Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai empat variabel terpengaruh (Dependent Variable) dan tiga variabel terpengaruh (Independent Variable) dengan jumlah sampel 145 orang atau 10% dari 1.452 orang. Pembangunan penting untuk mengurangi kemiskinan dan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. Namun kenyataan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan selalu mengakibatkan kerusakan lingkungan. Keadaan seperti ini menjadi dasar untuk memikirkan kembali ukuran keberhasilan pembangunan. Kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan dengan pertimbangan lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan rakyat generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Pada hakikatnya kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan tidak menghendaki pelaksanaan dan kebijaksanaan yang menguras sumber-sumber produksi termasuk sumberdaya alam yang dapat mengakibatkan generasi masa depan memiliki prospek kemiskinan dan risiko yang lebih besar daripada yang dimiliki generasi sekarang. Secara operasional kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan antara lain diwujudkan dalam bentuk: upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, dan penggunaan eko-teknologi. Meskipun kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sejak tahun 1978 melalui Garis-garis Besar Haluan Negara namun kenyataan menunjukkan masih terjadi kerusakan sumberdaya alam. Hal ini menunjukkan seakan-akan kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan kurang efektif dalam penerapannya. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan apakah ada perbedaan persepsi masyarakat terhadap kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam kaitan ini menurut pendapat penulis faktor pendidikan, tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi. Sehubungan dengan itu disusun hipotesis sebagai berikut: 1. Ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan persepsi upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan ekoteknologi dan sikap. 2. Ada hubungan antara tingkat pendapatan dengan persepsi upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan eko﷓teknologi dan sikap. 3. Ada hubungan antara jenis pekerjaan dengan persepsi upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan ekoteknologi dan sikap Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris persepsi masyarakat terhadap kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan dan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan dengan persepsi upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan eko-teknologi dan sikap. Kegunaan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data atau bukti-bukti empiris tentang persepsi masyarakat terhadap kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan; sekaligus memperoleh gambaran tentang persepsi masyarakat terhadap kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan; untuk memperkaya bahan pertimbangan pengambil keputusan dalam rangka penetapan kebijaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup; serta untuk memberikan dasar bagi penelitian selanjutnya. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan 25 pertanyaan atau pernyataan berstruktur, yang diajukan kepada masyarakat yaitu: Pengambil Keputusan Dalam Perencanaan Pembangunan (Pejabat Bappeda Tingkat I dan II, dan Ketua LKMD); Pengambil Keputusan Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Kepala Dinas/Instansi Tingkat I dan II); Pelaku Kegiatan Pembangunan (Pemimpin Proyek Daerah/Sektoral dan Pengusaha Pelaksana Pembangunan); serta Pemerhati Lingkungan dan Pembangunan (Pemuka Agama, Pemuka Masyarakat dan LSM). Untuk mengetahui persepsi masyarakat digunakan analisis statistik dengan memakai Skor T untuk mengubah skor mentah dari kuesioner yang menggunakan Skala Likert . Berdasarkan Skor T tersebut dilakukan penggolongan Persepsi Baik, Buruk dan Sedang. Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat yang mempunyai persepsi baik sebanyak 62,07 %, persepsi sedang 8,28% dan persepsi buruk 29,65%. Masyarakat yang berpendidikan sedang dan rendah pada umumnya mempunyai persepsi buruk. Sebaliknya masyarakat yang berpendidikan tinggi pada umumnya mempunyai persepsi baik. Masyarakat yang berpendapatan rendah pada umumnya mempunyai persepsi buruk. Sebaliknya masyarakat yang berpendapatan tinggi dan sedang pada umumnya mempunyai persepsi baik. Berdasarkan jenis pekerjaan; pengambil keputusan dalam perencanaan pembangunan pada umumnya mempunyai persepsi baik. Pengambil keputusan dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya juga mempunyai persepsi baik. Demikian pula pelaku kegiatan pembangunan dan pemerhati lingkungan dan pembangunan secara umum mempunyai persepsi baik. Berdasarkan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa: 1. Terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan persepsi upaya konservasi alam; pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan eko-teknologi dan sikap. 2. Terdapat hubungan antara tingkat pendapatan dengan persepsi upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan eko﷓ teknologi dan sikap. 3. Terdapat hubungan antara jenis pekerjaan dengan persepsi upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan ekoteknologi dan sikap. Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut tersimpul bahwa hipotesis (1) , (2) dan (3) terbukti. Daftar pustaka 55 (1972 - 1994).

