Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mewujudkan kedaulatan pangan terlebih dahulu harus terdapat ketersediaan pangan yang cukup dan menjamin hak atas pangan bagi rakyat yang berasal dari sumber daya lokal. Karena kebutuhan akan lahan untuk pembangunan semakin besar akibat laju pertumbuhan penduduk dan industrialisasi, maka alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian menjadi sesuatu yang sulit dihindari. Jika alih fungsi lahan ini tidak diantisipasi dan tidak dilakukan upaya perlindungan terhadap lahan pertanian maka akan mengancam ketersediaan pangan yang cukup dan tidak tercapainya kedaulatan pangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan kedaulatan pangan diperlukan ketersediaan lahan pertanian yang dapat ,menghasilkan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dengan adanya pengaturan mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaanya memberikan jaminan atas keberadaan lahan pertanian untuk ketersediaan pangan yang cukup agar dapat tercipta kedaulatan pangan. Dalam mewujudkan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini pemerintah mengupayakan ekstensifikasi lahan dengan pengadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Diperlukan pula pelaksanaan kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan merumuskannya dalam bentuk instrumen hukum serta perencanaan lahan pertanian yang baik di daerah yang menjadi lokasi pengadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

---

To realize food sovereignty, there must be sufficient food availability and guarantee the right to food for the people who come from local resources. Because the need for land for development is greater due to the rate of population growth and industrialization, then the conversion of agricultural land to non-agriculture becomes something that is difficult to avoid. If the conversion of land is not anticipated and no safeguards against agricultural land are carried out, it will threaten adequate food availability and not achieve food sovereignty. This research was conducted by normative juridical method.The results of this study indicate that to realize food sovereignty, the availability of agricultural land is needed, producing enough food to meet the food needs of the community. With the regulation regarding the Protection of Sustainable Food Agriculture in Law No. 41 of 2009 along with its implementing regulations, it guarantees the existence of agricultural land for sufficient food availability so that food sovereignty can be created. In realizing this sustainable food agriculture land, the government seeks to expand the land by procuring sustainable food agricultural land and controlling the conversion of agricultural land into non-agricultural land. Also required is the implementation of obligations from the Regional Government to ensure food availability for the community through sustainable food agriculture land protection by formulating it in the form of legal instruments as well as good agricultural land planning in the area where sustainable food agriculture is procured."

"Sebagai sistem pertanian kearifan lokal Bali, kedaulatan pangan Subak terancam dalam menjaga keberlanjutan pangan di wilayah Bali. Hal ini disebabkan karena para petani tidak lagi sepenuhnya menjalankan prinsip Tri Hita Karana dalam kegiatan usaha taninya dan beralih pada sistem pertanian Revolusi Hijau. Kabupaten Tabanan yang memiliki prestasi ketahanan pangan terbaik di Indonesia juga ikut terancam, karena Subak sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan pangannya sudah tidak seberdaya dulu. Maka dari itu, penilitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh apa Revolusi Hijau telah mendegradasi kedaulatan pangan Subak yang menerapkan nilai-nilai Tri Hita Karana sehingga, dapat mengetahui akar permasalahan dan solusi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan pangan. Tesis ini menggunakan desain penelitian kualitatif dan metode Life History untuk memahami berbagai perubahan yang terjadi di Subak secara mendalam. Pengumpulan data menggunakan observasi, literatur dan melakukan wawancara secara langsung kepada tiga Subak di kabupaten Tabanan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari sistem pertanian berbasis manusia menjadi modal dan teknologi. Hasil dari pergeseran tersebut merubah beberapa aspek dalam Subak antara lain; sarana produksi yang mengandalkan input eksternal, sistem gotong royong yang tergantikan dengan upah, kesejahteraan petani yang memburuk, konsep pertanian yang menjadi tidak berkelanjutan, tradisi ritual yang mulai ditinggalkan dan perilaku petani yang individual membuat lemahnya posisi dan keberdayaan organisasi Subak. Tesis ini membuahkan temuan, bahwa Revolusi Hijau tidak secara langsung mempengaruhi kedaulatan pangan Subak, melainkan para petani yang terpengaruh oleh perubahan yang dibawa Revolusi Hijau menjadikan Subak menjadi tidak berdaulat. Kedaulatan pangan dapat tercapai dengan penerapan budaya yang kuat, salah satunya adalah menjalankan nilai-nilai Tri Hita Karana sebagai instrumen kedaulatan pangan berbasis budaya.......As a Balinese local wisdom agricultural system, Subak's food sovereignty is threatened in maintaining food sustainability in the Bali region. This is because the farmers no longer fully implement the principle Tri Hita Karana in farming activities and switch to the Green Revolution agricultural system. Tabanan Regency, which has the best food security achievements in Indonesia, is also under threat, because Subak, as the front line guard for food sovereignty, is no longer as empowered as before. Therefore, this research aims to find out to what extent the Green Revolution has degraded the food sovereignty of Subak which applies the values of Tri Hita Karana hence, can find out the root of the problem and solutions that can be done to maintain food sovereignty. This thesis uses a qualitative research design and methods Life History to understand the various changes that occurred in Subak in depth. Data collection used observation, literature and direct interviews with three subaks in Tabanan district. The results showed that there was a shift in orientation from human-based agricultural systems to capital and technology. The results of this shift changed several aspects of Subak, including; production facilities that rely on external inputs, mutual assistance systems that are replaced by wages, deteriorating farmer welfare, agricultural concepts that are becoming unsustainable, ritual traditions that are starting to be abandoned and individual farmer behavior weaken the position and organizational empowerment of Subak. This thesis led to the finding that the Green Revolution did not directly affect Subak's food sovereignty, but farmers who were affected by the changes brought about by the Green Revolution made Subak non-sovereign. Food sovereignty can be achieved through the implementation of a strong culture, one of which is by upholding the values of Tri Hita Karana as a culturally-based instrument for food sovereignty."

