Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan industri perdagangan berjangka dewasa ini menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dengan bertambahnya perusahaan pialang berjangka yang sudah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Begitu pula dengan masih banyaknya perusahaan calon pialang berjangka yang mengajukan permohonan izin pialang berjangkanya kepada Bappebti. Namun demikian, temyata sampai saat ini pun masih banyak praktik perdagangan berjangka yang dapat merugikan nasabah baik yang dilakukan oleh perusahaan pialang berjangka yang telah mendapat izin dari Bappebti maupun perusahaan pialang berjangka ilegal.Bappebti sebagai Badan Pengawas bertugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari sebagaimana tercatat daiam pasat 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tanggal 5 Desember 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Undang-undang nomor 32 ini didukung oleh Surat Keputusan Kepala Bappebti nomor 07/Bappebti/Kp/X/1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka. Surat Keputusan Kepala Bappebti ini sudah berjalan dalam kurun waktu 5 tahun, dan belum pernah dilakukan evaluasi bagaimana pelaksanaannya di lapangan.Bertitik tolak dari hal-hal tersbut di atas. peneliti mencoba menggali implementasi kebijakan pemerintah tersebut, untuk kemudian dapat diketahui pula bagaimana persepsi masyarakat khususnya pialang berjangka temadap Bappebti, dan bagaimana peran Bappebti sebagai suatu instansi pemerintah dalam industri perdagangan berjangka komoditi.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei dengan populasi terhadap perusahaan pialang berjangka yang telah memiliki izin usaha dari Bappebti. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling terhadap perusahaan pialang berjangka yang telah mengajukan permohonan izin ke Bappebti muiai periode 2000 sampai dengan 2005. Untuk mengetahui persepsi perusahaan pialang berjangka terhadap implementasi kebEakan ini, dilakukan evaluasl berdasarkan Kriteria implementasi kebiakan berdasarkan teori Wiliam Dunn. Juga evaluasi terhadap prosedur yang telah dirancang, sumber daya manusialpelaksananya, komunikasi perdagangan berjangka, kepatuhan pialang berjangka, dan efektiviias kebijakan berdasarkan teori "4 tepat" Dwidjowijoto.Berdasarkan hasil analisis terhadap kuesioner, hasil wawancara dan telaah dokumen yang dilakukan peneiiti diketahui bahwa pada dasarnya impiementasi kebijakan perizinan pialang berjangka telah dilaksanakan cukup baik, namun belum optimal. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, kurangnya kepatuhan pelaku pasar terhadap peraturan yang ditetapkan, serta kurangnya penegakan peraturan perundang-undangan tentang perdagangan berjangka komoditi serta penegakan hukum kepada para pelanggarnya. Prosedur yang dilerapkan dalam proses perizinan pialang berjangka bukan hal yang menentukan berhasil atau tidaknya implemeniasi kebijakan tersebut.Selanjutnya, untuk penyempurnaan implementasi kebijakan di masa yang akan datang, perlu peningkatan pengawasan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam hal perdagangan berjangka komoditi.

---

The development of futures trade industry showed quick progress through the increase in futures trade companies registered in The Supervisory Agency of Commodity Futures Trade (or known as Bappebti). It was also the case for a great number of potential futures trade cooporations that propose futures trade broker licenses to Bappebti_ However, it was found out that there was a great number of practices of both licensed and illegal futures trade brokers that deceived the investors.

Bappebti as the Supervisory Agency that conducts day-to-day supervision, regulating and monitoring as stipulated in article 4 Law Number 32 Year 1997 regarding Comodity Futures Trade. The Law Number 32 is supported by Bappebti Chairman?s Decree Number 07/Bappebti/Kp/XH999 concerning Future Brokers License which had been implemented within five (5) years period, and yet it had never been evaluated as to how it was implemented in reality.

Based on the above mentioned facts, the researcher attempted to explore such government policy implementation, which was then able to find out the society perceptions particularly those of futures trade brokers towards Bappebti and what were the roles of Bappebti as a government institution in the commodity futures trade industry. The method used in this research was survey method with the population of futures trade corporations that possessed licenses from Bappebti. As for the technique of sampling data Collection the researcher used purposive sampling towards the futures trade corporations that possessed licenses from Bappebti from years 2000 until 2005. To find out the corporate perceptions towards the implemention ot the policy, it was necessary to conduct an evaluation based on the policy implementation criteria of William Dunn theory. The evaluation was also conducted towards the designed procedures, human resource performance, futures trade communication, obedient level of futures trade brokers, and policy effectiveness based on the four accurate theory of Dwidjowijoto.