---

>ABSTRACT This thesis is the result of research on four Dependent Variables and three Independent variables using a sample of 145 persons or 10% of 1452 persons. Development is essential for sustained poverty reduction and for the purpose of improving the quality of life of the people. The fact that implementation of development has often caused environmental damage. Conditions of this type provide additional ground for rethinking our measurement of progress. Sustainable Development Policy is a development based upon environmental considerations as a means of achieving continuity and well-being of present and future generations. Indeed it reject policies and practices that support current living standards by depleting the productive base including natural resources, and that leaves future generations with poorer prospect and greater risk than our own. Operationally form of sustainable development policy, among other things is the effort of conservation, rational utilization of natural resources, and utilization of eco-technology. Although the sustainable development policy established since 1978 by the Guidelines of State Policy, the fact shows that the environmental damage still happened, it seems the sustainable development policy is not very effectively implemented. And then come to the surface, the question is how to formulate the problem of "whether there is a different perception in community toward sustainable development policy". In such a case, it is the writer's opinion that education level, income level and kind of job are factors that influence the perception toward sustainable development. We can therefore draw up the following hypothesis: 1. There is a correlation among education level and perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology and attitude. 2. There is a correlation among income level and perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology and attitude. 3. There is a correlation among kind of job and perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology and attitude. The objectives of this research is to study the community's perception as a empirical manner toward sustainable development policy. Besides it is also to find out whether education level, income level, and kind of job have correlation with perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology and attitude. Then, the effect of this research is to obtain the data and empirical proof on community's perception toward the sustainable development policy, at the same time to know the perception of the community toward sustainable development policy. To enrich those who might concern to improve the management of living environment and to supply basic data for further research. The data have been collected by questionnaires using 25 questions or structured statements, covering the decision makers in development planning (official of the regional development planning board at province and regency level, and chairman of the village development institutions); decision makers in the execution of development (head of the government instance at province and regency level); executors of development (sectoral/regional project leader and contractors); and observers of development and environment (representative of religious/community leader and community self supporting institutions). To know the perception of the community, statistical analysis is used with T score to change raw data questionnaires which using Likert Scales. Based on T score it is done to classify good, moderate and bad perception toward sustainable development policy. The data analysis has pointed out that community who have had good perception 62.07%, moderate perception 8.28% and bad perception 29.65%. Community of low and middle education level has had bad perception. The other side, community of high education level has had good perception. Community of low income level has had bad perception. The other side, community of high and middle income level has had good perception. Based on kind of job: decision makers in development planning has had good perception. Decision maker in the execution of development has had good perception. Then, the executors of development and observers of development and environment have had good perception. Based on the results of the examination of the hypothesis, it can be concluded that: 1. There is a correlation among education and perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology, and attitude. 2. There is a correlation among income level and perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology and attitude. 3. There is a correlation among kind of job and perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology and attitude. Based on the results of examination of the hypothesis, it can be concluded that hypothesis (1), (2), and (3) has been proven. Bibliography : 55 (1972-1994)

Abstrak :
Waktu Undang-undang Dasar 1945 diberlakukan sejak tanggal 18 Agustus 1945, nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara belum membudaya pada seluruh bangsa Indonesia. Dalam keadaan bangsa Indonesia belum berkesempatan melaksanakan pembangunan dalam segala bidang termasuk membudayakan nilai-nilai Pancasila karena harus menghadapi serengkaian ancaman, berlangsung pula penyerapan - nilai ideologi lain oleh sebahagian anggota masyarakat. Akibatnya, berkembanglah berbagai konsepsi mengenai kehidupan bangsa dan negara yang tidak sejalan dengan Pancasila dan belakangan melahirkan berbagai tingkah laku politik yang mengancam keselamatan bangsa dan negara yang sekaligus menyita kesempatan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Selanjutnya bangsa Indonesia tidak semakin mantap dengan nilai Pancasila, karena pada periode 27 - 12 - 1949 sampai 5 - 7 - 1959 kita memberlakukan UUD RIS dan UUDS yang berjiwa liberal. Keadaannya tidak semakin baik setelah UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali sejak 5 - 7 -1959, karena penyimpangan malah bergeser ke arah lain, sehingga pengaruh alam pikiran Marxisme semakin terasa dalam kehidupan negara. Orde Baru lahir dengan tekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen serta melaksanakan pembangunan nasional berdasarkan asas Pnncasila dan UUD 1945 tersebut. Masalah yang dihadapi adalah:
a. Bagaimana menjamin agar pembangunan nasional yang dilaksanakan benar-benar berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
b. Bagaimana membudayakan nilai-nilai Pancasila secara merata di kalangan masyarakat.
c. Bagaimana mengikis sisa-sisa ideologi lain yang masih dianut oleh anggota masyarakat tertentu. Untuk itu maka nilai Pancasila haruslah menjiwai dan terproyeksi secara baik pada GBHN yang merupakan landasan operasional pelaksanaan pembagunan, ia juga harus membimbing pelaksanaan pembangunan dalam setiap kegiatan pembangunan serta menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi hasil pembangunan yang telah dicapai pada setiap tahap. Upaya lain pembudayaan Pancasila adalah melalui kegiatan pembangunan ideologi sebagai bagian dari pembangunan bidang politik. Upaya tersebut bertitik tolak dari tekad Orde Baru serta berpedoman kepada ketetapan MPR nomor II / MPR /1978 tentang P-4. Upaya tersebut merupakan aktivitas pendidikan dalam arti luas dan salah satu bentuknya adalah Penataran P-4 yang tidak indoktrinatif melainkan persuasif edukatif. Selain juga melalui beberapa mata pelajaran di lembaga pendidikan, di tanamkan nilai-nilai tersebut. Walaupun berbagai upaya yang dijalankan telah dipilih cara yang paling efektif namun hasil yang diperaleh haruslah diperhitungkan dalam hubungan dengan faktor-faktor berikut :
a. Yang dibudayakan adalah nilai-nilai yang mendasar sehingga memerlukan waktu yang lama.
b. Adanya usaha pihak lain menyebarkan ideologi non Pancasila.
c. Lingkunnan strategis yang kurang mendukung. Upaya pembudayaan melalui kegiatan renataran p-4 kiranya lebih merupakan langkah politis untuk mendapatkan efek psikologis berupa perhatian akan urgensi pembudayaan nilai Pancasila oleh segenap lapisan masyarakat.Langkah yang lebih strategis adalah pembudayaan melalui lembaga pendidikan pada segala tingkatan dan jenisnya, walaupun tidak luput dari beberapa kendala. Keadaan serupa juga berlaku pada lingkungan keluarga. Semakin membudaya nilai Pancasila secara merata, akan kian mantap Ketahanan Nasional bidang ideologi yang selanjutnya akan besar sekali kontribusinya dalam meningkatkan Ketahanan Nasional seutuhnya, mengingat peran sentralnya terhadap bidang kehidupan yang lain.