"ABSTRAKSkripsi ini mengkaji upaya pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh jalan tengah bagi kepentingan Indonesia dengan negara maritim besar, seperti Amerika dan China yang dianggap sebagai negara yang paling berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia di laut. Di satu sisi Indonesia harus menjaga keamanan serta kedaulatan di wilayah lautnya, akan tetapi sebagai konsekuensi dari diterimanya konsep wawasan nusantara atau negara kepulauan oleh dunia internasional melalui UNCLOS/KHL 1982, maka Indonesia pun wajib mengakomodasi kepentingan dunia internasional sebagai imbalannya. Pascaditandatangani UNCLOS/KHL 1982, Indonesia mendapatkan perluasan wilayah kedaulatannya, akan tetapi tingginya kepentingan negara maritim besar di perairan Indonesia menuntut Indonesia untuk memberikan jalur lintas damai yang kemudian dinamakan Alur Laut Kepulauan Indonesia ALKI. ALKI ditetapkan sebanyak tiga alur dari utara-selatan oleh pemerintah Indonesia. Akan tetapi penetapan tersebut dianggap masih belum sempurna karena dunia internasional menginginkan alur timur-barat. Oleh karena itu pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam upaya diplomasi untuk menemukan jalan tengah dengan negara maritim besar supaya masalah yang ada di sekitar kedaulatan laut teritorial dapat teratasi. Di samping itu terdapat kejahatan lintas negara yang tidak akan pernah tuntas terjadi di Perairan Indonesia, menjadi tugas berat pemerintah untuk melindungi segenap bangsanya sebagaimana yang tertuang pada alinea keempat UUD 1945

---

ABSTRACTAlur Laut Kepulauan Indonesia ALKI A Journey to Uphold Sovereignty of Indonesia 1982 mdash 2010 This thesis examines the efforts of the Government of the Republic of Indonesia to obtain a middle ground for the interests of Indonesia with a large maritime country, such as America and China which is considered the most potential country to threaten Indonesia 39 s sovereignty at sea. On the one hand, Indonesia must maintain security and sovereignty in its sea territory, but as a consequence of the acceptance of the concept of insight of the archipelago or an archipelagic country by the international community through UNCLOS KHL 1982, Indonesia is also obliged to accommodate the international interest in return. Following the signing of UNCLOS KHL 1982, Indonesia gained expansion of its sovereign territory, but the high interest of the great maritime state in Indonesian waters demanded Indonesia to provide a peaceful crossing route later called the Indonesian Archipelagic Sea Lane ALKI . ALKI set as many as three paths from the north south by the Indonesian government. However, the determination is considered still not perfect because the international world wants the east west flow. The Indonesian government therefore undertakes various diplomatic efforts to find a middle ground with a large maritime country so that the problems surrounding the territorial sea sovereignty can be overcome. In addition, there are transnational crimes that will never be completed in the waters of Indonesia, a heavy duty of the government to protect the entire nation as set forth in the fourth paragraph of the 1945 Constitution."

"Gagasan penggunaan kekuatan militer untuk menjaga kedaulatan negara tetap utuh secara politis tertanam pada setiap negara berdaulat. Melalui sistem internasional yang anarkis, upaya pengamanan kedaulatan negara diselenggarakan melalui peningkatan kekuatan militer ke arah yang dapat diandalkan-dikenal juga dengan realisme defentif-atau memaksimalkan kekuatan hingga menjadi hemegoni-disebut juga relaisme ofensif. Menyadari akan banyaknya tantangan aktual dan tantangan potensial terhadap kedaulatan Indonesia, pemerintah menciptakan minimum essential force (MEF) untuk memperbaiki TNI dengan cara meningkatkan dua komponen inti: Alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan kesejahteraan prajurit. Implementasi tahap pertama MEF terbukti efektif menaikkan kekuatan militer Indonesia sampai tahap minimum yang dapat menangkal segala ancaman terhadap kedaulatan negara. Ke depannya, diharapkan MEF dapat berkontribusi lebih lagi bagi keamanan nasional dengan terus memperbaiki beberapa kekurangan agar implementasi MEF maksimal. Di sisi lain, kritik terhadap MEF yang kerap menyinggung bahwa MEF hanya akan menyebabkan dilema keamanan terhadap negara tetangga, terutama negara anggota ASEAN-telah dibuktikan sebagai sebuah argumen yang terlalu dini dan dapat dihindarkan. "