Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis dinamika kolaborasi yang terjadi di dalam Extractives Industries Transparency Initiatives (EITI) Indonesia. Dinamika kolaborasi di dalam multi-stakeholder group (MSG) yang merupakan unsur inti EITI penting dianalisis untuk melihat bagaimana tata kelola kolaboratif dijalankan untuk mengatasi persoalan kebijakan publik (wicked problem). Penelitian ini menggunakan teori tata kelola kolaboratif milik Emerson dan Nabatchi (2015) sebagai pisau analisis dalam menjelaskan dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kolaborasi. Interaksi antar aktor dari arus informasi dan komunikasi juga dianalisis menggunakan metode analisis jejaring sosial melalui ukuran kepadatan jaringan dan sentralitas. Hasil penelitian menemukan dinamika kolaborasi secara prinsip telah dijalankan di dalam EITI Indonesia. Namun, terdapat tantangan pada dimensi principled engagement akibat sering bergantinya personil dalam MSG, kondisi itu menciptakan lapisan (layering) aktor yang aktif dalam berkolaborasi. Temuan faktor-faktor yang mempengaruhi collaboration dynamics, terjadi pada variabel system context dalam sub-dimensi policy and legal framework soal kedudukan payung hukum EITI penting dalam memberikan legitimasi platform tersebut. Pada variabel drivers, sub-dimensi initiating leadership merupakan kunci dari keberlangsungan pelaksanaan EITI terutama pada saat proses terjadinya transisi akibat perubahan payung hukum. Temuan pengukuran SNA menunjukan kepadatan jaringan yang rendah akibat kolaborasi hanya terjadi pada ruang formal. Hasil ukuran sentralitas menunjukan temuan yang hampir sama di semua ukuran dimana Sekretariat EITI dan Ketua Eksekutif EITI memiliki peringkat tertinggi, yang berarti keduanya berperan sentral dalam arus informasi dan komunikasi di dalam MSG EITI Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan ketidakseimbangan antar aktor dalam berkolaborasi. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan payung hukum dan aturan main untuk meningkatkan partisipasi aktor-aktor MSG dan juga mendorong peningkatan interaksi secara substansial yang bergantung pada pertemuan formal.

---

This thesis analyzes the dynamics of collaboration within Indonesia's Extractives Industries Transparency Initiatives (EITI). The dynamics of collaboration inside the multi-stakeholder group (MSG), a vital component of the EITI, must be examined to understand how collaborative governance is applied in solving public policy challenges (wicked problems). This study uses Emerson and Nabatchi's (2015) collaborative governance theory as an analytical tool to examine the dynamics and factors that influence collaboration dynamics. Interactions between actors from the flow of information and communication were also analyzed using social network analysis (SNA) methods through network density and centrality measures. The research results found that the dynamics collaboration in principle has been carried out in EITI Indonesia. However, there is a challenge in the principled engagement dimension due to frequent changes in MSG personnel, which creates layers of actors actively collaborating. The findings of the factors that influence collaboration dynamics occur in the system context variable in the sub-dimension of policy and legal framework regarding the position of the EITI regulation, which is essential in giving legitimacy to the platform. In the drivers variable, the initiating leadership sub-dimensional is the key to the sustainability of EITI implementation, especially during the transition process due to changes in the legal framework. The findings of measuring centrality through the SNA generally show almost the same results, where the EITI Secretariat and the EITI Executive Chair have the highest-ranking roles, which means that both are central in the flow of information and communication within the EITI Indonesia MSG. This condition results in an imbalance between actors in collaborating. This research recommends strengthening the legal framework and rules of the game to increase the participation of MSG actors and encourage substantially increased interaction that relies on formal meetings."