Abstrak :
Pertumbuhan ekonomi Jakarta memberikan peluang signifikan untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (sustanaible city). Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tersebut memicu tingginya pertumbuhan penduduk Jakarta yang dapat menciptakan permasalahan yang berdampak terhadap pembangunan kota, seperti banjir rob, kurangnya ketersediaan air bersih, dan keterbatasan lahan untuk pengembangan bisnis, pemukiman, dan Ruang Terbuka Hijau. Dalam menghadapi hal tersebut, Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS) sebagai solusi permasalahan tersebut yang diprediksikan dapat mempengaruhi aspek-aspek keberlanjutan Kota Jakarta. Pada penelitian ini, dikembangkan 4 skenario kebijakan JCDS yaitu Jakarta Under Water, Jakarta Goes Green, Jakarta Goes Green Without Reclamation, dan Jakarta Waterfront City. Kemudian, skenario alternatif kebijakan tersebut disimulasikan ke dalam integrasi model T21 Jakarta dan model JCDS yang dikembangkan dengan pendekatan sistem dinamis agar didapatkan hasil yang dapat digunakan untuk menganalisis 4 skenario kebijakan tersebut.

---

Jakarta's economic growth provides significant opportunities for sustainable urban development (sustanaible city). On the other hand, the economic growth trigger high population growth in Jakarta can create problems that affect the development of the city, such as tidal flood, the lack of availability of clean water, and limited land for business development, residential and Green Open Space. In the face of this problems, the Jakarta Government issued Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS) policy as a solution to these problems that is predicted to affect the sustainability aspects of Jakarta. In this study, developed 4 policy scenarios namely Jakarta Under Water, Jakarta Goes Green, Jakarta Goes Green Without Reclamation, and Jakarta Waterfront City. Then, the policy alternative scenarios simulated in the integration of T21 Jakarta model and JCDS model developed with system dynamics approach in order to obtain results which can be used to analyze those policy scenarios.

