Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Rencana peruntukan setiap ruang di suatu daerah sudah ditentukan berdasarkan peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Namun demikian, banyak kasus dilaporkan dimana terjadi penyimpangan satu peruntukan ruang dengan peruntukan ruang lainnya sering terjadi. Salah satu penyebab tumpang tindih tersebut adalah sistem informasi peruntukan ruang yang tidak memadai. Secara umum, keadaan sistem informasi keruangan yang ada sekarang (as-is system) pada setiap instansi adalah sebagai berikut: 1) Pihak publik susah melakukan pencarian dan akses terhadap data yang ada pada berbagai instansi, sehingga publik tidak bisa melakukan verifikasi peruntukan ruang suatu wilayah yang berpotensi mengalami tumpang tindih satu sama lain, 2) Masing-masing instansi mengumpulkan data sendiri-sendiri tanpa mengetahui data apa yang sudah ada pada instansi lain (redundant effort on data collection), dan 3) Data yang ada tidak kompatibel sehingga menghambat pertukaran data. Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah dengan membangun Sistem Informasi Sinkronisasi Ruang Berbasis Web yang bisa membantu stakeholder melakukan sharing distributed data geospasial (misalnya kawasan hutan lindung, kawasan industri, dan lain-lain). Disamping itu stake holder juga bisa melakukan overlay berbagai peta tematik tersebut untuk mengetahui daerah-daerah yang tumpang tindih. Melalui sistem informasi ini semua stakeholder bisa melakukan verifikasi keruangan setiap saat melalui internet dan melakukan revisi jika ada potensi untuk terjadinya tumpang tindih ruang. Metodologi yang digunakan untuk requirement determination adalah dengan melakukan observasi, studi literatur dan peraturan pemerinthan. Sedangkan untuk logical physical modeling analisis dan desain Sistem Informasi Sinkronisasi Ruang (SINKRON) digunakan Unified Modeling Language (UML) Version 2.0. Dalam mendukung interoperability dari sistem maka digunakan open standar dari Open Geospatial Consortium (OGC) web service. Desain Sistem Informasi Sinkronisasi Ruang (SINKRON) berbasis web map service dengan open standar interoperability dari Open Geospatial Consortium (OGC) web service mampu menyediakan platform bagi sharing distributed data geospasial. Disamping itu, melalui desain sistem yang interoperable, publik bisa melakukan overlay multi layer peta on the fly dari multi sources. Dengan demikian publik tidak perlu melakukan deployment software GIS komersial untuk bisa melakukan analisis keruangan sederhana.

---

Spatial utilization plan has been established for all regions based on regional spatial planning map (Peta Rencana Tata Ruang Wilayah). Nevertheless, many problems have been reported, where deviation between spatial utilization plan and actual utilization occurred. The reason for this overlap is mainly caused by lack of reliable spatial information system. Existing spatial information systems in Indonesia are characterized by the following conditions: 1) Public has difficulty to search and to access geospatial data distributed among various institutions. As a consequence, people unable to verify potential overlap on spatial utilization in a certain region, 2) Un-organized geospatial data caused redundant effort on data collection, 3 Different geospatial data format prohibiting data sharing among institutions. Development of web based spatial information system is expected to minimize these problems. Observations, literature and regulation analysis were carried out to determine system requirements. Meanwhile, Unified Modeling Language (UML) Version 2.0 was applied for logical and physical modeling. To support interoperability of distributed access mechanism, open standard of Open Geospatial Consortium (OGC) web service was implemented. Distinct features of the systems are: 1) Sharing mechanism of distributed geospatial data using web map service, and 2) Overlay multi map layers on the fly without additional deployment of commercial GIS software.

Abstrak :
Tesis ini membahas kewenangan pemerintah dalam rangka penataan ruang di era otonomi daerah berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (5) UUD 1945 beserta peran kementerian terkait penataan ruang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan historis serta sosiologi hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan persetujuan substansi dan evaluasi oleh menteri terhadap rancangan Perda Tata Ruang Wilayah adalah konstitusional; dan kementerian memiliki peranan yang dominan dalam rangka penataan ruang di daerah. ......This research about The Government Authority in Spatial Planning Based On Article 18 Clause (2) and Clause (5) The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia in regional autonomy era and the role of the relevant ministries of spatial planning. This research is a normative juridical approach legislation, the approach of the case, and a historical approach and sociology of law . The study concluded that the provisions of substance approval and evaluation by the minister for Spatial draft law is constitutional ; and the ministry has a imperative role in the framework of spatial planning in regional autonomy era.

