Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMenurut Undang - Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Untuk mewhjudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, di selenggarakan kampanye kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif) , pencegahan penyakit (preventif) , penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Kualitas pelayanan kesehatan ditentukan oleh pengguna, penyelenggara, maupun penyedia fasilitas kesehatan. Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal maka peranan ilmuwan bidang kesehatan sangat dibutuhkan. Rumah Sakit Dokter Ciptomangunkusumo Jakarta sebagai salah satu penyedia fasilitas pelayanan kesehatan, terkait dengan sistem rujukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ( Departemen Kesehatan ) Republik Indonesia. Pelayanan kesehatan rumah sakit tersebut, penatalaksanaannya dilakukan oleh berbagai disiplin ilmu kesehatan yang sebagian besar merupakan rujukan dari rumah sakit pemerintah atau swasta. Demikian juga rujukan dari puskesmas, klinik-klinik umum maupun spesialis serta dokter praktek swasta perorangan. Khususnya penatalaksanaan penderita yang datang dengan kasus ameloblastoma mandibula di poliklinik bedah mulut UPF. Kesehatan Gigi dan Mulut RSCM/FKG U I Jakarta sampai saat ini belum ada Standar Operasional Prosedur ( SOP ) tentang penatalaksanaan ameloblastoma mandibula. Untuk itu perlu adanya kajian maupun laik uji coba terapan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) yang telah tersusun tentang penatalaksanaan ameloblastoma mandibula. Diharapkan hasil pengkajian maupun laik uji coba Standar Operasional Prosedur( SOP ) tersebut memperoleh standar pelayanan yang dapat diterapkan bagirumah sakit pusat rujukan pelayanan kesehatan. Diamana terapan Standar Operasional Prosedur yang laik tersebut ternyata merupakan salah satu unsur upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi rumah sakit pusat rujukan maka dukungan kebijakan, organisasi., maupun manajemen sangat diperlukan. Disamping itu diperlukan juga dukungan sarana prasarana yang memadai sesuai dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan masing-masing, disiplin ilmu untuk penatalaksanaan ameloblastoma mandibula secara terpadu."

"

BIM 4D dapat digunakan sebagai media komunikasi visual yang dapat mensimulasikan proses konstruksi, termasuk proyek infrastruktur, kepada seluruh stakeholder. Salah satu keuntungannya adalah dapat meningkatkan kualitas komunikasi yang dapat memberikan dampak positif terhadap tahap perencanaan waktu konstruksi, yang mana merupakan salah satu aspek penting pada proses bisnis kontraktor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, validasi pakar, dan observasi partisipatif untuk mengidentifikasi aktivitas utama pada fase perencanaan waktu konstruksi, peran BIM 4D dalam aktivitas tersebut, dan stakeholder yang terlibat. Sebagai hasilnya, dikembangkan suatu strategi perencanaan waktu konstruksi berbasis BIM 4D dalam bentuk prosedur operasional standar dan alur komunikasi, agar dapat digunakan sebagai referensi pedoman implementasi BIM di Indonesia.

 

---

4D BIM can be utilized as a visual communication media that simulates construction process, including infrastructure projects, to all stakeholders. One of its benefits is to enhance communication quality that can positively affect infrastructure construction time planning phase, which was one of the most important aspect in contractor`s business process. This research used qualitative method through interviews, expert validation, and participative observation to identify main activities in construction time planning phase, 4D BIM role in those activities, and involved stakeholders. As a result, 4D BIM based construction time planning strategy in the form of standard operating procedure and communication flow was developed to be used as guideline references for BIM implementation in Indonesia.

 

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya SOP terkait kegiatan dimaksud yang disebabkan karena hal tersebut merupakan kebijakan baru yang diamanahkan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang kemudian diturunkan ke dalam aturan pelaksanaan 237/PMK.04/2022. SOP tersebut sangat diperlukan karena adanya potensi ketidakseragaman prosedur pelaksanaan pada kantor bea dan cukai di Indonesia. SOP dapat memudahkan organisasi untuk mendeteksi dan mengatasi kesalahan, memberikan pemahaman yang rinci dan sistematis kepada pegawai yang bertugas, serta memudahkan proses monitoring dan evaluasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan data yang diperoleh dari wawancara kepada Tim Peneliti yang secara langsung melaksanakan tugas kegiatan penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai. Hasil penelitian berupa usulan SOP proses bisnis kegiatan penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai, penyelesaian perkara dengan tidak dilakukan penyidikan serta penyelesaian Barang Kena Cukai (BKC) dan Barang Lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran menjadi Barang Milik Negara (BMN).......The research aims to develop Standard Operating Procedures (SOP) for Investigating Alleged Violations in Excise in accordance with applicable regulations. The study is motivated by the absence of SOPs related to these activities due to their status as new policies mandated by the Harmonization of Tax Regulations Law, subsequently elaborated in implementing regulation 237/PMK.04/2022. The need for this SOP arises from the potential inconsistency in the execution procedures across customs offices in Indonesia. SOP facilitate the organization in detecting and addressing errors, providing detailed and systematic understanding to the assigned employees, and simplifying the monitoring and evaluation processes. The research methodology employed is qualitative, with data obtained through interviews with the Research Team directly involved in the investigation of alleged customs violations. The research results propose an SOP for the business process of investigating alleged violations in customs, the resolution of cases without conducting investigations, and the resolution of Excise Goods (Barang Kena Cukai) and other related goods involved in alleged violations that become State-Owned Goods (Barang Milik Negara)."