Abstrak :
Berbagai keterkaitan suatu perusahaan dengan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi menjadi perhatian stakeholders dan manajemen perusahaan di kalangan lokal, regional dan global. Perusahaan nasional yang bergerak di bidang energi khususnya eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi juga perlu memperkirakan berkelanjutannya korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model korporasi berkelanjutan perusahaan minyak dan gas bumi serta untuk mempelajari pengaruh sosial dan lingkungan terhadap keberlanjutan korporasi dan mempelajari tingkat sustainabilitas korporasi. Metodologi penelitian ini adalah melakukan analisa korporasi berkelanjutan dengan menggunakan data publik PT. X, melakukan pengembangan model korporasi berkelanjutan dengan mengadopsi model triple bottom line API/IPIECA. Pengukuran tingkat sustainabilitas PT. X dibandingkan dengan perusahaan minyak dan gas bumi dunia sebagai benchmark dan pendekatan logika Fuzzy untuk melihat penyebaran tingkat sustainabilitas perusahaan. Analisa sensitivitas dengan perubahan + 10% pada indikator sustainabilitas dilakukan untuk mengetahui indikator yang paling berpengaruh terhadap tingkat sustainabilitas. Hasil penelitian didapatkan model korporasi berkelanjutan dengan pendekatan model triple bottom line API/IPIECA memberikan gambaran posisi perusahaan minyak dan gas bumi nasional relatif terhadap perusahaan di sektor perusahaan minyak dan gas bumi internasional. Tingkat sustainabilitas perusahaan minyak dan gas bumi PT. X sebesar 0,46 atau berada pada tingkat menengah. Tingkat sustainabilitas perusahaan minyak dan gas bumi dunia berada pada tingkat tinggi ? sangat tinggi. Model dengan pembobotan setara pada indikator inti memberikan perbedaan indeks sustainabilitas sebesar 4,3% dibandingkan dengan model DJSI (Dow Jones Sustainability Index). Urutan sensitivitas indikator inti dari yang paling sensitif adalah Indikator lingkungan, disusul indikator sosial dan terakhir adalah indikator ekonomi. Perusahaan minyak dan gas bumi PT. X sensitif terhadap indikator lingkungan, dimana peningkatan 10% pada indikator lingkungan akan memberikan kenaikan 15,1% pada tingkat sustainabilitas. ......Several relationships of corporation with environment, social and economic aspects become the concern of stakeholders and corporate management in local, regional dan global point of view. National corporation in energy sector especially exploration and production of oil and gas industry shall predict the sustainability of their corporation. The purposes of this research are developing the model of corporate sustainability of oil and gas and learning influence of the economic, social and environment aspects regarding the corporate sustainability. Method of thesis is analizing corporate sustainability by using public information of PT. X and PT. Y as comparation, developing model of corporate sustainability of which adopt triple bottom line model of API/IPIECA guideline. Measurement of sustainability score is compared to world class oil and gas company as benchmark and uses Fuzzy logic approach to review corporate sustainability index. Sensitivity analysis with + 10% changing of sustainability indicator is carried out to study the most affecting indicator to sustainability index. The results of this research shows corporate sustainability model with triple bottom line model API/IPIECA approach gives relative position of national oil and gas company to international oil and gas company. Sustainability index of PT. X is 0,46 or in intermediate level. Sustainability index of world class oil and gas company in high ? very high level. Equal weighting model to core indicator gives sustainability index difference at 4,3% compared to DJSI Model (Dow Jones Sustainability Index). Rank of core indicator sensitivity start from the most sensitive is environment indicator, social indicator and economic indicator. National oil and gas company PT. X is sensitive to environment indicator, of which 10% increment on environment indicator increases 15,1% of its sustainability index.

Abstrak :
Dalam sistem mekanisme pasar yang tidak diintervensi, menerapkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan pada sub sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Indonesia bukanlah sesuatu yang secara sukarela akan dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Sebagai sumber penerimaan negara yang cukup besar, Sub Sektor Migas yang merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, pengelolaannya perlu diatur sedemikian rupa agar berkelanjutan (sustainable) dengan tetap memperhatikan lingkungan sekitarnya. Dengan menghilangkan eksternalitas biaya pada Sub Sektor Migas melalui internalisasi akan merombak struktur yang disinsentif ini sehingga nantinya akan mendukung Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan di Indonesia. ......In a system of market mechanisms that did not intervene, applying Sustainable Development and Environmentally Principle in Oil and Gas Sub-Sector in Indonesia is not something that will voluntarily conducted by Contractor of Cooperation Contract. As a source of respectable state revenues, Oil and Gas Sub-Sector which is a source of non-renewable natural resources, its management should be regulated in such a way as to be sustainable by taking into account the surrounding environment. By eliminating the externality costs of Oil and Gas Sub-Sector through internalization of the disincentives to restructure this so that later will support the Sustainable Development and Environmentally Principle in Indonesia.

