korporasi merupakan hal untuk menetapkan tanggung jawab atas risiko yang terkait dengan penyelenggara sistem elektronik. Permasalahan kewenangan penyelenggara sistem elektronik berupa user-generated content yang dibagikan oleh penyelenggara sistem elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat oleh orang lain hanya dapat dihapus jika informasi elektronik tersebut memuat laporan. Jika penyelenggara sistem elektronik bertindak sebagai distributor, mereka tidak bertanggung jawab untuk menghapus atau mengubah informasi elektronik yang dibuat oleh pengguna. Apabila penyelenggara sistem elektronik bertindak sebagai penerbit, ia bertanggung jawab untuk menghapus (memusnahkan) dan mengelola informasi elektronik yang dibuat oleh pengguna. Pertama, apabila penyelenggara sistem elektronik tidak dapat mencegah, menghapus (menghancurkan) informasi elektronik yang dibatasi sesuai petunjuk, maka mereka dapat melakukan pengendalian. Kedua, apabila penyelenggara sistem elektronik tidak melaksanakan tugasnya mengirimkan pesan-pesan elektronik yang dilarang sehingga menimbulkan kematian atau gangguan kepada masyarakat, maka penyelenggara sistem elektronik dikenakan tanggung jawab hukum dan tindak pidana, yang mana mungkin melibatkan hukuman pidana. Tanggung jawab pidana korporasi atas penyebaran konten KSBE dan penghasutan terhadap komunitas pengguna media sosial dapat dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik sebagai pelaku komersial. Sedangkan dalam pengaturan UU TPKS dan UU ITE mengenai pertanggungjawaban pidana perusahaan, khususnya yang melakukan tindak kekerasan pencurian elektronik, masih bermasalah dalam penerapannya dan belum memiliki landasan yang kuat dalam penerapannya. ......In writing this thesis, the author explores the responsibility of social media platforms in overcoming electronic-based sexual violence in Indonesia. For some people, especially women, social media is a dangerous place because it contains images, videos and other information that should not be posted. The internet has given birth to a new type of crime known as cyber violence (KSBE), which has more complex forms and implications. Content, including victim statements, photos and videos, can be more easily shared and seen by more people in the digital world. Based on these facts, it is clear that legal remedies related to the implementation of legal remedies and social network responsibility for electronic violence are still a problem in Indonesia. The new concept of corporate responsibility is based on a realist view of corporations, which states that corporations are individuals who have interests, not based on the actions of their consumers. Given the unprecedented growth of the corporate concept and its power, a focus on corporate responsibility is essential for assigning responsibility for the risks associated with electronic systems providers. Problems with the authority of electronic system administrators include:user-generated content What is shared by electronic system operators is that electronic information created by other people can only be deleted if the electronic information contains a report. If electronic system operators act as distributors, they are not responsible for deleting or changing electronic information created by users. If the electronic system operator acts as a publisher, he is responsible for deleting (destroying) and managing electronic information created by the user. First, if electronic system administrators cannot prevent or delete (destroy) restricted electronic information according to instructions, then they can exercise control. Second, if the electronic system operator does not carry out its duties in sending prohibited electronic messages, thereby causing death or disturbance to the public, then the electronic system operator is subject to legal responsibility and criminal action, which may involve criminal penalties. Corporate criminal responsibility for the dissemination of KSBE content and incitement against the social media user community can be carried out by electronic system operators as commercial actors. Meanwhile, the provisions of the TPKS Law and ITE Law regarding criminal liability of companies, especially those that commit violent acts of electronic theft, are still problematic in their implementation and do not yet have a strong foundation in their implementation.

Abstrak :
ABSTRAK
Prevalensi kekerasan seksual pada anak masih tinggi. Salah satu cara mencegah adalah story telling tentang upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia prasekolah. Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas story telling terhadap pengetahuan dan kemampuan melindungi diri pada anak usia prasekolah di Palangkaraya. Metode penelitian menggunakan quasi eksperiment dengan kelompok kontrol, dengan total sampel sebanyak 60 responden. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan pengetahuan dan kemampuan melindungi diri setelah dilakukan story telling pada kelompok eksperiment p value < 0,05 . Hasil penelitian merekomendasikan untuk melakukan story telling tentang upaya pencegahan kekerasan seksual dalam mencegah kekerasan seksual pada anak