"Tesis ini mengkaji proses partisipasi pemangku kepentingan yang berlangsung selama penyusunan rencana pengeloiaan kolaboratif di Teluk Balikpapan pada tahun 1998 hingga 2002. Reneana pengelolaan ini tidak berlanjut meskipun telah memasuki tahap adopsi formal berupa penandatanganan kesepakatan bersama oleh tiga kabupaten-kota yang terkait Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif eksplanatoris. Untuk menggambarkan proses partisipasi yang berlangsung pada waktu itu peneliti menggunakan lima dimensi dari konsep partisipasi yang meliputi I) pihak-pihak yang berpartisipasi, 2) waktu pelaksanaan dan bentuk kegiatant 3) intensitas dari keterlibatan pemangku kepentingan. 4) J.tewenangan dan kemampuan para pemangku kepentingan untuk saling mempengaruhi dalam pengambiJan keputusan, dan 5) tujuan dari partisipasi. Hasil penelitian menunjukan tipologi partisipasi pada waktu itu berada ditingkat konsuitatif: sedangkan model pengelolaan kolaboratif yang dirumuskan dalarn RENSTRA Pengelolaan Teluk Balikpapan mensyaratkan partisipasi pemangku kepentingan ditingkat kemitraan. Perbedaan tingkat partisipasi pemangku kepentingan ini berpengaruh pada tidak berlanjutnya rencana penge1olaan Tefuk Balikpapan secara terpadu.

---

The aim of this research is to analyze the process of stakeholder's participation at colaborative management pJanning ofTeluk Balikpapan, which is held in 1998 until

2002. The programme was not sustained, even though the fonnal adoption processes have been signed among Balikpapan Municipality, Penajam Paser Utara and Kutai Kertanegara districts. This is qualitative research with explanatory descriptive designs. The process of stakeholder's participation comprises of five dimensions of participation concepts. Those are: 1) who is involved (stakeholders), 2) When - at what stage.they are involved, 3) the intensity ofinvo!vement, 4) the extent of power or influence the participants have, 5) the goals of participation process. Results of this research found that participation of stakeholders in collaborative management planning process at that time was on consultative level. Whereas collaborative management of Teluk Balikpap-an planning needs stakeholder participation in (cooperated)/ partnership level. Cooperated participation levels means there is an equality in sharing of power, responsibility, information and resources ro achieve the mutual joint goals. The differences level of stakeholder's participation on the planning, giving an influence to unsustainable of coJiaborative management planning."

"Studi ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis implementasi stakeholder mapping pada PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Data diperoleh melalui wawancara dengan manajemen perusahaan tinjauan literatur dan pengamatan Peneliti selama magang di perusahaan Studi ini merupakan studi mengenai persepsi yang berarti bahwa penggolongan stakeholder pada satu perusahaan bisa saja berbeda dengan perusahaan yang lain Berdasarkan penilaian atas stakeholder salience ketergantungan stakeholder dengan perusahaan power dan interest stakeholder serta posisi stratejik stakeholder maka dapat disimpulkan bahwa stakeholder utama dari perusahaan adalah regulator asosiasi pengembang Kementerian Perumahan Rakyat customer dan Pemerintah Indonesia Pengelolaan hubungan dengan stakeholder memberikan manfaat berupa peningkatan brand image reputasi yang baik dukungan moral dari stakeholder persepsi baik dari customer dan bebas dari tuntutan.

---

This study aims to review and analyze the implementation of stakeholder mapping in PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Data for this research was obtained through interview with management literature review and researcher's observation during internship. This study is a study of perception which means classification of stakeholder in one company might be different from other company. According to the assessment of stakeholder salience stakeholder interdependence stakeholder power and interest and strategic position of a stakeholder company's key stakeholders are regulator association of developer Kementerian Perumahan Rakyat and Indonesian Government. Stakeholder management has given benefit for the company such as building brand image good reputation moral support good customer perception and free of charges."

"ABSTRAKTelah dikembangkan berbagai pendekatan manajemen stakeholder dalam proyek konstruksi seperti matriks kekuatan/kepentingan, metode lingkaran stakeholder, dan teori jaringan sosial. Terakhir, dikembangkan pendekatan berbasis Actor-Network Theory (ANT) untuk mengatasi berbagai kekurangan dari pendekatan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan actor-network theory pada manajemen stakeholder proyek gedung bertingkat tinggi oleh manajer proyek. 30 kuesioner telah disebarkan ke manajer proyek untuk mengidentifikasi praktik umum manajemen stakeholder dan penerapan ANT. Hasil kuesioner dianalisis secara statistik. Didapatkan hasil penelitian berupa praktik umum manajemen stakeholder yang mencakup stakeholder proyek, identikasi stakeholder, dan prosedur manajemen stakeholder dan penerapan ANT yang baik pada seluruh (enam) variabel ANT.

