Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Irsalina Rizka Nurfadhilah
"Penelitian ini membahas tentang perbandingan pencatatan akuntansi suatu pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102, PSAK 50, 55, dan 60, dan praktik di Bank XYZ serta dampak keuangan yang akan timbul pada laporan keuangan Bank XYZ yang disebabkan oleh perbedaan pencatatan akuntansi piutang murabahah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan studi kasus di salah satu bank syariah di Indonesia, yaitu Bank XYZ. Hasil penelitian menunjukkanterdapat konsep pencatatan akuntansi murabahah baru yang menggabungkan antara PSAK 50, 55, dan 60 dengan konsep murabahah. Terdapat perbedaan dalam pencatatan akuntansi piutang murabahah PSAK 102 dibandingkan dengan pencatatan berdasarkan PSAK 50,55, dan 60, dan PSAK 50, 55, dan 60 modifikasi, danpraktik Bank XYZ yang selamainiyang mengacukepada PSAK 102.Namun praktik pencatatan di Bank XYZ tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan PSAK 102 khususnya pada metode pengakuan keuntungan murabahah. Perbedaan pencatatan tersebut menimbulkan dampak keuangan yang berbeda pada laporan keuangan Bank XYZ.

This study is aimed to explain comparison of accounting treatment for a murabahah financing based on PSAK 102, PSAK 50, 55, and 60, and the practice in Bank XYZ and also the financial impact on the Bank XYZ financial statement that arise because of those differences in the accounting treatment of murabahah financing. This study is a qualitative study with a descriptive approach and case study in one sharia bank in Indonesia. This study is done in Bank XYZ because Bank XYZ has the largest assets and net income per December 2012 among all sharia banks in Indonesia. There is a new concept of accounting treatment for a murabahah, that is unification of PSAK 50, 55, and 60 with the concept of murabahah.The result of this study indicates that there are some differences in the accounting treatment of murabahah financing based on PSAK 102 compared to the accounting treatment of murabahah financing based on PSAK 50, 55, and 60,based on the unification of PSAK 50, 55, and 60 with murabahah, and also there are some diferences compared to the accounting treatment practice in Bank XYZ that refer to PSAK 102. But, the accountuing treatment in Bank XYZ is not entirely comply to PSAK 102, especially on the income recognition method. Those differences in accounting treatments resultdifferents financial impact in the financial statement of Bank XYZ."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S45744
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abdul Aziz
"Dalam sistem perbankan syariah di Indonesia yang memiliki sifat alamiah (nature) dalam operasinya berupa basis bagi hasil (revenue-sharing), pembiayaan syirkah yang berbasis bagi hasil menjadi penting sebagai kegiatan operasional bank syariah untuk memaksimalkan keuntungan (profit). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan syirkah terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Pengaruh kinerja pembiayaan syirkah dapat diestimasi melalui pendekatan stokastik (Stokastic Frontier Approach) berupa analisis model regresi linear (Ordinary Least Squares), model regresi efek tetap (Fixed Effect) dan model regresi efek random (Random Effect). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan syrikah secara statistik signifikan berpengaruh negatif terhadap tiga indikator profitabilitas perbankan syariah di Indonesia, yakni Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE) dan rasio keuntungan berbanding total pembiayaan (Return to Financing Ratio).

In the Indonesia?s Islamic banking system that has the natural operations in the revenuesharing basis, syirkah financing that based on revenue-sharing basis to be important as the operations of Islamic banks to maximize profits. This study aimed to determine the effect of syirkah financing on profitability of Islamic banking in Indonesia. Influence of syirkah financing performance can be estimated by a Stokastic Frontier Approach in the form of a linear regression model analysis (Ordinary Least Squares), Fixed Effects regression model and Random Effects regression model. The results showed that the level of syirkah financing statistically significant has negative effect on the three indicators of profitability of Islamic banking in Indonesia, namely Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) and profit ratio towards total financing (Return to Financing Ratio)."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S46344
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Suratmanto
"Salah satu konsep ekonomi Syari’ah yang berkembang di indonesia adalah akad mudharabah, yakni akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (shahibul maal) dengan pihak pengelola dana (mudharib) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedang kerugian ditanggung pemilik dana (modal).Konsep Ekonomi syariah mulai berkembang di Indonesia sejak Indonesia mengalami krisis Ekonomi pada akhir tahun 1990-an. Perkembangan ini diikuti dengan timbulnya ide-ide pembaharuan dalam berbagai ekonomi. Konsep yang ditawarkan dalam konsep ekonomi Syariah antara lain adalah konsep bagi hasil dalam bentuk Mudharabah.Hal yang menjadi Pokok permasalahan penelitian ini adalah:1) bagaimana pelaksanaan akad mudharabah antara pihak X dan pihak BMT Y?; 2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim mengenai perkara wanprestasi dalam putusan No. 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl?Penelitian ini mengangkat kompensasi kesesuaian Putusan Pengadilan Agama Nomor 0463/Pdt. G/2011/PA. Btl. dan Putusan Nomor 63/Pdt. G/2011/PTA. Yk. dengan peraturan terkait yaitu antara KUH Perdata dengan Hukum Islam. Penelitian dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teknik analisis data melalui pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menganalisa praktik akad Mudharabah antara X dan BMT Y. Penulis menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Nomor 0463/PDT. G/2011/PA. Btl dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 63/Pdt. G/2011/PTA. Yk. sudah tepat.

