Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permukiman kumuh di Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Beji menjadi permasalahan penataan ruang tidak terkecuali di Kota Depok. Wilayah kumuh di Kota Depok timbul pada lahan-lahan Negara yang dimanfaatkan untuk tempat tinggal secara illegal oleh para pendatang. Saat ini, teknologi UAV dan penginderaan jauh telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, salah satunya adalah deteksi permukiman kumuh. Di Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Beji, karakteristik daerah kumuhnya di tandai oleh kondisi fisik rumah yang beratapkan seng dan kondisi tata letaknya yang tidak teratur. Penelitian ini membahas tentang perubahan wilayah permukiman kumuh di Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Beji dalam rentang waktu 10 tahun dengan batasan penelitian permukiman kumuh di bantaran badan air dan rel kereta api serta terbagi menjadi dua yaitu squatter dan non squatter. Seluruh data yang berada di penelitian ini didapatkan dari pemotretan foto udara format kecil tahun 2019 dan citra google earth tahun 2009. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan pendekatan keruangan (analisis spasial) untuk menjelaskan perbedaan yang terlihat pada daerah penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah perubahan wilayah permukiman kumuh di Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Beji tahun 2009 dan tahun 2019 mengalami peningkatan luas wilayah permukiman kumuh dan penggunaan tanah. Perubahan penggunaan tanah pada permukiman kumuh squatter didominasi oleh tanaman campuran sedangkan non squatter didominasi oleh permukiman kumuh. ......Slums in Pancoran Mas and Beji Districts are a problem in spatial planning including Depok City. Slums in Depok City occur on State land that is used illegally by immigrants. Currently, UAV technology and remote sensing have been widely used in various fields, one of which is the detection of slums. In Pancoran Mas and Beji Subdistricts, the characteristics of the slums are marked by the physical condition of the house that is roofed with zinc and the conditions of the layout that are irregular. This study discusses the change of slum areas in Pancoran Mas and Beji Districts within a span of 10 years with the limitation of slum settlements on the banks of water bodies and railroad tracks and is divided into two namely squatter and non squatter. All data in this study were obtained from 2019 small format aerial photography imagery in 2009. The analytical method used in this study is descriptive analysis and spatial approach (spatial analysis) to explain the differences seen in the study area. The results of this study are changes in slum areas in Pancoran Mas and Beji Districts in 2009 and 2019 experienced an increase in slum areas and land use. Changes in land use in squatter slums are dominated by mixed plants while non squatter slums are dominated by slums. "

"Istilah permukiman kumuh sering didengar dalam berbagai bidang dan terus dibicarakan ditengah perkembangan perekonomian dan pergolakan mayarakat Indonesia yang Iabil saat ini. Pada bidang Arsitektur permasalahan permukiman kumuh tidak lepas dari pemasalahan Tata Kota. Permukiman kumuh bertambah dan berkembang dengan ciri dan karakter yang berbeda dengan permukiman perkampungan atau permukiman elit, bagaimana mengidentitikasi kawasan kumuh tersebut, bagaimana dengan kehidupan bermukimnya dan perkembangan persebarannya dalam ruang kota Jakarta.Keterlibatan pemerintah dalam menangani permukiman kumuh telah dimulai sejak di keluarkannya Inpres No 5 /1960 mengenai permukiman kumuh. Kebijakan apa saja yang dibuat dan seberapa berpengaruhnya hal tersebut terhadap penyelesaian permasalahann pemukiman kumuh di Jakarta.Dalam kebijakan penanganan permasalahan permukiman kumuh, pemerintah rnengharapkan peran semua pihak. Sehingga keberhasilan strategi dan program yang di jalankan juga tergantung keberhasilan tiap-tiap pelaku dalam melaksanakan peranannya. Hingga saat ini permukiman kumuh di Jakarta makin bertambah jumlahnya dengan kwalitas kekumuhan yang buruk. Keterbatasan pemerintah dalam hal ini telah di sadari sehingga mengubah peranannya hanya sebatas pemberi tugas bukan pelaksana, dapatkah arsitek menjawab tantangan dan mengambil peran tersebut."

"Penelitian ini membahas good urban governance dalam penataan kawasan kumuh di Provinsi DKI Jakarta dengan berfokus pada implementasi Community Action Plan dan faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan penataan kawasan kumuh. Tujuan peneliltian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penataan kawasan kumuh di Provinsi DKI Jakarta melalui program Community Action Plan dari persepktif good urban governance dan menemukan faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penataan kawasan kumuh. Penelitian ini mengoperasionalisasikan teori good urban governance dari Van den Dool, dkk dan teori daerah kumuh dari Nassar dan Elsayed. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan post positivisme melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum terlihat bentuk tata kelola kota yang baik dalam implementasi Community Action Plan. Ini disebabkan belum beroperasinya secara adil dan belum tepat prosedur dalam pemenuhan nilai good urban governance. Sehingga implementasi metode CAP dalam penataan kawasan kumuh bukan merupakan program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan belum dapat dikatakan produk kebijakan yang efektif dan efisien. Selain itu hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penataan kawasan kumuh ialah faktor lingkungan.......This study discusses good urban governance in the slum management in Jakarta Province by focusing on the implementation of the Community Action Plan and the factors that influence the implementation of the slum management. This study aims to analyze the implementation of the slum management in this province through the Community Action Plan program from the perspective of good urban governance and to discover the factors that influence the implementation of the slum management. This study operationalises good urban governance theory by Van den Dool, et al and slum theory by Nassar and Elsayed. This research is conducted by using post-positivism through in-depth interviews and literature studies. The results of the study show that there is no vivid form of good urban governance in implementing the Community Action Plan, because the implementation has not yet worked fairly and in proper procedures on fulfilling the values of good urban governance. The implementation of the Community Action Plan program in the slum management, thus, is not a responsive program toward people's need and not able to be said as an effective and efficient policy "product". Moreover, This study finds that the factors that influence the implementation of the slum management is environmental factors."