---

ABSTRACT

Stakeholder management approach has been developed in construction project as in stakeholder circle methodology, social network theory, and the power/interest matrix. Recently, the development use the approach based on Actor-Network Theory(ANT) to solve every disadvantage from previous development. The aim of this research is to analyze the practice of ANT on stakeholder management in high-rise building by manager of the project. Hence, 30 questionairre were sent to the manager of the projects to identify and analyze the general practice of stakeholder management and ANT. The result of this questionnaire is processed statistically. From this, we can get the result which formed as general practice of stakeholder management that covers stakeholder project, stakeholder identification, and management procedure and also good ANT practice in six ANT variables."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik keberlanjutan dan melakukan perancangan stakeholder engagement pada PT. ABC sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan laporan keberlanjutan. PT. ABC adalah sebuah perusahaan pertambangan emas yang status kepemilikannya adalah oleh perusahaan pertambangan besar Australia sebesar 75% dan BUMN Indonesia sebesar 25%, beroperasi di daerah timur Indonesia. PT. ABC belum membuat laporan keberlanjutannya sendiri, padahal kedua perusahaan induknya telah membuat laporan keberlanjutan yang sangat baik. Metode penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pimpinan dan personil PT. ABC. Perancangan stakeholder engagement dilakukan berdasarkan project stakeholder engagement dari A Guide to Project Management Body of Knowledge 6th edition (PMBOK 6th edition), mencakup tahapan pengidentifikasian, perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan keterlibatan pemangku kepentingan. Dengan melakukan proses stakeholder engagement, perusahaan dapat memetakan para pemangku kepentingannya dan melakukan perubahan atau penyesuaian strategi perusahaan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan, khususnya yang berkaitan dengan keberlanjutan perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan stakeholder engagement yang dapat digunakan untuk menyusun laporan keberlanjutan untuk meningkatkan transparansi perusahaan terhadap para pemangku kepentingannya.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze sustainability practice and to conduct stakeholder engagement at PT. ABC as one of the stages in the preparation of sustainability report. PT. ABC is a gold mining company whose ownership status is by Australia's largest mining company of 75% and Indonesia's state-owned enterprise of 25%, operating in eastern Indonesia. PT. ABC itself has not made its own sustainability report, but both of its parent companies have made excellent sustainability reports. The research method was conducted through library research and interview with PT. ABC. The stakeholder engagement design is done based on the project stakeholder engagement of the A Guide to Project Management Body of Knowledge 6th edition (PMBOK 6th edition), including the stage of identification, plan, manage, and monitor stakeholder involvement. By doing stakeholder engagement process, company can mapping their stakeholders and make changes or adjustments needed to meet the needs and expectations of stakeholders, particularly those related to corporate sustainability. The result of this study is the stakeholder engagement that can be used to preparing sustainability report to enhance corporate transparency towards its stakeholders."

