Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Penelitian ini menjelaskan tentang strategi intelijen dalam mengidentifikasi jaringan peredaran narkotika di masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penggalangan pada terduga tindak pidana narkotika dalam upaya perang melawan narkotika. Penelitian ini didasarkan pada Pasal 3 dalam Undang-Undang Intelijen Negara (UUIN) Nomor 17 Tahun 2011 pada fungsi Penggalangan. Kejahatan narkotika merupakan Victimless Crime karena pelaku kejahatan sekaligus menjadi korban kejahatan itu sendiri. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi intelijen dalam mengidentifikasi penyalahgunaan narkotika di masyarakat dengan menggunakan Teori Analisis Jaringan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan penggalangan Terduga tindak pidana narkotika. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan fungsi penggalangan intelijen untuk melakukan Operasi Balik terhadap upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi dalam pengembangan kajian disiplin ilmu intelijen yang memiliki kesamaan pembahasan, serta dapat menjadi referensi bagi para penyelenggara negara pembentuk undang-undang dan pelibatan komponen masyarakat sipil yang memiliki irisan dengan intelijen dengan segala aktifitasnya agar tercapai stabilitas nasional guna memperkuat konsep Ketahanan Nasional.

---

This article describes the intelligence strategy for identifying drug trafficking networks in the community and the factors that influence the success of conditioning suspected drug offenders in the fight against drugs. This research is based on Article 3 in the State Intelligence Law (UUIN) Number: 17/2011 on the conditioning function. Narcotics crime is a Victimless Crime because the perpetrator of the crime is also the victim of the crime itself. The problem examined in this study is how the intelligence strategy in identifying drug abuse in the community using Structure Network Analytic and what factors affect the success of conditioning suspected drug crimes. The purpose of this study is to explain the function of conditioning intelligence to conduct Reverse Operations against efforts to eradicate narcotics crimes. This research is expected to be an input and reference in the development of intelligence discipline studies that have similar discussions and can be a reference for state administrators who form laws and involve civil society components that have intersections with intelligence with all its activities in order to achieve national stability to strengthen the concept of National Resilience."

"Sistem peradilan pidana di Indonesia, telah dirancang dengan sedemekian rupa, agar dalam prosesnya, benar-benar menjamin hak asasi dari setiap pihak yang terlibat didalamnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya suatu lembaga yang bertugas untuk melakukan suatu pengawasan secara horizontal terhadap seluruh upaya paksa yang dilakuan oleh pihak penyidik. Dalam perkembangannya, seringkali terjadi suatu penyimpangan dalam pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia, terutama terkait dengan perkara praperadilan. Hal ini dibuktikan dengan putusan perkara praperdilan dengan nomor register perkara 24/Pid/Pra/2018/PN.JKT.SEL, dimana dalam perkara tersebut hakim praperadilan mengeluarkan suatu putusan yang isinya memerintahkan agar pihak termohon melanjutkan proses hukum dan menetapkan status tersangka kepada beberapa pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi bank century. Sebagaimana diketahui, kewenangan lembaga praperadilan diatur dalam pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP, yaitu untuk menyatakan sah atau tidaknya upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, penghentian penyidikan atau penuntutan, dan ganti rugi dan rehabilitasi. Lembaga praperadilan tidak berwenang untuk memerintahkan salah satu pihak agar menetapkan status tersangka terhadap seseorang. Oleh karena itu, penulis akan melakukan peneletian terhadap kasus tersebut dengan metode perbandingan, dimana penulis akan melakukan membandingkan sistem lembaga praperadilan Indonesia, dengan sistem praadjudikasi negara Belanda, Amerika Serikat, dan Perancis. Selanjutnya, penulis juga akan meneliti apakah putusan perkara praperadilan tersebut sejatinya telah sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