"Pelayanan farmasi klinik yang dijalankan dalam suatu apotek yang berada di puskesmas meliputi beberapa kegiatan, mulai dari pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat, visite pasien (khusus puskesmas rawat inap), hingga evaluasi penggunaan obat. Keseluruhan proses pelayanan farmasi klinik tersebut tentunya diperlukan standar operasional prosedur yang berlaku dan mengatur keberlangsungan pelayanan kefarmasian yang dilakukan. Untuk meningkatkan mutu dan memperluas cakupan pelayanan kefarmasian di puskesmas sebagai salah satu tujuan dilaksanakannya pelayanan farmasi klinik, Puskesmas Kecamatan Matraman terus melakukan perubahan berupa penyusunan maupun perbaikan terkait standar operasional prosedur yang berlaku, salah satunya dengan memerhatikan standar pelayanan yang baik untuk ibu bersalin yang melahirkan di puskesmas tersebut. Alur proses visite yang dilakukan apoteker pada ibu bersalin di Puskesmas Kecamatan Matraman perlu diatur dengan baik agar proses dapat berjalan sistematis sehingga dapat memberikan pelayanan farmasi klinik yang baik, terutama pada pasien ibu bersalin. Proses visite apoteker pada pasien ibu bersalin di puskesmas terdiri atas beberapa proses, mulai dari memperkenalkan diri dan identifikasi identitas pasien, mengidentifikasi permasalahan keluhan pasien setelah persalinan maupun penggunaan obat pasien, memberikan rekomendasi berbasis bukti berkaitan dengan masalah penggunaan obat, melakukan pemantauan efektivitas dan keamanan penggunaan obat, serta melakukan dokumentasi setelah visite dilakukan. Bagan alir prosedur yang dilaksanakan di Puskesmas Kecamatan Matraman diharapkan sesuai dengan rancangan standar operasional prosedur yang telah disusun. Penerapan rancangan standar operasional prosedur yang dilaksanakan terkait visite apoteker terhadap pasien ibu bersalin di Puskesmas Kecamatan Matraman perlu disesuaikan dengan peraturan yang telah disetujui di puskesmas.......Clinical pharmacy services carried out in a health center include several activities, ranging from reviewing and providing prescriptions, drug information services, patient visits, and evaluation of drug use. The entire process of clinical pharmacy services certainly requires standard operating procedures that apply and regulate the continuity of the pharmaceutical services being carried out. To improve the quality and expand the scope of pharmaceutical services at the health center, the Matraman District Health Center continues to make changes in the form of preparation and improvement related to applicable standard operating procedures, one of which is by paying attention to good service standards for maternity mothers in the health center. The flow of the visit process carried out by pharmacists for maternity mothers at the Matraman District Health Center needs to be properly regulated so that the process can run systematically so that it can provide good clinical pharmacy services. The pharmacist visit consists of several processes, starting from identifying patient identities, identifying patient’s problems and drug use, providing evidence-based recommendations related to drug use problems, monitoring the effectiveness and safety of use medication, as well as documentation after the visit. The procedure flow chart carried out at the Matraman District Health Center is in accordance with the draft standard operating procedures that have been prepared. The application of the draft standard operating procedures carried out regarding pharmacist visits to maternity patients at the Matraman District Health Center needs to be adjusted to the regulations that have been approved there."

"ABSTRAKPendampingan, supervisi, dan bimbingan yang kurang dari kepala ruang dapatmempengaruhi kepatuhan penggunaan masker dan sarung tangan oleh perawat.Upaya untuk meningkatkan kepatuhan tersebut dapat dilakukan melalui penguatanperan interpersonal kepala ruang dengan pendekatan teori Peplau. Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh penguatan peraninterpersonal kepala ruang dengan pendekatan teori Peplau terhadap penerapanSPO penggunaan alat pelindung diri perawat. Penelitian ini menggunakan metodepre-eksperimental design, one group pre and post test without control. Sampelpenelitian sebanyak 38 tindakan keperawatan dan kolaborasi medis dengan teknikincidental sampling dan analisis paired t-test.Hasil penelitian menunjukanperlakuan penguatan peran interpersonal teori Peplau meningkatkan kepatuhanpenerapan SPO penggunaan APD secara bermakna (p = 0,001). Implikasipenelitian dapat meningkatkan keselamatan perawat yang berimbas keselamatanpasien, sebagai evidence base nursing, bahan ajar pendidikan dan pengembanganteori keperawatan. Diperlukan kebijakan, dan pendampingan dari pimpinankeperawatan, serta pengembanganmelalui workshop sebagai salah satukompetensi pemimpin keperawatan.

---

ABSTRACTThe lack of mentoring, supervision and guidance from the head nurses caninfluence the nurses? compliance to use masks and gloves. One effortto improvethis compliance is by strengthening the interpersonal roles of head nurses usingPeplau?s theoretical approach. The purpose of this study was to identify theimpacts of strengthening the interpersonal roles of head nurses using Peplau?stheoretical approach on the implementation of Standard Operating Procedure(SPO) of nurses? Personal Protective Devices (PPD). This study usedaquantitative method of pre-experimental design with one group pre-test and posttestdesign without control. The samples were 38 nursing procedures and medicalcollaborations which were taken incidentally and analyzed using paired t-test. Theresults showed that the intervention of strengthening the interpersonal roles ofhead nurses using Peplau?s theoretical approach significantly improved thecompliance on the implementation of SPO of PPD (p =0.001). The findings of thisstudy can be used to improve the safety of nurses, which will affect the patientsafety, function as evidence-based nursing, and contribute to the teachingmaterials for nursing education and the development of nursing theory. Policiesand supervisions from nursing leaders are required as well as development effortsthrough workshops as a competence of nursing leaders"