Abstrak :
Studi ini akan menghasilkan suatu paparan yang komprehensif mengenai sejarah tata ruang Jakarta, pelaksanaan dan penyimpangan dari rencana tata ruang tersebut, dan akibatnya terhadap pembangunan kota Jakarta. Dari banyaknya literatur mengenai masalah-masalah yang umum dihadapi oleh perkotaan, studi ini akan merangkum berbagai studi yang telah dilakukan sebelumnya mengenai masalah banjir, kemacetan dan penurunan kualitas air tanah yang dialami Jakarta, dan juga saran-saran para ahli untuk mengatasinya. Dari sisi lain, studi ini juga menginventarisir program-program pemerintah yang akan/sudah dijalankan dalam penanggulangan ketiga permasalahan utama tersebut, dan dampaknya terhadap penurunan kerugian yang terjadi. ...... This study will focus on a comprehensive description of the history of Jakarta's spatial planning, its implementation and deviations from the spatial plan, and its consequences to the development of the city of Jakarta. From the many of literature stated all problems commonly faced by cities, this study will summarize the various issues that have been carried out previously regarding the problems of flooding, congestion and decreased groundwater quality experienced by Jakarta, and how experts point of view to overcome them. On the other side, this study also makes an inventory of government programs that will be / have been implemented in overcoming these three main problems, and their impact on reducing losses.

Abstrak :
Pulau Pari adalah pulau dengan kekayaan alam yang masih terjaga hingga kini. Sejak tahun 2010, pemerintah DKI Jakarta mengusung Pulau Pari sebagai salah satu pulau wisata fokusan di Kepulauan Seribu. Pulau Pari merupakan rumah bagi 1500 jiwa yang memiliki rasa kepemilikan tinggi terhadap pulau dan keberlanjutan program wisatanya. Sebagian besar masyarakat Pulau Pari memodifikasi hunian pribadi menjadi rumah yang berfungsi sebagai sarana akomodasi berupa homestay bagi wisatawan. Beberapa rumah bahkan dilengkapi dengan kedai makanan dan toko kelontong. Dalam prosesnya modifikasi hunian ini memengaruhi perilaku berhuni, meliputi rutinitas dan mobilitas, anggota keluarga terkait. Untuk menjaga dinamika tersebut, masyarakat Pulau Pari kini menemukan cara sendiri untuk hidup berdampingan dengan wisatawan sebagai bentuk kontribusi pada program wisata setempat. ......Pulau Pari is an island known for its beautiful nature, preserved to this day. Since 2010, the Jakarta Provincial Government has promoted Pulau Pari as one of the focal tourist islands in Kepulauan Seribu. Pulau Pari is home to 1500 residents with a strong sense of ownership and collective concerns for the island and the sustainability of its tourism programs. Most Pulau Pari's residents have modified their private residences into accommodation facilities for island tourists. Houses of the families in Pulau Pari are mostly modified dwellings that also serve as homestays. Some houses are even equipped with diners and convenience stores. Modifying these houses has influenced the residents' dwelling behaviors, including routines and mobility, of the family members involved. To maintain this dynamic, the people of Pulau Pari have found ways to coexist with tourists as to contribute to the local tourism programs.