Abstrak :
Dengan dilatar belakangi belum adanya model daya dukung lingkungan (DDL) yang sesuai untuk kota, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan model DDL kota yang diuji coba pada wilayah kajian kota Bekasi serta mengkaji kemungkinan diterapkannya pada berbagai tipologi kota. Lingkup penelitian ini adalah daya dukung (DD) sumberdaya air dan lahan dengan mempertimbangkan DDL sosial yang terkait Model DDL kota yang dikembangkan memiliki kriteria: mencakup aspek supply dan demand, mencakup kuantitas dan kualitas sumberdaya, mempertimbangkan modal komunitas kota dan mempertimbangkan faktor lokasi dalam sistem DAS dan flingsi kota dalam sistem perkotaan. Model ini telah mempertimbangkan sifat dinamis DDL karena adanya pengaruh dinamika manusia. Faktor penentu tipologi kota yang berpengaruh pada model DDL kota adalah ukuran kota, fun^ kota dalam sistem perkotaan, dan posisi lokasi kota dalam sistem DAS. Hasil pengujian model pada wilayah kajian yaitu kota Bekasi menunjukkan bahwa model dapat diterapkan untuk menganalisis kondisi DDL dengan tipologi semacam kota Bekasi. Kondisi DDL kota Bekasi dapat disimpulkan sudah terlampaui karena DD kuantitas sumberdaya air dan kualitas sungai yang ada sudah terlampaui; dan DD kualitas lahan menunjukkan kawasan lindung belum memenuhi standard kualitas dan kawasan budidaya di 5 (lima) dari 12 (dua belas) Kecamatan di kota Bekasi memiliki kualitas buruk. Kondisi DD kuantitas sumberdaya lahan kota Bekasi belum terlampaui. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model DDL kota ini dapat diterapkan pada berbagai tipologi kota yang ditetapkan berdasarkan ukuran dan fungsi dalam sistem perkotaan. Kajian tentang kemungkinan diterapkannya model pada berbagai tipe kota berdasarkan posisi letak kota dalam sistem DAS menunjukkan bahwa masih diperlukan penelitian lanjutan untuk menetapkan besaran kawasan lindung yang dibutuhkan masing-masing kota tersebut sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya.

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini adalah studi kasus ekologi pembangunan masyarakat adat Papua dan implikasinya untuk pemekaran provinsi, pembinaan kesadaran nasional dan pengembangan ilmu lingkungan sebagai muitidisiplin ilmu. Nilai-nilai kcarifan karaktelistik masyarakat adat Papua adalah pandangau yang mempertahankan, dan menjaga kelestarian lingkungau Karena itu, revitalisasi nilai-nilai kcarifan itu dalam pembangunan berkelanjutan menjamin kelestarian lingkungan Studi ini menyediakan 8 teoti baru dan sebuah paradigma bam: (1) Teori wawasan Kosmologi Papua, (2) Teori pernbangunan berkelanjutan berbasis revitalisasi nilai-nilai Ibearyizn Iingkungan, (3) Teori Nusaninra sebagai ibunya masyarakat adat Papua; (4) Teori etnogeologi masyarakat adat Papua sebagai penduduk terasli Nusantara sqiak zaman prasejaxah kira-kira 1.5-0.7 juta inhun Ialu; (5) Teori rakyat Papua sebagai pengawal pusaka NKRI S¢C8l?8, ekologis dan kosmologis; (6) Tcori suku Dani sebagai pohon sumber suku besar Papua dan suku tertua di Indonesia yang menerapkan traditional civil society; (7) Teori ekologi pemekaran wilayah; (8) Teori llmu Lingkungan sebagai multidisiplin ilmu; dan (9) Paradigma bam penclitian lingkungan memadukan metode-metode penelitian yang mempergunakan pendelcatau-pendekatan kaulitatif dan kuantitatitl dan berdasarkan nilai-nilai iilosofi ketakhinggam Ini menyediakan suatu model bemlakna dan terukur untuk pengembangan ilmu lingkungan. Hasil kajian disertasi memiliki tiga implikasi penting. Pertama, memberikan penimbangan untuk pemekaran wilayah provinsi di Papua berdasarkan kajlan ekoiogi Serta sosial budaya. Kedua membuka ruang terhadap pemahaman nilai~ nilai lcearifan lokal Papua yang bukan konsep sempit primordialisme. Ketiga, pemahaman ini didekati dengan ilmu Iingkungan sebagai multidisiplin yang terdiri atas: sub sistem ilmu lingkungan alam, sub sistem ilmu Iingkungan sosial dan sub sistem ilmu iingkungan buatan. Berdasarkan ekosistem landskap budaya, hukum adat, batas-batas ekoregion, kondisi geografi dan kemeralaan sebaran sumberdaya alam dapat dibentuk enam provinsi baru di Papua: (1) Provinsi Jayapura; (2) Provinsi Teluk Cenderawasih; (3) Provinsi Irian Jaya Barat (Provinsi Papua Barat); (4) Provinsi Fakfak; (5) Provinsi Papua Sclatan; dan (6) Provinsi Pegunungan Tengah. Harapan yang terkandung dalam kajian disermsi ini, ke depan supaya tidak ada lagi pengabaian ekologi dan sosial budaya dalam. kebijakan pembangunan di Papua.;

