Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query

Tati Yuliani, author

Proses pelaksanaan reviu harga perkiraan sendiri (HPS) pada inspektorat ii Kementerian Perhubungan Republik Indonesia = The Implementation process of owner estimate oe review at Inspectorate II of the Ministry of Transportation Republic of Indonesia

ABSTRAK
Laporan magang ini membahas mengenai proses pelaksanaan reviu HPS yang dilakukan di Inspektorat II Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Sebelum membahas mengenai reviu HPS tersebut, dalam laporan magang ini juga disinggung mengenai pemerintah dan salah satu perannya dalam mengelola Keuangan Negara, serta mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Reviu HPS merupakan kebijakan baru...

2017

TA-Pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Rizki Antono, author

Analisis pengaruh faktor audit dan politik terhadap audit delay pada pemerintah daerah di Indonesia = the effect of audit factor and political factor on audit delay at local government in Indonesia

Skripsi ini menguji pengaruh faktor audit dan faktor politik terhadap audit delay pada pemerintah daerah. Faktor audit tersebut adalah temuan audit dan opini audit sedangkan faktor politik adalah oposisi dan re-election. Audit delay pada penelitian ini didefinisikan sebagai periode waktu antara tanggal akhir tahun fiskal sampai dengan tanggal...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S54379

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Marbun, Nindya Meylani, author

Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi berdasarkan pasal 59 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan pasal 20 ayat (2) undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan = Solving mechanism of state financial loss due to administrative failure and/or error based on article 59 of law number 1 of 2004 on state treasury and article 20 (2) of law number 30 of 2014 on government administration

Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi seharusnya merupakan penyelesaian administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kerugian negara selalu diarahkan kepada hukum pidana dan mengabaikan hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai teori...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46142

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nindya Meylani, author

Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi berdasarkan pasal 59 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan pasal 20 ayat 2 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan = Solving mechanism of state financial loss due to administrative failure and or error in impelementing regulations

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Silaen, Chandra, author

Pertanggungjawaban Pidana Atas Keputusan Direksi BUMN Persero yang Merugikan Keuangan Negara dari perspektif Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-undang lain yang terkait (Pendekatan Kasus Pengadaan 2 (dua) buah Pesawat Terbang oleh PT Merpati Tahun 2 = Criminal Liability of the Decree of the Board of Directors of State Owned Entrepreneurship Limited Adverse State Finance from the perspective of the State Finance Act and other legislation related "(Procurement Case Approach 2 (two) Aircraft by PT Merpati

Penelitian ini menganalisis kerugian negara yang terjadi akibat keputusan bisnis yang dilakukan oleh Direksi BUMN Persero. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi akibat disharmoni pengertian dari kerugian yang dialami BUMN yang pada akhirnya dipersepsikan sebagai kerugian negaraDisharmoni ini menyebabkan keragu-raguan yang dialami Direksi BUMN Persero dalam menjalakan perusahaan, sebab...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Beni Kurnia Illahi, author

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara melalui kerja sama BPK dan KPK / Beni Kurnia Illahi, Muhammad Ikhsan Alia

ABSTRACT
Setelah jatuhnya rezim otoritarian, Pemerintah Indonesia mengehendaki adanya suatu praktik negara, dimana kekuasaan pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sejalan dengan itu, konstitusi mengamanatkan pemerintah untuk menjaga keseimbangan keuangan negara sebagai salah satu upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan dan bertanggungjawab. Implikasinya, penerimaan negara menjadi salah satu...

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017

364 INTG 3:2 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian