Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan code-mixing antara Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara kasual dalam beberapa tahun terakhir telah terdokumentasi dengan baik dan dikenal secara luas, sebagaimana kini disebut sebagai Bahasa Jaksel. Oleh karena itu, perspektif mengenai kesopanan fenomena ini merupakan area yang menarik untuk diteliti. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan dan pandangan mahasiswa mengenai code-mixing, termasuk pendapat tentang tingkat kesopanan serta kepantasan dalam konteks akademik dan nonakademik, dengan menggunakan analisis deskriptif dari hasil wawancara satu lawan satu guna mengkaji penggunaan code-mixing antara Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dalam ujaran, menggunakan teori kesantunan linguistik, face, dan social distance. Dua puluh delapan mahasiswa tahun keempat dari angkatan 2019 Program Studi Inggris Universitas Indonesia berpartisipasi dalam wawancara tersebut. Penelitian ini menggunakan teori kesantunan linguistik Brown dan Levinson yang didefinisikan dengan istilah face (muka) dan face-saving untuk menemukan penalaran spesifik dan menjelaskan secara deskriptif mengenai keadaan dan penerimaan code-mixing di lingkungan sekitar para mahasiswa. Hasil penelitian menemukan beragam perspektif tentang kesopanan dan kepantasan code-mixing di dalam konteks akademis. Penyelidikan lebih rinci disarankan untuk dilakukan pada kesantunan sebagaimana dirasakan oleh orang Indonesia dalam sub-masyarakat tertentu.

---

Usage of casual code-mixing between English and Bahasa Indonesia in recent years has been well-documented and widely recognized, as is now commonly referred to as Bahasa Jaksel. Perspectives on politeness on this phenomenon is therefore a compelling area to discuss. This paper aims to examine college students’ usages and perspectives on code-mixing, including opinions on politeness and appropriateness within academic and non-academic contexts, using descriptive analysis of one-on-one interview results to examine the use of code-mixing between English and Bahasa Indonesia within utterances, with theories on politeness, face, and social distance. Twenty-eight fourth-year students from class of 2019, of the English Studies Department of Universitas Indonesia participated in the interview. This research uses Brown and Levinson’s theories on politeness as defined with face and face-saving terms to discover specific reasonings and descriptively explain the circumstances and reception of code-mixing done within the surroundings of the students. Findings report mixed perspectives regarding code-mixing politeness and appropriateness within the classroom. Further investigation is recommended to be had on the perceived politeness as held by Indonesians within specific sub-societies."

"ABSTRACTIntroduksi teknologi dari pihak luar merupakan hal yang tidak bisa petani hindarkan selama melakukan praktik pertanian. Petani di Desa Cibodas, Lembang, Jawa Barat merupakan satu dari banyak kelompok masyarakat tani yang mengalami introduksi teknologi. Tulisan ini ingin menjelaskan bagaimana respon petani terhadap introduksi teknologi greenhouse dan smart farming system. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa respon yang dimunculkan petani ternyata memiliki dua ragam, yaitu keputusan untuk mengadopsi atau tidak mengadopsi teknologi didasari oleh pilihan rasional masing-masing petani. Setiap respon petani ternyata menghasilkan konsekuensi yang berbeda. Lebih lanjut untuk memahami hubungan antara petani dengan teknologi, saya memakai konsep sociotechnical system. Lewat pandangan ini memungkinkan kita untuk berfokus mencermati hubungan antara manusia dengan teknologi yang sebenarnya saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Dalam hal merespon introduksi teknologi, terdapat seorang petani yang menarik perhatian saya Untuk memahami intensi dari respon petani tersebut, saya menggunakan konsep agency, lebih khususnya konsep neoliberal agency. Dalam konteks petani anggota Koperasi Gerbang Emas di Desa Cibodas agency ini terlihat dari intensi petani. Intensi tersebut adalah untuk selalu mengusahakan diri agar sesuai dengan permintaan pasar baik lewat personal branding atau lewat penerapan teknologi baru dalam praktik bertaninya, dan menganggap dirinya sebagai sebuah bisnis.

