Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Siswoyo, author
Usaha pelayaran di Indonesia setelah paket November 21 tahun 1988
BASTRAK
Pada Repelita VI Tahun 1994-1999 telah dicanangkan sasaran jasa-jasa di luar sektor minyak dan gas bumi, yang berupa jasa nonfaktor dan pendapatan faktor. Namun demikian, pada perencanaan sasaran tersebut dijumpai adanya nilai defisit yang semakin membesar, yaitu pada pengangkutan, biaya angkutan, dan jasa-jasa lain, serta bunga dan transfer keuntungan penanaman...
1995
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agung Farhan, author
Akibat hukum atas pelaksanaan rencana restrukturisasi badan usaha milik negara sektor kepelabuhanan terhadap pemberlakuan konsesi kepelabuhanan pada pelabuhan yang telah diusahakannya sebelum berlakunya undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran = Legal consequences for enactment of port concessions in ports that have been cultivated before the enactment of law number 17 of 2008 on shipping, in connection with the implementation of the restructuring plan of the port state-owned enterprises
Tesis ini membahas untuk memahami bagaimana penerapan konsesi pada area pelabuhan bagi BUMN sektor kepelabuhanan, baik terhadap kegiatan pengusahaan sebelum maupun setelah berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, guna selanjutnya menganalisis secara yuridis atas akibat hukum dari pelaksanaan rencana Restrukturisasi BUMN sektor Kepelabuhanan terhadap pemberlakuan Konsesi Kepelabuhanan pada...
2019
T54332
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nisrina Jannati, author
Meninjau kembali kebijakan cabotage dalam Undang-Undang Pelayaran Indonesia: Suatu kajian perbandingan dengan Amerika Serikat dan Malaysia
Indonesia telah memberlakukan cabotage, suatu konsep atau asas yang melarang kapal asing ikut serta dalam pelayaran domestik di sepanjang perairan pesisir negara pantai, sejak tahun 2005 dan diperkuat dengan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, agar tercipta pelayaran nasional yang kuat. Pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (sekarang Undang-Undang), muncul kembali perdebatan perlu...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Christina Natalia, author
Penyelenggaraan usaha jasa pemanduan kapal di kawasan perairan kota Cilegon dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemanduan kapal dan undang-undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
Pola pengelolaan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang bersifat sentralistik dan monopolistik mengakibatkan pelaksanaan kegiatan usaha pelayanan jasa kepelabuhanan yang bersifat sentralistik dan monopolistik pula. Hal ini terlihat dari fungsi pengusahaan pelabuhan yang dilakukan oleh satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama PT (Persero) Pelabuhan Indonesia (PT Pelindo) yang didirikan oleh...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library