Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query

Muhammad Hafidz S., author

Perlindungan Hak Bagi Pemegang Saham Minoritas Yang Tidak Diikutsertakan Dalam Permohonan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Penetapan Nomor 846/Pdt.P/2017 PN Batam Juncto Putusan MA Nomor 2590K/Pdt/2018) = Protection of right for exclude minority shareholders in petition for General Meeting of Shareholders (Designation Study Number 846/Pdt.P/2017 Batam Juncto Supreme Court Decision Number 2590K/Pdt/2018)

Pada suatu Perseroan Terbatas dari segi kepemilikan saham terdapat dua jenis yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas dan minoritas memiliki hak dan kewajiban yang sama terutama dalam pengambilan keputusan. Mengenai pengajuan permohonan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada ketua pengadilan negeri seharusnya melalui kesepakatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anggie Fauziah Dwiliandari, author

Penawaran Umum Perdana melalui Special Purpose Acquisition Company dan Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Publik = Initial Public Offering through Special Purpose Acquisition Company and Analysis on Legal Protection of Public Shareholders

Perkembangan ekonomi global mendorong ekosistem bisnis meningkatkan kesempatan perusahaan dalam mengembangkan dan mengekspansi usahanya. Dinamika pasar modal menghendaki turut berkembangnya mekanisme penawaran umum saham di bursa efek dalam rangka penyelenggaraan perdagangan efek. Perkembangan mekanisme penawaran umum tersebut menjadi salah satu upaya bagi perusahaan untuk memperbaiki struktur finansial perusahaan hingga memperluas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Mohamad Ridwan Thalib, author

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap pemegang saham minoritas ditinjau dari perbandingan dua peraturan perundang-undangan di negara Indonesia dan Australia : undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Australian Corporations ACT (CTH) 2001

Skripsi ini merupakan suatu hasil penelitian bersifat normatif yuridis (kepustakaan) dengan melakukan suatu perbandingan hukum bersifat Perbandingan Hukum Modern Khusus yang meliputi perbandingan Hukum Terapan (Applied Comparative Law). Latar belakang penulisan penelitian ini adalah terdapatnya suatu temuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait dengan keterbatasan-keterbatasan (untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1328

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Gandhi Mantan Alam, author

Analisis yuridis perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam penyelenggaraan rapat umum pemegang saham tahunan yang melewati jangka waktu (studi kasus: penyelenggaraan RUPS tahunan yang melewati jangka waktu di PT AMCapital Indonesia) = Juridical analysis of legal protection for oganization meeting of shareholders in the annual general shareholders exceed period (case study : implementation of the annual general meeting of shareholders passing the tie period in PT AMCapital Indonesia)

Skripsi ini membahas mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang melewati jangka waktu seperti yang ditentukan di dalam ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan mengambil studi kasus penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati jangka wakt di PT AMCapital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1533

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Arif Wicaksana, author

Kedudukan negara sebagai pemegang saham dan RUPS pada perusahaan perseroan (Persero)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 :Perusahaan Perseroan, untuk selanjutnya disebut PERSERO, adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh Negara...

Depok: Universitas Indonesia, 1999

T40840

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Farisa Alifah, author

Perlindungan Hukum Bagi Investor Sebagai Penyelenggara Jasa Pembayaraan (PJSP) Asing Di Indonesia (Studi Kasus: WeChat Pay, Alipay, Dan WhatsApp Pay) = Legal Protection For Investors As Foreign Payment Service Providers (PJSP) In Indonesia (Case Studies: WeChat Pay, Alipay, And WhatsApp Pay)

Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran hamper menggantikan peranan uang tunai (currency) sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non-tunai yang yang lebih efisien dan ekonomis. Sistem pembayaran non-tunai atau digital merupakan sebuah bentuk sistem atau mekanisme pembayaran yang diselenggarakan secara online melalui internet dengan tujuan transaksi pembelian suatu produk oleh...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nicholas Ardyanto, author

Kondisi Darurat Sebagai Penyimpangan Ketentuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 660/PDT/2020/PT.BDG) = Emergency Condition as a Deviation to Regulation of the General Meeting of Shareholders in Law Number 40/2007 Concerning Limited Liability Companies (Analysis of Bandung High Court Decision Number 660/Pdt/2020/PT. BDG)

Tesis ini membahas mengenai kondisi darurat sebagai penyimpangan ketentuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dengan peninjauan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 660/PDT/2020/PT.BDG. Dalam Putusan nomor 660/PDT/2020/PT.BDG ditemukan pertimbangan bahwa kondisi darurat digunakan sebagai alasan pembenar terhadap penyimpangan ketentuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah kriteria kondisi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Wuisang, Edwin Jeffry Herald, author

Tanggung jawab pribadi pemegang saham, direksi dan komisaris Perseroan terbatas (PT): Studi putusan-putusan pengadilan di Indonesia

Tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham, direksi, dan komisaris dalam Perseroan Terbatas (PT) telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, di sisi lain Undang-undang tersebut juga mengatur mengenai hal-hal tertentu yang dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pribadi pemegang saham, direksi, dan komisaris. Pada kenyataannya, sifat dan tanggung jawab "terbatas"...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T16609

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yuneanto Ariwibowo, author

Penggunaan perjanjian pemisahan harta untuk membatasi tanggung jawab pribadi anggota direksi dalam suatu perseroan terbatas = The utilization of separation assets agreement to limit personal responsibility board member in a limited company / Yuneanto Ariwibowo

ABSTRAK
Anggota direksi dalam melaksanakan tugasnya memiliki resiko bertanggung jawab secara pribadi. Saat ini terdapat kecenderungan anggota direksi melakukan perjanjian pisah harta untuk membatasi tanggung jawab pribadinya. Tesis ini mengkaji tentang keberadaan perjanjian pisah harta untuk membatasi pertanggung jawaban anggota direksi dalam hal perseroan terbatas merugi akibat kelalaian anggota...

Universitas Indonesia, 2013

T33309

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Arya Radhitya, author

Pengaruh Terhadap Kepentingan Pemegang Saham Publik PT Perusahaan Gas Negara Tbk Terkait Pengalihan Saham Milik Negara di PT Perusahaan Gas Negara Tbk ke PT Pertamina (Persero) = Influence on the Interests of Public Shareholders PT Perusahaan Gas Negara Tbk Related to the Transfer of State-Owned Shares in PT Perusahaan Gas Negara Tbk to PT Pertamina (Persero)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh terhadap kepentingan Pemegang Saham Publik di PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham seri A dwi warna di PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebelum dan sesudah pengalihan saham milik negara di PT Perusahaan Gas...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian