Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Ilham Amba
"Pulau Kawaluso merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia dengan jarak dari kota tahuna sejauh 68 KM atau 5 jam menggunakan kapal dari Ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe, Tahuna. Saat ini kelistrikan di Pulau Kawaluso dipasok oleh pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan kapasitas 200 kW. Kondisi ini menyebabkan Pulau Kawaluso teraliri listrik 11 hingga 12 jam perharinya. Sehingga di perlukan tambahan pembangkit agar listrik di Pulau kawaluso menyala 24 jam penuh. Oleh karena itu dibutuhkannya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai tambahan daya untuk pulau kawaluso dan mengurangi biaya pokok produksi Pembangkit listrik tenaga diesel. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode Levelized Cost of Energy (LcoE). Hasil analisis menunjukkan bahwa hibrida antara PLTD dengan PLTS 63 dan 66 kWp memiliki nilai Life Cycle Cost (LCC) dan Cost of Energy (COE) sebesar Rp . 18.784.540.550 dan Rp. 17.405.519.355 serta COE sebesar Rp. 6.870 / kWh. dan Rp. 6.366 / kWh maka nilai Net Present Value (NPV) yang didapatkan bernilai positif dan investasi layak untuk dijalankan. Internal rate of return yang didapatkan sebesar 24% untuk 63 kWp dan 14% untuk 66 kWp serta Payback period membutuhkan waktu 4 tahun dan investasi layak untuk dijalankan

Kawaluso Island is one of the outermost islands in Indonesia with a distance of 68 KM from the city of Tahuna or 5-10 hours by boat from the capital of the Sangihe Islands Regency, Tahuna. Currently, electricity on Kawaluso Island is supplied by a diesel power plant (PLTD) with a capacity of 200 kW. This condition causes Kawaluso Island to be electrified 12 hours per day. So that additional sources of power plant are needed so that the electricity on Kawaluso Island is on 24 hours a day. Therefore, a solar power plant (PLTS) is one of alternative as additional power for Kawaluso Island and reduces the cost of production. The method used in this study uses the Levelized Cost of Energy (LcoE) method. The results of the analysis show that the HYBRID between PLTD and PLTS 63 kWp and 66 kWp has a Life Cycle Cost (LCC) value of IDR 18.784.540.550 and IDR 17.405.519.355 with Cost of Energy (COE) of IDR 6.870 and IDR 6.366/kWh. Net Present Value (NPV) obtained is positive. Interest of Rate for 63 kWp Solar power plant is 23% and for the 66 kWp Solar Power Plant is 19%. And the payback period is 4 years of investment and is categorized as feasible to continue."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adhityo Nugraha Barsei
"Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal menjadi salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Namun, tujuan dari kebijakan ini belum pernah dilakukan evaluasi mengenai bagaimana dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat desa tertinggal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengelolaan PLTS Komunal terhadap kondisi sosial ekonomi serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan PLTS Komunal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mix methods). Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik survei (skala likert dan pertanyaan terbuka) dan wawancara mendalam. Pengumpulan data sekunder diambil dari studi dokumentasi dan literature review. Penelitian dilakukan dari 31 Januari 2023 hingga 19 September 2023 dan telah menghasilkan 2 (dua) temuan. Pertama, kebijakan pengelolaan PLTS Komunal berkelanjutan telah berdampak terhadap keterampilan teknis dan manajerial masyarakat, berkembangnya aktivitas social, terciptanya usaha-usaha baru, terbukanya lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan efisiensi rumah tangga. Kedua, faktor yang mempengaruhi pengelolaan PLTS Komunal berkelanjutan adalah faktor ekonomi (listrik murah, usaha berbasis listrik, iuran masyarakat), faktor finansial (komitmen pemerintah, adanya pembiayaan), faktor politik (Kerjasama multipihak, dukungan kepala daerah lokal), faktor regulasi (peraturan, pelatihan dan pendampingan, pengawasan dan pengendalian), dan faktor sosiokultural (sikap gotong-royong, sense of ownership, integritas pengelola PLTS, dan tingkat pengetahuan). Rekomendasi dari hasil penelitian ini antara lain: Mendorong PLTS Komunal di Desa Labuangkallo agar dikelola oleh BUMDes dan mengeluarkan regulasi pemanfaatan PLTS; Mengintegrasikan BUMDes pengelola PLTS Komunal dengan unit-unit usaha berbasis listrik; dan Mendorong kolaborasi dinas terkait dalam mengoptimalkan potensi unggulan desa dikembangkan melalui pelatihan dan pendampingan usaha berbasis listrik.

Communal Solar Power Plants (PLTS) are one of the government's policy instruments in improving the welfare of rural communities and creating new jobs. However, the aim of this policy has never been to evaluate its impact on the socio-economic conditions of underdeveloped rural communities. This research aims to analyze the impact of Communal PLTS management on socio-economic conditions and the factors that influence the management of Communal PLTS. This research uses a qualitative and quantitative approach (mix methods). Primary data collection was carried out using survey techniques (Likert scale and open questions) and in-depth interviews. Secondary data collection was taken from documentation studies and literature reviews. The research was conducted from 31 January 2023 to 19 September 2023 and has produced 2 (two) findings. First, the policy of sustainable Communal PLTS management has had an impact on the technical and managerial skills of the community, the development of social activities, the creation of new businesses, the creation of employment opportunities, increased income, and household efficiency. Second, the factors that influence the sustainable management of Communal PLTS are economic factors (cheap electricity, electricity-based businesses, community contributions), financial factors (government commitment, availability of financing), political factors (multi-party cooperation, support from local regional heads), regulatory factors (regulations), training and mentoring, supervision and control), and sociocultural factors (mutual cooperation attitude, sense of ownership, integrity of PLTS managers, and level of knowledge). Recommendations from the results of this research are: Encouraging Communal PLTS in Labuangkallo Village to be managed by BUMDes and issuing regulations for the use of PLTS; Integrating BUMDes managing Communal PLTS with electricity-based business units; and Encouraging collaboration with related agencies in optimizing the superior potential of villages developed through training and assistance for electricity-based businesses."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library