---

ABSTRACT
This research is a case study about the ecological based development of Papuan indigenous people and its implication for the formation of. multiple provinces in Papua, building national unity awareness, and developing environmental science as a multi-discipline science. The ecological wisdom values of the Papuan indigenous people are views that defend and protect environmental sustainability. Therefore, revitalization of the ecological wisdom values within sustainable development guarantees the environmental sustainability in Papua. This study provides 8 new theories and one new paradigm: (1) Theory of cosmology view of Papua, (2) Theory of sustainable development based on revitalization ecological wisdom values; (3) Theory of Nusantara as the mother of the Papua indigenous people; (4) Ethno-Geology Theory of the Papuan indigenous people as original resident of Nusantara since prehistoric epoch about 1.5-0.7 million year ago; (5) Theory of the Papuan people as ecologic and cosmologic patrimony guard ofNKRI; (6) Theory of Dani tribe as the source tree of the big tribe of Papua and the eldest tribe in Indonesia applying society civil traditional; (7) Theory of Ecological Multiplication Number of Provinces, (8) Theory of Environmental science as a rnultldiscipline science; and (9) The new paradigm of environmental research combines research methods using quantitative and qualitative approaches and is based on the unlimited values? philosophy. This provides a measurable and meaningful model for the development of environmental science. This study provides three important implications. Firstly, the ecological, social- cultural values and traditional systems must become the basis for plans on incrementing the number of provinces in Papua Secondly, wider access must be made in order to understand local values and principles, which should not be interpreted as equal to narrow concept of pre-mordialism. Thirdly, this understanding must be approached through environmental science as a multidiscipline science that consists of three sub-system of environmental science, namely: (a) sub system of natural environmental science, (b) sub system of social environmental science; and (c) sub system of constructed environmental science. Based on cultural landscape ecosystem, customary law, borders of eco-region, geographic setting and equal distribution of natural resources can formed six new provinces in Papua: (1) Province of Jayapura; (2) Province of Cenderawasih Bay; (3) Province of Westem lrian Jaya (Papua); (4) Province of Falcfak; (5) Province of Southem Papua; and (6) Province of Centra] Range of Papua. There is a hope of this study, is that in the future ecological and social-cultural values will no longer be neglected in the development policies in Papua Author Keywords: Values, Wisdom, Environment, Development, Sustainability.;his research is a case study about the ecological based development of Papuan indigenous people and its implication for the formation of. multiple provinces in Papua, building national unity awareness, and developing environmental science as a multi-discipline science. The ecological wisdom values of the Papuan indigenous people are views that defend and protect environmental sustainability. Therefore, revitalization of the ecological wisdom values within sustainable development guarantees the environmental sustainability in Papua. This study provides 8 new theories and one new paradigm: (1) Theory of cosmology view of Papua, (2) Theory of sustainable development based on revitalization ecological wisdom values; (3) Theory of Nusantara as the mother of the Papua indigenous people; (4) Ethno-Geology Theory of the Papuan indigenous people as original resident of Nusantara since prehistoric epoch about 1.5-0.7 million year ago; (5) Theory of the Papuan people as ecologic and cosmologic patrimony guard ofNKRI; (6) Theory of Dani tribe as the source tree of the big tribe of Papua and the eldest tribe in Indonesia applying society civil traditional; (7) Theory of Ecological Multiplication Number of Provinces, (8) Theory of Environmental science as a rnultldiscipline science; and (9) The new paradigm of environmental research combines research methods using quantitative and qualitative approaches and is based on the unlimited values? philosophy. This provides a measurable and meaningful model for the development of environmental science. This study provides three important implications. Firstly, the ecological, social- cultural values and traditional systems must become the basis for plans on incrementing the number of provinces in Papua Secondly, wider access must be made in order to understand local values and principles, which should not be interpreted as equal to narrow concept of pre-mordialism. Thirdly, this understanding must be approached through environmental science as a multidiscipline science that consists of three sub-system of environmental science, namely: (a) sub system of natural environmental science, (b) sub system of social environmental science; and (c) sub system of constructed environmental science. Based on cultural landscape ecosystem, customary law, borders of eco-region, geographic setting and equal distribution of natural resources can formed six new provinces in Papua: (1) Province of Jayapura; (2) Province of Cenderawasih Bay; (3) Province of Westem lrian Jaya (Papua); (4) Province of Falcfak; (5) Province of Southem Papua; and (6) Province of Centra] Range of Papua. There is a hope of this study, is that in the future ecological and social-cultural values will no longer be neglected in the development policies in Papua Author Keywords: Values, Wisdom, Environment, Development, Sustainability., his research is a case study about the ecological based development of Papuan indigenous people and its implication for the formation of. multiple provinces in Papua, building national unity awareness, and developing environmental science as a multi-discipline science. The ecological wisdom values of the Papuan indigenous people are views that defend and protect environmental sustainability. Therefore, revitalization of the ecological wisdom values within sustainable development guarantees the environmental sustainability in Papua. This study provides 8 new theories and one new paradigm: (1) Theory of cosmology view of Papua, (2) Theory of sustainable development based on revitalization ecological wisdom values; (3) Theory of Nusantara as the mother of the Papua indigenous people; (4) Ethno-Geology Theory of the Papuan indigenous people as original resident of Nusantara since prehistoric epoch about 1.5-0.7 million year ago; (5) Theory of the Papuan people as ecologic and cosmologic patrimony guard ofNKRI; (6) Theory of Dani tribe as the source tree of the big tribe of Papua and the eldest tribe in Indonesia applying society civil traditional; (7) Theory of Ecological Multiplication Number of Provinces, (8) Theory of Environmental science as a rnultldiscipline science; and (9) The new paradigm of environmental research combines research methods using quantitative and qualitative approaches and is based on the unlimited values’ philosophy. This provides a measurable and meaningful model for the development of environmental science. This study provides three important implications. Firstly, the ecological, social- cultural values and traditional systems must become the basis for plans on incrementing the number of provinces in Papua Secondly, wider access must be made in order to understand local values and principles, which should not be interpreted as equal to narrow concept of pre-mordialism. Thirdly, this understanding must be approached through environmental science as a multidiscipline science that consists of three sub-system of environmental science, namely: (a) sub system of natural environmental science, (b) sub system of social environmental science; and (c) sub system of constructed environmental science. Based on cultural landscape ecosystem, customary law, borders of eco-region, geographic setting and equal distribution of natural resources can formed six new provinces in Papua: (1) Province of Jayapura; (2) Province of Cenderawasih Bay; (3) Province of Westem lrian Jaya (Papua); (4) Province of Falcfak; (5) Province of Southem Papua; and (6) Province of Centra] Range of Papua. There is a hope of this study, is that in the future ecological and social-cultural values will no longer be neglected in the development policies in Papua Author Keywords: Values, Wisdom, Environment, Development, Sustainability.]

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini adalah studi kasus ekologi pembangunan masyarakat adat Papua dan implikasinya untuk pemekaran provinsi, pembinaan kesadaran nasional dan pengembangan ilmu lingkungan sebagai muitidisiplin ilmu. Nilai-nilai kcarifan karaktelistik masyarakat adat Papua adalah pandangau yang mempertahankan, dan menjaga kelestarian lingkungau Karena itu, revitalisasi nilai-nilai kcarifan itu dalam pembangunan berkelanjutan menjamin kelestarian lingkungan Studi ini menyediakan 8 teoti baru dan sebuah paradigma bam: (1) Teori wawasan Kosmologi Papua, (2) Teori pernbangunan berkelanjutan berbasis revitalisasi nilai-nilai Ibearyizn Iingkungan, (3) Teori Nusaninra sebagai ibunya masyarakat adat Papua; (4) Teori etnogeologi masyarakat adat Papua sebagai penduduk terasli Nusantara sqiak zaman prasejaxah kira-kira 1.5-0.7 juta inhun Ialu; (5) Teori rakyat Papua sebagai pengawal pusaka NKRI S¢C8l?8, ekologis dan kosmologis; (6) Tcori suku Dani sebagai pohon sumber suku besar Papua dan suku tertua di Indonesia yang menerapkan traditional civil society; (7) Teori ekologi pemekaran wilayah; (8) Teori llmu Lingkungan sebagai multidisiplin ilmu; dan (9) Paradigma bam penclitian lingkungan memadukan metode-metode penelitian yang mempergunakan pendelcatau-pendekatan kaulitatif dan kuantitatitl dan berdasarkan nilai-nilai iilosofi ketakhinggam Ini menyediakan suatu model bemlakna dan terukur untuk pengembangan ilmu lingkungan. Hasil kajian disertasi memiliki tiga implikasi penting. Pertama, memberikan penimbangan untuk pemekaran wilayah provinsi di Papua berdasarkan kajlan ekoiogi Serta sosial budaya. Kedua membuka ruang terhadap pemahaman nilai~ nilai lcearifan lokal Papua yang bukan konsep sempit primordialisme. Ketiga, pemahaman ini didekati dengan ilmu Iingkungan sebagai multidisiplin yang terdiri atas: sub sistem ilmu lingkungan alam, sub sistem ilmu Iingkungan sosial dan sub sistem ilmu iingkungan buatan. Berdasarkan ekosistem landskap budaya, hukum adat, batas-batas ekoregion, kondisi geografi dan kemeralaan sebaran sumberdaya alam dapat dibentuk enam provinsi baru di Papua: (1) Provinsi Jayapura; (2) Provinsi Teluk Cenderawasih; (3) Provinsi Irian Jaya Barat (Provinsi Papua Barat); (4) Provinsi Fakfak; (5) Provinsi Papua Sclatan; dan (6) Provinsi Pegunungan Tengah. Harapan yang terkandung dalam kajian disermsi ini, ke depan supaya tidak ada lagi pengabaian ekologi dan sosial budaya dalam. kebijakan pembangunan di Papua.