One of the concept of sharia economic which begins to develop in Indonesia is Mudharabah agreement. It is a kind of business which has high risk (risky bussiness), an agreement between investor (shahibul maal) and management (mudharib) which has profit sharing concept, reconciled with nisbah agreed, but profit loss will be the investor responsible. In nowadays era, the concept of sharia economics has developed since Indonesia underwent economic crisis at the end of the 1990 the development was then followed by the emergence of innovative ideas in various economic activities. One of consepts offered by sharia economic principlas is profit loss sharing concept in froom of Mudharabah Paiment. What becomes the main concern of this research is the implementation of mudharabah agreement in relation to wanprestasi case happening between X and BMT Y. Other than that, this research also discusses the interrelation among Putusan Pengadilan Agama No.0463/Pdt.G/2011/PA.Btl, No.63/Pdt. G/2011/PTA.Yk., and other related laws such as KUH Perdata and Islamic Law. This research is carrying out by descriptive trought analysis technique using qualitative approach. In this research, the researcher analyses mudharabah practice between X and BMT Y. The researcher concludes that Putusan Pengadilan Agama No.63/Pdt. G/2011/PTA.Yk. issued on appeal level in solving wanprestasi case already conform with the regulation or precisely implemented"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S53397
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"The presence of sharia banks is essentially inseparable from the idea that conventional banking institutions have not been able to mobilize Muslims to the fullest. Differences of opinion on interest banks tend to affect the attitudes of Muslims in Indonesia in the use of banking services. However, Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council (MUI) has recommended the provision of bank interest as usury laws. Development of the fatwa on bank interest provisions of this law will in turn influence people's attitudes towards banking services in general and the public demand for sharia banks in particular. Therefore, Shari'ah banking institutions should be able to improve its operational capabilities and can guarantee that the products on offer are fully in compliance with Shari'ah principles. Muamalat Indonesia (BMI) Branch Bandung offers banking products based profit-sharing system that consists of funds products and financing products. The application-sharing system on the product being offered when analyzed fully in compliance with Shari'ah concept. Based on the survey, the development priorities of service systems BMI Branch Bandung can also be determined. The main priority is the development program associated with an increased factor of credibility and access factors. Thus, BMI Branch Bandung need to do two important things, namely: (1) convince the public that the banking products and services offered in accordance with the concept of Shari'ah and (2) expand the reach of network services to all parts of the city of Bandung making it easier for people to obtain service. Keywords: Shariah banking, conventional banking, profit sharing, interest."
