Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Fenomena kejahatan tidak hanya terjadi di wilayah daratan, namun udara dan laut pun dapat menjadi ruang terjadinya kejahatan. Fenomena kejahatan juga tidak hanya terjadi pada cakupan wilayah lokal suatu negara, tetapi juga dapat dilakukan dalam wilayah internasional. Dalam tulisan ini, penulis menjelaskan fenomena kejahatan di wilayah laut, seperti halnya fenomena kejahatan penyelundupan melalui jalur laut yang terjadi di wilayah perairan provinsi Kepulauan Riau, hingga saat ini masih terjadi. Penyelundupan masih terjadi dikarenakan beberapa faktor penyebab penyelundupan seperti kondisi geografis, lemahnya pengawasan, adanya keterlibatan warga lokal serta kemampuan pelaku terhadap melakukan kejahatan penyelundupan. Keempat faktor tersebut dibangun berdasarkan studi literatur serta penelitian-penelitian sebelumnya mengenai terjadinya aktvitas penyelundupan melalui jalur laut. Hal ini mengakibatkan fenomena kejahatan penyelundupan melalui jalur laut masih terus terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

---

ABSTRACT Crime phenomenon occurs not only on land, but air and sea area can also be a subject to crime space. Transnational regions are susceptible to crimes, not limited to the local region of a country. In this thesis, the author attepts to describe the criminal phenomenon on sea sector, such as smuggling through sea terrains that happened in Riau Islands territorial waters that still exist to this day. Smuggling is common and interminable due to several factors, such as geographical conditions, lack of supervision, the involvement of the local citizens, and the capability of the perpetrators towards the act. These factors are built based on literature studies and previous researches regarding smuggling activities through the oceanic track. This causes the status of smuggling through the sea is still ceaseless and ongoing to this date in Riau Islands.

Abstrak :
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai “penjaga” gerbang perbatasan memiliki tantangan yang besar dalam upaya melakukan pengawasan penyelundupan narkotika internasional ke Indonesia. Di DJBC belum lama ini dibuat satu direktorat khusus yang menangani aktivitas peredaran narkotika, yaitu Direktorat Interdiksi Narkotika. Penelitian ini membahas ancaman dan risiko peredaran Narkotika dalam konteks kepabeanan dan cukai di Indonesia yang membuat DJBC membutuhkan direktorat khusus narkotika. Strategi Direktorat Interdiksi Narkotika DJBC dalam upaya mencegah penyelundupan narkotika internasional ke Indonesia, dan sinergitas antara Direktorat Interdiksi Narkotika DJBC dengan Unit Intelijen DJBC dan komunitas intelijen lainnya di Indonesia dalam pengawasan dan upaya pemberantasan penyelundupan Narkotika. Penelitian dalam tesis ini menggunakan Pendekatan Kualitatif. Teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam pada narasumber internal dan eksternal DJBC, observasi, dan tinjauan pustaka. Peneliti menggunakan sejumlah teori dan konsep dalam penelitian ini, yaitu ketahanan nasional, penyelundupan, bea dan cukai, intelijen, intelijen strategis dan komunitas intelijen, dan tata kelola organisasi. Hasil penelitian ini menunjukan ancaman yang tinggi dan mengkhawatirkan pada penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Ancaman ini membuat DJBC membutuhkan direktorat khusus yang fokus menangani penyeulundupan narkotika ini. Direktorat khusus ini juga memudahkan sinergi DJBC dengan lembaga lainnya dan sinergi antar direktorat dalam mengawasi ancaman narkotika. ......The Directorate General of Customs and Excise (DJBC) as the "guard" of the border gate has big challenges in its efforts to supervise international narcotics smuggling into Indonesia. Recently, at DJBC, a special directorate was created to handle narcotics trafficking activities, namely the Narcotics Interdictation Directorate. This study discusses the threats and risks of narcotics trafficking in the context of customs and excise in Indonesia, which makes DJBC need a special directorate of narcotics. The strategy of the Directorate of Narcotics Interdiction of DJBC in an effort to prevent international narcotics smuggling into Indonesia, and the synergy between the Directorate of Narcotics Interdiction of DJBC and the Intelligence Unit of DJBC and other intelligence communities in Indonesia in monitoring and eradicating narcotics smuggling. The research in this thesis uses a qualitative approach. Data collection techniques are through in-depth interviews with internal and external sources of DJBC, observation, and literature review. The researcher uses a number of theories and concepts in this research, namely national security, smuggling, customs and excise, intelligence, strategic intelligence and the intelligence community, and organizational governance. The results of this study indicate a high and worrying threat to narcotics abuse in Indonesia. This threat makes DJBC need a special directorate that focuses on dealing with narcotics smuggling. This special directorate also facilitates the synergy between DGCE and other institutions and between directorates in overseeing the threat of narcotics.

Abstrak :
ABSTRAK<>br> Indonesia dalam mengamankan penerimaan kargo udara sudah memiliki upaya yang baik untuk mencegah berbagai kejahatan melalui kargo udara termasuk penyelundupan narkoba transnasional. Namun, berdasarkan kasus yang terjadi pada tahun 2016 serta data tegahan penyelundupan narkotika melalui kargo udara oleh Bea Cukai menunjukkan bahwa pengamanan penerimaan kargo udara Indonesia memerlukan optimalisasi. Uni Eropa sudah memperkuat pengamanan penerimaan kargo-nya setelah ditemukan sebuah bom rakitan dalam pesawat kargo dari Yaman. Pengamanan Uni Eropa menggunakan sistem validasi yang disebut sebagai Air Cargo and Mail Carrier operating into the EU from a Third Country Airport atau ACC3, dimana negara diluar Uni Eropa diwajibkan memiliki validasi dari Uni Eropa untuk mengirim kargo udara menuju Uni Eropa. Berdasarkan pencegahan kejahatan situasional, penulis membahas tentang potensi diterapkannya sistem validasi penerimaan kargo udara berdasarkan ACC3 sebagai upaya preventif penyelundupan narkoba transnasional di Indonesia. Pada artikel ini, pencegahan kejahatan situasional dikaitkan pada tingkat public policy dimana strategi pencegahan memiliki bentuk suatu kebijakan pemerintah sebagai upaya pengamanan suatu negara.

---

ABSTRACT<>br> In securing air cargo, Indonesia already have a good efforts to prevent crimes through air cargo including transnational drug smuggling. However, based on the case that occurred in 2016 as well as restraining drug trafficking via air cargo data by Customs showed that the air cargo security reception Indonesia requires optimization. The European Union has reinforce its cargo security reception after they were discovered an IED in the cargo aircraft from Yemen. EU security using the validation system referred to as Air Cargo and Mail Carrier operating into the EU from a Third Country Airport or ACC3, where countries outside the European Union are required to have validation from the European Union to send air cargo towards the European Union. Based on situational crime prevention, the author discusses the potential application of air cargo validation system based on ACC3 as a preventative measure of transnational drug smuggling in Indonesia. In this journal, refer to situational crime prevention on the level of public policy where prevention strategies have the form of a government policy as an effort to secure a country.