Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Perjanjian Kerjasama Penjualan yang dilakukan oleh Manajer Investasi dengan Bank sebagai agen penjual dalam pemasaran produk investasi unit Kontrak Pengelolaan Dana, dan perlindungan hukum bagi manajer investasi ketika agen penjual bertindak melebihi kapasitasnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penjualan. Dalam Perjanjian Kerjasama Penjualan ini, bank sebagai agen penjual mewakili perusahaan efek sebagai Manajer Investasi untuk menjual produk investasi berupa unit Kontrak Pengolaan Dana yang dilaksanakan oleh bank berdasarkan info memo yang diterbitkan oleh manajer investasi. Perjanjian Kerjasama Penjualan pada hakekatnya merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, terpisah dan terlepas dari Kontrak Pengelolaan Dana. Apabila agen penjual berhasil memasarkan produk investasi Kontrak Pengelolaan Dana, maka barulah dibuatkan Kontrak Pengelolaan Dana antara Manajer Investasi dengan masing-masing investor. Kontrak Pengelolaan dana pada saat ini merupakan salah satu bentuk investasi yang sedang berkembang pesat. Adapun yang dimaksud dengan Kontrak Pengelolaan Dana adalah bentuk pengelolaan dana investor yang dibentuk dengan perjanjian bilateral antara investor dengan Manajer Investasi, dimana untuk selanjutnya Manajer Investasi akan menginvestasikan uang investor tersebut dalam portofolio efek. Namun ternyata penggunaan agen penjual dalam pemasaran Kontrak Pengelolaan Dana dapat menimbulkan masalah hukum baru. Tanggung jawab Agen Penjual yang tidak diatur dan dibatasi oleh regulator pasar modal mengakibatkan Perjanjian Kerjasama Penjualan menjadi sangat penting peranannya untuk mengatur tugas dan tanggung jawab Agen Penjual secara terperinci. ...... This thesis discusses Selling Agreement between Investment Manager as the issuance and the management of the Discretionary Fund and Bank as Selling Agent of Discretionary Fund, and the legal protection for Investment Manager when Selling Agent fortress it's capacity as stated in Selling Agreement. In this Selling Agreement, Securities Company as Investment Manager represent by Bank as their investment product's Selling Agent, therefore Bank obliged to sell the investment product such as Discretionary Fund based on The Info Memo issued by Investment Manager. Discretionary Fund is made by the Investment Manager and the investor after the Selling Agent managed to sell the Discretionary Fund. Currently, Discretionary Fund is one of the most rapidly growing forms of investment. Essentially, Selling Agreement is an independent contract, separated and detached from Discretionary Fund. The definition of Discretionary Fund itself is investors fund management formed by bilateral agreement between the investors and Investment Manager, where for further more the Investment Manager will invest the investors fund in securities portfolios. Where in practise, another legal issue still arise from Discretionary Fund's managed by selling agent. The capital market regulation does not explicitly address the marketing and selling activities of Discretionary Fund by selling agent, and caused Discretionary Fund Unit Selling Agreement have an important role to regulate the work scope and responsibility activity of selling agent.

Abstrak :
Sejak bergulirnya reformasi, masalah otonomi sering menjadi bahan pembicaraan banyak kalangan, baik kalangan politisi, birokrasi, akademisi dan bahkan masyarakat awam, terlebih kaitannya dengan kepentingan daerah. Begitu juga dengan daerah Indragiri hilir yang ingin dimekarkan dengan Indragiri Selatan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyrakat lokal. Permasalahannya adalah, mengapa kabupaten Indragiri Hilir harus melakukan pemekaran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dan bagaimana pengaturannya dan kelayakan daerah otonom baru bagi Indragiri Hilir, serta apa kemungkinan lain bila tidak dimungkinkan pemekaran. Untuk menjawab penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriftif serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tertier, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pertama Kabupaten Indragiri Hilir memang sangat perlu melakukan pemekaran untuk memdapatkan pemerataan di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang selama ini dinilai belum merata, kedua Kabupaten Indragiri Hilir memang sudah sangat layak untuk dimekarkan karena sudah memenuhi segalah pesyaratan yang datur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta serta sudah memenuhi seluruh nilai indikator yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, ketiga apabila tidak dimungkinkan pemekaran maka ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pemanfaatan sumber daya yang harus di prioritaskan pemerintah kabupaten Indragiri Hilir. Kedepannya pemerintah harus benar-benar menseleksi lebih baik dan lebih rinci lagi setiap daerah yang ingin melakukan pemekaran, apabila daerah tersebut memang layak menjadi daerah otonom baru maka pemerintah harus mendukungnya, namun bila belum layak maka pemerintah wajib mencegahnya, hal ini untuk menciptakan penyamarataan pembangunan di seluruh Indonesia. ...... Since the ongoing reforms, the issue of autonomy has often been the subject of much discussion among politicians, bureaucracies, academics and even ordinary people, especially in relation to regional interests. So also with Indragiri downstream area who want to expand with Indragiri Selatan to further improve the welfare of local society. The problem is, why Indragiri Hilir regency should do expansion in an effort to improve the welfare of local people, and how the regulation and feasibility of new autonomous regions for Indragiri Hilir, and what other possibilities if not possible division. To answer this research the author uses normative legal research with the nature of descriptive research and using primary law materials, secondary, tertiary, the data obtained were analyzed by using qualitative approach. The result of this research shows that firstly Indragiri Hilir regency really need to do expansion to get equity in infrastructure sector, education, and health which have been considered unevenly, both of Indragiri Hilir Regency have been very feasible to be expanded because they have fulfilled every requirement that datur in Law Number 23 Year 2014 and also has fulfilled all the values of the indicators set out in Government Regulation Number 78 Year 2007, the third if not possible the division there are four aspects that must be considered, namely infrastructure, educational facilities, health facilities, and resource utilization which should be prioritized by Indragiri Hilir district government. In the future, the government should really select better and more detailed every regions that want to expand, if the region is indeed worthy of being a new autonomous region then the government should support it, but if not feasible then the government must prevent it, this is to create generalization of development in throughout Indonesia.