899 JSIO 23:10 (2011)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Azis Amirulbahar
"Jumlah layanan keuangan berbasis digital atau yang dikenal dengan istilah fintech (financial technology) mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fintech di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu fintech berbasis konvensional serta syariah. Perkembangan fintech berbasis konvensional saat ini lebih pesat dibandingkan dengan fintech berbasis syariah. Pertumbuhan serta penggunaan fintech berbasis syariah dari tahun ke tahun masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Di sisi lain, pemerintah Indonesia memiliki target sebagai pusat ekonomi syariah terbesar di dunia salah satunya melalui penetrasi fintech berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor religiositas (intrinsic religiosity dan extrinsic religiosity) serta literasi keuangan berbasis syariah (sharia knowledge dan sharia implementation) terhadap niat untuk menggunakan fintech berbasis syariah. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah convergent mixed – method yaitu penghimpunan data kualitatif serta kuantitatif dilakukan secara pararel. Instrumen penelitian yang digunakan adalah open-ended question yang bersifat kualitatif beserta kuesioner yang berisi faktor – faktor mengenai niat untuk menggunakan layanan fintech berbasis syariah yang bersifat kuantitatif dengan skala likert 5 tingkatan. Media penghimpunan data menggunakan aplikasi google form yang disebarkan melalui media sosial. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebesar 159 responden dengan kriteria pernah menggunakan aplikasi fintech berbasis syariah yang telah terdaftar di OJK. Analisis kualitatif menggunakan teknik thematic analysis (analisis tematik) sedangkan analisis kuantitatif menggunakan teknik PLS-SEM (Partial Least Square – Structural Equational Model) dengan software SMART-PLS4. Setelah diperoleh hasil kualitatif beserta kuantitatif, kemudian dilakukan penarikan hubungan antara hasil kualitatif serta kuantitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa faktor intrinsic religiosity serta extrinsic religiosity memiliki pengaruh signifikan terhadap social influence, sedangkan sharia knowledge serta sharia implementation memiliki pengaruh signifikan terhadap credibility, knowledge, serta perceived benefit. Namun niat untuk menggunakan atau intention to use hanya dipengaruhi oleh social influence serta perceived benefit. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai konsep religiositas serta literasi keuangan syariah terhadap niat untuk menggunakan layanan fintech berbasis syariah pada penelitian selanjutnya. Konsep religiositas serta literasi keuangan syariah ini juga diharapkan dapat bermanfaat kepada pengguna fintech syariah, penyedia layanan, serta pemangku kepentingan untuk dapat saling berkontribusi meningkatkan penetrasi fintech syariah di Indonesia.

The number of digital-based financial services, known as fintech (financial technology), has been growing every year. According to the Financial Services Authority (OJK), fintech in Indonesia is classified into two categories: conventional fintech and sharia-based fintech. The development of conventional fintech is currently progressing more rapidly compared to sharia-based fintech. The growth and usage of sharia-based fintech from year to year are still not as expected. On the other hand, the Indonesian government aims to become the world's largest center for sharia economy, partly through the penetration of sharia-based fintech. This research aims to determine the influence of religiosity factors (intrinsic religiosity and extrinsic religiosity) and sharia-based financial literacy (sharia knowledge and sharia implementation) on the intention to use sharia-based fintech. The research uses the convergent mixed-method technique, combining qualitative and quantitative data collection conducted in parallel. The research instruments consist of open-ended questions for qualitative data and a questionnaire containing factors related to the intention to use sharia-based fintech, measured on a 5-level Likert scale, for quantitative data. Data was collected using the Google Form application distributed through social media. The research obtained 159 respondents who have used sharia-based fintech applications registered with the OJK. The qualitative analysis used thematic analysis, while the quantitative analysis utilized PLS-SEM (Partial Least Squares - Structural Equational Model) with SMART-PLS4 software. After obtaining qualitative and quantitative results, a relationship between the two sets of data was drawn. The research results indicate that intrinsic religiosity and extrinsic religiosity have a significant influence on social influence, while sharia knowledge and sharia implementation have a significant influence on credibility, knowledge, and perceived benefit. However, the intention to use is only influenced by social influence and perceived benefit. This research is expected to contribute to the understanding of religiosity and sharia financial literacy concepts related to the intention to use sharia-based fintech in further research. These concepts are also expected to be beneficial to sharia fintech users, service providers, and stakeholders to mutually contribute to increasing the penetration of sharia-based fintech in Indonesia."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Afiati Budiarsih
"[ABSTRAK
Setiap bank syariah mempunyai produk pembiayaan berdasarkan akad murabahah, yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam prakteknya, tidak semua pembiayaan berdasarkan akad murabahah berjalan sesuai kesepakatan antara bank syariah dan nasabah debitur. Untuk keterlambatan pembayaran angsuran murabahah, pada umumnya bank syariah menjatuhkan sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarnya disetujui oleh nasabah. Peraturan mengenai pengenaan denda terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 mengenai sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dimana sumber hukum dalam agama Islam yaitu dari Al-Quran dan hadis Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam, fatwa-fatwa DSN, buku-buku mengenai jual beli dalam Islam, peraturan-peraturan mengenai bank syariah, hukum riba dan akad-akad murabahah secara Notariil ditelaah, diteliti dan dievaluasi untuk menuliskan klausul denda yang sesuai dengan ketentuan fatwa DSN dan memenuhi prinsip syariah sebagaimana ditentukan oleh Bank Indonesia. Selain menggunakan jenis data sekunder, penelitian ini juga menggali data dari karyawan di 3 (tiga) bank syariah yang berbeda. Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi kaum muslimin agar memahami bahwa akad yang telah ditandatangani harus dipenuhi tepat waktu dengan itikad baik sehingga tidak terkena sanksi berupa denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban pada bank syariah.