Abstrak :
Wilayah pulau-pulau kecil termasuk wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Luas wilayah pulau kecil yang terbatas mengakibatkan perlu adanya pengelolaan secara terpadu dan berkelanjutan. Pulau Harapan dan Pulau Kelapa adalah salah satu pulau-pulau kecil yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Masalah dalam penelitian ini adalah belum adanya penataan ruang wilayah pulau-pulau kecil berbasis adaptasi perubahan iklim. Tujuan penelitian ini adalah memodelkan penggunaan tanah untuk penataan ruang pulau-pulau kecil khususnya wilayah daratan yang ditinjau dari aspek perubahan penggunaan lahannya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis perubahan penggunaan lahan, analisis dampak perubahan iklim terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, dan memprediksi skenario penggunaan tanah di masa mendatang dengan menggunakan spatial modelling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, meningkatnya tinggi muka air laut, meningkatnya suhu dan salinitas, serta pola curah hujan yang tidak menentu, kebutuhan lahan akan permukiman meningkat. Kesimpulan penelitian ini adalah perlu adanya pembatasan penambahan luas wilayah agar mitigasi dan adaptasi akibat dampak perubahan iklim dapat terlaksana dengan baik, sehingga resiko kejadian bencana yang diakibatkan dampak perubahan iklim menjadi kecil. ......Small island territories include areas that are vulnerable to the effects of climate change. The limited area of the small islands requires for integrated and sustainable management. Harapan Island and Kelapa Island are some of the vulnerable islands that susceptible to climate change. The problem in this research is the lack of spatial arrangement of small islands region based on climate change adaptation. The purpose of this study is to create a model of land use for spatial arrangement of small islands, especially the land area in terms of changes in land use. The methods used in this study are analysis of land use change, analysis of climate change impacts on social, economic, and environmental conditions, and predict future land use scenarios using spatial modelling. The results showed that with increasing population growth, rising sea levels, rising temperatures and salinity, and erratic rainfall patterns, land requirements for settlements increased. The conclusion of this study is the additional area in Harapan island and Kelapa island should restrict, so the mitigation and adaptation due to the impact of climate change can be done well and the risk of disasters becomes small.

Abstrak :
Anxiety adalah sebuah respon terhadap ruang berdasarkan interpretasi kualitas spasialnya yang melingkupi rasa takut, panik dan cemas. Kondisi ini seringkali dirasakan, bahkan pada ruang domestik yang seharusnya merupakan tempat individu merasa paling aman. Kehidupan domestik berpusat pada sekelompok individu yang terus mengalami perubahan gaya hidup, perubahan behavior dan selalu mencari kenyamanan. Perancangan arsitektur tidak selalu tepat dalam mempertimbangkan kedinamisan hidup domestik tersebut, melainkan berpotensi untuk melimitasi keleluasaan individunya dalam ruang tinggalnya. Anxiety merupakan hal yang dirasakan ketika adanya limitasi spasial, begitu pula dengan hilangnya batasan pada ruang. Maka dari itu, teritorialisasi dan personalisasi dilakukan untuk mewujudkan batasan serta kualitas spasial yang diharapkan. Dengan demikian, skripsi ini akan memaparkan hubungan antara anxiety dan limitasi pada ruang dengan menjelaskan peran elemen spasial yang menghasilkan kualitas interior, serta bagaimana teritorialisasi dan personalisasi dilakukan untuk mengurangi anxiety tersebut. Studi kasus akan dilakukan untuk menunjukkan bagaimana performa elemen spasial dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap ruangnya sehingga dapat digunakan sebagai tools untuk meringankan perasaan anxiety yang tidak dapat dihindari selama berkembangnya kehidupan masyarakat. ......Anxiety is one’s response towards their interpreted space based on its spatial qualities, which includes feelings of fear, panic and worry. This condition is often felt in a domestic space despite it being considered one’s safe space. Domestic life centers around a group of individuals who constantly face changes in their lifestyle, behaviors and are always seeking comfort. Architectural designs do not always accurately accommodate these dynamic changes in one’s domestic life, moreso potentially limiting their spatial freedom. These spatial limitations are what causes the feeling of anxiety, and so does the nonexistence of boundaries. Hence, a process of territorialization and personalization is done to construct the appropriate boundaries and the wanted spatial qualities. This thesis is written to describe the relations between anxiety and limitations in space by explaining the roles of spatial elements which creates the quality of an interior, along with how territorialization and personalization are carried out to lift up said anxiety. A study case is conducted to demonstrate how the performance of spatial elements may affect one’s perception of their space, and how it becomes a tool to lessen the chance for someone to feel anxiety in space regardless of the changing dynamics in their life.