"Nasional Slum Upgrading Project (NSUP) atau Proyek Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) memiliki fokus pengentasan daerah kumuh melalui pembangunan infrastruktur. menggunakan platform kolaborasi antar stakeholder dalam keberhasilan proyek dari sudut pandang stakeholder terkait, yang diukur dari indikator ketepatan biaya, waktu dan kualitas sesuai kesepakatan stakeholder. Stakeholder sering tidak maksimal dalam mendukung keberhasilan proyek atau menghambat tujuan proyek, Pelibatan stakeholder (stakeholder engagement) menjadi sangat penting karena dapat memfasilitasi pemahaman tentang kebutuhan, dan harapan stakeholder. Tujuan penelitian ini adalah: Identifikasi stakeholder Proyek KOTAKU sesuai peran dan tugasnya di setiap tahap pelaksanaan, menentukan stakeholder dominan yang mempunyai peran dan kontribusi pada keberhasilan Proyek KOTAKU. Motode penelitian dengan Struktural Equation Modeling-Partial Least Square menghasilkan Pola hubungan peran stakehodelder dalam Tahap Pra Kontruksi, Konstruksi dan Pasca Konstruksi. Tahap Konstruksi 6 stakeholder, Tahap Pasca Konstruksi 9 stakeholder. Model pola hubungan stakeholder di setiap tahap kegiatan berbeda-beda karena kontribusi stakeholder di tiap tahapan: (i) Tahap pra-konstruksi: PMU, KMP, BKM, Pemda (-). Tahap konstruksi: BPPW, PIU, KMP; dan Tahap pasca konstruksi: BKM, PIU, KMP, KMW, Korkot, BPPW(-).

---

The National Slum Upgrading Project (NSUP) or City Without Slums Project (KOTAKU) has a focus on alleviating slums through infrastructure development. using a collaboration platform between stakeholders in the success of the project from the point of view of the relevant stakeholders, as measured by indicators of cost, time and quality according to stakeholder agreement. Stakeholders are often not maximal in supporting project success or hindering project goals. Stakeholder engagement is very important because it can facilitate an understanding of stakeholder needs and expectations. The objectives of this research are: Identification of the KOTAKU Project stakeholders according to their roles and duties at each stage of implementation, determining the dominant stakeholders who have roles and contributions to the success of the KOTAKU Project. The research method with Structural Equation Modeling-Partial Least Square produces a pattern of stakeholder role relationships in the Pre-Construction, Construction and Post-Construction Stages. Construction Phase 6 stakeholders, Post-Construction Phase 9 stakeholders. The model of the pattern of stakeholder relations at each stage of activity is different due to the contribution of stakeholders at each stage: (i) Pre-construction stage: PMU, KMP, BKM, Pemda (-). Construction phase: BPPW, PIU, KMP; and Post-construction stage: BKM, PIU, KMP, KMW, Korkot, BPPW(-)."

"Tulisan ini membahas tantangan politik partisipasi pemangku kepentingan dalam penyelesaian masalah kebakaran di Kecamatan Tambora Tahun 2015-2022, dengan fokus pada peran pemangku kepentingan di tingkat lokal, baik Pemerintah Kota Jakarta Barat, Pemadam Kebakaran Sektor III Tambora, unsur Kecamatan Tambora, Anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) 9 Jakarta Barat, maupun partisipasi masyarakat. Peran pemangku kepentingan tersebut diperlukan untuk menemukan solusi terbaik dalam penyelesaian kebakaran di perkotaan. Dalam penelitian Sutanti (2020), tingginya angka kebakaran di Kecamatan Tambora dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan sumber-sumber pemicu kebakaran sebagai dampak kerentanan sosial dan ekonomi. Kemudian juga diperparah dengan kurangnya langkah konkret dari elite politik serta lemahnya kolaborasi dan koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan dalam penyelesaian masalah kebakaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara mendalam dan studi pustaka. Untuk menganalisis permasalahan penelitian, digunakan teori Good Urban Governance yang menyatakan pentingnya pemerintah kota dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola perkotaan secara efisien, adil, dan berkelanjutan. Teori ini akan menjelaskan sisi implementasi program/kebijakan pemerintah kota untuk mengatasi kebakaran. Konsep Participatory Governance digunakan untuk melihat partisipasi seluruh pemangku kepentingan atas penyelesaian isu kebakaran di Kecamatan Tambora. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa sisi efektivitas program/kebijakan yang dilaksanakan pemerintah kota tidak berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga masih terdapat kelalaian yang mengakibatkan terjadinya kebakaran secara terus-menerus. Padahal dalam good urban governance, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar terwujudnya tata kelola yang baik. Sementara sisi interaksi dan koordinasi para aktor tata kelola kota memperlihatkan bahwa adanya ketidaksesuaian dalam memadukan kepentingan publik dan pribadi dalam permasalahan kebakaran di Kecamatan Tambora. Hal ini yang menjadi alasan belum terselesaikannya permasalahan kebakaran di Kecamatan Tambora hingga saat ini.