---

ABSTRACT
This research is a case study about the ecological based development of Papuan indigenous people and its implication for the formation of. multiple provinces in Papua, building national unity awareness, and developing environmental science as a multi-discipline science. The ecological wisdom values of the Papuan indigenous people are views that defend and protect environmental sustainability. Therefore, revitalization of the ecological wisdom values within sustainable development guarantees the environmental sustainability in Papua. This study provides 8 new theories and one new paradigm: (1) Theory of cosmology view of Papua, (2) Theory of sustainable development based on revitalization ecological wisdom values; (3) Theory of Nusantara as the mother of the Papua indigenous people; (4) Ethno-Geology Theory of the Papuan indigenous people as original resident of Nusantara since prehistoric epoch about 1.5-0.7 million year ago; (5) Theory of the Papuan people as ecologic and cosmologic patrimony guard ofNKRI; (6) Theory of Dani tribe as the source tree of the big tribe of Papua and the eldest tribe in Indonesia applying society civil traditional; (7) Theory of Ecological Multiplication Number of Provinces, (8) Theory of Environmental science as a rnultldiscipline science; and (9) The new paradigm of environmental research combines research methods using quantitative and qualitative approaches and is based on the unlimited values? philosophy. This provides a measurable and meaningful model for the development of environmental science. This study provides three important implications. Firstly, the ecological, social-cultural values and traditional systems must become the basis for plans on incrementing the number of provinces in Papua Secondly, wider access must be made in order to understand local values and principles, which should not be interpreted as equal to narrow concept of pre-mordialism. Thirdly, this understanding must be approached through environmental science as a multidiscipline science that consists of three sub-system of environmental science, namely: (a) sub system of natural environmental science, (b) sub system of social environmental science; and (c) sub system of constructed environmental science. Based on cultural landscape ecosystem, customary law, borders of eco-region, geographic setting and equal distribution of natural resources can formed six new provinces in Papua: (1) Province of Jayapura; (2) Province of Cenderawasih Bay; (3) Province of Westem lrian Jaya (Papua); (4) Province of Falcfak; (5) Province of Southem Papua; and (6) Province of Centra] Range of Papua. There is a hope of this study, is that in the future ecological and social-cultural values will no longer be neglected in the development policies in Papua Author Keywords: Values, Wisdom, Environment, Development, Sustainability.

Abstrak :
Ketahanan sosial-ekologi adalah kemampuan penyintasan masyarakat dalam menghadapi keterbatasan lingkungan agar dapat pulih apabila terjadi gangguan. Meskipun keterbatasan lingkungan alam dan sosial di Kota Batam dapat dikelola dengan kemajuan teknologi, potensi gangguan tetap perlu diperhitungkan agar perikehidupan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjamin. Riset ini bertujuan untuk mengkonstruksi model ketahanan sosial-ekologi dalam pembangunan berkelanjutan. Pendekatan riset menggunakan metoda gabungan dengan pendekatan kualitatif terkait kondisi ketahanan sosial-ekologi Kota Batam yang dianalisis menggunakan sarana Kualitas Kehidupan Sosial Budaya berbasis fuzzy logic interaksi antara elemen struktural, kultural dan prosesual berkenaan dengan capaian pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ketahanan sosial-ekologi sangat terkait dengan dinamika lokal, regional dan global; spesifikasi dan spesialisasi lingkungan setempat, karakteristik region, serta faktor-faktor sosial budaya yang berpengaruh dalam menentukan kekhasan lingkungan yang menentukan ketahanan sosial-ekologi. Kondisi ketahanan sosial-ekologi juga dapat bervariasi secara spasial dan menurut waktu sehingga model konseptual ketahanan sosial-ekologi perlu mengakomodasi strategi implementasi yang bersifat multicompartment sekaligus terintegratif. ......Social-ecological resilience is the community’s surviving ability to face environmental limitations and possible disruptions. Although physical and social environmental limitations in the City of Batam can be managed with technological advances, the potential of disruptions should be taken into account to assure the good community’s livelihood and welfare. This research is to construct a social-ecological resilience model in sustainable development. It is based on mixed method research with qualitative approach on the social-ecological resilience condition of the City of Batam; that is analyzed based on the Quality of Socio-Cultural Life that seeks through the fuzzy-logic-interaction between structural, cultural and processual elements on the results and transformation of development. The results show that the social-ecological resilience condition is related with dynamics of local, regional and global conditions, local environment specifications and specializations, regional characteristics, as well as socio-cultural factors that determine the social-ecological resilience condition that can vary spatially and according to time. Therefore, the conceptual model of social-ecological resilience in sustainable development should accommodate multi-compartment and integrative strategy of implementation.