---

ABSTRACT
There is a high prevalence of sexual violence in children. One method that can be used to prevent it is by using story telling about sexual violence prevention on pre school children. This research aimed to find out the effectiveness of story telling on the knowledge and the ability of self protection of pre school children in Palangkaraya. This research used quasi experiment method by using control group, with a total sample of 60 respondents. The result of the study showed there a difference in knowledge and self defend ability after the story telling was delivered. Based on the result, recommendation is addressed to do story telling about preventing sexual violence to prevent sexual violence on pre school children.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Indonesia dikejutkan oleh maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak, beberapa kasus menimbulkan puluhan korban dari satu pelaku. Menyikapi hal ini, pihak perumus kebijakan memfokuskan perhatiannya kepada upaya pemberatan hukuman semata, pemerintah menganggap bahwa sanksi yang ringan merupakan penyebab kasus terus bertambah. Padahal jika kita mencermati secara lebih luas, terdapat beberapa tipe pelaku kejahatan seksual, salah satunya pengidap pedofilia. Pedofilia dalam ilmu psikologi dikenal sebagai suatu gangguan seksual yang membutuhkan treatment bukan penghukuman. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apakah kebijakan pidana tertentu perlu diterapkan bagi pelaku kejahatan seksual yang mengidap pedofilia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan dan pendekatan kasus. Penelitian ini bersifat eksploratoris dengan menelusuri landasan teori pidana dan pemidanaan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan pada sistem peradilan pidana modern tidak hanya memandang perbuatan namun juga pelaku. Perkembangan pemidanaan ini melahirkan ide rehabilitasi dan individualisasi pidana. Konsep rehabiltasi dan individualisasi pidana ini pun sejalan dengan Pasal 10(4) Konvensi Hak Sipil dan Politik dan UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa pemidanaa bertujuan merehabilitasi dan mengembalikan pelaku kepada masyarakat, sehingga kebijakan khusus bagi pelaku yang mengidap pedofilia diperlukan untuk merehabilitasi dan mengembalikan pelaku kepada masyarakat.

---

ABSTRACT
Over the past five years, people around Indonesia watched in fear and heartbreak as the number of sexual offences against children has risen. The several cases cause more than one victims from each perpetrator. Legislators and executives zealously react this problem by tightening laws to regulate the heavier sentence. They contend that the insufficient punishment has significant role in the increasing number of sexual offense. In fact, if we see in a wider perspective, sexual offence against children is not merely about criminal act. Sex offenders are classificated into four types, one of them is pedophilic offender. In psychology, Pedophile is known as an abnormal attraction which requires treatment, not punishment. This research aims to investigate whether the distinctive criminal law policy should be regulated for pedophilic offender. This research is a normative juridical, with an approach in legislation, comparison and approaches in cases (case approach), also explores several number of theories of sentencing. Based on this research, it can be concluded that under the modern criminal justice system, both offense conduct and offender characteristic have significant role in sentencing decisionmaking. This concept formulated individualized tailoring of sentences and rehabilitative model which confirming to the concept of correctional board under Law No 12/1995 and rehabilitative model Article 10(4) ICCPR. Therefore, the distinctive criminal law policy for pedophilic offender should be regulated in order to rehabilitate and to resocialize the offenders.;

Abstrak :
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan peristiwa yang kerap terjadi di Indonesia. Data statistik menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual terhadap anak tiap tahun tidak mengalami penurunan yang berarti. Sanksi pidana tidak dapat menjadi satu-satunya alat untuk mengendalikan angka kekerasan seksual terhadap anak. Tindakan kebiri kimia dikeluarkan dengan harapan mampu mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak. Namun, keberadaan sanksi kebiri kimia menimbulkan keberatan dan perbedaan pendapat diberbagai kalangan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tujuan pemidanaan dari keberadaan kebiri kimia dan bentuk sanksi yang tepat bagi penjatuhan kebiri kimia di Indoesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan studi dokumen berupa data sekunder dengan wawancara sebagai pelengkap. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tujuan pemidanaan dari kebiri kimia adalah rehabilitasi, dengan catatan bahwa tindakan kebiri kimia tersebut dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia. Karena dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia untuk tujuan rehabilitasi, maka bentuk sanksi yang tepat adalah tindakan. Bentuk sanksi yang tepat atas penjatuhan kebiri kimia adalah tindakan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia.
Sexual assault against children is an phenomenon that often occurs in Indonesia. The statistic shows that the number of sexual assault against children doesn't decrease significantly. Punishment can't be the only way to control the number of sexual assault against children. The treatment of chemical castration perfomed in the hope of reducing the number of sexual assault against children. However, the chemical castration itself raises the objections and difference of opinion in various circle. This research aims to determine the sentencing purpose of chemical castration and the proper sanction for imposing chemical castration in Indonesia. This research is a normative study using documentary studies in the form of secondary data with interviews as a complement. The research was found that the purpose of punishment from chemical castration was for rehabilitation, with notes that the chemical castration treatment is dropped for the sexual offender against children with pedophilia. Regarding the research result, the proper sanction is treatment and the right sanction of the treatment for sexual offender against children is for sexual offender against children with pedophilia disorder.