The criminal justice system in Indonesia has been designed in such a way, so that in the process, it truly guarantees the human rights of every party involved in it. This is evidenced by the existence of an institution whose task is to carry out a horizontal supervision of all forced efforts carried out by the investigators. In its development, there is often a deviation in the implementation of criminal justice in Indonesia, especially related to pretrial cases. This is evidenced by the pretrial case verdict with the case register number 24/Pid/Pra/2018/PN.JKT.SEL, wherein the case the pretrial judge issued a decision which ordered that the defendant party continue the legal process and determine the status of the suspect to some allegedly involved in a century bank corruption case. As is known, the authority of the pretrial institution is regulated in article 1 number 10 jo. Article 77 of the Criminal Procedure Code, namely to declare the legitimacy of forced efforts by investigators, termination of investigations or prosecutions, and compensation and rehabilitation. A pretrial institution is not authorized to order one party to determine the suspect's status against someone. Therefore, the authors will examine the case with a comparative method, where the author will compare the Indonesian pretrial system, with the pre-adjudication system of the Netherlands, the United States and France. Furthermore, the author will also examine whether the pretrial case verdicts are in fact in accordance with the development of legislation in force in Indonesia.

"

"Tugas Akhir ini merupakan hasil penelitian tentang analisis pelaksanaan pemeriksaan terhadap seorang tersangka tindak pidana secara daring (online)pada saat diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama Pandemi Covid-19 di Subdit II Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui cara wawancara dengan penyidik dan Kanit pada Subdit II Dittipidum Bareskrim, Kapus Daskrimti Kejagung, maupun Kabirohumas MA sebagai informan primer, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, hasil pemeriksaan online yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan tidak ditandatangani oleh saksi dan tersangka sehingga tidak memenuhi unsur-unsur yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (3) KUHAP. Kedua, Penyidik Subdit II Dittipidum Bareskrim Polri dapat menerapkan 2 (dua) pilihan untuk memperoleh BAP hasil pemeriksaan saksi dan tersangka yang dilakukan secara online yakni: (1) menyampaikan BAP kepada saksi dan tersangka melalui jasa ekspedisi yang terpercaya untuk ditandatangani secara basah; dan (2) BAP dimuat dalam File berbentuk PDF, yang dikirimkan melalui e-mail kepada saksi dan tersangka, kemudian file tersebut dicetak oleh ditandatangani secara basah. Hasil cetak yang telah ditandatangani kemudian dipindai (scanned) dan dikirimkan kembali kepada penyidik. Dengan demikian BAP hasil pemeriksaan saksi dan tersangka yang dilakukan secara online dapat menjadi wujud nyata dari upaya penegakan hukum secara penuh (full enforcement) yang memenuhi ketentuan Pasal 75 ayat (3) KUHAP terkait pemeriksaan saksi dan tersangka, dan tetap memperhatikan kebijakan pemerintah dalam upaya penegakan hukum di masa pandemi Covid-19.

---

This Final Project is the result of research on the analysis of the implementation of an online examination of a suspect of a criminal act when the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy was implemented during the Covid-19 Pandemic in Sub-Directorate II of the Directorate of General Crimes (Dittipidum). This research was conducted with a descriptive-qualitative method sourced from primary and secondary data with data collection methods carried out by means of interviews with investigators and the Kanit at Subdit II Dittipidum Bareskrim, Head of Daskrimti AGO, and the Head of Public Relations of MA as primary informants, observation and document review. The results of the study show, first, that the results of the online examination as outlined in the Minutes of Examination (BAP) Investigators of Subdit II Dittipidum Bareskrim Polri can apply 2 (two) options to obtain BAP results from examination of witnesses and suspects conducted online, namely: (1) submitting BAP to witnesses and suspects through a trusted expedition service to be signed wetly; and (2) the BAP is contained in a PDF file, which is sent via e-mail to witnesses and suspects, then the file is printed by a wet signature. The signed printout is then scanned and sent back to the investigator. Thus the BAP results from the examination of witnesses and suspects conducted online can be a tangible manifestation of full enforcement efforts that comply with the provisions of Article 75 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code regarding the examination of witnesses and suspects, and still pay attention to government policies in enforcement efforts. law during the Covid-19 pandemic. "