Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Legal aspects of strikes and labor disputes in Indonesia"

"Mogok Kerja sebagai hak pekerja, adalah perwujudan demokrasi di tempat kerja, sehingga proses pengambilan keputusannya pun harus terselenggara secara demokratis. Tesis ini menganalisis bagaimana penerapan Strike Ballot yaitu proses pemungutan suara sebagai prasyarat mogok kerja di Inggris; dibandingkan prasyarat mogok kerja di Indonesia, dengan pendekatan teori Workplace Democracy oleh Robert A. Dahl. Tesis ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal melalui kajian pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pendekatan perbandingan hukum terhadap pengaturan prasyarat mogok kerja pada sistem hukum di negara Industrialis yaitu Inggris, dibandingkan dengan sistem hukum di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan pengaturan prasyarat mogok kerja dalam sistem hukum di Inggris telah mengakomodir demokrasi di tempat kerja dan memenuhi 5 (lima) kriteria proses yang demokratis menurut Robert A. Dahl, sebagaimana dalam sistem hukum Inggris sudah ada prosedur yang demokratis guna memastikan suatu Mogok Kerja memang dikehendaki pekerja/buruh yaitu prosedur pemungutan suara/Strike Ballot. Sementara sebaliknya, belum ada pengaturan prasyarat mogok kerja dalam sistem hukum di Indonesia yang mengakomodir penerapan demokrasi di tempat kerja, karena belum adanya suatu prosedur yang demokratis dan memenuhi 5 (lima) kriteria proses yang demokratis menurut Robert A. Dahl, guna memastikan suatu Mogok Kerja dikehendaki pekerja/buruh. Sehingga menjadi kuat urgensinya agar Strike Ballot diterapkan sebagai prasyarat mogok kerja dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia demi memastikan terwujudnya demokrasidi tempat kerja pada hukum Indonesia.

---

Strike as right to the worker, are manifestation of workplace democracy, thus the call to strike also shall be democratically processed. This paper analyzes how the implementation of Strike Ballot in United Kingdom and Great Britain (UK), as voting procedure required before proceeding a call to strike; compared with strike requirement in Indonesia, in view of Workplace Democracy theory. This paper employs doctrinal legal research through statute and comparative approach to the regulation and implementation of strike requirements under the laws of industrialist country such as UK laws, as well as in Indonesia laws. This paper concludes that the pre-requirement to call a strike under UK laws, has implementing the workplace democracy since it has fulfilled 5 (five) criteria of democratic process by Robert A. Dahl, thus under UK laws, there is a democratically procedures to ensure a call to strike are intended by the labour(s), in terms of Strike Ballot itself. In the other hand, there is no procedures that fulfilled 5 (five) criteria of democratic process by Robert A. Dahl, in order to ensure a call to strike are intended by the labour(s). This papers also concludes the urgency on implementation of strike ballot as pre-strike requirement, to be implemented under prevailing laws and regulations in Indonesia, to ensure the manifestation of workplace democracy under Indonesian Law."