Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Live streaming telah menjadi sebuah tren dan mampu memunculkan suatu industri baru. Live stream kerap dikatakan sebagai penyiaran secara waktu nyata melalui internet, namun hal ini menimbulkan pertanyaan terkait kegiatan penyiaran yang dilaksanakan oleh live stream apakah memiliki pengertian yang sama dengan penyiaran sebagaimana dimaksud oleh UU Penyiaran serta terdapat kemungkinan dengan perwujudan partisipasi khalayak atas web 2.0 melalui produk live stream dapat menimbulkan sebuah jenis karya baru. Melalui pendekatan yuridis normatif dalam melakukan penelitian ini akan meneliti kedudukan produk live stream dalam UU Hak Cipta dan perlindungan dari suatu konten live stream yang dilakukan pengunggahan ulang tanpa izin. Kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh live streaming tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan penyiaran sebagaimana pengertian UU Penyiaran dan tidak memiliki hak siar sebagaimana UU Hak Cipta. Video live stream permainan gim dapat dikategorikan sebagai suatu ciptaan, melakukan tindakan pengunggahan ulang konten live stream merupakan suatu pelanggaran hak eksklusif pencipta. Pencipta konten yang merasa hak kekayaan intelektualnya telah dilanggar dapat melakukan upaya melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

---

Live streaming has become a trend and is capable of giving rise to a new industry. Live streams are often said to be broadcasting in real time via the internet, but this raises questions regarding broadcasting activities carried out by live streams whether they have the same meaning as broadcasting as referred to in the Broadcasting Law and there is a possibility of realizing audience participation on web 2.0 through live products streams can give rise to a new kind of work. Through a normative juridical approach in conducting this research, it will examine the position of live stream products in the Copyright Law and the protection of live stream content that is re-uploaded without permission. Broadcasting activities carried out by live streaming cannot be categorized as an act of broadcasting as defined in the Broadcasting Law and do not have broadcast rights as per the Copyright Law. Video game live streams can be categorized as a creation, re-uploading live stream content is a violation of the creator's exclusive rights. Content creators who feel their intellectual property rights have been violated can make efforts through litigation or non-litigation."

"Skripsi ini membahas membahas tentang analisis terhadap legalitas dari Interner Streaming karya musik pada tempat komersil. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 meliputi karya musik sebagai salah satu ciptaan yang dilindugi, dan memberikan segenap hak ekonomi kepada pemegang hak cipta dan hak terkait dari karya musik tersebut. Karena Undang-Undang Hak Cipta tidak mengatur tentang aktivitas Internet streaming, akan ada penjelasan terhadap pengertian aktivitas tersebut dan hak konomi manakah yang sesuai untuk mencakupi aktivitas Internet streaming juga akan dibahas dalam skripsi ini. Tiga hak ekonomi yaitu hak pengumuman, hak ekonomi, dan hak penyiaran adalah beberapa hak ekonomi yang paling sesuai untuk meliputi aktivitas tersebut, dengan demikian skripsi ini juga akan memberikan pemahaman lebih lanjut dan batasan antara ketiga hak ekonomi dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan internasional yang terkait.

---

This undergraduate thesis discussed the legality of Internet streaming of musical works at commercial venue. Indonesian Copyright Law Number 28 Year 2014 includes musical work as a protected work, and thus grants economic rights to both copyright holder and related right holder of a musical work. Since the Indonesian Copyright law does not regulate on the conduct of Internet streaming, an elaboration on the understanding of such conduct and which economic does Internet streaming shall be classified into shall be discussed under this thesis. Three economic rights namely the right of announcement, communication, and broadcasting of works are the most suitable to cover the conduct of Internet streaming, and thus, are thoroughly discussed under this thesis. Due to the lack of explanation given by Indonesian Copyright Law, it results in several confusions on the understanding of the three economic rights. Consequently, this thesis also provides further understanding and clear boundaries of all three economic rights by considering relevant international instruments in the realm of copyrights"

"ABSTRAKDewasa ini, ruang dengar dan ruang pandang masyarakat mendapat suguhan baru berupa penayangan langsung proses persidangan dengan perantara media televisi. Siaran langsung pada proses persidangan mampu hadir dalam sistem peradilan pidana melalui penegakan asas terbuka untuk umum sebagai suatu jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa sekaligus demi terciptanya proses fair trial persidangan yang berkeadilan . Realitasnya, siaran langsung pada proses persidangan dapat menuai dampak terhadap penerapan kaidah-kaidah hukum yang hidup didalamnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunaan teknik pengumpulan data kualitatif, yakni melakukan wawancara langsung dengan sejumlah praktisi hukum, dan studi kepustakaan dengan membaca dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil ini dari penelitian ini adalah Asas persidangan terbuka untuk umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 153 Ayat 3 KUHAP mampu menghadirkan praktik siaran langsung pada proses persidangan di Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan karena minimnya penjelasan baku mengenai frasa terbuka untuk umum, serta ketiadaan pengaturan lebih lanjut terhadap batasan dari umum pada Asas ini yang berimplikasi terjadinya pelanggaran pada prinsip pembuktian dan penegakan asas praduga tak bersalah melalui trial by the press.

---

ABSTRACTThese days, The public purview in images and sound are getting new treats in the form of live streaming of the trial process, through the form of Television. Live streaming in the trial process can appear in the criminial judicial system through the establishment of open for public principle as a guarantee of legal protection towards the rights of the accused also for the creation of fair trial process. The reality though, live broadcast in a trial process may cause impact towards the implementation of the legal principles living through it. This research is conducted using qualitative data colletion technique, which is conducting direct interview with a number of legal practitioners and literature study by reading documents related with the problem investigated. The result of this research is that the open trial for public principle as stipulated in Article 153 paragraph 3 of the Criminal Procedural Code allows live broadcast practices in trial procedures in Indonesia. This can happen due to the lack of normative explanation regarding the phrase open for public and no further regulation towards the limitation of public in this principle which implicates the violation towards the proving principle and the establishment of presumption of innocence through trial by the press. "