Based on the results of the analysis of the questionnaires, of the interviews and of documents analysis done by the researcher, it showed that generally the policy implementation of futures trade brokers licensing had been done relatively well but not yet done optimumly. This occurred due to the less intensive socialization program to the society, lack of submission of market actors towards stipulated regulations, and lack of upholding the rules of Laws regarding commodity futures trade as well as lack of law enforcement to the violators. Stipulated procedures applied in the process of licensing the futures trade brokers did not guarantee the success or the unsuccess of the implemented policy.

Next, to improve the policy implementation in the future, it was necessary to increase monitoring towards the submission of the prevailing rules of the commodity futures trade."

"ABSTRAKPokok masalah penelitian ini ialah hubungan antara karakteristik investasi di pasar perdana dengan perilaku perubahan harga di pasar sekunder (Bursa Efek) dan saham emisi baru pada pasar modal global Indonesia. Tujuan penelitian ini ialah mencoba menjawab pokok masalah yang secara lebih rinci menjelaskan : penentuan harga saham perdana berdasarkan kriteria karakteristik investasi saham; melihat hubungan karakteristik investasi dengan perilaku perubahan harga di pasar sekunder; menguji perbedaan karakteristik dari saham yang berbeda perilaku perubahan harganya tersebut dan menguji korelasi antara karakteristik investasi saham dengan perilaku perubahan harganya. Penelitian ini diakhiri dengan membuat prediksi atas perilaku perubahan harga saham berdasarkan karakteristik investasinya. Karakteristik investasi di pasar perdana ialah variabel harga perdana, earning dan nilai buku serta total penjualan per tahun dari saham emisi bare yang disajikan dalam bentuk rasio, yaitu.PER (Price Earnings Ratio), PVR (Price Values Ratio), dan PSR (Price Sales Ratio) yang melekat pada saham yang diemisikan di pasar perdana. Sedangkan perilaku perubahan harga akan dilihat besar kenaikan atau penurunan harga pada pasar sekunder, diukur dari harga pasar perdananya, enam bulan setelah waktu listing di bursa. Penentuan harga di pasar sekunder tersebut di dasarkan pada pertimbangan, jangka waktu enam bulan cukup memadai bilamana pasar melakukan koreksi dan informasi bare yang masuk pasar belum terlampau banyak sehingga faktor- faktor fundamental masih relevan untuk dipakai sebagai variabel prediksi. Pengujian hubungan antara karakteristik investasi di kedua pasar digunakan analisis statistika, yaitu : (1) analisis korelasi untuk menentukan hubungan (korelasi) signifikan antara karakteristik investasi dengan perilaku harga pasar bursa; (2) analisis Chi square, untuk mengetahui perbedaan signifikan antara karakteristik investasi saham emisi baru yang pernah mengalami penurunan harga di bawah harga perdana dengan karakteristik investasi saham yang tak pernah; (3) analisis diskriminan, untuk memprediksi dan mengidentifikasi saham-saham mama yang kemungkinan besar akan mengalami penurunan harga setelah memasuki pasar sekunder (bursa efek). Data yang dianalisis sebanyak 71 saham yang diterbitkan untuk pertama kali (emisi baru) dari Januari 1990 sampai Maret 1993. Jumlah sampel ini sebanyak 43,03 % dari jumlah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sampai September 1993. Hasil penelitian ini memperlihatkan : (1) tingkat PER yang wajar dari saham emisi baru menunjuk padsa angka 31,63. Dari PER yang wajar itu, temyata banyak saham yang kemurahan dan PER dari saham-saham sangat bervariasi; (2) tingkat PVR yang wajar dari saham emisi baru menunjuk pada angka 2,92. Berdasarkan PVR yang wajar, terbukti lebih banyak pula saham yang kemurahan; (3) tingkat PSR yang wajar terletak pada angka 1,13. Berlandaskan PSR yang wajar, hasil penelitian mengungkapkan saham-saham lebih banyak yang kemurahan, namun dilihat dari PSR-nya, saham-saham paling tidak variatif; (4) terdapat korelasi antara karakteristik investasi saham PER dan PVR dengan harga di pasar sekunder, tetapi tingkat keeratan hubungan sangat lemah dan korelasinya tidak signifikan; (5) terdapat korelasi antara karakteristik investasi PSR dan harga pasar sekunder, agak erat dan signifikan; (6) terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara karakteristik investasi saham PER dan PVR dengan perilaku perubahan harga sajam di pasar sekunder; (7) terdapat perbedaan yang signifikan antara karakteristik PSR dengan perilaku perubahan harga saham di pasar sekunder. (8) secara serentak, harga perdana, PER, PVR dan PSR mempengaruhi harga saham di pasar sekunder secara kurang signifikan ; (9) hasil prediksi memperkirakan, kebanyakan saham berperilaku tidak pasti: harga pasar sekunder dari saham-saham itu bisa naik atau bisa turun dilihat dari harga perdananya. Jadi, secara umum dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan, faktor-faktor fundamental -- dibatasi karakteristik investasi kuantitatif dalam pengertian yang dipakai dalam penelitian ini -- ternyata mempengaruhi perilaku harga pasar sekunder, dengan asumsi-asumsi tertentu yang digunakan dalam penelitian ini. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pialang Saham, khususnya Pialang Saham yang bekerja di PT Danareksa Sekuritas dan bentuk tanggung jawab yang harus diberikan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Bentuk tanggung jawab tersebut ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan pengadilan yang mengadili kasus ini, yaitu Putusan Mahkamah Agung No.2277/K/Pdt/2012. Penulis kemudian menganalisa ketepatan putusan tersebut dan harmonisasi antara putusan Mahkamah Agung dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan hasil deskriptif analitis yang menjelaskan bahwa bentuk tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh Pialang Saham yang melakukan pelanggaran adalah tanggung jawab pidana melalui Undang-undang Pasar Modal dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan bukan berupa tanggung jawab perdata seperti yang tercantum pada putusan MA. Penelitian ini juga menganalisis pandangan hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili sengketa terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pialang Saham PT Danareksa Sekuritas di Bursa Efek.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis will emphasize on Stockbroker violations, particularly the stockbrokers that work as an employee at PT Danareksa Sekuritas and the liabilities toward their actions of violation. Those liabilites are reviewed from the law and legislation that applies in Indonesia along with the Supreme Court?s verdict on this case, which is written on verdict No.2277/K/Pdt/2012. Then, writer analyze the accuracy of the judgment and the harmonization of the verdict with the law and legislation related to the case. The method used in this undergraduate thesis is juridist-normative with a descriptive-analytic result that explains the forms of liabilities that should be carried by the Stockbroker who has violated the rules of share purchase. Those liabilities are supposed to be derived from criminal law through Indonesian Capital Market Law and Information and Electronic Transaction Law, instead of liabilities from civil law that is mentioned in the Supreme Court?s verdict. This writings also analyze the point of view of the judges that examine and adjudicate this case, regarding the violations that were made by the Stocbrokers as an employee at PT Danareksa Sekuritas."