ABSTRACT
Each shari'ah bank has a financing product based on a murabaha contract, namely a financing agreement of goods by affirming the purchase price to the client and the client pays them at a cost plus, as an agreed profit. In practice, it is not all of the financing based on murabaha contract goes according to the agreement between the shari'ah banks and its debtors. For the murabaha installment payment delays, the shari'ah banks are generally impose sanction in the form of a late charge of a sum of money in the amount approved by the client. The regulations regarding the late charge imposition is contained in the National Shari'ah Board fatwa No.17/DSN-MUI/IX /2000 on the sanctions for the capable clients who delay payments. In this study, the research uses a normative juridical, where the source of law in Islam namely the Al-Quran and the Hadith of Prophet Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, the DSN fatwas, the books on buying and selling in Islam, the rules regarding shari’ah banks, the usury laws and the murabaha-contracts is studied, researched and evaluated from the notary standpoint to write the late charge clause in accordance with the provisions of DSN fatwa and meet the shari’ah principles as determined by Bank Indonesia. In addition using the secondary data, this study also explores the data from the employees in three (3) different shari'ah banks. Results from this study are expected to be useful for the Muslims to comprehend that the contract that has been signed must be met on time in good faith so it is not exposed to a late charge due to late payment obligations to the shari'ah banksShari’ah Bank, Murabaha Contract, Late Charge, Fatwa of the National Shari’ah Board;Each shari'ah bank has a financing product based on a murabaha contract, namely a financing agreement of goods by affirming the purchase price to the client and the client pays them at a cost plus, as an agreed profit. In practice, it is not all of the financing based on murabaha contract goes according to the agreement between the shari'ah banks and its debtors. For the murabaha installment payment delays, the shari'ah banks are generally impose sanction in the form of a late charge of a sum of money in the amount approved by the client. The regulations regarding the late charge imposition is contained in the National Shari'ah Board fatwa No.17/DSN-MUI/IX /2000 on the sanctions for the capable clients who delay payments. In this study, the research uses a normative juridical, where the source of law in Islam namely the Al-Quran and the Hadith of Prophet Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, the DSN fatwas, the books on buying and selling in Islam, the rules regarding shari’ah banks, the usury laws and the murabaha-contracts is studied, researched and evaluated from the notary standpoint to write the late charge clause in accordance with the provisions of DSN fatwa and meet the shari’ah principles as determined by Bank Indonesia. In addition using the secondary data, this study also explores the data from the employees in three (3) different shari'ah banks. Results from this study are expected to be useful for the Muslims to comprehend that the contract that has been signed must be met on time in good faith so it is not exposed to a late charge due to late payment obligations to the shari'ah banksShari’ah Bank, Murabaha Contract, Late Charge, Fatwa of the National Shari’ah Board, Each shari'ah bank has a financing product based on a murabaha contract, namely a financing agreement of goods by affirming the purchase price to the client and the client pays them at a cost plus, as an agreed profit. In practice, it is not all of the financing based on murabaha contract goes according to the agreement between the shari'ah banks and its debtors. For the murabaha installment payment delays, the shari'ah banks are generally impose sanction in the form of a late charge of a sum of money in the amount approved by the client. The regulations regarding the late charge imposition is contained in the National Shari'ah Board fatwa No.17/DSN-MUI/IX /2000 on the sanctions for the capable clients who delay payments. In this study, the research uses a normative juridical, where the source of law in Islam namely the Al-Quran and the Hadith of Prophet Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, the DSN fatwas, the books on buying and selling in Islam, the rules regarding shari’ah banks, the usury laws and the murabaha-contracts is studied, researched and evaluated from the notary standpoint to write the late charge clause in accordance with the provisions of DSN fatwa and meet the shari’ah principles as determined by Bank Indonesia. In addition using the secondary data, this study also explores the data from the employees in three (3) different shari'ah banks. Results from this study are expected to be useful for the Muslims to comprehend that the contract that has been signed must be met on time in good faith so it is not exposed to a late charge due to late payment obligations to the shari'ah banksShari’ah Bank, Murabaha Contract, Late Charge, Fatwa of the National Shari’ah Board]"
2015
T43705
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahnema, Ali
New York: I.B.Tauris, 1998
922.97 RAH i
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library