---

ABSTRACTIntroduction of technology from outsider is an event that farmers cannot avoid throughout agricultural practices. The farmers in Cibodas Village, Lembang, West Java are one of many farming communities who have experienced the introduction of technology. This paper intends to explain how the farmers responded to the introduction of greenhouse technology and smart farming system. Responses raised by the farmers turned out to have types, that is, decision to adopt or not to adopt the technology based on the rational choices of each farmer. In fact each farmer 39s response produces different consequences. Further to understand the relationship between farmers and technology, I use the sociotechnical system concept. In this view, it allows us to focus on observing the relationship between human and technology that are actually interconnected and affected each other. In looking at a response to the introduction of technology, there was a farmer who caught my attention. To understand the intention of this farmer 39s response I use agency concept, more particularly neoliberal agency concept. In the context of the farmers members of Koperasi Gerbang Emas in Cibodas Village, this agency form is seen from the farmers intention. The intention is to keep making self efforts to meet market demand either through personal branding or application of new technology in their farming practices. "

"Secara umum, kebijakan pengamanan infrastruktur informasi vital (IIV) di Indonesia mengacu pada undang-undang informasi dan transaksi elektronik, undang-undang keterbukaan informasi publik, undang-undang Pelindungan data pribadi dan peraturan Pelindungan IIV. Berdasarkan peraturan Pelindungan IIV, program pengamanan IIV setidaknya membutuhkan kerangka kerja pengamanan layanan IIV dan metode identifikasi layanan vital sesuai model pengamanan IIV. Dalam rangka memberikan panduan praktis serta memenuhi kebutuhan strategis, diusulkan rancangan kerangka kerja pengamanan IIV sesuai kebutuhan di Indonesia. Memperhatikan keterbatasan waktu penelitian, rancangan kerangka kerja dibangun mengacu kepada kebutuhan sektor administrasi pemerintahan sebagai sektor yang banyak terhubung dengan sektor strategis lain.Penelitian kerangka kerja pengamanan IIV sektor administrasi pemerintahan dilakukan dengan pendekatan sosioteknikal mengacu metode predicting malfunctions in socio-technical systems (PreMiSTS). pada akhir penelitian dibuat sistem pendukung keputusan sebagai implementasi dari kerangka kerja yang dihasilkan. Keseluruhan tahapan penelitian didesain sebagai penelitian mixed method dengan kombinasi metode analisis data tematik, fuzzy delhphi method (FDM), partial least squares structural equation model (PLS SEM), teori desain visual, focus group discussion (FGD), dan content validity indeks (CVI).Kerangka kerja yang dihasilkan memiliki 6 elemen penentu pengamanan IIV dengan total 20 sub elemen dan 36 indikator. Berdasarkan hasil FDM dan PLS SEM, semua elemen dan sub elemen berpengaruh, namun ada 5 indikator yang harus dihilangkan karena tidak berpengaruh. Berdasarkan nilai CVI, desain kerangka kerja dinyatakan oleh 7 narasumber memenuhi 7 kriteria kerangka kerja, yaitu simplicity, coverage, compliance, dynamics, capabilities, usefulness, dan trustworthiness. Implementasi kerangka kerja dalam bentuk sistem pendukung keputusan memberikan rekomendasi kendali pengamanan untuk setiap fungsi. Kebermanfaatan ini dapat diterima dengan Baik oleh respondenPenelitian ini memberikan kerangka kerja praktis untuk melindungi IIV di sektor pemerintahan Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam identifikasi elemen keamanan dengan pendekatan sosioteknikal, serta metode validasi dan evaluasi kerangka kerja di bidang keamanan siber.

---

In general, the policy for securing critical information infrastructure (CII) in Indonesia refers to the information and electronic transactions law, the public information disclosure law, the personal data protection law and the CII protection regulations. Based on the CII Protection regulations, the CII security program requires at least an CII service security framework and vital service identification methods according to the CII security model. In order to provide practical guidance and meet strategic needs, a draft CII security framework is proposed according to needs in Indonesia. Taking into account the limited research time, the framework design was built referring to the needs of the government administration sector as a sector that is widely connected with other strategic sectors.

Research on the CII protection framework for the government administration sector was carried out using a sociotechnical approach referring to the predicting malfunctions in socio-technical systems (PreMiSTS) method. At the end of the research a decision support system was created as an implementation of the resulting framework. The entire research stage was designed as mixed method research with a combination of thematic data analysis methods, fuzzy Delphi method (FDM), partial least squares structural equation model (PLS SEM), visual design theory, focus group discussion (FGD), and content validity index (CVI).

The resulting framework has 6 elements determining IIV security with a total of 20 sub-elements and 36 indicators. Based on the results of FDM and PLS SEM, all elements and sub-elements have an influence, but there are 5 indicators that must be removed because they have no effect. Based on the CVI scores, the framework design was stated by 7 sources as meeting 7 framework criteria, namely simplicity, coverage, compliance, dynamics, capabilities, usefulness and trustworthiness. Implementation of the framework in the form of a decision support system provides security control recommendations for each function. This usefulness was well received by respondents

This research provides a practical framework for protecting CII in the Indonesian government sector. Theoretically, this research contributes to the identification of security elements using a sociotechnical approach, as well as validation and evaluation methods for frameworks in the field of cyber security."