"Tesis ini membahas mengenai aspek perlindungan hukum terhadap nasabah pialang berjangka yang melakukan transaksi kontrak derivatif , terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Permasalahan hukum yang terjadi adalah mengenai kekuatan berlakunya undangundang tersebut secara yuridis, karena substansi peraturan tersebut tumpang tindih dengan peraturan di bidang pasar modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan analisis mengenai kekuatan berlakunya undang-undang tersebut secara yuridis dan filosofis, dan hubungannya dengan perlindungan hukum kepada nasabah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.Hasil penelitian berupa kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki kekuatan berlaku secara yuridis dan perspektif hukum yang dimiliki oleh hakim pada akhirnya merupakan hal yang paling berperan dalam menentukan perlindungan hukum pada nasabah. Peneliti menyarankan agar para penegak hukum memiliki perspektif hukum progresif untuk lebih menjamin perlindungan hukum bagi nasabah. ......The focus of this study is about the ability of Law Number 10/2011 amanding Law Number 32/1997 concerning Comodity Futures Trading, to provide law protection for the investors trading the derivative contracts as the client of a future trading company. The law problematic is about the overlapping between regulations in future market and stock market because financial derivative contract is regulated in both of those regulations. This condition could make the Law Number 10/2011 loosing its power to be impoed lawfully. The purpose of this study is to provide analysist about the law and how it related to the law protection for the investors. This study is a normative study.As the result of this study, the Law Number 10/2011 has the power to be imposed lawfully dan philosophically, and the judges`s perspective is the most significant factor on providing legal protection for the investors. The researcher suggests that all the law officers should have progresive law theory as their point of view, which will guarentee the legal protection for the investors."