---

This article discusses the political challenges of stakeholders participation in resolving fire issues in Tambora District in 2015-2022, focusing on the role of stakeholders at the local level, both the West Jakarta City Government, the Firefighters of Tambora Sector III, elements of Tambora District, DPRD of West Jakarta Constituency 9, and participation of the community, including convection entrepreneurs. The role of such stakeholders is needed to find the best solution in urban fire resolution. In Sutanti's (2020) research, the high number of fires in Tambora District is due to the low public awareness in paying attention to the sources of fire triggers as a result of social and economic vulnerability. Then it was also exacerbated by the lack of concrete steps from the political elite as well as the weak collaboration and effective coordination between stakeholders in solving fire problems. This research uses qualitative methods with data collection techniques based on in-depth interviews and literature studies. To analyze research problems, the Good Urban Governance theory is used which states the importance of city governments and various other stakeholders in managing urban areas efficiently, fairly, and sustainably. This theory will explain the implementation side of the city government's program/policy to overcome fires. The concept of Participatory Governance is used to see the relationship between all stakeholders and the resolution of fire issues in Tambora District. The findings of this study show that the effectiveness of the programs/policies implemented by the city government does not have a significant effect in increasing public awareness so there are still negligence that results in continuous fires. Whereas in good urban governance, community participation is needed for the realization of good governance. Meanwhile, the interaction and coordination side of city governance actors shows that there is a discrepancy in combining public and private interests in fire problems in Tambora District. This is the reason why the fire problem in Tambora District has not been resolved until now."

"Strategi komunikasi merupakan suatu bentuk upaya organisasi non profit khususnya LSM dalam membina hubungan dengan stakeholder dalam membangun kepercayaan. Bentuk strategi komunikasi yang dilakukan setiap organisasi non profit khususnya LSM berbeda-beda. Masing-masing LSM memiliki cara tersendiri dalam menyusun strategi komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam penerapan strategi komunikasi pada sebuah LSM asal Indonesia, Yayasan Cinta Anak Bangsa, dalam upaya membangun kepercayaan stakeholder melalui media sosial. Kepercayaan yang dibangun dilihat melalui identitas yang dikomunikasi, lalu terbentuk citra bagi organisasi, dan reputasi yang ada pada stakeholder. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme dan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Cinta Anak Bangsa memiliki strategi komunikasi yang jelas pada media sosial. Strategi komunikasi yang jelas kemudian mendukung identitas organisasi yang jelas untuk dikomunikasikan. Sehingga, terbentuk citra dan persepsi organisasi yang menghasilkan kepercayaan pada stakeholder pada media sosial.

---

Communication strategy is often forgotten by nonprofit organization as a way to build trust with the stakeholders. Recently, the flow of communication has become a basic need of human. This research aims to understand how communication strategy is applied by an Indonesian NGO, Yayasan Cinta Anak Bangsa, in order to build trust with their stakeholders through social media. Trust is built by the identity that is communicated which then shapes the image of the organization and their reputation with the stakeholders. This research uses post-positivist paradigm and qualitative approach with a case study. The research notes that Yayasan Cinta Anak Bangsa has definite communication strategy through their social media. A definite communication strategy supports a clear identity that can be conveyed by the organization. Consequently, image and perception of the organization are built, which leads to the development of trust with the stakeholders on social media"

"Tesis ini membahas diskrepansi ekspektasi yang terjadi di antara ketiga stakeholder yaitu manajemen, redaksi, dan pegawai/pembaca dalam publikasi tercetak bernama Buletin Cipta Karya sebagai media komunikasi internal organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus, sedangkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspektasi dari masing-masing stakeholder Buletin Cipta Karya memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang maupun wewenang yang dimiliki. Pengelolaan manajemen pengetahuan juga menjadi hal penting menimbang banyaknya sektor bidang Cipta Karya beserta penentuan isu strategis melalui agenda building. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya diskrepansi ekspektasi sehingga menjadi permasalahan selama penyelenggaraan kegiatan Buletin Cipta Karya. Berdasarkan hasil tersebut maka disarankan rekomendasi akademis untuk penelitian selanjutnya seperti survei keterbacaan buletin, serta rekomendasi praktis seperti mengadakan kembali komunikasi dua arah dalam bentuk diskusi maupun rapat koordinasi.

---

This thesis discusses about expectation discrepancies that occurs between the three stakeholders, management, editors, and employees/readers in a printed publication called Buletin Cipta Karya as the organizational internal communication media. This research uses qualitative method with a case study strategy, while data collection is through in-depth interviews. This research results show that the expectations of each Buletin Cipta Karya stakeholder have different characteristics according to their background and authority. Managing knowledge management is also important considering the variety of sectors in Cipta Karya and determining strategic issues through agenda building. Those differences that causes discrepancies in expectations and becomes a problem during the process of Buletin Cipta Karya activities. Based on these results, academic recommendations for further research are suggested, such as bulletin readability surveys, as well as practical recommendations such as re-establishing two-way communication in the form of discussions or meetings."

"Berbagai masalah yang berasal dari permukiman kumuh tidak hanya menghasilkan lingkungan yang tidak sehat, tetapi juga memberikan dampak pada wilayah sekitarnya dan jaringan infrastruktur perkotaan secara keseluruhan. Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia 2045, yaitu "Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi", program Zero Slum merupakan komponen penting dari visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adanya kesenjangan dalam penanganan permukiman kumuh di Kalimantan Barat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dan faktor-faktor prioritas dalam penentuan prioritas penanganan kawasan kumuh di Kalimantan Barat. Metode yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur untuk mengidentifikasi dan memetakan pemangku kepentingan yang terlibat dalam penentuan prioritas, dan Geometric Mean untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh yang kemudian akan dianalisis dengan Interpretative Structural Modeling. Hasilnya adalah terdapat 24 stakeholder yang terlibat. Stakeholder Kuadran D (Manage Closely) dan stakeholder utama adalah anggota Tim Pembina, yaitu Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPRKP), dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Namun, tingkat pengaruh tertinggi dipegang oleh tim pengarah dan tingkat kepentingan tertinggi dipegang oleh DPRKP. Terdapat sepuluh kategori dengan 22 faktor yang teridentifikasi dengan sembilan tingkat peringkat. Faktor yang paling berpengaruh adalah adanya perbedaan pengetahuan dan pengalaman dari anggota tim yang baru dengan anggota tim yang lama.

---

The array of problems originating from slum settlements not only results in unwholesome environment, unlawful land utilization, and various internal challenges within the vicinity but also impacts the surrounding regions and the overall urban infrastructure network. In pursuit of Indonesia's 2045 Vision, which emphasizes on "equitable and integrated infrastructure development”, the zero slums constitute a pivotal component of the Ministry of Public Works and Public Housing's overarching vision. Nonetheless, a disparity has been identified in addressing slum settlements in West Kalimantan, hindering the achievement of this objective. This research aims to identify the stakeholders and the priority factors in determining the priority setting for slum area management in West Kalimantan. The method used in this research is semi-structured interview to identify and map stakeholders involved in priority setting, and geometric mean to identify influential factors which will then be analyzed using Interpretative Structural Modeling. The results found are that there are 24 stakeholders who are considered to be involved. Quadrant D (Manage Closely) stakeholders and primary stakeholders are members of the supervisory team, namely the Head of the Housing and Settlement Area Office, and the Head of the Regional Development Planning Agency. However, the highest level of influence is held by the steering committee while the highest level of interest is held by Housing and Settlement Area Office. In addition, ten categories with 22 factors are identified with nine ranking levels found to influence the decision to prioritize slum upgrading. The most influential factor is the difference in knowledge and experience between the new and the former team members."