Abstrak :
Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi prasayarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia. Di samping itu juga memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan dan prosedur maupun tata cara permohonan KI pada Bank Rakyat Indonesia Jakarta. Metode penelitian yang dipergunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan metode penelitian lapangan (field research).

Abstrak :
Kemitraan adalah salah satu bentuk kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas usaha tertentu. Skripsi ini mengkaji pelaksanaan perjanjian dan pengawasan terhadap perjanjian kemitraan antara PT. Grab Teknologi Indonesia dengan mitranya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalar yuridis normatif. Has?l penelitian menemukan bahwa perjanjian kemitraan pada prinsipnya tunduk pada ketentuan perjanjian pada umumnya berdasarkan KUHPerdata. Namun selain dari pada itu tunduk juga pada ketentuan Kemitraan sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 dan PP No. 17 Tahun 2013 yang mensyaratkan bahwa usaha besar tidak boleh memiliki dan/atau menguasasi usaha menengah, mikro dan kecil atar saha menengah tidak boleh memiliki dan/atau menguasasi saha mikro dan kecil. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengawasan kemitraan belum berjalan dengan baik dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang ada pada KPPU. Oleh karenanya perlu adanya kerjasama antar instansi pemerintah terkait dalam pengawasan kemitraan

---

Partnership is a form of cooperation based on agreement and to meet mutual needs in increasing the capacity and capability of certain businesses. This thesis analyzes the implementation of the agreement and the supervision of the partnership agreement between PT Grab Teknologi Indonesia and its partners. The method used in this research is juridical normative. The research found that the partnership agreement in principle is subject to the terms of the agreement in general based on the Indonesian Civil Code. However, apart from the foregoing, it is also subject to the provisions of the Partnership provisions as regulated under Law No. 20 of 2008 and PP. 17 of 2013, which set out that large-scale businesses may not own and / or control medium, micro and small-scale businesses or medium-scale businesses may not own and / or control micro and small-scale businesses. This study also found that the supervision of partnerships has not been going well due to the limited budget and human resources at KPPU. Therefore, cooperation between the relevant government agencies in monitoring partnerships is necessary

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai peran notaris dalam pendirian perseroan perorangan (menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil). Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah beberapa peraturan di Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Di dalam UU Cipta Kerja memunculkan satu bentuk baru perseroan, yang di dalam PP No. 8 Tahun 2021 menyebutnya sebagai Perseroan Perorangan. Dalam pendirian perseroan perorangan ini cukup dengan mengisi format isian pernyataan pendirian secara elektronik tanpa adanya akta notaris. Hal tersebut mengakibatkan perseroan perorangan tidak memiliki dokumen autentik dalam pendiriannya. Selain itu perseroan perorangan dapat didirikan oleh seseorang yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, dimana umur tersebut belum cakap hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai peran notaris dalam pendirian perseroan perorangan menurut PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil dikaitkan dengan peran notaris dalam pendirian perseroan persekutuan modal dan konsekuensi hukum adanya syarat usia minimum 17 (tujuh belas) tahun bagi pendiri perseroan perorangan. Untuk menguraikan permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Hasil analisa adalah untuk menyarankan kepada pemerintah bahwa dalam pendirian perseroan perorangan sebaiknya tetap melibatkan notaris dan bagi pendiri perseroan perorangan sebaiknya paling rendah berumur 21 (tahun) untuk kelancaran perseroan dalam menjalankan usahanya. ......This research discusses about the role of a notary in the establishment of a Single Member Limited Liability Company (according to Government Regulation Number 8 of 2021 about the Company's Authorized Capital and Registration of Establishment Changes and Dissolution of Companies that Meet the Criteria for Micro and Small Businesses). The government through the Law on Job Creation has amended several regulations in Indonesia, one of them is the Law on Limited Liability Companies. In the Job Creation Law, a new form of company emerges, which in Government Regulation Number 8 of 2021 referred to it as a Single Member-LLC. In the establishment of a Single Member-LLC is by filling out a form electronically through SABH, without a notarial deed. This causes Single Member Limited Liability Company not have authentic documents in their establishment. In addition, a Single Member-LLC can be established by someone who is still 17 (seventeen) years old, where that age is not yet legally competent. The issues raised in this study are regarding the role of a notary in the establishment of a Single Member Limited Liability Company according to Government Regulation Number 8 of 2021 related with the role of a notary in the establishment of a Limited Liability Company and the legal consequences of having a minimum age requirement of 17 (seventeen) years for founders of Single Member-LLC. To describe these problems is using normative legal research methods with prescriptive research typology. The results of the analysis are to suggest to the government that in the establishment of a Single Member-LLC is better to involve a notary and for founder of Single-Member LLC better in 21 (twenty-one) years old for the good of the company in running business.